Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN DISIPLIN PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN NASIONAL TIMUR LESTE SEBAGAI WUJUD PEMBINAAN APARATUR KEPOLISIAN NEGARA YANG TAAT HUKUM Sabino Freitas; Seguito Monteiro; Jose Agostinho D.B.P; Elly Kristiani Purwendah
Ganesha Law Review Vol 6 No 2 (2024): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v6i2.4210

Abstract

The enforcement of law carried out by the National Police of Timor-Leste in performing its state duties encompasses maintaining public security and order as a form of providing protection, guidance, and service to the community. This research aims to identify the factors causing members of the National Police of Timor-Leste in Baucau Municipality to abandon their duties and violate the code of ethics. The study employs an empirical juridical approach. The findings indicate that the application of sanctions for violations of the code of ethics within the National Police of Timor-Leste is based on prevailing laws and regulations. Over five years, punishments included verbal reprimands for 32 officers, written reprimands for 21 officers, and suspension from duty for 12 officers.
PERLINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN CHILD GROOMING DI INDONESIA: EVALUASI REGULASI DAN REKOMENDASI PEMBARUAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL Yogo, Tri; Budi, Nova; Yusuf, Muhamad; Purwendah, Elly Kristiani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.558

Abstract

Fenomena child grooming menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak di era digital. Praktik ini melibatkan upaya manipulatif oleh individu dewasa untuk mendekati, membangun hubungan emosional, dan mengeksploitasi anak secara seksual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menanggulangi child grooming, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih terdapat celah dalam penerapan hukum terhadap fenomena ini, terutama di dunia maya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi fenomena child grooming dari perspektif hukum di Indonesia, menganalisis kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan saran untuk pembaruan kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum untuk melawan child grooming, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi perbuatan tersebut, terutama yang terjadi melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman grooming.
REFORMULASI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN Subekti, Imam; Sukrisno, Heru; Wahyudi, Sugeng; Purwendah, Elly Kristiani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.559

Abstract

Reformulasi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi isu yang mendesak seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Studi ini mengkaji tantangan hukum terkait kejahatan digital, penguatan regulasi, serta peran lembaga penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan perlunya regulasi spesifik yang mengatur AI, pembentukan lembaga yang kompeten dalam teknologi, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan berbasis AI. Reformulasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap ancaman digital.
Civil Justice as An Option for Fulfilling Environmental Justice Through The Principles of Ius Curia Novit and Rechtsvinding Purwendah, Elly Kristiani; Monteiro, Seguito; Rusito, Rusito; Erowati, Eti Mul; Djatmiko, Agoes
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i1.12808

Abstract

Civil trials on the principle of ius curia novit and rechtsvinding become a breath of fresh air for justice seekers seeking their laws that fulfill the ideè des rechts (rechtssicherheit: legal certainty, zweckmässigkeit: expediency, and gerechtigkeit: justice). The principle of ius curia novit which means that the judge is considered to know the law becomes a space for judges in making legal discoveries (rechtsvinding). The implementation of laws by judges is not merely a matter of logic and proper use of the mind, but rather the provision of juridical forms rather than basing on juridical experience and judgment rather than basing on abstracts, because the law cannot be complete, only one stage in the process of forming a law that is forced to seek its completeness in the legal practice of the judge. The judge's wiggle room in fulfilling the sense of justice for justice seekers in the environment as the decision No. 374 / Pdt.G / LH / 2019 / PN.Jkt.Pst which granted the lawsuit of the plaintiffs (Advocacy Team of the Capital Movement (Initiative to Clean the Air of the Universe Coalition) based the findings of the judge's law, basing on Decision Number: 36 / KMA / SK / II / 2013 concerning the Enactment of guidelines for handling environmental cases. Keyword: ius curia novit, rechtsvinding, onrectmatigedaad, lawsuit, environment.
Legal Protection for Online Shopping Business Receiving Fictive Orders With a Payment System on The Site or Cash on Delivery Apriyanti, Devi; Purwendah, Elly Kristiani; Muchtar, Wiwin; Pudyastiwi, Elisabeth
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i2.17227

Abstract

ABSTRACT The implementation of buying and selling online provides many benefits to streamline time so that everyone can make buying and selling transactions wherever and whenever. However, in practice it raises several problems, such as on the Shopee shopping site with a payment system using the Cash On Delivery (COD) feature, there are obstacles that are detrimental to the seller. This obstacle is caused by consumers who do not have good intentions by disappearing suddenly when the goods arrive at the buyer's address so that the goods are not paid for and are forced to be sent back to the seller. This is clearly detrimental to the seller both in terms of material and immaterial. The focus of research in this thesis is to analyze the concept of consumer protection for Shopee sellers who implement the COD payment system. This study uses empirical juridical research methods using primary data located in Purwokerto. Data analysis techniques using qualitative methods. The results of the study show that good faith as a form of business actor's obligation to the Shopee Marketplace has been fulfilled, but there is an imbalance in the position of unilaterally canceling so that the business actor does not get his rights in the form of payment for goods. So the seller must bear the risk and the goods must be returned, and for the safety of the seller must bear the cost of resend so that COD becomes more expensive. This is referred to as the risk borne by the seller.  
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ITSBAT NIKAH DI DESA JERUK AGUNG KECAMATAN KLIRONG, KEBUMEN Mul Erowati, Eti; Pudyastiwi, Elisabeth; Purwendah, Elly Kristiani
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.346

Abstract

Tujuan dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Itsbat Nikah di Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Di dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang mengangkat topik “ Itsbat Nikah” di Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi Masyarakat. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest. Kesimpulan : Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak yang belum tahu tentang Itsbat Nikah, namun setelah dilakukan penyuluhan hukum tentang Itsbat Nikah, mengetahui Itsbat nikah sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Melalui itsbat nikah, perkawinan menjadi sah dalam agamanya, kepastian hukum, sehingga akibat hukum adanya pencatatan perkawinan adalah perkawinan dianggap sah, baik menurut agama dan kepercayaan masing-masing maupun sah menurut hukum karena sudah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu dan ayahnya, sehingga menimbulkan hak waris mewarisi bagi anak dengan orang tuanya (ayahnya). Peserta penyuluhan hukum yang dilaksanakan di desa Jeruk Agung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat didesanya masing-masing.
Mitigation Effort for Sustainable Mangrove Management Towards a Low Emission Indonesia: Study at Arboretum Mangrove Kolak Sekancil Purwendah, Elly Kristiani; Triana, Ikama Dewi Setia; Pudyastiwi, Elisabeth; Kusumaningsih, Oti; Wahyono, Daniel Joko
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.24595

Abstract

Krida Wana Lestari Farmer Group supports the Indonesian government's policy to reduce carbon emissions as a community obligation to participate in managing the environment, as the purpose of the ratification of the Paris Agreement ( Law Number 16 of 2016 on the Ratification of Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change). The farmer group successfully built an edu-tourism area, the Segara Anakan Lagoon Conservation Mangrove Arboretum (Kolak Sekancil). This farmer group cultivates and utilizes mangrove products for life and has succeeded in increasing mangrove density in the Cilacap Sea Village Area with an area of approximately 6,2126.28 Ha. Mangrove farming by farming communities is a form of community participation regulated in Article 65 Paragraph (4) Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management The legal institution of this community is formally supported by the village government with Village Regulation No. 7 of 2022 concerning Mangrove Ecosystem Management in the Segara Anakan Region of Cilacap.
ANALISIS REKONSTRUKSI SISTEM PEMASYARAKATAN BERBASIS VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the urgency of implementing the victimology paradigm in the Indonesian correctional system, particularly in the context of protecting the rights of victims of crime. To date, the correctional system has focused more on the development of prisoners as perpetrators, while the role and position of victims tend to be neglected. This is despite the fact that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mandates the principle of protecting victims' rights. Using normative legal research methods and a legislative approach, this study examines legal doctrine, theory, and regulations related to victimology and correctional services. The results show that integrating victimology into the correctional system not only fulfills formal legal aspects but is also crucial for achieving substantive justice goals. The concept of restorative justice serves as an important bridge to integrate the interests of victims, perpetrators, and society. Therefore, this study recommends the need for philosophical and legal reconstruction of the correctional system to be more responsive to the needs of victims, making corrections not merely a place of development but also a forum for recovery and justice for all parties.
PENERAPAN REGIME TANGGUNG JAWAB DAN KOMPENSASI GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL TANKER DI INDONESIA Kristiani Purwendah, Elly
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v2i2.8410

Abstract

Pencemaran minyak oleh kapal tanker merupakan risiko dari usaha minyak dalam menjalankan usahanya. Tuntutan ganti rugi pencemaran minyak oleh pemilik kapal tanker menjadi hal yang diatur secara serius oleh sistem hukum laut internasional melalui konvensi internasional tentang pertanggungjwaban sipil yang terus berkembang menjadi regime internasional tentang pertanggung jawaban dan kompensasi bagi pencemaran minyak (The International Regime on Liablity and Compensation for Oil Pollution Damage). Regime tersebut membagi tiga tingkatan kompensasi (the three tier system compensation) ganti rugi bagi pencemaran minyak sumber dari kapal tanker. Tingkatan kompensasi pertama mendasarkan pada ketentuan CLC 1969 dan IOPC Fund 1971, tingkatan kompensasi kedua mendasarkan pada ketentuan CLC 1992 dan IOPC Fund 1992, selanjutnya tingkatan kompensasi ketiga mendasarkan pada Supplementary Fund Protocol 2003. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji masing-masing tingkatan kompensasi serta posisi Indonesia dalam tingkatan kompensasi ganti rugi. Key words :   Regime tanggung jawab dan kompensasi ganti rugi, pencemaran minyak, kapal tanker
IMPLEMENTASIROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADEBAGI PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Purwendah, Elly Kristiani; Pudyastiwi, Elisabet
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16754

Abstract

Konvensi ini memang tidak langsung memberikan efek yang signifikan namun dengan meratifikasi konvensi ini akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan ekspor bahan mentah terlebih sumber daya alam seperti bahan obat-obatan, bahan pangan dan bahan lainnya yang terkontaminasi oleh bahan kimia dan pestisida berbahaya. Ratifikasi konvensi ini akan mempersempit kemungkinan menurunnya kualitas keanekaragaman hayati yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Selain itu adanya konvensi ini akan mencegah munculnya masalah terhadap lapangan pekerjaan bagi pihak-pihak yang terkontaminasi limbah maupun bahan kimia dan pestisida yang berbahaya seperti para petani, nelayan dan masyarakat pada umumnya. Jika ditelaah secara mendalam jumlah ekpor pada sektor pertanian setiap tahun terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunya kualitas ekosistem persawahan akibat pemakaian pestisida yang berlebihan. Kata kunci : Konvensi Rotterdam, ratifikasi, hukum lingkungan.