Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Ilmiah Peuradeun SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran TAHKIM El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Proceedings of International Conference on Multidiciplinary Research Syiah Kuala Law Journal Qawanin: Journal of Economic Syaria Law Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Abdurrauf Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Syahrizal Abbas
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh Hamid Sarong; Syahrizal Abbas; Mahdi Mahdi
Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi Vol. 10 No. 1 (2021): SYARAH : Jurnal Hukum Islam
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v10i1.220

Abstract

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariyah di Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XVIII pasal 128 ayat 3 yang menegaskan bahwa Mahkamah Syariyah berwewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, muamalah dan jinayah yang didasarkan atas syariat islam. Pencantuman pengaturan seperti ini tidak lazim sebagaimana terdapat pada peradilan Agama dan Peradilan Umum.  Fokus penulisan artikel ini adalah; Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data sekunder bahan primer seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa  Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa; Terdapat dua alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama. Alasan kedua karena penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.
Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat Firdaus Armanda; Syahrizal Abbas
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 3 (2019): Vol. 21, No. 3 (Desember 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i3.11483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa qanun jinayat menggunakan emas murni sebagai standar dalam jarimah maisir dan uqubat denda terhadap pelaku jinayat. Selain itu, apa menjadi dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi penentuan standar uqubat denda terhadap pelaku jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uqubat emas murni yang terdapat dalam Qanun Jinayat tidak terlepas dari sejarah masyarakat Aceh yang kental dengan nilai keislaman, sehingga uqubat emas murni yang dikenal dalam Islam diambil juga dalam qanun. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penetapan uqubat emas murni yang terdapat dalam qanun Aceh, yaitu faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pure Gold Uqubat In Jinayat Qanun This study aims to find out why the qanun Jinayat uses pure gold as the standard in jarimah maisir and uqubat (fines) against perpetrators of jinayat. Moreover, what is philosophical, juriditical, and sociological basis for determining the uqubat standard for fines for jinayat perpetrators. The research method used is descriptive-qualitative method. The results showed that pure gold uqubat contained in jinayat qanun is inseparable from the history of the Achenese which is thick with islamic values, so the pure gold uqubat is also taken from qanun. There are three factors that influece the establishment of pure gold uqubat stipulate in Aceh qanun, namely philosophical, juridical, and sociological factors.
Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat Malahayati Malahayati; Syahrizal Abbas; Dahlan Dahlan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.11448

Abstract

Penelitian ini ingin menjawab bagaimanakah kekuatan yuridis akta hibah untuk anak angkat dalam kasus perkara XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh tentang Pembatalan Hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dibatalkan, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Dengan menggunakan metode normatif yuridis, penelitian menemukan bahwa hibah untuk anak angkat secara normatif melalui akta hibah Nomor 04/V/2007 sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil. Putusan pembatalan hibah dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bahwa anak angkat di Indonesia sama statusnya seperti anak kandung, maka apa yang berlaku pada anak kandung berlaku juga pada anak angkat.  Legal Force of the Bequest Certificated for An Adopted Child This study wants to answer how the juridical power of certificate grants (Hibah) for adopted children in Case Number XXX/Pdt.G/2012/ MS-Aceh regarding Hibah Cancellation. Hibah is a gift made by someone to another party when a donor is still alive. Hibah in any law are basically irrevocable, unless it meet certain conditions, the hibah can be canceled. By using the juridical normative method, the study found that the Certificated of Hibah No. 04/V/2007 is valid and has legal force, because it has fulfilled the terms of the grant agreement both formally and materially. Decision on cancellation of the hibah in Case Number XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh is in accordance with applicable law. The judge considered that adopted children in Indonesia had the same status as biological children, so what applies to biological children also applies to adopted children.
Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah Syahrizal Abbas; Humaira Humaira
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.18106

Abstract

Konversi PT. Bank Aceh berdampak terhadap beberapa perubahan produk perbankan, dan salah satunya adalah peralihan rekening tabungan nasabah. Kendala yang timbul akibat pengalihan rekening nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga adalah tidak diketahui lagi keberadaan pemiliknya. Akibatnya status rekening tersebut menjadi rekening pasif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber dan jenis data studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penyelesaian masalah rekening pasif telah mendapat opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Aceh Syariah. DPS memandang Surat Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Syariah dapat menjadi landasan yuridis terhadap penyelesaian tabungan pasif nasabah dari dana pihak ketiga yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya. Penyelesaian dan status hukum rekening pasif nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga menggunakan kerangka hukum mafqud (orang hilang) pada perkara hak milik. DPS memandang bahwa bank dapat mengelola dana pihak ketiga atas rekening pasif, dengan tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Legality and Legal Result of PT. Bank Aceh Syariah in Managing Customers Passive AccountConversion of PT. Bank Aceh has had an impact on several changes in banking products, one of which is the transfer of customer savings accounts. The obstacle that arises due to the transfer of a customer's account from third party funds is that the owner is no longer known. As a result, the account status becomes a passive account (dormant account). This research is a normative juridical research and the sources and types of data for library research are primary and secondary legal materials. The data analysis used in this research is qualitative analysis. Passive account settlement has received opinion from the Sharia Supervisory Board (DPS) PT. Bank Aceh Syariah. DPS views the Decree of the Board of Directors of PT. Bank Aceh Syariah as a juridical basis for settling customers' passive savings from third party funds whose owners are unknown. Settlement and legal status of customers' passive accounts originating from third party funds using the Mafqud (missing person) legal framework in property rights cases. DPS views that the bank can manage third party funds on passive accounts, while still providing profit sharing to third party funds using the mudharabah muthlaqah contract.
SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH: Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie Mirna, Cut; Abbas, Syahrizal; Sa’dan, Saifuddin
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v1i1.1397

Abstract

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa dalam rangka mengoptimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian. Tujuan usaha ini untuk mendapatkan keuntungan baik di dalam maupun di luar kelompok tani. Lembaga ini memiliki sejumlah pekerja yang mengendalikan mesin-mesin traktor yang disediakan oleh UPJA dengan pembayaran upah setelah pekerjaan pemotongan padi berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Namun, kebanyakan pekerja tidak menerima upah sebagaimana perjanjian keduanya. Oleh sebab itu, penelitian ini mengandung beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera?, Bagaimana Praktik pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan?, serta Apakah praktik pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan sudah sesuai dengan hukum Islam?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis (descriptive analytic) dan penelitian lapangan (field research). Data lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan skill para pekerja. Akan tetapi pengupahan pekerja traktor pemotong padi ditangguhkan oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA
SISTEM GARANSI BARANG ELEKTRONIK DALAM FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Masyittah, Dara; Abbas, Syahrizal; Yuhermansyah, Edi
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v1i2.1400

Abstract

A Synergy of Halal Tourism Regulations and Tourism Rights Protection in Aceh: Pentahelix Model Rahayu, Sri Walny; Abbas, Syahrizal
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.23495

Abstract

Aceh has tourism regulations and guarantees of halal food products. This sector can potentially grow the regional economy and develop Aceh. Utilizing the tourism sector should allow the Aceh region to develop regional potential and increase regional income. However, in practice, the regulations do not optimally accommodate strategic issues that can support regional development from tourism sources. Still, the regulations have guaranteed protection for all consumers and tourists visiting Aceh as a halal destination. This study examines tourism regulatory policies and guarantees of halal food products using the pentahelix model. This study uses normative juridical methods and then analyzed descriptively and comprehensively. The data comes from literature studies, namely studies of theoretical documents in the form of articles, legal regulations, books and various studies related to the discussion. The results of the study showed that tourism regulatory policies and guarantees of halal food products in Aceh have not yet synergized with the pentahelix model in determining technical policies regarding tourism management and halal food product guarantee. This may lead to neglected protection of basic consumer rights, low quality and diversity of tourist attractions, and limited availability and quality of accessibility services and tourism facilities to reach potential markets. On the other hand, Aceh is a region that applies Islamic law and has strong religious characteristics, so the role of ulama can be used in making halal food policies to support the development of Islamic tourism.
History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia Fauziati, Fauziati; Abbas, Syahrizal
Abdurrauf Journal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2024): Abdurrauf Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/arjis.v3i1.103

Abstract

The applicable law in Indonesia consists of three major legal systems, namely Islamic law, customary law and ex-Dutch colonial law. Islamic law as a legal system that still exists and is in force in Indonesia certainly has its own dynamics from the historical perspective of its implementation. Moreover, it is located between two large legal systems, namely customary law and ex-colonial law. This study attempts to analyze the history of Islamic law and the existence of Islamic law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with a historical approach. The use of a historical approach is because the main focus of the study is analyzing the history of Islamic law and the existence of Islamic law in Indonesia. The data used are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are the Marriage Law, KHI, Sharia Banking Law, Religious Courts Law. The secondary legal materials used are books, journals and relevant research results. The research results show that historically Islamic law has been left behind and marginalized as a result of VOC policies which tended to elevate customary law and colonial law and emphasized Islamic law. The existence of Islamic law developed again after independence, marked by the many regulations governing Islamic law, Islamic law was even used as raw material in formulating national law in Indonesia. What's more interesting is that the majority of the raw materials used come from books written by Imam Syafi'i, such as during the formulation of the KHI. Hukum yang berlaku yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum besar, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum eks kolonial Belanda. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang masih eksis dan berlaku Indonesia tentu memiliki dinamika tersendiri dalam perspektif historis permbelakuannya. Apalagi berada di antara dua sistem hukum yang besar yakni hukum adat dan hukum eks kolonial. Kajian ini berusaha menganalisis sejarah taqnin hukum Islam dan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Penggunaan pendekatan historis karena fokus utama kajian menganalisis sejarah taqnin hukum Islam dan eksistensi hukum Islam di Indonesia. Data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu UU Perkawinan, KHI, UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis hukum Islam memang mengalami ketertinggalan dan terpinggirkan akibat dari kebijakan VOC yang cenderung mengangkat hukum adat dan hukum kolonial serta menekankan hukum Islam. Eksistensi hukum Islam kembali berkembang pasca kemerdekaan yang ditandai dengan banyaknya regulasi yang mengatur tentang hukum Islam, bahkan hukum Islam dijadikan sebagai bahan baku dalam memformulasikan hukum Nasional di Indonesia. Hal menariknya lagi, mayoritas bahan baku yang digunakan berasal dari kitab karangan Imam Syafi’i seperti pada saat perumusan KHI.
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN Masykur; Irwansyah; Syahrizal Abbas
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761

Abstract

Living as a child That must be carried out by the father accordingly with rule jurisprudence and law positivity. More mainly Again If has decided by the panel of judges own strength law. However in practice, the public still found neglect in living with children, as happened in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. This study is about the implementation of living children post-divorce in the District Baitussalam, Aceh Besar Regency and for knowing effort law what can be done by a mother if there is no fulfillment of living children  post-divorce.Study This includes a type of study field (field research), which is of the nature of juridical empirical. This study was carried out in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. Research results can be mentioned 1. There are several forms: a. Party For fulfillment, a living child after divorce, just a mother from the child (ex wife) and assisted by parents from the party  mother. Husband doesn't give a living to child because domiciled husband is not known by the wife; however, duly known husband fills the decision panel of judges. b. a livelihood child borne by the mother half a day and a half a day again by the ex husband (father). 2. Possible legal remedies done If there is no living child post-divorce, then the party mother can finish it through apparatus village local. If at level village no can be resolved, then party mother in the matter as the winning side can submit the lawsuit fulfillment obligation of giving the living maintenance child to Court Sharia. Furthermore Court Sharia will do execution in case living child. The Execution of the judge's decision has been made a powerful law, but it is still the final process in the civil or criminal case in court.
PENOLAKAN TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH MENURUT FIKIH DAN UNDANG-UNDANG INDONESIA Artiyanto; Purwandari, Elce; Abbas, Syahrizal; Nurdin, Ridwan
TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i2.8050

Abstract

ABSTRAK Rejection to Land Procurement activities for public interest purposes are complex issues that require an in-depth understanding from both Islamic law (fiqh) and Indonesian legislative perspectives. This study aims to identify the reasons for land rights holders' Rejection to Land Procurement and analyze the approaches used in fiqh and national law to address these Rejection. A qualitative method with a literature study approach was used in this research. Data collected includes primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to Land Procurement issues and the rights of landholders. The study results indicate that, in Islamic fiqh, there is no standardized rule governing Rejection to Land Procurement; however, the principle of maslahat (benefit) serves as a primary basis for considering public interest without neglecting landholders' rights. On the other hand, Indonesian Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest provides detailed procedures for handling Rejection, including provisions on compensation and legal recourse. In conclusion, fiqh offers greater flexibility based on government policy to balance individual rights with public interest, whereas Indonesian law is more structured in its regulatory resolutions. The novelty of this study lies in its comparative analysis between the normative fiqh approach and the positive law approach in Indonesia. This study recommends the integration of the maslahat principle within national legal practices to achieve fair resolutions and enhance awareness regarding land rights and obligations in the Land Procurement process. Keyword: Rejection, land procurement, fiqh, law legal  
Co-Authors A. Hamid Sarong Afrizal Afrizal Agustin Hanapi Aldeera Azzahra, Fahasyara Anisah Anisah Artiyanto Azkha, Umarani Bahrun Bahrun Bukhari Ali Cut Mirna Cut Reni Mustika Dahlan Dahlan Dara Masyittah Dara Masyittah Desi Ariani Din, Mohd. Edi Yuhermansyah Fauzan Samad Fauziati Fauziati, Fauziati Firdaus Armanda Hafas Furqani Hamid Sarong Harnides, Harnides Harry Fajar Rizki Humaira Humaira Husnul, Muhammad Ida Friatna Ihyannisak Zain Ilyas Ilyas Ilyas Ismail Iman Jauhari Iman Jauhari Iman Jauhari Ira Nurliza Irwansyah Jamhir Jamhir Karimuddin Abdullah Lawang Khafidah, Wahyu Khairani Khairani Khairani Khairani Khairuddin Hasballah Mahdi Mahdi Mahdi Syahbandir Mahdi Syahbandir Malahayati Malahayati Masyittah, Dara Masykur Mirna, Cut Muhammad Dayyan Muhammad Dustur Muhammad Habibi Muhammad Iqbal Muhammad Syarif, Muhammad Mursyid Djawas Musfira, Musfira Muslem Muslem Mutia, Datul Nahara Eriayanti Nila Shintia Purwandari, Elce Rahayu, Sri Walny Rahmadon, Rahmadon Ramzi Murziqin Ridwan Nurdin Rispalman Rispalman Rizqy Rizqy Roslina Roslina, Roslina Saifuddin Sa’dan Sa’dan, Saifuddin Sitti Mawar Soraya Devy Sri Walny Rahayu Suarni Suarni Supriadi Supriadi Wahid, Nazaruddin Abdul Wahyu Khafidah Wais Alqarni Yundari, Yundari Zahratul Idami Zahrul Mubarrak zikra Juninawan