Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Dia: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Humanities and Social Studies Jambura Journal of Community Empowerment Sospol : Jurnal Sosial Politik Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Farmasi Sains dan Praktis Journal of Law, Poliitic and Humanities Sciences of Pharmacy Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan TOFEDU: The Future of Education Journal JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi IIJSE Medimuh : Jurnal Kesehatan Muhammadiyah Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian Baktimu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen : Jurnal Ekonomi Medimuh : Jurnal Kesehatan Muhammadiyah
Nina Karlina
Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KOORDINASI DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA JAKARTA UTARA Amanda Savira; Neneng Weti Isnawaty; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45065

Abstract

This research discussed the coordination of controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The policy regarding integrated control in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been stipulated in the Instruction of the Governor of DKI Jakarta Number 118 of 2016 concerning Integrated Control. The implementation of building control requires coordination between the parties involved so it can run smoothly, but in practice the coordination of building control in Tanjung Priok District, North Jakarta City hasn’t been implemented well, therefore the author is interested in conducting research related to this topic. The research method is a qualitative research method to explore and understand the coordination in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City. The theory used as a reference (guidance) in this research is six effective coordination techniques by Chandra Bose (2012): clearly defined goals, line of authority and responsibilities, comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision. The result of this research is the coordination that has been carried out by the parties involved in controlling illegal buildings in Tanjung Priok District, North Jakarta City has been done properly in terms of clear objectives and clear division of tasks and authorities. However, other matters such as comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision have not been well implemented. Penelitian ini membahas tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. Kebijakan mengenai penertiban terpadu di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu. Pelaksanaan penertiban bangunan memperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat berjalan secara lancar, namun pada pelaksanaannya koordinasi penertiban bangunan di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara belum berjalan dengan baik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami tentang koordinasi dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Teori yang dijadikan acuan (guidance) dalam penelitian ini yaitu teori Chandra Bose (2012) dengan menggunakan enam teknik koordinasi yang efektif yaitu tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian ini adalah koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara sudah baik dalam tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, pada hal lainnya seperti program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum baik dalam pelaksanaannya.
EVALUASI KONTEKS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR Vivi Oktarina; Nina Karlina; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41324

Abstract

This research is motivated by a phenomenon where there are many poor people in Indonesia. The poverty rate in Indonesia, which is still quite high, requires the government to find solutions to these problems and take action by launching various poverty reduction programs, one of which is the Family Hope Program (PKH). This program has been started since 2007, and has been gradually implemented in all regions in Indonesia, including Padang Ganting Sub-District, Tanah Datar Regency in 2015. During the implementation of the PKH program in Padang Ganting District, various problems were found related to the implementation process and achieving goals. so that the authors are interested in researching more deeply. The form of research used in this study is a qualitative method using the theory of context evaluation model from CIPP Models by Stufflebeam (2002, p. 287). In this study, two data collection techniques were used, namely primary through interviews and observations, and secondary through library research and documentation studies. The results showed that the implementation of context evaluation in the implementation of PKH in Padang Ganting Sub-District had not run optimally, seen from the number of RTSM that had not been reached by this program. This condition is caused by the data of prospective PKH recipients coming from DTKS, in the field there are still many RTSMs that have not been registered with DTKS, currently RTSMs can register themselves to DTKS independently but this information is not evenly known by the public, so re-socialization is needed by the local government or through companion. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena dimana banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi ini mengharuskan pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mengambil tindakan dengan meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah telah dimulai sejak tahun 2007, dan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015. Selama pelaksanaan program PKH di Kecamatan Padang Ganting, ditemukan berbagai masalah terkait dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori model evaluasi konteks dari CIPP Models oleh Stufflebeam (2002, p. 287). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi konteks pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Padang Ganting belum berjalan dengan optimal, dilihat dari masih banyaknya RTSM yang belum terjangakau oleh program ini. Kondisi ini disebabakan oleh data calon penerima PKH berasal dari DTKS, sementara keadaan dilapangan masih banyak RTSM yang belum terdaftar pada DTKS, saat ini RTSM sudah bisa mendaftarkan dirinya ke DTKS secara mandiri namun informasi ini belum merata diketahui oleh masyarakat, hingga dibutuhkan sosialisasi kembali oleh pemerintah daerah ataupun melalui pendamping. Karena kurangnya pembaharuan data, menyebabkan data penerima PKH hanya berputas disitu saja. 
PENGARUH KOMPENSASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT Ajeng Antania Putri; Nina Karlina; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41260

Abstract

The background of this research is as the spearhead of government administration whose workload is quite heavy. Where employees at the sub-district office work in direct contact with the public and village, but the TPP received by employees is still considered unfair and unbalanced, but has good performance. Based on the result of preliminary observations, the problem of unfairness is also related to the absence of incentives such as rewards or bonuses for the employees who have activities or who have a good performance. In conducting this research, the author uses the compensation theory from Ivancevich and Konopaske (2012) that in compensation policy there are seven dimensions to achieve compensation effectiveness, i.e. adequate, fair, balanced, cost-effective, guaranteed, providing incentives, and acceptable by employees. And for performance theory, the author uses the theory of Mathis, et. al. (2017) there are six dimensions in assessing performance, i.e. quantity of output, quality of output, timeliness of output, presence on the job, the efficiency of work completed, and effectiveness of work completed. This research uses quantitative research methods using simple linear regression. By using total sampling as a sampling technique that produces 19 respondents. The results showed that the compensation variable had a high effect on the performance variable. However, there are still several dimensions that need to be considered, because, in practice, the compensation at the Kuningan District Office has not been carried out optimally. There are still indicators of compensation in adequate dimensions and balanced dimensions that have not been fulfilled. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang beban kerjanya cukup berat, dimana pegawai di kantor kecamatan bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun desa, TPP yang diterima pegawai dinilai masih tidak adil dan tidak seimbang, namun memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan keadilan tersebut juga berkaitan dengan tidak adanya dorongan insentif seperti penghargaan atau bonus bagi ASN yang melaksanakan kegiatan ataupun yang berkinerja baik.Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kompensasi dari Ivancevich dan Konopaske (2012) yang menunjukan dalam kebijakan kompensasi terdapat tujuh dimensi untuk mencapai suatu efektivitas kompensasi, yaitu memadai, adil, seimbang, biaya yang efektif, terjamin, menyediakan insentif, dan dapat diterima oleh pegawai. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mathis , et al. (2017) dimana terdapat enam dimensi dalam menilai kinerja, yaitu kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, ketepatan waktu hasil kerja, kehadiran di tempat kerja, efisiensi hasil kerja dan efektivitas hasil kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana.. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu total sampling sebanyak 19 responden. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap variabel kinerja. Namun masih terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, karena dalam pelaksanaannya pemberian kompensasi di Kantor Kecamatan Kuningan belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat indikator-indikator kompensasi dalam dimensi memadai dan dimensi seimbang yang belum terpenuhi.
Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam Mengembangkan Sentra Industri Kreatif Payung Geulis di Kota Tasikmalaya Eva Novita; Sawitri Budi Utami; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35046

Abstract

Abstract. The background of this research is the lack of development of the creative industrial centre of payung geulis as a characteristic icon of Tasikmalaya City. The number of payung geulis craftsmen tended to decline in the last few years. Then, the realization tourism village of payung geulis as a tourism destination in Tasikmalaya City has not been achieved. Based on the results of preliminary observations, the problem is related to the organizational capacity of the Diskoperindag as a public organization that has the authority and plays a role in the development of the creative industrial centre of payung geulis. In conducting this research, the authors used the organizational capacity theory about five dimensions of organizational capacity; human resources, infrastructure, technology and financial resources, strategic leadership, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documents. And to validate the data, the author uses triangulation of sources. The study results show that the organizational capacity of Diskoperindag to developing creative industrial centres of payung geulis is inadequate because it is not fully following the organizational capacity theory by the five dimensions. Only one dimension is adequate, namely the strategic leadership dimension. Meanwhile, the dimensions of human resources, infrastructure, technology and financial resources, program and process management, and networks/relationships with organizations and stakeholders are inadequate. Abstrak. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah kurang berkembangnya sentra industri kreatif payung geulis sebagai ikon ciri khas Kota Tasikmalaya. Jjumlah pengrajin payung geulis cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir serta belum tercapainya arah dari pengembangan sentra industri kreatif payung geulis yaitu terwujudnya kampung wisata payung geulis sebagai destinasi pariwisata di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil observasi, permasalahan tersebut berkaitan dengan kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) sebagai organisasi publik yang berwenang dalam pengembangan sentra industri kreatif payung geulis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kapasitas organisasi dari Douglas Horton dkk, dimana terdapat lima dimensi dalam menilai kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi dan keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Serta untuk memvalidasi data penulis menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kapasitas organisasi Diskoperindag dalam mengembangkan sentra industri kreatif payung geulis belum memadai, karena belum sepenuhnya sesuai dengan teori kapasitas organisasi dari Horton, dkk. Dari lima dimensi, hanya dimensi kepemimpinan strategis yang sudah memadai. Sedangkan dimensi sumber daya manusia, dimensi infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, dimensi manajemen program dan proses serta dimensi jaringan/hubungan dengan organisasi dan pemangku kepentingan lain belum memadai. 
Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum M. A Raynanda; Nina Karlina
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 10 No. 1 (2024): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jiap.2024.16229

Abstract

Legal awareness plays an essential role in achieving legal values and goals. This awareness becomes the basis for realizing the values of legal certainty, usefulness, justice and legal objectives for general prosperity. The Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia stipulates that public legal awareness includes understanding and compliance with legal norms. The Legal Awareness Subdistrict/Village Program (DSH), which began in the 1980s, aims to increase residents' legal awareness through outreach by the Ministry of Law and Human Rights. In an effort to increase legal awareness, the government formed Legally Aware Families (Kadarkum) and Legally Aware Villages/Subdistricts. The Legal Awareness Family Competition, as held in several regions in Indonesia, involves the community in increasing their understanding of the law through various competitions. This research describes the capacity of the Mekarsari Village Government in realizing a Legally Aware Village, involving aspects of strategic leadership, organizational structure, human resources, financial management, infrastructure and program management. Despite facing limitations, Mekarsari Village has succeeded in creating an environment that prioritizes legal understanding and has become an example for other villages in strengthening legal awareness at the local level.
Kapasitas Organisasi Desa Suci Dalam Upaya Digitalisasi Data Desa Sri Rezeky Indiani Husnita; Nina Karlina
Jambura Journal of Community Empowerment Volume 5 No. 1: Juni 2024
Publisher : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37411/jjce.v5i1.2994

Abstract

Tulisan ini menekankan beberapa hambatan dalam digitalisasi data Desa Suci, termasuk kurangnya SDM terlatih, minimnya penguasaan teknologi, sistem pengumpulan data yang kurang efektif, dan kendala dalam penganggaran program. Tujuan utama tulisan adalah menggambarkan kapasitas organisasi Pemerintah Desa Suci secara komprehensif, dengan harapan memberikan wawasan mendalam untuk perbaikan dan peningkatan keberlanjutan digitalisasi di tingkat desa. Metode penelitian kualitatif digunakan, dengan landasan teori kapasitas organisasi Hall et al. (2003). Teori ini mengidentifikasi tiga komponen utama, yaitu kapasitas finansial, sumber daya manusia, hubungan dan jaringan, infrastruktur dan proses, serta perencanaan dan pengembangan. Hasil penelitian menyoroti kekurangan dalam beberapa aspek kapasitas organisasi Desa Suci, termasuk kurangnya bimbingan teknis, kerjasama yang kurang optimal, kelemahan dalam menerapkan SOP dan pemeliharaan website, serta kekurangan perencanaan tertulis dalam program digitalisasi data desa. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Pemerintah Desa Suci masih belum memenuhi standar teori Hall et al. (2003), dengan hanya tercapainya satu dari lima dimensi, yakni kapasitas finansial. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi.
Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Bayongbong Dalam Pengelolaan Saluran Irigasi Dewi Roro Arum Husnul Chotimah; Nina Karlina
Jambura Journal of Community Empowerment Volume 5 No. 1: Juni 2024
Publisher : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37411/jjce.v5i1.2995

Abstract

Tulisan ini menggambarkan hasil penelitian mengenai kapasitas organisasi Pemerintah Desa Bayongbong dalam Pengelolaan Saluran Irigasi di Desa Bayongbong. tulisan ini menggunakan metode berupa penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana kapasitas organisasi Pemerintah Desa khususnya dalam pengelolaan saluran irigasi desa. Pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi dan mewawancarai pihak-pihak terlibat dalam hal pengelolaan saluran irigasi di Desa Bayongbong. Desa Bayongbong memiliki saluran irigasi yang cukup mendominasi dan berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya sehingga pengelolaan saluran irigasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa Bayongbong. Kapasitas organisasi dapat diukur melalui beberapa dimensi, yaitu Staff Members, Infrastructure, Technology, and Financial Resources, Strategic Leadership, Program and Management Process, dan Networking and Linkages (Horton, 2003). Hasil menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Pemerintah Desa Bayongbong dalam pengelolaan saluran irigasi desa sudah cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan di antaranya keterbatasan jumlah sumberdaya manusia dalam mengelola bangunan irigasi, pengelolaan irigasi yang belum terselenggarakan secara berkeadilan dan proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air bersih dari saluran irigasi, dan pengalokasian dana yang dibuat dalam anggaran desa masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan irigasi desa.
Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengendalikan Limbah Industri Penyamakan Kulit Hanna Christabella Situmorang; Nina Karlina
Jambura Journal of Community Empowerment Volume 5 No. 1: Juni 2024
Publisher : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37411/jjce.v5i1.2996

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sebagai sektor utama dalam mengelola limbah dari industri penyamakan kulit di Kawasan Sukaregang. Latar belakang penelitian ini membahas dampak positif Industri Penyamakan Kulit Sukaregang sebagai simbol Kabupaten Garut terhadap perkembangan ekonomi, namun juga mencatat dampak negatifnya terhadap lingkungan akibat limbah yang dihasilkannya. Teori yang diadopsi adalah Teori Kapasitas Organisasi oleh Horton et al. (2003), yang mencakup lima dimensi: (1) sumber daya manusia, (2) infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan, (3) kepemimpinan strategis, (4) manajemen program dan proses, serta (5) jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut belum mencukupi untuk mengelola limbah dari industri penyamakan kulit di Kawasan Sukaregang. Terutama, dimensi sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan, manajemen program dan proses, serta jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain belum terpenuhi. Namun, dimensi kepemimpinan strategis telah terpenuhi.
The Global Research Trend in Information Governance Muhtar, Entang Adhy; Candradewini, Candradewini; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Muharam, Riki Satia
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 30, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The word “governance” has gained extensive usage in the business sector. Thus, “information governance” is not a new addition to the lexicon. This study aims to examine English articles on information governance written by international academics and published in Scopus-indexed journals by adopting bibliometric and content analyses. We conducted the content analysis using the VOSviewer program, which allows us to display keyword co-occurrence and bibliographic coupling of nations and sources. We identified 587 publications on information governance spanning the last 30 years. The most prolific publication platform is the Journal of the American Health Information Management Association (n=32). The most productive nation is the United Kingdom (n=206). Citations reveal that the most significant authors and periodicals are Michie S. et al. (n=352) and the Journal of Medical Internet Research (n=552), respectively. The search terms for information governance (e.g., information governance, humans, and human) in this study generate six clusters. Research on information governance has experienced dramatic growth over the past three decades, which is evident from a worldwide viewpoint. Publications in European-published journals are observed. Consequently, Asia has to engage more actively in the study of this subject.
Kualitas Pelayanan dalam Pembuatan Surat Keterangan Kependudukan Hulu, Petra Saprialdi; Karlina, Nina
JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Vol 5 No 2 (2024): JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/joppas.v5i2.9323

Abstract

This research aims to find out how much service quality is achieved in making population certificates in Mekarsari Village, Cikajang District, Garut Regency. In this research, the author uses the SERVQUAL (Service Quality) theory with 5 dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The method used is descriptive with a quantitative approach. The results of this research show that the quality of service in making population certificates in Mekarsari Village, Cikajang District, Garut Regency, based on the tangible dimension, is in the good category, while the dimensions of reliability, responsiveness, assurance and empathy are in the very good category. Overall, the results obtained from the average calculation for all SERQUAL dimensions were 3.10, which means it is in the very good category. In conclusion, all service activities in making population certificates in Mekarsari Village have been running very well and can provide quality services to the community because the service in making population certificates is quite simple, including the process, completeness and file requirements as well as the costs required. and the time required is also not long Keywords: Service Quality, Mekarsari Village Government, Population Certificate
Co-Authors Aan Kunaedi Agustian, Angga Ahmad Sahid, Toto Ahmad Yani Ajeng Antania Putri Amanda Savira Amin Ibrahim Andriansyah, Rizaldi Tri Anestian Rimpaka Angelica, Laura Angellin Sephia Wulandari Ani Fathonah Anisa Tarliyah Annisa Athusholihah Ari Yandi Hidayat Arif Rahman Arif Rahman Arwanto Asep Kartiwa Ashari, Ari Budiman Rusli Candradewini Candradewini Cantika, Citra Dhea Damu, Rheghy Pramudya Darto Darto Dea Martelinda Dedi Sukarno Deni Firmansyah Desy Wulan Dari Dewi Roro Arum Husnul Chotimah Didi Rohadi Didin Ahidin Didin Muhafidin Efa Ida Amaliyah Elis Setiawati, Elis Elisa Susanti Elsa Safitri Entang Adhi Muhtar Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Eva Novita Evi Sinta Fadhillah, Zakie Falah, Rais Muhamad Farras Fakhirah T Febriana Eureka Halim Firda Rahmawati Gianto, Vinie Regina Putri Haidar, Hilal Hanna Christabella Situmorang Heru Nurasa Hidayat, Salsabila Aulia Hilman Abdul Halim Hulu, Petra Saprialdi Ida Widianingsih IIN INDAWATI Ira Irawati Irawati, R. Ira Islamiyyah Nur Aini Ohorella Jafar Izzudin Jawan, Jayum Anak Khulfiah, Ade Ayu Khurniawan, Agus Kudus, Imanudin Lela Sulastri, Lela Lesmana Rian Andhika, Lesmana Rian Luthfiah Khairunnisa M Haasyir Almaahi M. A Raynanda M.D. Enjat Munajat Maulana, Naufal Bahri Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnissa Muhammad Furqon Azizi Muhammad Husein Maruapey Muhammad Irfan Maulana Muhammad Yusuf Muharam, Riki Satia Muhlis Madani, Muhlis Muhtar, Entang Adhy Nadya Anggiani Rahmawati Nadya Aulia Rahmah Nandhita Putri Cipta Harsoyo Neneng Weti Isnawaty Nunung Runiawati, Nunung Nur Rahmi Hidayati, Nur Rahmi Pandiangan, Freddy Pradita Putri Suratman Rahman Mulyawan Rahmatunnissa, Mudiyati Ramadhan Pancasilawan Rendi Karyadi Riki Satia Muharam Rita Myrna Riyoldi Riyoldi Riyoldi Rizki Nurbaeti Rosyidah Halim, Ima Safitri, Amanda Satia Muharam, Riki Sawitri Budi Utami Septiyati, Tri Putri Setyadharma, Ichsan Setyaningsih, Indah Sinta Ningrum Siti Nurhuda Soni W. Ramadhan Sri Rezeky Indiani Husnita Suharyani, Ine Sulistiorini Indriaty Syntia Meida Nur’aini Tomi Trisna Lestari Umi Fatchyatul Wahidah Utami, Mima Eliestya Vivi Oktarina Wulandari, Ervina Yadi Supriyadi Yayan Rizikiyan Zam Zam, Muhammad Yani Zamzam, Muhammad Yani