Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.073
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Cakrawala Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Bina Hukum Lingkungan Kosmik Hukum The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Batulis Civil Law Review Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Bina Hukum Lingkungan el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Gloria Justitia ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Elly Kristiani Purwendah
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Sebuah PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS “NOVEL SEMESTA” (ALTERNATIF TERHADAP TINDAKAN PLAGIARISME MELALUI PLATFORM “X” MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014): PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS NOVEL SEMESTA ALTERNATIF Zahrani, Annisa Putri; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Academos Vol 4 No 2 (2025): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v4i2.28390

Abstract

This research aims to identify the elements of plagiarism, analyze the legal protection for alternative universe novel writers who are victims of plagiarism, and find out the legal consequences for the perpetrators and the application of the law in practice. The method used is normative and empirical juridical with doctrinal legal research specifications. Data is collected through literature studies and online platforms, then analyzed narratively. The results of the study show that plagiarism in AU novels can be seen from the similarity of plot, dialogue, characterization, and story structure. Legal protection is regulated in Article 1 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, including moral rights and economic rights regulated by Article 5 and Article 9, and the term of copyright protection is regulated by Article 58. The author can file civil and criminal lawsuits in accordance with Article 113 of the UUHC. For digital plagiarism, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UUITE) also provides protection regulated in Article 35. In practice, dispute resolution is more often carried out through non-litigation channels such as mediation and negotiation on digital platforms. In addition, publishers play an important role in helping authors protect their copyrights
TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BKK PURWOKERTO CABANG KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Prosawita Ririh Kusumasari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1125

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam aplikasinya pada PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng, dam untuk mengetahui dan menjelaskan dengan agunan tanah yang tidak dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Metode  pendekatan  ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam tipe penelitian untuk menemukan hukum abstrakto dalam perkara in konkreto (penerapan hukum), Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kekuatan hukum SKMHT dalam aplikasi pada  PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng adalah bahwa SKMHT tersebut sah sepanjang surat kuasa tersebut langsung diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap debitur pinjamannya di atas Rp. 50.000.000 untuk nasabah pinjaman baru harus dibuatkan SKMHT oleh karena adanya kepentingan bank untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat diberikan hak istimewa/privilege dari kreditur-kreditur lainnya.Bagi agunan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT mempunyai kekuatan hukum yang lemah jika dibandingkan dengan agunan tanah yang dibuatkan SKMHT, dan terhadap agunan yang tidak dibuatkan SKMHT dalam pelunasan piutangnya pihak kreditur akan menanggung resiko lebih besar karena bagi kreditur tersebut tentunya tidak mempunyai hak istimewa / privilage dari kreditur lain dalam pelunasan piutangnya.Kata kunci : tinjauan yuridis, surat kuasa, membebankan hak tanggungan
Penyuluhan Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik yang termuat dalam Informed Consent di hubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Ferryani Krisnawati
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.490

Abstract

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien dalam rangka pemberian jasa pelayanan medik dimana dalam perjanjian tersebut tertuang dalam suatu surat persetujuan tindakan medik atau yang lebih dikenal dengan informed consent , sebagai bentuk perjanjian baku antar dokter dan pasien dimana pasien dapat menerima atau menolak tindakan medik yang akan dilakukan dokter dengan cara memilih untuk menandatangani surat persetujuan medik atau surat penolakan tindakan medik dimana segala konsekuensi atas tindakan medik tersebut istilah harus ditanggung oleh pasien karena sebelum pasien menandatangani surat tersebut dokter terlebih dahulu menjelaskan dan memberikan informasi tentang akibat dan dari tindakan medik yang akan dilakukan dengan pemberian jasa tindakan medik pasien disini dapat dikatakan sebagai konsumen khususnya konsumen dalam memberikan jasa tindakan medik maka pasien sebagai konsumen dalam memberikan jasa tindakan medik maka pasien sebagai konsumen harus tahu betul tentang hak dan kewajibannya begitu juga dokter disini juga dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam memberikan jasa tindakan medik dokterpun mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan, dimana kedudukan antara dokter dan pasien haruslah seimbang karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati satu sama lain. Apalagi hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut telah diwujudkan dalam suatu surat persetujuan tindakan medik dengan konsekuensi apabila pasien dalam hal ini sebagai konsumen penerima jasa medik dapat melakukan tindakan hukum berupa akuntansi ganti rugi atau tuntutan hukum yang lain apabila memang benar-benar terbukti bahwa dokter sebagai pemberi pelayanan medik telah melakukan bahkan kesalahan terhadap tindakan medik yang dilakukannya sehingga dokter dalam menjalankan profesinya akan lebih berhati-hati dan waspada serta pasien dalam hal ini sebagai konsumen akan lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian jasa pelayanan medik.
ANALISIS REKONSTRUKSI SISTEM PEMASYARAKATAN BERBASIS VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v11i2.101863

Abstract

This study aims to analyze the urgency of implementing the victimology paradigm in the Indonesian correctional system, particularly in the context of protecting the rights of victims of crime. To date, the correctional system has focused more on the development of prisoners as perpetrators, while the role and position of victims tend to be neglected. This is despite the fact that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mandates the principle of protecting victims' rights. Using normative legal research methods and a legislative approach, this study examines legal doctrine, theory, and regulations related to victimology and correctional services. The results show that integrating victimology into the correctional system not only fulfills formal legal aspects but is also crucial for achieving substantive justice goals. The concept of restorative justice serves as an important bridge to integrate the interests of victims, perpetrators, and society. Therefore, this study recommends the need for philosophical and legal reconstruction of the correctional system to be more responsive to the needs of victims, making corrections not merely a place of development but also a forum for recovery and justice for all parties.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUK OBAT SIROP PARACETAMOL PADA ANAK (STUDY KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL) Fitri Handayani; Wiwin Muchtar W; Eti Mul Erowati; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal protection for children who use paracetamol syrup and legal liability for losses experienced by consumers related to cases of using contaminated paracetamol syrup and causing Atypical Acute Progressive Kidney Disorders (AKIRD). The research method used is a normative-empirical approach, with primary, secondary and tertiary data sources in the form of cases of atypical acute progressive kidney disorders, the existing data is analyzed using the deductive method. The results of the analysis state that legal protection that can be obtained by consumers can be in the form of criminal lawsuits, civil lawsuits, administrative lawsuits, assistance from consumer institutions and dispute resolution at BPSK. Legal liability due to the occurrence of Atypical Acute Progressive Kidney Disorders (AKIRD) due to consuming contaminated paracetamol syrup, consumers can request such responsibility to business actors as drug manufacturers in accordance with Article 19 paragraphs 1 and 2 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in the form of compensation or compensation. In this case, consumers can also demand accountability from BPOM in accordance with Law No. 36 of 2009 Article 14 concerning health, the claim is based on BPOM negligence, the claim that can be made can use a personal claim or a class action lawsuit. As a form of BPOM responsibility in the form of revoking the distribution permit and carrying out stricter supervision. To prevent similar cases from recurring, stricter supervision is needed on the production and distribution of drugs increasing the standards of good drug manufacturing practices (CPOB) and improving the mechanism for investigation and withdrawal of products from circulation.
Co-Authors Agoes M.H. S.H. Djatmiko Aniek Periani Aris Priyadi Bagas Ramadhan Putra Benedicta Gabriella Aurelie Bintari Dyah Ramadhani dan Marsudi Triatmodjo Budi, Nova Daniel Joko Wahyono Devi Apriyanti Dewi Setia Triana, Ikama Dewiana Mustika Ningrum Dita Yulianti Dwi Aryani Elisabeth Febrianan Daniputri Harnowo Erowati, Eti Mul Fachry Abda El Rahman Fernando Dacosta Ferryani Krisnawati Fitri Handayani Fitri Handayani Genoveva Puspitasari Larasati Genoveva Puspitasari Larasati Gusti Kadek Ardi Wira Utama Hartana Imam Subekti Jose Agostinho D.B.P José Agostinho da Costa Belo Pereira Ketut Budi Kurniawan Khotib Iqbal Hidayat Komang Tri Saniartini Krisnawati, Ferryani Kusumasari, Prosawita Ririh Laely Priyatna Made Ananda Dwiprasetya May Hendra Moch Solichin Monteiro, Seguito Muchtar, Wiwin Mul Erowati, Eti Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Oti Kusumaningsih Pudyastiwi, Elisabet Roberto da Cruz Rusito Rusito Sabino Freitas Sabrina Witri Afifah Seguito Monteiro Sugeng Wahyudi, Sugeng Sukrisno, Heru Supriyo, Doni Adi Teguh Anindito Teguh Anindito wahyu hariadi Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono Wiwin Muchtar W Yogo, Tri Zahrani, Annisa Putri