Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.726
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Education Research Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Siti Malikhatun Badriyah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PROBLEMATIKA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT Siti Malikhatun Badriyah
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (877.926 KB) | DOI: 10.14710/mmh.45.3.2016.173-180

Abstract

Dalam perjanjian kredit yang berkembang di masyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting untuk menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.. Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat dan bagaimana pelaksanaan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan Hak Tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan  terdapat kesenjangan antara peraturan mengenai pembebanan hak tanggungan dengan objek hak atas tanah yang belum bersertipikat dengan pelaksanaan di lapangan.  Dengan demikian maksud diberikannya kesempatan bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertipikat untuk memperoleh kredit sebagaimana ditentukan oleh UUHT menjadi tidak terwujud.
REORIENTASI PERJANJIAN FRANCHISE SEBAGAI UPAYA KESEIMBANGAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK Siti Malikhatun Badriah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.057 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.2.2014.204-212

Abstract

Reorientation of franchise agreement becomes very urgent, because in the development of society as long as there is an imbalance of legal relationship between frinchisor with franchisee. In addition there is also a deviation from the contract law principles in the either various stages of pre contractual, contractual and post contractual
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Siti Mahmudah; Siti Malikhatun Badriyah; Bambang Eko Turisno; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.081 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.393-401

Abstract

Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan  disesuaikan dengan  kebutuhan masyarakat setempat.
LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.003 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.2.2019.204-214

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi sumber daya laut belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai alternatif pembiayaan kapal bagi nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode yang memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif  dengan pendekatan legal pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor primer yang menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal  utama dalam kegiatan operasional nelayan. Namun demikian masih banyak nelayan terutama nelayan kecil di Kota Pekalongan yang tidak memiliki kapal sendiri karena ketiadaan modal. Leasing sebagai pembiayaan dalam pengadaan modal dapat menjadi alternatif  pengadaan kapal bagi nelayan kecil
Partnership as an Alternative Model for Empowering Fishers in the Processed Food Industry Made from Marine Fish Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Retno Saraswati; Muhammad Haidar Fakhri Allam; Kornelius Benuf
Jurnal Hukum Novelty Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v12i2.a18732

Abstract

Introduction to the Problem: This study discusses cooperation between various parties that are mutually beneficial, both the government, large business actors, and small business actors, in this case, fishermen.Purpose/Objective of the Study: This research aims to maximize the management of fisheries potential in Indonesia and provide alternatives to fishermen out of the problems they face.Design/Methodology/Approach: This study uses a mixed-method, which combines quantitative and qualitative research.Findings: The results showed that by looking at the background as well as the potential and weaknesses of the fishing community, the business partnership model could be an alternative to empowering the fishing community in developing the processed food industry made from marine fish. The legal relationship of the parties in this business partnership is based on the partnership agreement.Paper Type: Research Article
Implikasi Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Kashadi Kashadi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5140

Abstract

In the agreement a strong guarantee is needed to provide legal protection for the parties. One of them is Encumbrance Right. Encumbrance Right occur after registration of Underwriting Rights at the Land Office. But in practice, often the Encumbrance Right only reaches the making of Power Of Attorney To Establish Encumbrance Right (SKMHT). This study aims to find evidence and analyze the use of SKMHT in the Housing Ownership Credit (KPR) agreement and its legal consequences if the debtor defaults. The research method used is qualitative with a socio legal approach. The results of the study indicate that in the KPR agreement many liability rights are imposed by using SKMHT without being followed by the making of the Deed of Giving Encumbrance Rights and the Registration of Encumbrance Rights. As a result, Encumbrance Rights do not occur, so that if the debtor defaults on the creditor does not have the right of execution as the holder of the Encumbrance Rights as determined in the Encumbrance Rights Act.  ABSTRAK Dalam perjanjian dibutuhkan jaminan yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satunya adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan terjadi setelah pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun dalam praktik seringkali Hak Tanggungan hanya sampai pada pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti dan menganalisis  penggunaan SKMHT dalam perjanjian Kredit Pemilikan  Rumah (KPR) serta akibat hukumnya jika debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian KPR banyak dilakukan pembebanan  Hak Tanggungan dengan menggunakan SKMHT tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan. Akibatnya Hak Tanggungan tidak terjadi,  sehingga jika debitor wanprestasi kreditor tidak memiliki hak eksekusi sebagai Penerima Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hak Tanggungan.Kata Kunci: hak tanggungan, kredit, surat kuasa, hak tanggungan, wanprestasi. 
Kepemilikan Rumah Susun Di Indonesia R. Suharto; Siti Malikhatun Badriyah; Kashadi Kashadi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5137

Abstract

Technologically, a multi-storey building system whose spaces can be used individually has long been known in Indonesia. The system of building ownership is a single ownership system that is now being developed which is ownership of a multi-storey building with shared property, which is called rumah susun, condominium, or strata title. Ownership of Satuan Rumah Susun (HMSRS) is a new institution of material rights, this HMSRS is individual and separate, in addition to ownership of the apartment unit the ownership rights to the apartment unit (HMSRS) concerned also include joint ownership of what is called a joint part, shared objects, and shared land where all are inseparable from the SRS concerned.ABSTRAKSecara teknologi, sistem Gedung bertingkat yang ruang-ruangnya dapat dipakai secara individu sudah lama dikenal di Indonesia. Sistem pemilikan Gedung tersebut adalah sistem pemilikan tunggal yang sekarang dikembangkan adalah kepemilikan Gedung bertingkat dengan milik bersama, yang disebut dengan rumah susun, kondominium, atau strata title. Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) merupakan suatu Lembaga baru hak kebendaan, HMSRS ini bersifat perorangan dan terpisah, selain pemilikan atas satuan rumah susun hak pemilikan atas satuan rumah susun (HMSRS) yang bersangkutan meliputi juga kepemilikan bersama atas apa yang disebut bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama di mana semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SRS yang bersangkutan.
KETIDAKPASTIAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK Siti Malikhatun Badriyah; R Suharto; Siti Mahmudah; Marjo Marjo
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.16 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p77-96

Abstract

The function of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) is to guarantee a deposit of customers. The guarantee is significantly important for the main financial industries, such as a bank whose activity is to raise funds from the public and distribute the funds back to the public. As a consequence, public trust becomes the primary factor. In spite of the useful function of the IDIC, the public is still not familiar with the organization and they often question whether the status of the IDIC is a guarantee or insurance. This issue potentially creates a dispute between parties who are the bank and the customer. Hence, this research aims to discover evidence relating to the IDIC as the guarantor in the agreement between bank and customer. This research used a legal pluralism method that integrates juridical research, sociological research (living law) and philosophical research. The result of the research indicates the uncertainty of the status of the IDIC, whether it is a guarantee or insurance, whereas both statuses maintain different legal consequences. The uncertainty may lead to legal uncertainty and result in the disruption of the balance of both parties’ legal relationships.
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGELOLA HOTEL TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA KELALAIAN (NEGLIGENCE) (STUDI KASUS THE VIRA BALI HOTEL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 254/PDT.G/2012/PN.DPS) Reiza Ibrahim Saleh; Siti Malikhatun Badriyah; Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (869.88 KB)

Abstract

Hotel menjadi salah satu infrastruktur yang dapat menunjang sektor pariwisata. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberlangsungan usaha perhotelan tersebut dijalankan oleh manusia yang mungkin saja terjadi human error yang menyebabkan kelalaian dan akhirnya menimbulkan akibat yang tidak diinginkan yang berakibat pada menurunnya kepuasan pengunjung/konsumen atau bahkan mengecewakan sehingga merugikan pengunjung/konsumen. Perbuatan yang merugikan konsumen tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan teori perbuatan melawan hukum beserta pengaturannnya di dalam suatu perkara dalam Putusan No. Nomor 254/Pdt.G/2012/Pn.Dps dan mengetahui pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan melawan hukum dan hak-hak yang dimiliki korban sebagai pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sudah tepat, tetapi terhadap beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim masih terdapat kekeliruan, yaitu dalam hal pemberian ganti kerugian. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebaiknya menggunakan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, membahas lebih dalam lagi mengenai perbuatan melawan hukum (teori-teori, ketentuan-ketentuan, dan sebagainya), dan menggunakan berbagai acuan mengenai kasus yang ditangani.
EKSEKUSI PENJAMINAN APARTEMEN (SATUAN RUMAH SUSUN) YANG BERDIRI DI ATAS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN Sabrina Chaerani; Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.27 KB)

Abstract

Pembangunan suatu rumah susun dilatarbelakangi dengan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal namun terbatasnya lahan yang tersedia. Pembangunan rumah susun dapat berdiri di tanah hak milik, hak guna bangunan atas tanah negara, hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, hak pakai atas tanah negara, serta hak pakai atas hak pengelolaan. Suatu satuan rumah susun dapat dijadikan objek jaminan dengan dibebankan hak tanggungan. Dalam melakukan penjaminan satuan rumah susun yang berdiri di atas hak guna bangunan di atas hak pengelolaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi serta untuk eksekusi penjaminannya juga dapat dilakukan melalui Kantor Lelang. Yang perlu diperhatikan bagi para kreditur ialah mengenai jangka waktu berakhirnya hak guna bangunan, karena apabila pemegang hak pengelolaan tidak menyetuji perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan, objek jaminan berupa satuan rumah susun tersebut tidak dapat dieksekusi.
Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia, Annisa Dinda Amiek Soemarmi Anggre, Uci Kartika Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Citra, Amelia Dewi Hendrawati El Rakhim, Nourma Alivia Zahra Ery Agus Priyono Fifiana Wisnaeni Fitrianingrum, Avisa Hendro Saptono Hutagalung, Tya Pancawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Jannah, Masitoh Miftahul Kashadi Kashadi Kasyfi, Muhammad Alan Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kurniawan, Deni Hendri Latifa, Ratih Lumbanraja, Brata Yoga Luthfiyah, Salsabila Ghina Marjo Marjo Marjo Marjo Marjo, Marjo Muhammad Haidar Fakhri Allam Muktamara, Savira Alia Nisa Almadina Nizzar, Ananda Farhan Nurjannah, Ghina Hanun Nuryati Nuryati Panggabean, Herman Daud Parlinggoman, Bryan Eliezer Prananda, Rahandy Rizki Purbaningrum, Anggi Indah Putro, Edoardo Biyakto Qatrunnada, Alicia R Suharto R. Suharto R. Suharto Rachman, Rizal Okta Rafi Andanata, Fatih Rahmanda, Bagus Reiza Ibrahim Saleh Retno Saraswati Sabrina Chaerani Salsabila, Nabila Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya Saragih, Elvandi Christian Savarina, Anitya Arwa Sayarina, Anitya Arwa Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri Septesha, Widya Ade Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Suharto, R Suharto, R. Umami, Fadli Victoria Damanik, Jessica Bintang Wijayanti, Nurul Wahyu Yumna, Lonita Aini Zahradinda, Agnia