Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.391
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Cakrawala Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Bina Hukum Lingkungan Kosmik Hukum The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Batulis Civil Law Review Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Bina Hukum Lingkungan el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law Gloria Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Elly Kristiani Purwendah
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19 Benedicta Gabriella Aurelie; Eti Mul Erowati; Elly Kristiani Purwendah
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 17 No 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.223 KB) | DOI: 10.24090/yinyang.v17i1.6652

Abstract

Gender equality in Indonesia is a very serious problem, because of the patriarchal culture that develops in society. With the development of information and communication technology, various forms of crime have also adapted. One example is the emergence of a new form of gender-based violence, namely Online Gender-Based Violence (KBGO). Online gender-based violence has been a global phenomenon since the early days of internet use. It has become a serious problem, and the COVID-19 pandemic has made things worse. During the COVID-19 pandemic, cases of online gender-based violence increased drastically. This is due to situations and conditions where activities that could previously be carried out directly, must be carried out online or online such as work, teaching and learning, and others. In addition, social media platforms are now very insecure because of the large number of users whose accounts are not based on real identities. In handling it, it is also not enough to only use pre-existing regulations, because it will only become a boomerang for the victims. Cases of online gender-based violence should be a serious concern for all parties.
KORELASI POLLUTER PAYS PRINCIPLE DAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL TANKER SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA Elly Kristiani Purwendah
Bina Hukum Lingkungan Vol 2, No 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.7 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v2i2.41

Abstract

ABSTRAKPenulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana korelasi polluter pays principle (prinsip pencemar membayar) dan konsep blue economy (ekonomi biru) sebagai upaya melindungi kepentingan lingkungan laut Indonesia. Sumber daya alam laut Indonesia menjadi prioritas pembangungan dengan kebijakan poros maritim dan kelautan, terutama dengan diadopsinya konsep ekonomi biru. Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi dunia yang cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Prinsip pencemar membayar merupakan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap usahanya dari dampak yang mungkin ditimbulkan usahanya untuk tidak merusak dan/atau mencemari lingkungan laut. Prinsip ini menjadi titik penting tentang tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha atau ekonomi di lingkungan laut untuk tidak eksploitatif dengan diakomodasinya konsep ekonomi biru oleh pemerintah.Kata Kunci: Blue Economy; Korelasi; Polluter Pays Principle; Tanggung Jawab. ABSTRACTThe aim of the paper was to see the correlation of polluter pays principle with the concept of blue economy as an effort to protect the interests of the marine environment of Indonesia. Indonesia's marine resources become a development priority with sea and maritime axis policy, especially with the adoption of the concept of blue economy. The concept of Blue Economy was developed to address the challenges of the world economic system that tended to be exploitative and environmentally destructive due to the exploitation that beyond the capacity or natural carrying capacity. The polluter pays principle is the principle of business responsibility to his business to the impact that might be caused by his business not to damage and/or pollute marine environment. The principle becomes an important point on the legal responsibility of business or economic actors in the marine environment in order not to be exploitative by accommodating the concept of blue economy by the government. Keywords: Correlation; Polluter Pays Principle; Blue Economy; Responsibility.
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Elly Kristiani Purwendah; Rusito; Aniek Periani
Jurnal Locus Delicti Vol 3 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v3i2.1609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terkait pengelolaan sampah, mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat, (2) Bank Sampah dalam pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, melalui Bank Sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup.
PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Genoveva Puspitasari Larasati; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Locus Delicti Vol 3 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v3i2.1611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang sering dilakukan oleh perusahaan industri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal dari media cetak dan internet, serta fenomena yang terjadi di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 telah berjalan dengan optimal dan baik. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri, sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (polluter pays principle) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
NILAI KEADILAN GANTI KERUGIAN PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Elly Kristiani Purwendah
Ganesha Civic Education Journal Vol 4 No 2 (2022): October, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia's marine resources reaching an area of 3,11 million km2,, it makes the potential of the marine sector invaluable, particularly from its marine natural resource sector. The sea potentially fulfills the interests of sea transportation; for example, the transportation of tankers. The Indonesian sea is included in the seas with the dense traffic of tankers causing the risk of oil pollution due to tanker accidents. For example, the three cases of oil contamination caused by tanker accident occurred in the Cilacap Sea which is the largest oil refinery in Indonesia. The aim of this study was to find the value of justice for oil pollution losses due to tanker accidents considering that Indonesia has ratified the international convention of the civil liability of oil spill by tanker, CLC 1969 and its amendment of CLC 1992, along with its supplementary protocol. This research used the legal research method of empirical-normative (applied law research). The data used were in the form of secondary data, primary legal materials related to the value of ecosocial justice, the principles of tanker oil pollution compensation, national and international regulations, secondary legal materials in the form of publications of scientific papers, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. The secondary legal materials were obtained through library study, and the primary legal materials were obtained through field research. Furthermore, the data obtained were analyzed using deductive thinking with qualitative-explanative method to find truth based on the value or quality of the data. The international law principles (polluter pays principle, precautionary principle and strict liability) for oil tanker losses caused by tankers have been applied to the national legal system. However, in practice, they have not been applied ideally. The settlements of the compensation claims had not been resolved properly, and the relevant institutions had not implemented the principles accordingly. There were still overlapping authorities and the conflicts of authorities among the institutes in the period before 2015 prior to the establishment of the Coordinating Ministry of Marine Affairs. After the periodization of 2015 with the formation of the Coordinating Ministry of Marine Affairs, it is expected to resolve the loss of oil pollution as a result of tanker accidents using the right method of calculating the loss of natural resources (Contigent Analysis Method), taking into account the willingness to pay and the willingness to accept between the P & I insurance and victims
SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TLAHAB KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA Elly Kristiani Purwendah; Aniek Periani; Agoes Djatmiko
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 4 No 1 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service aims to provide motivation to the people of Tlahab Village, Wanareja District, Purbalingga Regency to carry out waste management with an awareness of good and healthy environmental insight as a right and obligation as citizens and carry out waste sorting methods so that they become efficient, provide economic value as well as developing the circular economy concept as a goal of sustainable development as one of the environmental principles and the main rationale for waste management in Indonesia.
Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dalam prespektif religiusitas Elisabeth Febrianan Daniputri Harnowo; Elly Kristiani Purwendah; Wiwin Muchtar Wiyono; Ikama Dewi Setia Triana
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol. 18 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/yinyang.v18i2.7844

Abstract

The rate of sexual violence is increasing every year. Many cases of sexual violence stop midway or are only resolved at the mediation level. Even though normatively this has been completed, the victim's right to protection does not apply to living his or her life again in society. This research focuses on the response and role of religious figures in handling cases of sexual violence. This research uses a Normative Sociological approach method. The assumption that the victim's way of dressing and behaving was the trigger for this action this continued until discrimination emerged against women victims of sexual violence.
ANALISIS PRINSIP KEHATI HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) PERJANJIAN KREDIT PAY LATER DALAM APLIKASI SHOPEE May Hendra; Elly Kristiani Purwendah; Moch Solichin
Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3821

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati hatian perjanjian kredit dalam layanan Pay Later pada aplikasi Shopee. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa masyarakat bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK. 02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga menyebutkan bahwa pengguna penyedia alih kelola teknologi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aplikasi Shopee tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK, aplikasi Shopee masih menyimpang dari aturan yang ada. Dalam memberikan pinjaman kredit berbasis teknologi informasi, aplikasi Shopee kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada SEOJK atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perbankan pada Prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition). Sehingga akan membuka peluang terjadinya kredit macet.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH DI PASAR MANLEUANA KOTA DILI TIMOR LESTE BERDASARKAN DECRETIO-LEI 26/2012 Fernando Dacosta; Elly Kristiani Purwendah; Seguito Monteiro
Ganesha Law Review Vol 6 No 1 (2024): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v6i1.3399

Abstract

The Manleuana market waste problem in Timor Leste requires serious attention, because it causes a decline in the quality of the environment, endangers human health, and causes flooding. The responsibility of the state constitution as stated in Article 3 of the 2002 Constitutional Law/RDTL states that the State is obliged to take action aimed at protecting the environment and maintaining sustainable economic development. The method used in this research is normative juridical with a statutory approval approach. The research results show that the state has provided legal protection for waste management in general, this provision is contained in Article 61 paragraph (1) which regulates the right to a humane, healthy, and ecologically balanced living environment and to improve it for the benefit of future generations. Special provisions (lex specialist) are contained in RDTL, Decretio–Lei 26/2012 as basic environmental law in Article 2 (2), Article 7 (1) and (2), as well as Articles 12 (1), (2), and (3), which regulate that the state is obliged to comply with the provisions of the constitution and applicable laws and is obliged to preserve, protect, and improve the environment and the importance of community participation. However, this special provision is still an umbrella provision for environmental protection in general, there are no specific provisions that regulate the technical aspects of waste management in Timor Leste.
PERAN DIRRECÇÃO TRANSPORTE TERRESTE DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DOKUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MADYA BAUCAU, TIMOR LESTE Roberto da Cruz; José Agostinho da Costa Belo Pereira; Elly Kristiani Purwendah; Seguito Monteiro
Ganesha Law Review Vol 6 No 1 (2024): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v6i1.3401

Abstract

Public service is a process of helping other people in certain ways that require sensitivity and interpersonal relationships to create satisfaction and success. Services produce products, both in the form of goods and services. Public services have three important elements, namely, the service provider organization, the service recipient, namely the community and interested organizations, and the satisfaction received by the service recipient. An empirical juridical approach (non-doctrinal) method with secondary data is used to understand ideal public services, while primary data in the form of observations is needed to see how public services are carried out by the Direccão Transporte é Terrestes Municipal of Baucau Municipality. The research results show that the mechanism for providing motorized vehicle documents to the public consists of processing driving licenses and vehicle registration certificates. The obstacles faced by the Direccão Transporte é Terrestes Municipal Apparatus are the lack of human resources, office facilities, transportation, and human resources. The community as the recipient of services has not been provided with good services. The implementation of services by the Direccão Transporte é Terrestes Municipal apparatus is still not timely, responsive, and informative for the people receiving the services
Co-Authors Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko, Agoes Aniek Periani Aris Priyadi Bagas Ramadhan Putra Benedicta Gabriella Aurelie Bintari Dyah Ramadhani dan Marsudi Triatmodjo Budi, Nova Daniel Joko Wahyono Devi Apriyanti Dewi Setia Triana, Ikama Dewiana Mustika Ningrum Dita Yulianti Dwi Aryani Elisabeth Febrianan Daniputri Harnowo Erowati, Eti Mul Fachry Abda El Rahman Fernando Dacosta Fitri Handayani Genoveva Puspitasari Larasati Genoveva Puspitasari Larasati Gusti Kadek Ardi Wira Utama Hartana Imam Subekti Jose Agostinho D.B.P José Agostinho da Costa Belo Pereira Ketut Budi Kurniawan Khotib Iqbal Hidayat Komang Tri Saniartini Krisnawati, Ferryani Kusumaningsih, Oti Laely Priyatna Made Ananda Dwiprasetya May Hendra Moch Solichin Monteiro, Seguito Muchtar, Wiwin Mul Erowati, Eti Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Pudyastiwi, Elisabet Roberto da Cruz Rusito Rusito Sabino Freitas Sabrina Witri Afifah Seguito Monteiro Sugeng Wahyudi, Sugeng Sukrisno, Heru Supriyo, Doni Adi wahyu hariadi Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono Yogo, Tri