Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Dia: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Humanities and Social Studies Jambura Journal of Community Empowerment Sospol : Jurnal Sosial Politik Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Farmasi Sains dan Praktis Journal of Law, Poliitic and Humanities Sciences of Pharmacy Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan TOFEDU: The Future of Education Journal JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi IIJSE Medimuh : Jurnal Kesehatan Muhammadiyah Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian Baktimu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen : Jurnal Ekonomi Medimuh : Jurnal Kesehatan Muhammadiyah
Nina Karlina
Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN CIREBON Nina Karlina
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.576 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5770

Abstract

Pemerintahan Desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategisyang memerlukan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahandesa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang nyatamaka perubahan sistem pemerintah desa mutlak diperlukan. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat adalah yangtertuang dalam Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang menjelaskan paling mendasardalam perubahan sistem Pemerintahan Desa adalah adanya pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai NegeriSipil. Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Cirebon memberikan dampak bagipenyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yanglebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan memahami bahwa masyarakat adalah pelangganutama yang harus dilayani, maka sekdes diharapkan dapat mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkandan diinginkan masyarakat, sehingga dapat memuaskan masyarakat dengan pelayanan prima. Namun dalampengangkatan sekdes menjadi PNS masih terdapat permasalahan yang bermunculan yaitu kecemburuan sosial didalam kantor desa akibat tuntutan perangkat desa selain sekretaris desa untuk diangkat menjadi PNS. Hal inilahyang memberikan iklim tidak baik di dalam kantor desa.
PENGARUH PERUBAHAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BANDUNG Nina Karlina
Sosiohumaniora Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i3.5507

Abstract

Kinerja PDAM Kota Bandung masih belum optimal, dimana saat ini air bersih yang sampai ke pelanggan masih belum memenuhi kualitas standar air minum. Belum lagi sejumlah persoalan yang secara umum melingkupi pengelolaan PDAM Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan pada aspek struktur organisasi dan kinerja yang dicapai, sehingga menggunakan desain kuantitatif. Dengan desain ini, peneliti melakukan explanatory survey. Desain penelitian ini dilakukan dengan cara survei untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan hasil restrukturisasi organisasi PDAM dan secara langsung terkait pula dengan kinerja organisasi PDAM Kota Bandung. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara proportionate stratified random sampling. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PDAM Kota Bandung. Kata kunci : Perubahan organisasi, Restrukturisasi, Kinerja organisasi, PDAM Kota Bandung, Penempatan pegawai.
Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Pada Lembaga Pendidikan Nonformal di Kota Bandung (Studi Kasus LKP Karya Duta) Soni W. Ramadhan; Budiman Rusli; Nina Karlina
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 8, No 1 (2022): January 2022
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.8.1.595-608.2022

Abstract

The problem of low labor absorption is expected to be overcome by promoting entrepreneurship. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of the Entrepreneurial Skills Education (PKW) program at LKP Karya Duta, Bandung. The research method used is descriptive qualitative, using program variables, implementing organizations and beneficiaries of David Korten's Policy Implementation Model. Data collection techniques using observation and interviews. Determination of informants using purposive sampling consisting of program coordinators, managers of educational institutions, students and instructors. The results of the study show that this program is very useful in helping people of productive age who do not work to gain knowledge, increase competence and have the opportunity to start independent businesses which are supported by the readiness of LKP Karya Duta in the implementation processPermasalahan rendahnya keterserapan tenaga kerja diharapkan dapat diatasi dengan menggalakkan wirausaha. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di LKP Karya Duta,Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan variabel program, organisasi pelaksana serta penerima manfaat dari Model Implementasi Kebijakan David Korten. Teknik pengumpulan data menggunakanobservasi dan wawancara. Penentuan informan menggunakan purposive sampling terdiri dari koordinator program, pengelola lembaga pendidikan, peserta didik beserta instruktur. Hasil penelitian menunujukkan bahwa program ini sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat usia produktif yang tidak bekerja untuk memperoleh ilmu, meningkatkan kompetensi serta adanya kesempatan merintis usaha mandiri yang didukung dengan kesiapan LKP Karya Duta dalam proses pelaksanaan.
Policy Implementation of Solid Waste Management by The Environmental Office of Bekasi Regency Arif Rahman; Rita Myrna; Nina Karlina
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v10i1.3601

Abstract

Policy implementation of solid waste management is a part of public policy to implement in order to create a safe, sound environment and public space for the people. Bekasi Regency government contributes to solid waste management in their region that they assign the Environmental Office to hold the main role in implementing the policy. Thus, this study sought to profoundly describe the policy implementation of solid waste management by the Environmental Office of Bekasi Regency. This study used qualitative approach with “single instrumental case study” strategy by selecting a relevant case and focusing on the given phenomena and problems. The results show that policy implementation of solid waste management by the Environmental Office of Bekasi Regency has not been optimized due to the limited capacity of the Office in providing resources and budgets, creating new innovations, and influencing people’s mindset. However, it can be said that Environmental Office has been good enough in making policies and efforts for solid waste management since they have been sinergyzed with those of the above level.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN EKORIPARIAN SUNGAI CILIWUNG DI KELURAHAN SUKARESMI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR Muhammad Irfan Maulana; Sawitri Budi Utami; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.37150

Abstract

Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sendimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Akan tetapi degradasi tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini, yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh belum adanya keterpaduan tindak dan upaya oleh pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAS. Salah satu DAS yang mengalami degradasi tersebut adalah DAS Ciliwung. Menanggapi permasalahan ini tergagas sebuah model pengolahan DAS Ekoriparian yang dalam pengembangannya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi dalam proses pengembangannya belum ditemukan sebuah framework tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum terbentuknya tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Hal ini didasari masih adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali guna terbentuknya sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH MELALUI FESTIVAL LANGKISAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT M Haasyir Almaahi; Rita Myrna; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41312

Abstract

Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki kebudayaan yang sangat beragam serta masih dijaga oleh masyarakatnya hingga saat ini. Karena keberagaman budaya inilah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha untuk melestarikannya, maka dari itu lahirlah sebuah kegiatan festival yang dinamakan Festival Langkisau, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan yang ada agar tidak hilang seiring kemajuan zaman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah melalui Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori lima prinsip penerapan Collaborative Governance oleh Rosyida tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat satu kelemahan yaitu belum adanya MoU yang mengikat hubungan kerjasama antara actor yang terlibat. Pesisir Selatan Regency, which is located in West Sumatra Province, has a very diverse culture and is still maintained by its people today. Because of this cultural diversity, the Pesisir Selatan Regency government always tries to preserve it, therefore a festival activity called the Langkisau Festival was born, this activity is one of the government's efforts to preserve the existing culture so that it does not disappear with the progress of the times.The purpose of this study was to find out how the application of the principles of Collaborative Governance in Regional Cultural Preservation Efforts through the Langkisau Festival in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The theoretical basis used in this study uses the theory of the five principles of the application of Collaborative Governance by Rosyida in 2017. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data processing technique used by the researcher is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of Collaborative Governance principles in an effort to preserve regional culture in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province has been done, but there is still one weakness, namely the absence of an MoU that binds the cooperative relationship between the actors involved.
REPRESENTASI GENDER DALAM JABATAN STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK: PERSPEKTIF GLASS WALLS THEORY Nadya Anggiani Rahmawati; Ida Widianingsih; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45118

Abstract

Gender representation can be seen from the number of representation of women officers in strategic positions and their contribution to decision making. The Depok City Government with the number of female ASNs which continues to increase every year shows that the involvement of women in government is good, but if it is seen from the available data, the higher the position, the fewer the presence of women. In addition, several regional apparatuses show disparities between the percentage of male and female officers. This qualitative research method aims to determine gender representation in female ASN structural positions within the Depok City Government using the perspective of glass walls theory. The guidelines used in this study are the result of the elaboration of the three theories proposed by Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), and Eklund, Barry, & Gunberg (2017). The results obtained through interviews, observations, and literature studies indicate that gender representation in the Depok City Government has not been fully realized, because female officers are still faced with glass walls triggering factors, such as segregation of jobs based on gender and the perspective of ASN itself in placing employees, that women are better placed in jobs that are not difficult because of their dual role as mother and wife in the family. However, various gender responsive policies to support women's rights are very supportive of fulfilling the rights of working women. Thus, gender representation within the Depok City Government can be realized because there is an understanding that gender representation does not require women to always appear but by involving women in all lines can be said to be representative. Representasi gender terlihat dari angka keterwakilan aparat perempuan dalam posisi strategis serta kontribusinya terhadap pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Depok dengan jumlah ASN perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sudah baik, namun jika dilihat pada data yang tersedia semakin tinggi jabatannya, keberadaan perempuan semakin sedikit. Selain itu, beberapa perangkat daerah menunjukkan ketimpangan antara persentase aparat laki-laki dan perempuan. Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui representasi gender dalam jabatan struktural ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Depok menggunakan perspektif glass walls theory. Pedoman yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil elaborasi dari ketiga teori yang dikemukakan oleh Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), dan Eklund, Barry, & Gunberg (2017). Hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dan studi literatur ini menunjukkan bahwa representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya terwujud, sebab aparat perempuan masih dihadapkan pada faktor pemicu glass walls, seperti segregasi pekerjaan berdasarkan gender serta perspektif ASN sendiri dalam menempatkan pegawai bahwa perempuan lebih baik ditempatkan pada bidang pekerjaan yang tidak menyulitkan dikarenakan peran gandanya sebagai Ibu dan Istri dalam keluarga. Namun, berbagai kebijakan responsif gender untuk menunjang hak-hak perempuan sangat mendukung untuk memenuhi hak perempuan yang bekerja. Dengan demikian, representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat terwujud sebab adanya kesepahaman bahwa representasi gender tidak mengharuskan perempuan selalu tampil melainkan dengan melibatkan perempuan di semua lini sudah dapat dikatakan representatif.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON Syntia Meida Nur’aini; Nina Karlina; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41322

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi banyaknya pemutusan hubungan kerja, usaha yang tutup, dan penghasilan masyarakat menurun. Oleh karena itu, Program BLT – Dana Desa dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon masih mengalami masalah seperti keterlambatan dalam pencairan BLT – Dana Desa dan kurangnya sosialisasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan efektivitas dari adanya BLT – Dana Desa tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani tahun 2009 dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yaitu Tim monitoring dan evaluasi Program BLT – Dana Desa dari kecamatan, Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Sekretaris Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Ketua RT, Ketua RW, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BLT – Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Program BLT – Dana Desa tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum berjalan efektif. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu pada masalah jadwal pencairan dan sosialisasi kepada masyarakat. This research is motivated by the Covid-19 pandemic that affects various aspects of life such as health, social and economic. In the economic aspect, there are many layoffs, businesses are closed, and people's incomes are declining. Therefore, the BLT – Village Fund Program was created to protect the poor and vulnerable from the impact of the Covid-19 pandemic. In its implementation, the BLT - Village Fund program in Plumbon Village is still experiencing problems such as delays in disbursing BLT - Village Funds and the lack of program socialization carried out by the person in charge of socialization. The purpose of this research was to seek, collect, and obtain data and information related to the effectiveness of the 2020 BLT – Village Fund given to the people of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency. This research uses the theory of program effectiveness proposed by Budiani in 2009 with a qualitative method. The informants in this research were 26 people, namely the monitoring and evaluation team of the BLT Program - Village Fund from the district, the Head of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, the Plumbon Village Secretary, Plumbon District, Cirebon Regency, head of RT, head of RW, and the Beneficiary Families (KPM) of the BLT - Village Funds Program. Data collection techniques are used by observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique in this research was carried out through several stages, namely data condensation, data display, and verifying conclusions. The results of this research show that the overall BLT – Village Fund Program 2020 in Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, has not been effective. There are some things that need to be improved again, namely on the issue of disbursement schedule and socialization to the community.
PELAKSANAAN SABILULUNGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (SASIKAP) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG Anestian Rimpaka; Didin Muhafidin; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35065

Abstract

ABSTRACTSabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is a form of e-government implemented in Bandung Regency Government. With the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP), it is hoped that it can facilitate performance appraisal. However, using the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) still experiences several problems, such as server disturbances; not all users can use the Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP). The implementation of the Sabilulungan Employee Job Assessment System (SASIKAP) has not been successful.    This study aims to determine the causes of the unsuccessful Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government. The theory used in this research is the theory of the success factors of e-governance by Gil Garcia and Theresa Pardo (2005). This study uses a research method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were through interviews, observations, and documents.This study indicates that the Sabilulungan Employee Performance Appraisal System (SASIKAP) in Bandung Regency Government has not been successful because it has not fulfilled all the success factors of e-government. The management of data and information is not optimal, and there are no facilities for users to provide input. The server capacity is not able to accommodate many users who access it. There are still users whose performance appraisal process through Sabilulungan Employee Performance Assessment System (SASIKAP) is assisted or carried out by others. ABSTRAK.Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) merupakan salah satu bentuk e-government yang diterapkan di Pemrintahan Kabupaten Bandung. Dengan adanya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) diharapkan dapat mempermudah penilaian kinerja. Namun, pada kenyataannya penggunaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini masih mengamali beberapa permasalahan seperti gangguan pada server dan belum semua pengguna bisa menggunakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP), sehingga pelaksanaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SASIKAP) belum berjalan dengan berhasil.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahui penyebab belum berhasilnya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor-faktor keberhasilan e-governmnet yang dikemukakan oleh Gil Garcia dan Theresa Pardo (2005). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung belum berhasil karena belum memenuhi semua faktor keberhasilan e-government. Pengelolaan data dan informasi yang dilakukan belum optimal, tidak tersediannya sarana untuk pengguna memberikan masukan, kapasitas server belum mampu menampung banyak pengguna yang mengakses, dan masih terdapat  pengguna yang proses penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) dibantu atau dilakukan oleh orang lain.  
EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017-2020 Farras Fakhirah T; Sinta Ningrum; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41303

Abstract

The background of this research is phenomenon of the large number of land parcels in Indonesia that haven’t  been registered and have land certificates as legal evidence. The implication is the rise of cases of land disputes and conflicts in Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  Program (PTSL)  was launched as a solution to address these problems. This program is implemented throughout Indonesia, including the National Land Agency of South Tangerang City. The PTSL program in South Tangerang City was implemented in 2017-2020. During its implementation, it was found that the target field was not achieved and the certificate completion was slow, so the authors were interested in researching more deeply.The purpose of this research was to find out how to evaluate by looking at the performance of the PTSL program at the National Land Agency of South Tangerang City in 2017-2020. The research approach used is a quantitative approach. Data collection techniques through documentation studies, literature studies, and interviews. The data analysis technique used is value for money analysis and cost effectiveness analysis The results showed that the PTSL Program at the South Tangerang City Land Agency is ineffective. This can happen because the achievement of output only reached 90.63%. There were obstacles in the 2019 fiscal year related to the difficulty of the community in completing the required documents and the lack of human resources.The, the results of the calculation of cost effectiveness analysis show that the PTSL program is a program with a low cost that is feasible to run when compared to the issuance of land certificates through the routine program. Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu fenomena banyaknya bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat tanah sebagai bukti yang sah secara hukum. Implikasi nya yaitu maraknya kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluncurkan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Program ini dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan. Program PTSL di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tahun 2017-2020. Selama pelaksanaannya, ditemukan bahwa target bidang tidak tercapai dan penyelesaian sertifikat yang lambat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis perhitungan value for money dan cost effectiveness analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tidak efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena pencapaian output hanya tercapai 90,63% terdapat hambatan pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan kesulitan masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan dan minimnya sumber daya manusia. Kemudian, hasil cost effectiveness menunjukkan bahwa program PTSL merupakan program dengan biaya yang murah untuk dijalankan jika dibandingkan dengan penerbitan sertifikat tanah melalui program rutin (pekerjaan rutin) Badan Pertanahan Nasional.
Co-Authors Aan Kunaedi Agustian, Angga Ahmad Sahid, Toto Ahmad Yani Ajeng Antania Putri Amanda Savira Amin Ibrahim Andriansyah, Rizaldi Tri Anestian Rimpaka Angelica, Laura Angellin Sephia Wulandari Ani Fathonah Anisa Tarliyah Annisa Athusholihah Ari Yandi Hidayat Arif Rahman Arif Rahman Arwanto Asep Kartiwa Ashari, Ari Budiman Rusli Candradewini Candradewini Cantika, Citra Dhea Damu, Rheghy Pramudya Darto Darto Dea Martelinda Dedi Sukarno Deni Firmansyah Desy Wulan Dari Dewi Roro Arum Husnul Chotimah Didi Rohadi Didin Ahidin Didin Muhafidin Efa Ida Amaliyah Elis Setiawati, Elis Elisa Susanti Elsa Safitri Entang Adhi Muhtar Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Eva Novita Evi Sinta Fadhillah, Zakie Falah, Rais Muhamad Farras Fakhirah T Febriana Eureka Halim Firda Rahmawati Gianto, Vinie Regina Putri Haidar, Hilal Hanna Christabella Situmorang Heru Nurasa Hidayat, Salsabila Aulia Hilman Abdul Halim Hulu, Petra Saprialdi Ida Widianingsih IIN INDAWATI Ira Irawati Irawati, R. Ira Islamiyyah Nur Aini Ohorella Jafar Izzudin Jawan, Jayum Anak Khulfiah, Ade Ayu Khurniawan, Agus Kudus, Imanudin Lela Sulastri, Lela Lesmana Rian Andhika, Lesmana Rian Luthfiah Khairunnisa M Haasyir Almaahi M. A Raynanda M.D. Enjat Munajat Maulana, Naufal Bahri Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnissa Muhammad Furqon Azizi Muhammad Husein Maruapey Muhammad Irfan Maulana Muhammad Yusuf Muharam, Riki Satia Muhlis Madani, Muhlis Muhtar, Entang Adhy Nadya Anggiani Rahmawati Nadya Aulia Rahmah Nandhita Putri Cipta Harsoyo Neneng Weti Isnawaty Nunung Runiawati, Nunung Nur Rahmi Hidayati, Nur Rahmi Pandiangan, Freddy Pradita Putri Suratman Rahman Mulyawan Rahmatunnissa, Mudiyati Ramadhan Pancasilawan Rendi Karyadi Riki Satia Muharam Rita Myrna Riyoldi Riyoldi Riyoldi Rizki Nurbaeti Rosyidah Halim, Ima Safitri, Amanda Satia Muharam, Riki Sawitri Budi Utami Septiyati, Tri Putri Setyadharma, Ichsan Setyaningsih, Indah Sinta Ningrum Siti Nurhuda Soni W. Ramadhan Sri Rezeky Indiani Husnita Suharyani, Ine Sulistiorini Indriaty Syntia Meida Nur’aini Tomi Trisna Lestari Umi Fatchyatul Wahidah Utami, Mima Eliestya Vivi Oktarina Wulandari, Ervina Yadi Supriyadi Yayan Rizikiyan Zam Zam, Muhammad Yani Zamzam, Muhammad Yani