Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.86
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) International Journal of Law Reconstruction Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL YURIDIS UNAJA Gorontalo Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Ganesha Law Review SELODANG MAYANG PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Collegium Studiosum Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Law, Education and Business Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Ipso Jure Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Citizen Research and Development Pengabdian Cendekia Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Ipso Jure JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Sahuri Lasmadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Pengaturan hukum concursus terhadap pelaku tindak pidana cyber crime Muhammad Aulia Nasution; Sahuri Lasmadi; Erwin Erwin
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 9 No. 1 (2024): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30033931000

Abstract

Artikel ini bertujuan Untuk Mengkaji dan Menganalisis Bagaimana Pengaturan Pemidanaan Terhadap Cyber Crime Dalam Hal Terjadinya Concursus Tindak Pidana. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perbarengan Tindak Pidana (Consursus) Dalam Kasus Cyber Crime Dimasa Mendatang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Pengaturan concursus dalam tindak pidana cyber crime hacker seharusnya menggunakan konsep concursus, baik concursus realis maupun concursus idealis karena cyber crime dalam melakukan aksinya terdapat perbarengan tindak pidana supaya tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. 2. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana cyber crime kedepannya harus ada reformasi hukum dalam bidang cyber crime sehingga para pelaku cyber crime mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saran penulis kepada aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengemban tugasnya hendaknya melakukan kerja sama, Melakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang Cyber Crime  dengan memasukkan prosedur penganti pidana penjara berupa pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sebagai pidana tambahan alternatif.
Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemplang Pajak Perspektif Kepastian Hukum Paini; Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.5167

Abstract

This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions against tax evaders from the perspective of legal certainty and to formulate future criminal law policies that are more effective in protecting state revenue. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and case approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through inventory, systematization, and interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions in Indonesian tax law still faces issues of normative ambiguity, particularly in distinguishing between administrative violations and criminal offenses, as well as the absence of explicit regulation on tax avoidance practices. Furthermore, the application of the ultimum remedium principle weakens the deterrent effect, as administrative settlements are prioritized over criminal enforcement. This condition results in suboptimal protection of state revenue and undermines legal certainty. Therefore, a reformulation of tax criminal law policy is necessary to clarify legal norms, strengthen the repressive function of criminal sanctions, and ensure consistent law enforcement to support fiscal stability.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Atau Kode Etik Polisi Republik Indonesia Ardi Matthius; Sahuri Lasmadi; Herry Liyus
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8485

Abstract

Fenomena pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum internal yang berdampak pada profesionalitas dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum pidana di masa yang mendatang terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti penjadwalan ulang oleh saksi, keterbatasan alat bukti, keraguan pelapor, serta penundaan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian ketika terduga pelanggar masih menjabat. Pembaharuan hukum pidana ke depan menekankan penegasan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar, baik berupa sanksi etika maupun administratif sesuai Pasal 107. Sanksi etika berupa pembinaan rohani, mental, dan profesional, sedangkan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan opsi pengunduran diri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem penegakan kode etik guna meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas institusi Polri.
Eksistensi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi Alfansa Surya Shadiq; Sahuri Lasmadi; Elizabeth Siregar
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8492

Abstract

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai instrumen preventif melalui fungsi intelijen penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan eksistensi Direktorat PPS sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi serta merumuskan penguatan pengaturannya ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, eksistensi Direktorat PPS telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, khususnya dalam mendukung pengamanan pembangunan melalui deteksi dini, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengaturan yang komprehensif, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya sinergitas antar lembaga. Dalam perspektif ke depan sebagaimana dibahas dalam Bab IV, penguatan eksistensi Direktorat PPS perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi, peningkatan koordinasi antar penyelenggara pemerintahan, serta optimalisasi peran intelijen penegakan hukum berbasis teknologi. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi preventif dalam mencegah potensi korupsi, sehingga pelaksanaan pembangunan strategis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Sosial yang Aman Dheny Wahyudhi; Nys. Arfa; Sri Rahayu; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6046

Abstract

Kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak multidimensi, tidak hanya terhadap korban secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap struktur sosial yang lebih luas. Fenomena ini seringkali tidak terdeteksi secara memadai karena rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya literasi hukum, serta adanya norma sosial yang bersifat permisif dan patriarkal. Dalam konteks inilah, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan inklusif. Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran kolektif dan pemahaman kritis masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif. Pendidikan masyarakat berbasis nilai keadilan gender dan hak asasi manusia merupakan kunci untuk mengubah cara pandang serta membangun budaya sosial yang responsif terhadap kekerasan berbasis seksual. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait isu kekerasan seksual, memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan, dan menciptakan lingkungan sosial yang memiliki mekanisme dukungan terhadap korban. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya anti-kekerasan secara berkelanjutan, kegiatan ini juga selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, serta mendukung fokus pengabdian Fakultas Hukum Universitas dengan pelibatan aktif mahasiswa dan dosen, serta kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi pencegahan kekerasan seksual dan mewujudkan ekosistem yang lebih adil dan inklusif. Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan diketahui bahwa bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak kekerasan seksual, tetapi juga hak hukum korban, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan. Peserta penyuluhan sangat antusias, tenang dan aktif bertanya tentang aspek hukum kekerasan seksual.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Omissionis dalam Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Nur Sutan Iskandarsyah; Sahuri Lasmadi; Erwin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8607

Abstract

Salah satu isu penting dalam konteks hukum pidana kesehatan adalah munculnya delik ommissionis, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan tenaga kesehatan, khususnya dokter, karena melalaikan kewajiban hukum (omissionis delict) dalam memberikan pelayanan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan delik omissionis dalam konteks layanan kesehatan di rumah sakit serta kebijakan hukum pidana administrasi yang ideal dalam menangani delik omissionis di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, serta pandangan para ahli hukum dalam menganalisis persoalan hukum kesehatan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunujukkan bahwa pengaturan mengenai delik omissionis terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 474 KUHP baru, Pasal 174 UUK, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada Pasal 32, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kebijakan hukum pidana terhadap delik omissionis kedepan yaitu dengan melakukan penegakan regulasi yang lebih spesifik mengenai delik kelalaian dalam pelayanan kesehatan, diperlukan rumusan norma yang lebih tegas mengenai batasan antara pelanggaran administratif, kelalaian etik, dan kelalaian yang dapat dipidana, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Selain itu, perlu dilakukan penegasan standar profesi medis sebagai parameter hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, memperkuat mekanisme mediasi dan penyelesaian non-litigasi dalam penyelamatan medis, penguatan tanggung jawab institusi rumah sakit.
Pertanggungjawaban Pidana Guru atas Tindak Kekerasan terhadap Siswa Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Afrizal, Afrizal; Lasmadi, Sahuri; Siregar, Elizabeth
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5173

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen, with teachers playing a central role in the learning process and in shaping students' character. However, the increasing incidence of violence in schools and criminal reports filed against teachers while enforcing discipline have created significant legal issues. This study aims to examine the regulation of teachers’ criminal liability for acts of violence against students and to formulate a more ideal regulatory model for the future. The research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations and relevant legal concepts. The results indicate that regulations prohibiting violence against children are clearly established; however, they are not fully harmonized with regulations granting teachers the authority to discipline students. Consequently, teachers are often subjected to criminal proceedings without adequate consideration of the educational context and the element of culpability. This situation has reduced teachers’ ability and confidence to educate and shape students’ character effectively. The study concludes that a regulatory framework is needed that places criminal law as a measure of last resort (ultimum remedium), prioritizing resolution through ethical and administrative mechanisms before criminal sanctions are imposed. Such an approach would create a balance between protecting students and safeguarding the teaching profession.
Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Perspektif Kepastian Hukum Winata, Rendy; Lasmadi, Sahuri; Erwin
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5259

Abstract

This study analyzes the regulation of the crime of counterfeiting from the perspective of legal certainty. Currently, the regulation is dualistic, with Law Number 7 of 2011 concerning Currency as the lex specialis and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as the general provision. This dualism gives rise to various problems, such as unclear norms regarding the definitions of "counterfeiting" and "resembling," overlapping provisions, disparate criminal penalties, and the inability to regulate counterfeiting electronic money, counterfeit QRIS (Qualified Transaction Receipt System), cryptocurrency, and Artificial Intelligence-based counterfeiting. This normative legal research, using legislative, conceptual, and comparative analysis approaches, finds that regulatory policies do not provide adequate legal certainty. Harmonization of regulations is urgently needed to create clear criminal definitions, proportionate criminal penalties, and consistent law enforcement. This research is expected to provide comprehensive legislative policy recommendations to strengthen the protection of the Rupiah, increase the deterrent effect, and maintain national economic stability amidst rapid technological developments.
The Urgency of Criminal Law Politics in Returning State Finances in Village Fund Corruption Cases: Between Effectiveness and Legal Benefit Budi Utomo; Hafrida; Sahuri Lasmadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6320

Abstract

Corruption of village funds is a serious threat to village development and community welfare. The politics of criminal law plays a strategic role in formulating law enforcement policies that do not only emphasize the punishment of perpetrators, but also prioritize the recovery of state financial losses. This study aims to examine the direction and form of ideal criminal law politics in handling cases of corruption of village funds, as well as to identify obstacles in its application. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that criminal law policy in Indonesia is still oriented towards a repressive approach and has not given priority to the mechanism of state asset recovery. The main obstacles include weak coordination between law enforcement agencies, overlapping regulations, the lack of capacity of village officials and law enforcers, and the suboptimal application of restorative approaches and asset recovery. In addition, the punishment system that has not harmonized the deterrent effect and the recovery of state finances exacerbates the inefficiency of law enforcement. The conclusion of this research confirms the importance of reformulating the politics of criminal law based on the principles of substantive justice and legal expediency, through regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, and integrating restorative approaches to encourage the effectiveness of state financial recovery due to corruption in the village.
Cessation Of Prosecution Agreements in Corruption Cases: Does Legal Expediency Threaten the Sustainability of a Fair Legal System? Yan Patmos; Hafrida; Sahuri Lasmadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6324

Abstract

The application of a prosecution termination agreement in corruption cases is a response to the need for efficiency and expediency in modern criminal law enforcement. Instruments such as the Non-Prosecution Agreement (NPA) and Deferred Prosecution Agreement (DPA) are considered capable of accelerating the recovery of state losses, reducing the burden of cases in court, and encouraging cooperation between perpetrators in disclosing broader crimes. This research aims to analyze the position and application of prosecution termination agreements in the Indonesian criminal law system, as well as evaluate their impact on the principles of justice and the sustainability of the legal system. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that although the expediency approach offers various practical advantages, its application in corruption cases raises serious concerns about substantive justice, legal accountability and legal certainty. The absence of clear normative arrangements opens the door to abuse of authority, legal discrimination, and weakening the legitimacy of the criminal justice system. Therefore, strict regulations and strong supervisory mechanisms are needed so that expediency is not used as an excuse to compromise the basic principles of a state of law with justice and integrity. This study concludes that the application of a cessation of prosecution agreement can only be justified if it is implemented within a legal framework that guarantees a balance between efficiency and justice.
Co-Authors Afrizal Afrizal Agustin, Lidya Ainayah, Aina Akbar Kurnia Putra Akmal Akmal Alfansa Surya Shadiq Ammar Zul Haidar Andi Najemi, Andi Angga Aldilla Gusman Angga Aldilla Gussman Ardi Matthius Ardi Saputra Gulo Arfa'i Arfa'i Aulia, M. Zulva Budi Utomo Dennys Megasari Br Nababan Desi Ratnasari Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudhi Disemadi, Hari Sutra Elizabeth Siregar Elly Sudarti Elly Sudarty Elly Sudarty, Elly Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Gussman, Angga Aldilla H. Usman, H. Usman H. Usman, H. Usman HADIAN, IYAD RIZQUL Hafrida Harry Setya Nugraha Herry Liyus Johni Najwan Kartika Sasi Wahyuningrum Khabib Nawawi Khabib Nawawi Khoiru Ummah, Padillah Kuntum Khusna, Amsilatul Liyus, Herry M Nanda Setiawan M. Zulva Aulia Moh Hasyim Asy'ari Moh. Hasyim Asy’ari Mohamad Rapik Muhammad Aulia Nasution Munandar, Tri Imam Murniyanti Murniyanti Muskibah Muskibah Mutia Carolina Fransica Naomi Artadinata Nasution, Muhammad Aulia Nawawi, Khabib Nisa Nindia Putri Nur Sutan Iskandarsyah Nurholidah Nurholidah Nys. Arfa Paini Prasetyo, Ekky Aji Prayoga, Surian Rahma Ramadhan, M. Dika Rosmidah Rosmidah SAUDAH SAUDAH Silvy Amira Fadini Sintia Febriani Sirait, G Febiola Siregar, Elizabeth Sri Rahayu SRI RAHAYU Sudarti . Sudarti, Ell Susi Sasmita Umar Hasan Usman Usman Usman Usman Vani Kurnia Vuzio Fernanda Winata, Rendy Yan Patmos Yulia Monita