Claim Missing Document
Check
Articles

PEMULIAAN (BREEDING) ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN LEASING DI INDONESIA Malikhatun Badriyah, Siti
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10624

Abstract

AbstractLeasing agreement is extremely useful for society, but there are many deviations from the principles of contract law and the principles of leasing in actual practices, so that is needed to make the breeding of the principles contract law. In the leasing agreement practice, there are some deviations from the principles of contract law and the leasing principles, so that they create inbalancing in the legal  relations;  the breeding of contract law principles becomes an important  thing which must be done immediatly in order to have a fair and balancing legal relations; the principle of contract law as the result of breeding is the harmony principle as prismatic principles of contract. The harmony principles  that integrated of the principle of  the reasonableness/equity, laras, rukun, the balancing and the proportionality.Key Word: breeding, the principle of contract law, financial, leasing
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN: PERSPEKTIF HUKUM DAN PRAKTIK NOTARIS Prasetya, Danar Ikhsan; Badriyah, Siti Malikhatun
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i4.110851

Abstract

Fiduciary security serves as a commonly adopted collateral mechanism in financing transactions, ensuring legal protection for creditors without necessitating their direct ownership of the collateralized asset. In practice, the execution of fiduciary security is frequently conducted without a court ruling, relying on the fiduciary certificate, which possesses executorial authority. However, with the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, the execution process has undergone substantial modifications, now requiring either mutual agreement between the creditor and debtor or the absence of any objections from the debtor. If a dispute arises, resolution must be sought through legal proceedings.This research aims to explore the execution of fiduciary security without a court ruling from a legal perspective and assess its impact on notarial practices in Indonesia. Utilizing a normative legal research approach complemented by empirical analysis, this study examines the role of notaries in drafting fiduciary security deeds and the challenges posed by regulatory shifts. Furthermore, it delves into the effects of the Constitutional Court’s ruling on legal certainty and the protection of rights for stakeholders in fiduciary agreements.The findings indicate that the Constitutional Court’s decision has brought notable changes to the fiduciary execution process, restricting creditors from enforcing security unilaterally. Consequently, notarial practices must adapt, particularly in the formulation of execution clauses within fiduciary deeds to comply with prevailing legal regulations. This study also offers recommendations to enhance the efficiency of fiduciary execution while ensuring a fair balance between the rights and responsibilities of creditors and debtors, thereby strengthening legal certainty in the financing sector.
Legal Protection for Auction Winners of Mortgage Execution Objects: Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan Azzahra, Salsabila Fathimah; Badriyah, Siti Malikhatun
Lex Renaissance Vol. 8 No. 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art10

Abstract

Carrying out an auction is the payment of the auction object from the buyer to the auction seller, with the aim of paying off the debtor's debt to the creditor. However, in its implementation obstacles often arise such as the auction object cannot be controlled by the winning party. This research aims to determine legal protection for auction winners, as well as other obstacles faced by auction winners. In this research, the approach methods applied include: case approach methods through court decisions and statutory regulations. The legal materials used in this research use secondary legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are legal protection for the rights of auction winners in the form of repressive protection contained in HIR, Vendu Regulation, PMK No. 213/PMK.06./2020, and the Civil Code. To obtain their rights, they can make real execution efforts. Meanwhile, in this research, the obstacles that influence the auction winner are non-juridical obstacles.Keywords: Execution; Mortgage right; Legal protection AbstrakPelaksanaan lelang merupakan pembayaran objek lelang dari pembeli kepada penjual lelang, dengan tujuan pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Namun, dalam pelaksanaanya sering muncul hambatan seperti objek lelang tidak bisa dikuasai oleh pihak pemenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, serta hambatan lain yang dihadapi pemenang lelang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan kasus melalui pendekatan putusan pengadilan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang berupa perlindungan represif yang terdapat dalam HIR, Vendu Reglement, PMK No. 213/PMK.06./2020, dan KUHPerdata. Untuk mendapatkan haknya dapat melakukan upaya eksekusi riil. Hambatan yang berpengaruh pada pemenang lelang berupa hambatan non yuridis. Kata-kata kunci: Eksekusi; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum
TINJAUAN HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN CALO DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TIKET KONSER COLDPLAY Bagus Andika Setiawan; Siti Malikhatun Badriyah; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49405

Abstract

Praktik jual beli tiket konser melalui perantara atau calo sering dianggap mempermudah akses pembelian tiket. Namun, dalam pelaksanaannya praktik ini kerap menimbulkan wanprestasi akibat tindakan calo yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh calo dalam perjanjian jual beli tiket konser Coldplay, serta mengkaji perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo terbukti melakukan wanprestasi karena memberikan jasa tiket yang tidak sesuai kepada konsumen berupa penggandaan tiket yang diperjualbelikan kembali kepada konsumen lain. Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat menggunakan tiket sebagaimana mestinya sehingga hak konsumen dalam perjanjian tidak terpenuhi. Dalam hal ini, calo memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan. Selain wanprestasi, tindakan ini juga melanggar hak-hak konsumen yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila calo tidak menunjukkan itikad baik, maka konsumen yang dirugikan dapat menempuh dua mekanisme penyelesaian, yaitu secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dan/atau secara litigasi melalui pengadilan
TINJAUAN YURIDIS ATAS RISIKO PENDAFTARAN GANDA JAMINAN FIDUSIA ONLINE AKIBAT KETIDAKEFEKTIFAN DATABASE DITJEN AHU KEMENTERIAN HUKUM Nabila Shafa Paramesti; Siti Malikhatun Badriyah
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115405

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari risiko pendaftaran ganda jaminan fidusia secara online yang disebabkan oleh ketidakefektifan database Ditjen AHU Kementerian Hukum. Masalah utama terletak  pada  kegagalan  sistem  dalam  melakukan  validasi  otomatis  dan  pemblokiran  objek  yang  sudah terdaftar namun belum diroya, sehingga melanggar prinsip spesialisasi dan publisitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum dari pendaftaran ganda tersebut serta merumuskan tanggung jawab  notaris  dan  upaya  rekonstruksi  sistem  demi  kepastian  hukum.  Metode  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  empiris  dengan  deskriptif  analitis,  yang  mengkaji  norma  hukum  serta  fakta  perilaku melalui  studi  pustaka  dan  wawancara  praktisi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendaftaran  ganda mengakibatkan  degradasi  kekuatan  pembuktian  akta  menjadi  akta  di  bawah  tangan  dan  hilangnya  hak preferen kreditur kedua. Notaris memegang tanggung jawab absolut dalam verifikasi data berdasarkan asas parat inhaerendo. Rekonstruksi sistem melalui integrasi real-time blocking dan sinkronisasi data otomatis sangat diperlukan untuk memitigasi risiko hukum di masa depan.