Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.01
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Cakrawala Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Bina Hukum Lingkungan The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Batulis Civil Law Review Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Bina Hukum Lingkungan el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Gloria Justitia ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WLRev
Elly Kristiani Purwendah
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG KOIN DENGAN PERMEN(Studi Kasus Terhadap Usaha Retail Di Kota Purwokerto) Tarisa Salsabila Putri; Aris Priyadi; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Wijayakusuma Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.f8g3tv76

Abstract

Consumer protection in Indonesia is an important aspect of maintaining fairness and transparency in economic transactions. This study aims to examine the practice of returning change in the form of candy, which still frequently occurs in society, and its implications for consumer rights. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, relying on secondary data from legislation, literature, and interviews with consumers and business actors. The results of the study indicate that the practice of returning change in the form of candy violates Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 7 of 2011 on Currency. This practice creates legal uncertainty for consumers, financially harms them, and violates fundamental consumer rights, such as the right to receive clear information, the right to choose, and the right to be treated fairly. Additionally, this practice also poses potential health risks for consumers who cannot consume candy. This study suggests the need for increased public awareness of consumer rights, tighter government oversight of business actors, and consistent law enforcement to protect consumer rights. Thus, it is hoped that a fairer and more responsible business environment will be created, where consumer rights are respected and protected.
TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BKK PURWOKERTO CABANG KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Prosawita Ririh Kusumasari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1125

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam aplikasinya pada PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng, dam untuk mengetahui dan menjelaskan dengan agunan tanah yang tidak dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Metode  pendekatan  ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam tipe penelitian untuk menemukan hukum abstrakto dalam perkara in konkreto (penerapan hukum), Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kekuatan hukum SKMHT dalam aplikasi pada  PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng adalah bahwa SKMHT tersebut sah sepanjang surat kuasa tersebut langsung diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap debitur pinjamannya di atas Rp. 50.000.000 untuk nasabah pinjaman baru harus dibuatkan SKMHT oleh karena adanya kepentingan bank untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat diberikan hak istimewa/privilege dari kreditur-kreditur lainnya.Bagi agunan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT mempunyai kekuatan hukum yang lemah jika dibandingkan dengan agunan tanah yang dibuatkan SKMHT, dan terhadap agunan yang tidak dibuatkan SKMHT dalam pelunasan piutangnya pihak kreditur akan menanggung resiko lebih besar karena bagi kreditur tersebut tentunya tidak mempunyai hak istimewa / privilage dari kreditur lain dalam pelunasan piutangnya.Kata kunci : tinjauan yuridis, surat kuasa, membebankan hak tanggungan
Penyuluhan Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik yang termuat dalam Informed Consent di hubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Ferryani Krisnawati
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.490

Abstract

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien dalam rangka pemberian jasa pelayanan medik dimana dalam perjanjian tersebut tertuang dalam suatu surat persetujuan tindakan medik atau yang lebih dikenal dengan informed consent , sebagai bentuk perjanjian baku antar dokter dan pasien dimana pasien dapat menerima atau menolak tindakan medik yang akan dilakukan dokter dengan cara memilih untuk menandatangani surat persetujuan medik atau surat penolakan tindakan medik dimana segala konsekuensi atas tindakan medik tersebut istilah harus ditanggung oleh pasien karena sebelum pasien menandatangani surat tersebut dokter terlebih dahulu menjelaskan dan memberikan informasi tentang akibat dan dari tindakan medik yang akan dilakukan dengan pemberian jasa tindakan medik pasien disini dapat dikatakan sebagai konsumen khususnya konsumen dalam memberikan jasa tindakan medik maka pasien sebagai konsumen dalam memberikan jasa tindakan medik maka pasien sebagai konsumen harus tahu betul tentang hak dan kewajibannya begitu juga dokter disini juga dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam memberikan jasa tindakan medik dokterpun mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan, dimana kedudukan antara dokter dan pasien haruslah seimbang karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati satu sama lain. Apalagi hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut telah diwujudkan dalam suatu surat persetujuan tindakan medik dengan konsekuensi apabila pasien dalam hal ini sebagai konsumen penerima jasa medik dapat melakukan tindakan hukum berupa akuntansi ganti rugi atau tuntutan hukum yang lain apabila memang benar-benar terbukti bahwa dokter sebagai pemberi pelayanan medik telah melakukan bahkan kesalahan terhadap tindakan medik yang dilakukannya sehingga dokter dalam menjalankan profesinya akan lebih berhati-hati dan waspada serta pasien dalam hal ini sebagai konsumen akan lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian jasa pelayanan medik.
ANALISIS REKONSTRUKSI SISTEM PEMASYARAKATAN BERBASIS VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v11i2.101863

Abstract

This study aims to analyze the urgency of implementing the victimology paradigm in the Indonesian correctional system, particularly in the context of protecting the rights of victims of crime. To date, the correctional system has focused more on the development of prisoners as perpetrators, while the role and position of victims tend to be neglected. This is despite the fact that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mandates the principle of protecting victims' rights. Using normative legal research methods and a legislative approach, this study examines legal doctrine, theory, and regulations related to victimology and correctional services. The results show that integrating victimology into the correctional system not only fulfills formal legal aspects but is also crucial for achieving substantive justice goals. The concept of restorative justice serves as an important bridge to integrate the interests of victims, perpetrators, and society. Therefore, this study recommends the need for philosophical and legal reconstruction of the correctional system to be more responsive to the needs of victims, making corrections not merely a place of development but also a forum for recovery and justice for all parties.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUK OBAT SIROP PARACETAMOL PADA ANAK (STUDY KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL) Fitri Handayani; Wiwin Muchtar W; Eti Mul Erowati; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal protection for children who use paracetamol syrup and legal liability for losses experienced by consumers related to cases of using contaminated paracetamol syrup and causing Atypical Acute Progressive Kidney Disorders (AKIRD). The research method used is a normative-empirical approach, with primary, secondary and tertiary data sources in the form of cases of atypical acute progressive kidney disorders, the existing data is analyzed using the deductive method. The results of the analysis state that legal protection that can be obtained by consumers can be in the form of criminal lawsuits, civil lawsuits, administrative lawsuits, assistance from consumer institutions and dispute resolution at BPSK. Legal liability due to the occurrence of Atypical Acute Progressive Kidney Disorders (AKIRD) due to consuming contaminated paracetamol syrup, consumers can request such responsibility to business actors as drug manufacturers in accordance with Article 19 paragraphs 1 and 2 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in the form of compensation or compensation. In this case, consumers can also demand accountability from BPOM in accordance with Law No. 36 of 2009 Article 14 concerning health, the claim is based on BPOM negligence, the claim that can be made can use a personal claim or a class action lawsuit. As a form of BPOM responsibility in the form of revoking the distribution permit and carrying out stricter supervision. To prevent similar cases from recurring, stricter supervision is needed on the production and distribution of drugs increasing the standards of good drug manufacturing practices (CPOB) and improving the mechanism for investigation and withdrawal of products from circulation.
KELEMBAGAAN HUKUM KELOMPOK WANITA TANI PATRA BINA MANDIRI : STUDI EMPIRIS DI ARBORETUM KOLAK SEKANCIL DESA UJUNG ALANG KAMPUNG LAUT CILACAP Nadya Zakia Ovemia; Elisabeth Pudyastiwi; Wiwin Muchtar Wiyono; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk usaha, dasar hukum, serta perlindungan hukum negara terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) Patra Bina Mandiri di Desa Ujung Alang, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, dalam pengelolaan produk pangan dan batik berbasis mangrove. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha KWT memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, karena dijalankan secara sederhana, kolektif, dan menghasilkan produk olahan mangrove bernilai ekonomi. Namun, secara kelembagaan KWT belum berbadan hukum dan masih beroperasi sebagai persekutuan perdata berdasarkan kesepakatan internal dan Surat Keputusan Kepala Desa. Oleh karena itu, bentuk usaha yang paling sesuai bagi KWT adalah UMKM kelompok dengan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) guna memperoleh perlindungan hukum, akses permodalan, serta peluang pengembangan usaha. Perlindungan hukum negara terhadap KWT tercermin melalui kemudahan perizinan, dukungan pemberdayaan, dan pengakuan hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya mangrove secara berkelanjutan.
KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA PERUM PERHUTANI WILAYAH KPH BANYUMAS TIMUR DENGAN LMDH WANA SWAKARYA DESA KALIPUTIH Unitacasya Dwi Mahardika; Gholibudin Zuhairmanto; Agoes Djatmiko; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal form and implementation of forest management in the Perhutani Forestry Partnership scheme in the East Banyumas Forest Management Unit (KPH) area, with a case study in Kaliputih Village, Purwojati District, Banyumas Regency. The main problem formulated is What is the legal form of forest management in the Perhutani Forestry Partnership in the area and How is forest management implemented in the scheme. This study uses an empirical juridical method with analytical descriptive specifications, collecting primary data through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results of the study indicate that the legal form of forest management is based on a regulatory hierarchy starting from the 1945 Constitution, Law No. 41/1999, Law No. 6/2023, Government Regulation No. 23/2021, Government Regulation No. 72/2010, Ministerial Regulation of the Environment and Forestry No. 9/2021, to Perdir Perhutani No. 13/2023 and No. 6/2024, which regulates the transition from Joint Community Forest Management (PHBM) to Perhutani Forestry Partnership (KKP/KKPP). Field implementation involves activities such as pine resin tapping, land use under stands (PLDT), and jenitri agroforestry, but is still dominated by old patterns based on social customs without cooperation agreements (PKS) that fully comply with the new regulations. The main obstacles are the institutional readiness of the Forest Village Community Institution (LMDH) and the Social Forestry Community Cooperative (KMPS), understanding of regulations, and administrative adjustments. The study concluded that forest management in Kaliputih Village has been productive and ecologically sustainable, but is still in the transition process towards more formal and accountable governance. Recommendations are given to strengthen communication, administrative assistance, institutional capacity building, and forest economic diversification to support the sustainability of inclusive and sustainable management.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL Ade Budi Brilliant; Aniek Periani; Ikama Dewi Setia Triana; Wiwin Muchtar Wiyono; Elly Kristiani Purwendah
Ganesha Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal mining has become a strategic agenda in achieving legal certainty, environmental protection, and optimizing state revenues, particularly in Indonesia. A study of corporate accountability in illegal mining in Indonesia is essential to ensure that all existing legal instruments are properly implemented. This research is a qualitative study using a normative legal research approach. The results show that most cases that have been legally binding place company directors or managers as defendants, rather than the corporation itself. This may be due to the following factors: it is easier for prosecutors to prove the guilt of management, proving individual guilt is simpler than proving the existence of corporate policies, and law enforcement in the mineral and coal sector is still oriented towards individual perpetrators.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KERUSAKAN KAWASAN RESAPAN AIR DI BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS AKIBAT AKTIVITAS PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN Carmo Carmo; Eti Mul Erowati Erowati; Wiwin Muchtar Wiyono; Elly Kristiani Purwendah
Ganesha Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study provides a juridical analysis of the damage to the water catchment area in Baturraden, Banyumas Regency, caused by tourism activities and development. Water catchment areas play a strategic role in maintaining hydrological balance, particularly in regulating water systems, preventing floods, and preserving groundwater availability. However, the increasing tourism activities and infrastructure development in the area may lead to environmental degradation, which disrupts the ecological function of the water catchment area. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to examine legal regulations concerning the protection of water catchment areas. The findings indicate that the legal framework governing water catchment protection has been regulated under various legal instruments; however, its implementation still faces challenges in terms of supervision, law enforcement, and consistency in spatial planning policies. Therefore, strengthening legal instruments and optimizing the role of local governments are necessary to ensure the sustainability of the water catchment function in Baturraden.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT PEMBAKARAN SAMPAH TERBUKA DI PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN Nana Semba Dwi Purwana; Eti Mul Erowati; Wiwin Muchtar Wiyono; Elly Kristiani Purwendah
Ganesha Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air pollution caused by open burning of waste in residential areas remains a serious environmental issue in Indonesia, including in Banyumas Regency. This practice generates hazardous emissions that not only degrade air quality but also negatively impact public health and the overall environment. This study aims to analyze environmental legal regulations and the effectiveness of law enforcement regarding air pollution caused by open waste burning in residential areas of Banyumas Regency from an environmental law perspective. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed through qualitative normative analysis. The findings indicate that regulations prohibiting open waste burning are clearly stipulated in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 18 of 2008 on Waste Management. However, in practice, law enforcement remains ineffective due to weak supervision, low public legal awareness, and limited waste management facilities at the local level. Therefore, stronger law enforcement, improved waste management infrastructure, and continuous environmental legal education for the community are required to minimize air pollution.
Co-Authors Ade Budi Brilliant Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes M.H. S.H. Djatmiko Aniek Periani Aniek Periani Aris Priyadi Aris Priyadi Ati Setyowati Ati Setyowati Bagas Ramadhan Putra Benedicta Gabriella Aurelie Bintari Dyah Ramadhani dan Marsudi Triatmodjo Budi, Nova Carmo Carmo Carmo Daniel Joko Wahyono Daniel Joko Wahyono Devi Apriyanti Dewi Setia Triana, Ikama Dewiana Mustika Ningrum Dita Yulianti Dwi Aryani Dwindra Foiz Mulia Elisabeth Febrianan Daniputri Harnowo Elisabeth Pudyastiwi Elisabeth Pudyastiwi Elisabeth Pudyastiwi Erowati, Eti Mul Eti Mul Erowati Eti Mul Erowati Erowati Fachry Abda El Rahman Fernando Dacosta Ferryani Krisnawati Fitri Handayani Fitri Handayani Genoveva Puspitasari Larasati Genoveva Puspitasari Larasati Gholibudin Zuhairmanto Gusti Kadek Ardi Wira Utama Hartana Ikama Dewi Setia Triana Imam Subekti Jose Agostinho D.B.P José Agostinho da Costa Belo Pereira Ketut Budi Kurniawan Khotib Iqbal Hidayat Komang Tri Saniartini Krisnawati, Ferryani Kusumasari, Prosawita Ririh Laely Priyatna Made Ananda Dwiprasetya May Hendra Moch Solichin Monteiro, Seguito Muchtar, Wiwin Mul Erowati, Eti Nadya Zakia Ovemia Nana Semba Dwi Purwana Nana Semba Dwi Purwana Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Oti Kusumaningsih Pudyastiwi, Elisabet Roberto da Cruz Rusito Rusito Sabino Freitas Sabrina Witri Afifah Satriya Indra Permana Seguito Monteiro Sugeng Wahyudi, Sugeng Sukrisno, Heru SUPRAPTO Suprapto Suprapto Supriyo, Doni Adi Tarisa Salsabila Putri Teguh Anindito Teguh Anindito Unitacasya Dwi Mahardika wahyu hariadi Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono Wiwin Muchtar W Wiwin Muchtar Wiyono Wiwin Muchtar Wiyono Yogo, Tri Zahrani, Annisa Putri