Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Krisnawati, Ferryani; Purwendah, Elly Kristiani; Supriyo, Doni Adi
JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2025): JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam, baik yang objeknya berupa barang habis pakai maupun uang sebagaimana lazim dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik yang mewajibkan para pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban dapat terjadi karena overmacht atau wanprestasi akibat kelalaian maupun kesengajaan. Bentuk wanprestasi meliputi: tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan dengan ganti rugi. Studi ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, dan apabila debitur lalai, kreditur dapat memberikan somasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang berdampak langsung pada timbulnya tanggung jawab perdata bagi pihak yang lalai.
Sebuah PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS “NOVEL SEMESTA” (ALTERNATIF TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME MELALUI PLATFORM “X” MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014): PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS NOVEL SEMESTA ALTERNATIF Zahrani, Annisa Putri; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Academos Vol 4 No 2 (2025): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v4i2.28390

Abstract

This research aims to identify the elements of plagiarism, analyze the legal protection for alternative universe novel writers who are victims of plagiarism, and find out the legal consequences for the perpetrators and the application of the law in practice. The method used is normative and empirical juridical with doctrinal legal research specifications. Data is collected through literature studies and online platforms, then analyzed narratively. The results of the study show that plagiarism in AU novels can be seen from the similarity of plot, dialogue, characterization, and story structure. Legal protection is regulated in Article 1 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, including moral rights and economic rights regulated by Article 5 and Article 9, and the term of copyright protection is regulated by Article 58. The author can file civil and criminal lawsuits in accordance with Article 113 of the UUHC. For digital plagiarism, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UUITE) also provides protection regulated in Article 35. In practice, dispute resolution is more often carried out through non-litigation channels such as mediation and negotiation on digital platforms. In addition, publishers play an important role in helping authors protect their copyrights
TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BKK PURWOKERTO CABANG KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Prosawita Ririh Kusumasari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1125

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam aplikasinya pada PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng, dam untuk mengetahui dan menjelaskan dengan agunan tanah yang tidak dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Metode  pendekatan  ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam tipe penelitian untuk menemukan hukum abstrakto dalam perkara in konkreto (penerapan hukum), Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kekuatan hukum SKMHT dalam aplikasi pada  PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng adalah bahwa SKMHT tersebut sah sepanjang surat kuasa tersebut langsung diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap debitur pinjamannya di atas Rp. 50.000.000 untuk nasabah pinjaman baru harus dibuatkan SKMHT oleh karena adanya kepentingan bank untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat diberikan hak istimewa/privilege dari kreditur-kreditur lainnya.Bagi agunan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT mempunyai kekuatan hukum yang lemah jika dibandingkan dengan agunan tanah yang dibuatkan SKMHT, dan terhadap agunan yang tidak dibuatkan SKMHT dalam pelunasan piutangnya pihak kreditur akan menanggung resiko lebih besar karena bagi kreditur tersebut tentunya tidak mempunyai hak istimewa / privilage dari kreditur lain dalam pelunasan piutangnya.Kata kunci : tinjauan yuridis, surat kuasa, membebankan hak tanggungan