Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.172
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Inovasi Pembangunan Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Nemui Nyimah
Erna Dewi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Sektor Hiburan Malam dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met Putri Wulandari; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dona Raisa Monica; Erna Dewi; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4732

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam, yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi anak serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, akademisi, serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis (pembuktian dan ketentuan hukum), filosofis (nilai keadilan dan perlindungan anak), dan sosiologis (dampak sosial dan kondisi pelaku), serta putusan yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan keadilan substantif melalui objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas dalam mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Kesimpulannya, putusan hakim dalam perkara eksploitasi anak di sektor hiburan malam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan preventif.
Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak M. Mu’afilah Rizqi Pratama; Heni Siswanto; Deni Achmad; Erna Dewi; Nikmah Rosidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4843

Abstract

Perkara perdagangan anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam praktik peradilan, putusan hakim yang tergolong ringan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan ringan pada perkara perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim umumnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, sikap terdakwa selama persidangan, serta faktor-faktor yang meringankan. Kombinasi kedua pertimbangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penjatuhan putusan yang relatif ringan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis perlu diterapkan secara proporsional agar putusan hakim tetap mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit Pesawaran: (Studi Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK) Halim, Abdul; Erna Dewi; Emilia Susanti; Rinaldy Amrullah; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4989

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur kesehatan daerah yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan rawat inap Rumah Sakit Pesawaran dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap hakim tipikor dan penyidik polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi terdiri atas adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek, yaitu yuridis dengan terbuktinya seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sosiologis dengan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, serta filosofis bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan. Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama korupsi, dan putusan hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan secara komprehensif meskipun pidana yang dijatuhkan relatif ringan.
Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi bagi Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Diana Nurtika; Erna Dewi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Nikmah Rosidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5025

Abstract

Kekerasan seksual anak terhadap anak (child-on-child sexual abuse) merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga memerlukan pendekatan khusus terhadap pelaku anak yang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi. Kebijakan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi keterbatasan dalam implementasinya, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji data dari berbagai sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan laporan investigasi. Temuan utama menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan diversi melalui: (1) amandemen undang-undang yang memperluas cakupan diversi pada kasus kekerasan seksual anak, (2) pengembangan pedoman praktis untuk penerapan diversi dalam konteks child-on-child crime, dan (3) peningkatan kapasitas tenaga profesional dalam menjalankan fungsi diversi. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak, kepentingan terbaik anak, dan nilai-nilai rehabilitatif yang sejalan dengan standar internasional.
Co-Authors A Halim Aisyah Muda Cemerlang Ardelia Citra Febriyanti Azmi Akmalia Syifa Deni Achmad Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Mauliani Diana Nurtika Dianca Putri Ramadhani Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Fardiansyah, Ahmad Irzal Fariza Raisa Rafania Firganefi Fristia Berdian Tamza Helfrida Yuliyanti Butar-Butar Heni Siswanto Hernandy Taufiqurohman I Nyoman Gita Semadi Lingga Putri Qinita M. Mu’afilah Rizqi Pratama Mamanda Syahputra Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Maya Shafira Muhammad Edo Fadely Andaly Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Farid Muhmmad Farid Nabilla Adinda Shantyka Ni Made Trinsnawati Nikmah Rosidah Ninik Ayuhandika Pratiwi, Astrid Putri PUTRI WULANDARI Rassya Ramadhania Refi Meidiantama Rendie Meita Sarie Putri Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rino Sendiko Salsabila Azzahra Sarie Putri, Rendie Meita Serly Rahmayati Sri Riski Tekila Pramita Amboina Tri Andrisman Warganegara, Damanhuri