Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.183
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Pandecta Yustisia Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Education Research Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Verstek Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Siti Malikhatun Badriyah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Peran Notaris dalam Proses Take Over Kredit Pemilikan Rumah : Perspektif Kepastian Hukum Issan Subbal Maknun; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1634

Abstract

Take over Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan mekanisme perpindahan hak dan kewajiban pinjaman dari debitur lama ke debitur baru yang memerlukan peran notaris sebagai pejabat umum untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis peran notaris dalam memastikan keabsahan dokumen, perlindungan hak pihak terkait, dan pembuatan akta otentik. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi literatur peraturan perundang-undangan dan praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan notaris berperan strategis mulai dari pemeriksaan dokumen, penjelasan hak dan kewajiban, hingga pembuatan akta yang sah. Namun, masih terdapat tantangan terkait pemahaman debitur dan konsistensi penerapan peraturan. Penelitian ini menegaskan pentingnya notaris dalam menjamin kepastian hukum take over KPR dan perlunya sosialisasi prosedur kepada masyarakat dan lembaga perbankan.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Desa Adat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) Riska, Annisa; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6469

Abstract

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 menunjuk desa adat (sebelumnya desa pakraman) sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas tanah pada tanggal 23 Oktober. Hal ini merubah status tanah milik desa adat di Bali khususnya di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kota Denpasar menjadi bisa didaftarkan sertipikatnya atas nama desa adat sendiri, dan memperluas subyek hak milik dalam kepemilikan tanah yang semula sertipikat hak milik atas tanah hanya bisa diterbitkan untuk perorangan dan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah milik desa adat di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kota Denpasar melalui program percepatan pendaftaran tanah yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan juga mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pendaftaran tanah milik desa adat tersebut sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) atas tanah. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penulisan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah menjadi data kualitatif. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa tanah milik desa adat di Bali kini dapat didaftarkan atas nama desa adat itu sendiri dan dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mempercepat target pemerintah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia serta pelaksanaannya di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari diterbitkannya sertipikat atas nama desa adat di Bali adalah tanah milik desa dapat dimanfaatkan baik secara sosial maupun ekonomi, juga dapat dijual namun harus melalui rapat paruman desa adat tergantung dengan awig-awig yang mengatur mengenai palemahan di masing-masing desa adat di Bali khususnya di Desa Adat Sesetan dan Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.
Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Jaminan Fidusia : Perspektif Notaris Reyfaza, Daffi; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6598

Abstract

Akta jaminan fidusia memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama kreditur dan debitur, dalam setiap transaksi pembiayaan atau pinjaman yang dijamin dengan benda bergerak. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta, memegang tanggung jawab strategis untuk memastikan keabsahan dokumen, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum melalui akta jaminan fidusia dan menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta keamanan transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia, serta pendekatan empiris melalui observasi praktik notaris dalam pembuatan akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris secara signifikan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban, keabsahan akta, serta kepastian hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi notaris bukan sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawas kepastian hukum yang menjamin keamanan, transparansi, dan perlindungan hak semua pihak dalam transaksi fidusia.
Kedudukan Akta Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Siagian, Marolop Samuel; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6700

Abstract

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam perjanjian pembiayaan, khususnya pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris menjadi instrumen hukum utama yang memberikan kepastian, keotentikan, serta kekuatan pembuktian terhadap hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia. Keberadaan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas kehati-hatian dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa sebagian perusahaan pembiayaan masih melakukan pembebanan fidusia tanpa melalui pembuatan akta notaris atau tanpa pendaftaran fidusia secara elektronik (e-Fidusia), yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum, seperti sengketa eksekusi dan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta notaris dalam proses pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor serta menilai akibat hukum apabila pembebanan tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis sebagai dasar legalitas pembebanan jaminan fidusia. Akta tersebut tidak hanya memberikan kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menjadi syarat sah bagi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa akta notaris, perjanjian fidusia tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, peran notaris sangat esensial dalam menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank Salsabila, Winalda Aulia; Badriyah, Siti Malikhatun
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banking credit agreements are generally accompanied by fiduciary security as a means of legal protection for creditors, particularly with respect to movable objects that remain under the control of the debtor. However, in practice, the destruction of the object of fiduciary security during the term of the credit agreement is not uncommon, whether due to force majeure, negligence, or unlawful acts committed by the debtor. Such circumstances have the potential to create legal uncertainty regarding the status of the credit agreement as well as the fulfillment of the rights and obligations of the parties. This research aims to analyze the legal position of credit agreements in the event of the destruction of the object of fiduciary security, as well as the forms of legal protection available to creditors in bank credit agreements. The research method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches, with secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the destruction of the object of fiduciary security does not extinguish the credit agreement nor the debtor’s obligation to repay the debt. Legal protection for creditors is realized through the provisions of the credit agreement, the obligation to insure the secured object, the registration of fiduciary security, the creditor’s preferential rights, and execution mechanisms as regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The fiduciary security legal system has provided adequate legal protection for creditors, provided that its implementation is carried out in accordance with the applicable laws and regulations.
Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Purnamachandra, Augusta Bayu; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.65113

Abstract

ABSTRACTThe lack of public awareness about the importance of copyright leads to frequent violations due to minimal socialization and low legal awareness among users. This study aims to analyze YKCI’s authority in song copyright licensing, identify challenges, and formulate solutions in the YKCI regions of Central Java and Yogyakarta. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification, combining interviews and literature studies. The findings show that YKCI manages song copyright licensing, particularly performing rights, while mechanical rights are still being developed. YKCI faces challenges such as royalty collection discrepancies and low user awareness, which are addressed through socialization, capacity building, and dispute mediation to ensure copyright protection for song creators.Keywords: Indonesian; Copyright; Foundation.ABSTRAKMasyarakat kurang memahami pentingnya Hak Cipta yang menyebabkan pelanggaran sering terjadi akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna karya cipta. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis kewenangan YKCI dalam lisensi hak cipta lagu, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusinya di wilayah YKCI Jawa Tengah dan DIY. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggabungkan wawancara dengan studi literatur. Hasil penelitian menujukkan, YKCI memiliki kewenangan dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah Jawa Tengah dan DIY, khususnya dalam performing rights, sementara mechanical rights masih dalam proses pengupayaan. Dalam pelaksanaannya, YKCI menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian penagihan royalti dan rendahnya kesadaran pengguna, yang diatasi melalui sosialisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta mediasi sengketa untuk memastikan perlindungan hak pencipta lagu.Kata Kunci: Yayasan; Karya Cipta; Indonesia.
Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Pelaksanaan PTSL Hastuti, Intan Nindi; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.59037

Abstract

ABSTRACTPTSL involves registering unregistered or previously registered land in a village or equivalent administrative area. This study aims to analyze the implementation of juridical data collection during PTSL at the Pekalongan Regency Land Office amid the COVID-19 pandemic and identify obstacles encountered. The Pekalongan District Land Office successfully implemented online mechanisms for electronic complaints and public information disclosure, specifically related to the issuance of land certificates. Despite these achievements, obstacles persist in the form of legal constraints, such as incomplete cost coverage, and non-legal constraints involving human resources, facilities, infrastructure, and counseling aspects. The findings underscore the need for addressing both legal and non-legal challenges to enhance the effectiveness of PTSL implementation.Keywords: Juridical Data; Ptsl; Land Office.                                     ABSTRAKPTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi COVID-19 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan menerapkan adanya aduan elektronik dan keterbukaan informasi publik mengenai penerbitan sertipikat tanah secara online. Serta terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL berupa kendala hukum berupa tidak tercovernya seluruh biaya serta kendala non hukum berupa aspek SDM, sarana dan prasarana dan aspek penyuluhan.Kata Kunci: Data Yuridis; PTSL; Kantor Pertanahan.
Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Mega, Chrystianto Odolf; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.49922

Abstract

ABSTRACTDuring the credit payment period in a consumer financing agreement, the collateral is also bound by a Fiduciary agreement. This study examines the urgency of fiduciary collateral registration for debtors and creditors in financing agreements and its legal consequences. Using a normative juridical method and secondary data, the research finds that fiduciary collateral registration is essential to fulfill the principle of publicity, ensuring legal certainty and protection in case of default. If collateral is transferred before registration, the creditor lacks legal protection as a fiduciary recipient, and the debtor who transfers the collateral cannot be subject to criminal sanctions, as the fiduciary collateral is considered non-existent.Keywords: Agreement; Financing; Registering; Fiduciary; Guarantee.ABSTRAKSelama jangka waktu pembayaran kredit dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat pengalihan jaminan yang juga diikat oleh perjanjian Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan menjadi sebagai syarat mutlak untuk memenuhi asas publisitas dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia sedangkan bagi debitur yang mengalihkan tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena dianggap tidak pernah ada jaminan fidusia.Kata Kunci: Perjanjian; Pembiayaan; Pendaftaran; Jaminan; Fidusia
PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN LEASING DI INDONESIA Malikhatun Badriyah, Siti
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10624

Abstract

AbstractLeasing agreement is extremely useful for society, but there are many deviations from the principles of contract law and the principles of leasing in actual practices, so that is needed to make the breeding of the principles contract law. In the leasing agreement practice, there are some deviations from the principles of contract law and the leasing principles, so that they create inbalancing in the legal  relations;  the breeding of contract law principles becomes an important  thing which must be done immediatly in order to have a fair and balancing legal relations; the principle of contract law as the result of breeding is the harmony principle as prismatic principles of contract. The harmony principles  that integrated of the principle of  the reasonableness/equity, laras, rukun, the balancing and the proportionality.Key Word: breeding, the principle of contract law, financial, leasing
TINJAUAN YURIDIS ATAS RISIKO PENDAFTARAN GANDA JAMINAN FIDUSIA ONLINE AKIBAT KETIDAKEFEKTIFAN DATABASE DITJEN AHU KEMENTERIAN HUKUM Paramesti, Nabila Shafa; Badriyah, Siti Malikhatun
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115405

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari risiko pendaftaran ganda jaminan fidusia secara online yang disebabkan oleh ketidakefektifan database Ditjen AHU Kementerian Hukum. Masalah utama terletak  pada  kegagalan  sistem  dalam  melakukan  validasi  otomatis  dan  pemblokiran  objek  yang  sudah terdaftar namun belum diroya, sehingga melanggar prinsip spesialisasi dan publisitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum dari pendaftaran ganda tersebut serta merumuskan tanggung jawab  notaris  dan  upaya  rekonstruksi  sistem  demi  kepastian  hukum.  Metode  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  empiris  dengan  deskriptif  analitis,  yang  mengkaji  norma  hukum  serta  fakta  perilaku melalui  studi  pustaka  dan  wawancara  praktisi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendaftaran  ganda mengakibatkan  degradasi  kekuatan  pembuktian  akta  menjadi  akta  di  bawah  tangan  dan  hilangnya  hak preferen kreditur kedua. Notaris memegang tanggung jawab absolut dalam verifikasi data berdasarkan asas parat inhaerendo. Rekonstruksi sistem melalui integrasi real-time blocking dan sinkronisasi data otomatis sangat diperlukan untuk memitigasi risiko hukum di masa depan.
Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia, Annisa Dinda Amiek Soemarmi Anggre, Uci Kartika Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Citra, Amelia Dewi Hendrawati El Rakhim, Nourma Alivia Zahra Ery Agus Priyono Fifiana Wisnaeni Fitrianingrum, Avisa Hastuti, Intan Nindi Hendro Saptono Hutagalung, Tya Pancawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Issan Subbal Maknun Jannah, Masitoh Miftahul Kashadi Kashadi Kasyfi, Muhammad Alan Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kurniawan, Deni Hendri Latifa, Ratih Lumbanraja, Brata Yoga Makhrom, Wawo Fadholna Marjo Marjo Marjo Marjo Marjo, Marjo Mega, Chrystianto Odolf Muhammad Haidar Fakhri Allam Muktamara, Savira Alia Nisa Almadina Nizzar, Ananda Farhan Nurjannah, Ghina Hanun Nuryati Nuryati Panggabean, Herman Daud Paramesti, Nabila Shafa Parlinggoman, Bryan Eliezer Prananda, Rahandy Rizki Prasetya, Danar Ikhsan Purbaningrum, Anggi Indah Purnamachandra, Augusta Bayu Putro, Edoardo Biyakto Qatrunnada, Alicia R Suharto R. Suharto R. Suharto Rachman, Rizal Okta Rahmanda, Bagus Reiza Ibrahim Saleh Retno Saraswati Reyfaza, Daffi Riska, Annisa Sabrina Chaerani Salsabila, Nabila Salsabila, Winalda Aulia Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya Saragih, Elvandi Christian Savarina, Anitya Arwa Sayarina, Anitya Arwa Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri Septesha, Widya Ade Siagian, Marolop Samuel Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Suharto, R Suharto, R. Umami, Fadli Victoria Damanik, Jessica Bintang Wijayanti, Nurul Wahyu Yulheldi, Sari Aprilia Yumna, Lonita Aini Zahradinda, Agnia