Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.612
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) International Journal of Law Reconstruction Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL YURIDIS UNAJA Gorontalo Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Ganesha Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum SELODANG MAYANG PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Collegium Studiosum Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Law, Education and Business Hukum dan Demokrasi (HD) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Ipso Jure Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Citizen Research and Development Pengabdian Cendekia Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Ipso Jure JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Recital Review
Sahuri Lasmadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Atau Kode Etik Polisi Republik Indonesia Ardi Matthius; Sahuri Lasmadi; Herry Liyus
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8485

Abstract

Fenomena pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum internal yang berdampak pada profesionalitas dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum pidana di masa yang mendatang terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti penjadwalan ulang oleh saksi, keterbatasan alat bukti, keraguan pelapor, serta penundaan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian ketika terduga pelanggar masih menjabat. Pembaharuan hukum pidana ke depan menekankan penegasan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar, baik berupa sanksi etika maupun administratif sesuai Pasal 107. Sanksi etika berupa pembinaan rohani, mental, dan profesional, sedangkan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan opsi pengunduran diri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem penegakan kode etik guna meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas institusi Polri.
Eksistensi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi Alfansa Surya Shadiq; Sahuri Lasmadi; Elizabeth Siregar
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8492

Abstract

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai instrumen preventif melalui fungsi intelijen penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan eksistensi Direktorat PPS sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi serta merumuskan penguatan pengaturannya ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, eksistensi Direktorat PPS telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, khususnya dalam mendukung pengamanan pembangunan melalui deteksi dini, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengaturan yang komprehensif, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya sinergitas antar lembaga. Dalam perspektif ke depan sebagaimana dibahas dalam Bab IV, penguatan eksistensi Direktorat PPS perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi, peningkatan koordinasi antar penyelenggara pemerintahan, serta optimalisasi peran intelijen penegakan hukum berbasis teknologi. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi preventif dalam mencegah potensi korupsi, sehingga pelaksanaan pembangunan strategis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Sosial yang Aman Dheny Wahyudhi; Nys. Arfa; Sri Rahayu; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6046

Abstract

Kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak multidimensi, tidak hanya terhadap korban secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap struktur sosial yang lebih luas. Fenomena ini seringkali tidak terdeteksi secara memadai karena rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya literasi hukum, serta adanya norma sosial yang bersifat permisif dan patriarkal. Dalam konteks inilah, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan inklusif. Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran kolektif dan pemahaman kritis masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif. Pendidikan masyarakat berbasis nilai keadilan gender dan hak asasi manusia merupakan kunci untuk mengubah cara pandang serta membangun budaya sosial yang responsif terhadap kekerasan berbasis seksual. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait isu kekerasan seksual, memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan, dan menciptakan lingkungan sosial yang memiliki mekanisme dukungan terhadap korban. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya anti-kekerasan secara berkelanjutan, kegiatan ini juga selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, serta mendukung fokus pengabdian Fakultas Hukum Universitas dengan pelibatan aktif mahasiswa dan dosen, serta kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi pencegahan kekerasan seksual dan mewujudkan ekosistem yang lebih adil dan inklusif. Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan diketahui bahwa bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak kekerasan seksual, tetapi juga hak hukum korban, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan. Peserta penyuluhan sangat antusias, tenang dan aktif bertanya tentang aspek hukum kekerasan seksual.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Omissionis dalam Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Nur Sutan Iskandarsyah; Sahuri Lasmadi; Erwin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8607

Abstract

Salah satu isu penting dalam konteks hukum pidana kesehatan adalah munculnya delik ommissionis, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan tenaga kesehatan, khususnya dokter, karena melalaikan kewajiban hukum (omissionis delict) dalam memberikan pelayanan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan delik omissionis dalam konteks layanan kesehatan di rumah sakit serta kebijakan hukum pidana administrasi yang ideal dalam menangani delik omissionis di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, serta pandangan para ahli hukum dalam menganalisis persoalan hukum kesehatan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunujukkan bahwa pengaturan mengenai delik omissionis terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 474 KUHP baru, Pasal 174 UUK, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada Pasal 32, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kebijakan hukum pidana terhadap delik omissionis kedepan yaitu dengan melakukan penegakan regulasi yang lebih spesifik mengenai delik kelalaian dalam pelayanan kesehatan, diperlukan rumusan norma yang lebih tegas mengenai batasan antara pelanggaran administratif, kelalaian etik, dan kelalaian yang dapat dipidana, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Selain itu, perlu dilakukan penegasan standar profesi medis sebagai parameter hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, memperkuat mekanisme mediasi dan penyelesaian non-litigasi dalam penyelamatan medis, penguatan tanggung jawab institusi rumah sakit.
Pertanggungjawaban Pidana Guru atas Tindak Kekerasan terhadap Siswa Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Afrizal, Afrizal; Lasmadi, Sahuri; Siregar, Elizabeth
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5173

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen, with teachers playing a central role in the learning process and in shaping students' character. However, the increasing incidence of violence in schools and criminal reports filed against teachers while enforcing discipline have created significant legal issues. This study aims to examine the regulation of teachers’ criminal liability for acts of violence against students and to formulate a more ideal regulatory model for the future. The research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations and relevant legal concepts. The results indicate that regulations prohibiting violence against children are clearly established; however, they are not fully harmonized with regulations granting teachers the authority to discipline students. Consequently, teachers are often subjected to criminal proceedings without adequate consideration of the educational context and the element of culpability. This situation has reduced teachers’ ability and confidence to educate and shape students’ character effectively. The study concludes that a regulatory framework is needed that places criminal law as a measure of last resort (ultimum remedium), prioritizing resolution through ethical and administrative mechanisms before criminal sanctions are imposed. Such an approach would create a balance between protecting students and safeguarding the teaching profession.
Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Perspektif Kepastian Hukum Winata, Rendy; Lasmadi, Sahuri; Erwin
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5259

Abstract

This study analyzes the regulation of the crime of counterfeiting from the perspective of legal certainty. Currently, the regulation is dualistic, with Law Number 7 of 2011 concerning Currency as the lex specialis and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as the general provision. This dualism gives rise to various problems, such as unclear norms regarding the definitions of "counterfeiting" and "resembling," overlapping provisions, disparate criminal penalties, and the inability to regulate counterfeiting electronic money, counterfeit QRIS (Qualified Transaction Receipt System), cryptocurrency, and Artificial Intelligence-based counterfeiting. This normative legal research, using legislative, conceptual, and comparative analysis approaches, finds that regulatory policies do not provide adequate legal certainty. Harmonization of regulations is urgently needed to create clear criminal definitions, proportionate criminal penalties, and consistent law enforcement. This research is expected to provide comprehensive legislative policy recommendations to strengthen the protection of the Rupiah, increase the deterrent effect, and maintain national economic stability amidst rapid technological developments.
Disharmoni Norma Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang: Implikasi terhadap Konstruksi Predicate Crime Korupsi Melli Ratna Dewi; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti; Herry Liyus
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 26 No 2 (2026): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v26i2.134

Abstract

The entry into force of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code (KUHP) on 2 January 2026 has raised a new legal problem in combating money laundering originating from corruption. Article 603 of the new KUHP formulates the corruption offense differently from Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes (Anti-Corruption Law), while Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Law) explicitly designates corruption as a predicate crime. This normative inconsistency risks generating legal uncertainty in determining the governing norm for the element of “proceeds of crime” in money laundering cases. This study aims to analyze the normative relationship between Article 603 of the new KUHP and the AML Law following the Code’s entry into force, and its implications for the construction of corruption as a predicate crime in law enforcement practice. The study employs a normative legal method using statutory, conceptual, and illustrative case approaches. The findings indicate that the Anti-Corruption Law’s status as lex specialis is formally preserved through the Code’s transitional provisions, yet the textual disharmony between the two norms creates a risk of divergent interpretation in indictments and court decisions regarding which provision governs the predicate offense. The article recommends legislative clarification of the relationship between Article 603 and the Anti-Corruption Law, and identifies the ongoing 2026 deliberation of the Asset Forfeiture Bill as a strategic momentum for synchronization.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Pejabat Umum Sasi Wahyuningrum, Kartika; Lasmadi, Sahuri
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.17733

Abstract

Notaries as General Officials have the scope of duties of carrying out the position of a Notary, namely making evidence desired by the parties for a certain legal action, and the evidence is at the level of Civil Law, that the Notary makes a deed because there is a request from the parties who appear, without If there is a request from the parties, the notary cannot make a deed. However, in carrying out their duties and obligations, the notary often gets into legal problems because the parties provide false information or letters, which causes the notary to suffer material and immaterial losses. Therefore, this study focuses on the legal protection of notaries as public officials and the legal consequences of notary protection as public officials. The results of the study are that legal protection for notaries is contained in Article 66 paragraph 1 of the UUJN which requires Polri investigators to obtain prior permission from the Notary Regional Supervisory Council with the aim that the examination is carried out in accordance with the law. The results of the next research are that the legal consequences of Article 66 paragraph 1 UUJN, according to this article, if the Notary is proven guilty, he can be summoned before the trial and can provide information about the deed made, this makes the Notary can violate the Notary's Oath of Office regarding the Notary's obligation to keep secret the contents of the deed. Abstrak Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak maka notaris tidak dapat membuat akta. Akan tetapi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris sering mendapatkan masalah hukum karena para pihak memberikan keterangan atau surat palsu, yang menyebabkan notaris mengalamin kerugian materil dan imateril. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dan Akibat Hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum. Hasil dari penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bertujuan agar pemeeriksaan berjalan sesuai dengan Undang-Undang.  Hasil penelitian berikutrnya bahwa akibat hukum dengan adanya Pasal 66 ayat 1 UUJN maka sesuai Pasal ini jika Notaris terbukti bersalah maka dapat di panggil di muka persidangakn serta dapat memberi keterangan mengenai akta yang dibuat hal ini menjadikan notaris dapat melanggar Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
Shift of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Towards Realizing The Welfare of The People Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti; Nys Arfa; Pahlefi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6185

Abstract

This research has the purpose to: This research is motivated by the absence of a supervision system for oil mining permits and the occurrence of norm shifts in criminal sentencing for unauthorized oil mining offenses, resulting in a lack of clarity in procedures and processes regarding the imposition of criminal sanctions. The issues in this research are as follows: (1) How is the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Framed to Achieve the Welfare of the People? (2) Can the Shift in Norms Regarding the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Contribute to the Welfare of the People? Research Methodology: (1) Normative juridical research type. Analysis of Legal Materials: The obtained legal materials are inventoried and subsequently analyzed qualitatively, providing descriptions of results that prioritize the quality of legal materials. The method of legal material analysis employed is systematic interpretation. Drawing conclusions from the analysis results is conducted using the deductive method, which involves inferring research outcomes from general principles to specific instances. The intended results include discovering a formulation regarding a supervision system for oil mining permits and elaborating on the concept of shifting criminal liability in imposing penalties for unauthorized oil mining offenses, resulting in the lack of clarity regarding procedures and processes for imposing criminal sanctions. This research has the purpose to: This research is motivated by the absence of a supervision system for oil mining permits and the occurrence of norm shifts in criminal sentencing for unauthorized oil mining offenses, resulting in a lack of clarity in procedures and processes regarding the imposition of criminal sanctions. The issues in this research are as follows: (1) How is the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Framed to Achieve the Welfare of the People? (2) Can the Shift in Norms Regarding the Concept of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Contribute to the Welfare of the People? Research Methodology: (1) Normative juridical research type. Analysis of Legal Materials: The obtained legal materials are inventoried and subsequently analyzed qualitatively, providing descriptions of results that prioritize the quality of legal materials. The method of legal material analysis employed is systematic interpretation. Drawing conclusions from the analysis results is conducted using the deductive method, which involves inferring research outcomes from general principles to specific instances. The intended results include discovering a formulation regarding a supervision system for oil mining permits and elaborating on the concept of shifting criminal liability in imposing penalties for unauthorized oil mining offenses, resulting in the lack of clarity regarding procedures and processes for imposing criminal sanctions.
Restitution in Juvenile Criminal Cases: A Proposed Amendment to Government Regulation No. 43/2017 in Light of International Legal Principles Fernanda, Vuzio; Hafrida; Lasmadi, Sahuri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6293

Abstract

This article analyses how Government Regulation Number 43/2017 shall be amended on international human rights law. It is needed since this regulation does not further regulate the offender's responsibility due to the offender's economic inability. The article implements normative research based on the UNCRC, the Chorzow Factory Case, jurisprudence from the ECHR Case Law, and the UNGA Resolution 40/34. This article consists of three discussions. The first discussion implements the provisions of the UNCRC in proposing how the government regulation shall be amended. Meanwhile, the second discussion suggests how the regulation shall be amended based on international case laws. Finally, the third discussion enhanced the previous two discussions by implementing the UNGA Resolution 40/34. Indonesia shall amend the provisions under Articles 19-22 of the regulation to ensure the full reparation of the victim and the perpetrator’s responsibility is fulfilled. This article also suggests that Indonesia shall consider the offender's and the victim’s conflicting interests. The third discussion suggested the LPSK to be the authorized organ to pay the restitution to the victim in the case where the offender or convicted is unable to fulfill the responsibility.
Co-Authors Afrizal Afrizal Agustin, Lidya Ainayah, Aina Akbar Kurnia Putra Akmal Akmal Alfansa Surya Shadiq Ammar Zul Haidar Amsilatul Khusna Andi Najemi, Andi Angga Aldilla Gusman Angga Aldilla Gussman Ardi Matthius Ardi Saputra Gulo Arfa'i Arfa'i Asy’ari, Moh. Hasyim Aulia, M. Zulva Budi Utomo Dennys Megasari Br Nababan Desi Ratnasari Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudhi Disemadi, Hari Sutra Elizabeth Siregar Elly Sudarti Elly Sudarty Elly Sudarty, Elly Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Fernanda, Vuzio Gussman, Angga Aldilla H. Usman, H. Usman H. Usman, H. Usman HADIAN, IYAD RIZQUL Hafrida Harry Setya Nugraha Herry Liyus Johni Najwan Kartika Sasi Wahyuningrum Khabib Nawawi Khabib Nawawi Khoiru Ummah, Padillah Kuntum Liyus, Herry M Nanda Setiawan M. Zulva Aulia Melli Ratna Dewi Moh Hasyim Asy'ari Mohamad Rapik Muhammad Aulia Nasution Munandar, Tri Imam Murniyanti Murniyanti Muskibah Muskibah Mutia Carolina Fransica Naomi Artadinata Nasution, Muhammad Aulia Nawawi, Khabib Nisa Nindia Putri Nur Sutan Iskandarsyah Nurholidah Nurholidah Nys Arfa Nys. Arfa Pahlefi Paini Patmos, Yan Prasetyo, Ekky Aji Prayoga, Surian Rahma Ramadhan, M. Dika Reynaldo Bertiano Gultom Rosmidah Rosmidah SAUDAH SAUDAH Silvy Amira Fadini Sintia Febriani Sirait, G Febiola Siregar, Elizabeth SRI RAHAYU Sri Rahayu Sudarti . Sudarti, Ell Susi Sasmita Umar Hasan Usman Usman Usman Usman Vani Kurnia Winata, Rendy Yulia Monita