Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.889
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Education Research Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Siti Malikhatun Badriyah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implikasi Hukum Akta Warisan Tanah yang dibuat oleh Notaris terhadap Ahli Waris Parlinggoman, Bryan Eliezer; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4504

Abstract

Akta warisan tanah yang dibuat oleh notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam proses pewarisan. Sebagai dokumen otentik, akta ini tidak hanya menjadi alat bukti sah, tetapi juga menjadi dasar peralihan hak kepemilikan tanah kepada ahli waris yang berhak, dalam praktiknya sering terjadi berbagai permasalahan, seperti konflik antar ahli waris, ketidaksesuaian data administratif, serta klaim dari pihak lain yang berpotensi memicu sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum akta warisan tanah yang dibuat oleh notaris, dengan menyoroti aspek keabsahan hukum, prosedur pembuatannya, serta peran notaris dalam menjamin legalitas dokumen tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap beberapa kasus sengketa warisan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, kedudukannya tetap dapat dipersoalkan apabila terdapat kesalahan administratif, keberatan dari ahli waris lain, atau indikasi pemalsuan dokumen. Notaris harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang. Selain itu, pemahaman hukum bagi ahli waris juga perlu ditingkatkan agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses pewarisan, sehingga dapat mencegah perselisihan serta memastikan kelancaran proses pewarisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang di Bebani Hak Tanggungan Rachman, Rizal Okta; Badriyah, Siti Malikhatun
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5379

Abstract

Hapusnya hak milik atas tanah yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, karena menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT, Hak Tanggungan hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Hukum pembatalan sertifikat hak milik Hak Tanggungan Akibat Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Jaminan, kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan setelah hapusnya hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal pelunasan hutang debitur setelah hapusnya hak milik atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa hapusnya hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan hak tanggungan maka Hak tanggungan juga akan ikut hapus. Hapusnya hak tanggungan maka tidak akan ikut menghapuskan perjanjian pokok. Hapusnya Hak Tanggungan sebagai perjanjian kebendaan mempunyai akibat hukum, yaitu berubahnya posisi kreditur, yang semula berkedudukan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak kebendaan kemudian berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang mempunyai hak perseorangan.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Lelang pada Perjanjian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan Jannah, Masitoh Miftahul; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2493

Abstract

Mortgage rights are born because of the underlying agreement, namely a credit agreement. The existence of a credit agreement results in the debtor being obliged to carry out his performance in the form of debt repayment to the creditor. If the debtor defaults, a legal action is taken in the form of execution, which is generally carried out by auction on Mortgage Rights. This type of research is normative which is descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. With literature study data collection techniques. And using qualitative data analysis methods. With the existence of executorial power in the credit agreement, the creditor as the holder of the Mortgage Rights can take action to execute the auction of the land rights charged with the Mortgage Rights. Auction with Mortgage Rights is a class of execution auction, because it is based on a credit agreement. The implementation of the execution auction of Mortgage Rights must be carried out in accordance with the procedures of existing laws and regulations, so that there is a legal certainty, both for debtors, creditors, and auction winners.
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel Panggabean, Herman Daud; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2544

Abstract

Transportation business activities are often used by many people, and more and more times there are conflicts between sellers and buyers regarding cooperation in travel agency transactions related to promotions that are carried out online but are not in accordance with reality. To find out the implementation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) related to business. And to find out the factors that influence the effectiveness of UUPK. The research method, namely normative juridical. The research approach is quantitative, data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research, that UUPK and UU no. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions (UUITE) so that consumers can freely give their opinions. come to the LPKSM office for consultation. If the consumer gives power of attorney to LPKSM, LPKSM then makes a power of attorney which is signed and approved by the LPKSM consumer, an action that is carried out first with family efforts. Factors that influence the effectiveness of UUPK namely; The government is less responsive to community developments in electronic transactions, there are no regulations that technically provide protection to consumers against online transactions, business actors and consumers do not understand their rights and obligations. The conclusion from this study, LPKSM as an extension of the government has been active but there are no policies that technically regulate and protect consumers in electronic transactions, the factors that influence the effectiveness of the UUPK are the government which is less responsive, ignorance of consumers and business actors regarding their rights and obligations.
Kedudukan Penegak Hukum Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Militer di Indonesia Fitrianingrum, Avisa; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3045

Abstract

Crimes that are classified as extraordinary crimes are money laundering which can disrupt the economic and structural stability of the country. This offense can be committed by active members of the TNI. The investigation into him is an integral part of the criminal justice system. The aim of this research is regarding the role and position of legal investigators in dealing with TPPU involving the military in Indonesia. The method used in this research is normative by reviewing literature and legal sources, including legal principles, positive law, legal regulations, and legal principles. Research findings show that if there are members of the TNI who commit general offenses (including TPPU), then the investigative authority in money laundering cases involving the Indonesian military can come from the POLRI, TNI, Attorney General's Office, or other agencies that have investigative and prosecutorial authority. All parties must coordinate to ensure that this case is handled carefully and transparently in accordance with applicable law.
Perjanjian Dengan Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Cabang Tangerang Muktamara, Savira Alia; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3081

Abstract

The development of the economic and monetary sector is now deemed necessary to further enhance the role of credit institutions on the basis of legal guarantees that meet the needs of the community. The government has provided various other credit/loan facilities through PT Pegadaian. The pawn agreement is made by the customer as the debtor providing the pawn and PT Pegadaian as the holder of the pawn. Pawn objects are movable objects with a few exceptions. The procedure for requesting credit until repayment is relatively easy without conditions which will cause new problems for customers. The approach method used is empirical juridical. The results of the research PT Pegadaian carry out its duties to help the community work well. The pawnshop is responsible for the maintenance and storage of the pawned goods by being insured. After the due date but the pawned goods are not taken or not redeemed is a form of default that occurs, the collateral goods will be auctioned with the applicable procedures. PT Pegadaian Tangerang Branch sometimes faces problems but all of them can be overcome by sticking to the company's mission, vision and goals, so that there is no prolonged dispute between customers and PT Pegadaian.
Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Didahului SKMHT Tanpa APHT Victoria Damanik, Jessica Bintang; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3697

Abstract

Ownership of land rights is an interest for Indonesian that is used for various purposes, one of which is as collateral in a financing agreement. The advantage of being a collateral object is to have a stable value and tend to increase. The purpose of this study is to analyze the legal protection of creditors who experience problems when knowing debtor defaults and their position of creditors who only have SKMHT without APHT due to notary negligence. This research method is qualitative with a normative juridical research type. The results of the research are protection for SKMHT holders enforced despite the negligence of the Notary/PPAT. In addition, the recommendation that the PPAT/Notary should have SKMHT management to avoid legal problems when debtor defaults.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang Dikuasai Orang Lain (Studi Putusan Nomor : 2490 K/Pdt/2015) Septesha, Widya Ade; Badriyah, Siti Malikhatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3785

Abstract

This research aims to find out what the status of land ownership is according to the Basic Agrarian Law and how land disputes resulting from unlawful acts are resolved in terms of UUPA No. 5 of 1960, which using normative legal research methods concluded that: 1. Land ownership status is an important thing , because it concerns someone's ownership, we all know that land ownership is an important thing in human life, where we live on land, so land ownership status is really needed by everyone. Ownership of a certificate is evidence that has clear legal force. The Basic Agrarian Law is the basic rule that regulates land in Indonesia. With the development of the times, new rules have been born, either contained in law or government regulations, which have been designed in such a way as to meet needs and have succeeded in perfecting the rules regarding land ownership status. which can be carried out by the Indonesian people. 2. Regarding dispute resolution, it does not have to be resolved in court, but rather deliberation or family or local government to resolve the dispute so that it does not end up in court and becomes a big problem. A dispute occurs, causing many parties to take legal action, even though there is another way, namely by deliberation to reach a consensus, which fails, so they usually take the matter to the sub-district or to the land office, in this case to the village or the head of the Land Office who helps resolve it. In this case they only act as mediators or are often called mediators.
Kesepakatan Wanprestasi dan Pernyataan Sukarela dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia Kurniawan, Deni Hendri; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 2 (2024): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5259

Abstract

The aim of this research is to find out practical steps to determine the default agreement and voluntary statement in Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 regarding the executorial power of fiduciary guarantees. This type of research is normative legal with a statutory approach and a conceptual approach. Research data was found by means of library research studying primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research indicate that financing companies in carrying out their business activities using credit distribution mechanisms are required to enter into financing agreements with articles of default (stipulations for debtors in default); This means that the finance company as the creditor must include a default article with content material that is required by POJK 35/2018 and in determining whether the customer is in default, they must be given a warning letter with information that all guarantees legal certainty or is in accordance with the existing default agreement; and the form of a voluntary statement to create legal certainty as intended by Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 is that apart from the voluntary clause contained in the contents of the financing agreement, it can be made with a special statement letter stating that you voluntarily hand over fiduciary guarantees when a default has occurred. previously agreed.
Tanggung Jawab Notaris Membuat Akta Penegasan atas Akta Fidusia yang Terlambat Didaftarkan Yulheldi, Sari Aprilia; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.67579

Abstract

ABSTRACTOne of the notary's responsibilities providing solutions for late registration of fiduciary guarantee deeds is by creating a confirmation deed. If one wishes to use this solution, it’s necessary to first understand the legality and responsibility of the notary in issuing such confirmation deed. The research method used is a doctrinal approach, where law is viewed as a set of written norms contained in legislation. The research results explain that the legality of the confirmation deed is valid, however it’s not yet strong due to the absence of a legal framework that governs it, and when viewed from the perspective of responsibility theory, the creation of the fiduciary guarantee confirmation deed represents the notary's responsibility as a result of carrying out their duties and position.Keywords: Confirmation Deed; Responsibility; Fiduciary ABSTRAKTanggungjawab notaris dalam memberikan solusi terhadap peristiwa keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia salah satunya ialah dengan membuat akta penegasan. Apabila ingin menggunakan solusi tersebut, dengan demikian perlu diketahui terlebih legalitas dan implikasi serta tanggung jawab notaris dalam pengeluarkan akta penegasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yang mana hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa legalitas dari akta penegasan tersebut adalah sah, namun belum begitu kuat dikarenakan belum adanya payung hukum yang menaungi serta jika dilihat dari sisi teori tanggung jawab, maka dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk tanggung jawab notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya.Kata Kunci: Akta Penegasan; Tanggung Jawab; Fidusia
Co-Authors Agus Priyono, Ery Alaysia, Amaylia Noor Amalia, Annisa Dinda Amiek Soemarmi Anggre, Uci Kartika Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Citra, Amelia Dewi Hendrawati El Rakhim, Nourma Alivia Zahra Ery Agus Priyono Fifiana Wisnaeni Fitrianingrum, Avisa Hendro Saptono Hutagalung, Tya Pancawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Issan Subbal Maknun Jannah, Masitoh Miftahul Kashadi Kashadi Kasyfi, Muhammad Alan Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kurniawan, Deni Hendri Latifa, Ratih Lumbanraja, Brata Yoga Makhrom, Wawo Fadholna Marjo Marjo Marjo Marjo Marjo, Marjo Muhammad Haidar Fakhri Allam Muktamara, Savira Alia Nisa Almadina Nizzar, Ananda Farhan Nurjannah, Ghina Hanun Nuryati Nuryati Panggabean, Herman Daud Parlinggoman, Bryan Eliezer Prananda, Rahandy Rizki Purbaningrum, Anggi Indah Purnamachandra, Augusta Bayu Putro, Edoardo Biyakto Qatrunnada, Alicia R Suharto R. Suharto R. Suharto Rachman, Rizal Okta Rafi Andanata, Fatih Rahmanda, Bagus Reiza Ibrahim Saleh Retno Saraswati Reyfaza, Daffi Riska, Annisa Sabrina Chaerani Salsabila, Nabila Salsabila, Winalda Aulia Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya Saragih, Elvandi Christian Savarina, Anitya Arwa Sayarina, Anitya Arwa Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri Septesha, Widya Ade Siagian, Marolop Samuel Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Suharto, R Suharto, R. Umami, Fadli Victoria Damanik, Jessica Bintang Wijayanti, Nurul Wahyu Yulheldi, Sari Aprilia Yumna, Lonita Aini Zahradinda, Agnia