Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Pandecta Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) International Journal of Law Reconstruction Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL YURIDIS UNAJA Gorontalo Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Ganesha Law Review SELODANG MAYANG PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Collegium Studiosum Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Law, Education and Business Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Ipso Jure Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Law and Legal Reform Journal of Citizen Research and Development Pengabdian Cendekia Jurnal Jurisprudence Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Ipso Jure JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Sahuri Lasmadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penegakan Hukum Pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam kekerasan jalanan di wilayah Polresta Jambi Hadian, Iyad Rizqul; Lasmadi, Sahuri; Rahayu, Sri
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.52126

Abstract

This article discusses the enforcement of criminal law against children as perpetrators of street violence (gangsters) in the Jambi Police area. This research method is empirical juridical, this study dissects the field reality and the implementation of applicable regulations. The results of the study indicate that the enforcement of criminal law against children as perpetrators of street violence has not been running optimally because the application of diversion and restorative justice has not been implemented optimally. This is caused by the less than optimal implementation of the principles of diversion and restorative justice in the investigation process. This is caused by 4 factors, namely: (1) There are significant obstacles in reaching an agreement or consent between the parties involved; (2) The characteristics of street violence crimes which are often classified as serious crimes, making it difficult to meet the qualifications for diversion; (3) lack of support from victims and the community for the implementation of diversion; and (4) weak coordination between related institutions. The main obstacle in the enforcement of criminal law against children as perpetrators of street violence lies in the less than optimal application of the principles of diversion and restorative justice in the investigation process. ABSTRAK Artikel ini membahas penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam kekerasan jalanan (gangster) di wilayah Polresta Jambi metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, studi ini membedah realitas lapangan serta implementasi regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam kekerasan jalanan belum berjalan secara optimal karena penerapan diversi dan keadilan restoratif belum dilaksanakan secara maksimal. hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya implementasi prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam proses penyidikan. Hal tersebut disebabkan oleh 4 faktor, yaitu: (1) Adanya hambatan signifikan dalam mencapai kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat; (2) Karakteristik tindak pidana kekerasan jalanan yang sering kali tergolong kejahatan serius, sehingga sulit memenuhi kualifikasi diversi; (3)kurangnya dukungan dari korban dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversi; serta (4)lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kendala utama dalam penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan jalanan terletak pada belum optimalnya penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam proses penyidikan.
Validitas Bukti Digital Closed Circuit Television Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Indonesia M Nanda Setiawan; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti; Herry Liyus; Akbar Kurnia Putra
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.12661

Abstract

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawaa perubahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan rekaman Closed Circuit Television sebagai alat bukti elektronik. Artikel ini menganalisis keabsahan rekaman CCTV dalam praktik peradilan pidana Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik, legitimasi hukum terhadap rekaman CCTV telah diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronikdan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Pengakuan ini didukung oleh konsep functional equivalent approach, yang menempatkan bukti elektronik setara dengan alat bukti konvensional. Namun, keabsahan rekaman CCTV sangat bergantung pada keaslian, integritas, serta prosedur perolehan dan penyajian yang sesuai dengan hukum acara pidana, termasuk aspek forensik digital dan chain of custody. Tantangan utama meliputi sinkronisasi regulasi, pemahaman teknis aparat penegak hukum, dan perlindungan hak asasi. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknis, serta harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE untuk mengoptimalkan penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang sah, efektif, dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.Kata Kunci: Validitas: alat bukti elektronik; Digital Forensik; Hukum Pidana
Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Sosial yang Aman Wahyudhi, Dheny; Nys. Arfa; Sri Rahayu; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6046

Abstract

Kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak multidimensi, tidak hanya terhadap korban secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap struktur sosial yang lebih luas. Fenomena ini seringkali tidak terdeteksi secara memadai karena rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya literasi hukum, serta adanya norma sosial yang bersifat permisif dan patriarkal. Dalam konteks inilah, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan inklusif. Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran kolektif dan pemahaman kritis masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif. Pendidikan masyarakat berbasis nilai keadilan gender dan hak asasi manusia merupakan kunci untuk mengubah cara pandang serta membangun budaya sosial yang responsif terhadap kekerasan berbasis seksual. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait isu kekerasan seksual, memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan, dan menciptakan lingkungan sosial yang memiliki mekanisme dukungan terhadap korban. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya anti-kekerasan secara berkelanjutan, kegiatan ini juga selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, serta mendukung fokus pengabdian Fakultas Hukum Universitas dengan pelibatan aktif mahasiswa dan dosen, serta kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi pencegahan kekerasan seksual dan mewujudkan ekosistem yang lebih adil dan inklusif. Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan diketahui bahwa bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak kekerasan seksual, tetapi juga hak hukum korban, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan. Peserta penyuluhan sangat antusias, tenang dan aktif bertanya tentang aspek hukum kekerasan seksual.
Pengaturan hukum concursus terhadap pelaku tindak pidana cyber crime Muhammad Aulia Nasution; Sahuri Lasmadi; Erwin Erwin
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 9 No. 1 (2024): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30033931000

Abstract

Artikel ini bertujuan Untuk Mengkaji dan Menganalisis Bagaimana Pengaturan Pemidanaan Terhadap Cyber Crime Dalam Hal Terjadinya Concursus Tindak Pidana. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perbarengan Tindak Pidana (Consursus) Dalam Kasus Cyber Crime Dimasa Mendatang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Pengaturan concursus dalam tindak pidana cyber crime hacker seharusnya menggunakan konsep concursus, baik concursus realis maupun concursus idealis karena cyber crime dalam melakukan aksinya terdapat perbarengan tindak pidana supaya tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. 2. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana cyber crime kedepannya harus ada reformasi hukum dalam bidang cyber crime sehingga para pelaku cyber crime mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saran penulis kepada aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengemban tugasnya hendaknya melakukan kerja sama, Melakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang Cyber Crime  dengan memasukkan prosedur penganti pidana penjara berupa pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sebagai pidana tambahan alternatif.
Penyuluhan Hukum Undang-Undang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar Lasmadi, Sahuri; Liyus, Herry; Rahayu, Sri; Sudarti, Elly; Wahyudhi, Dheny
Pengabdian Cendekia Vol. 3 No. 2 (2025): Vol. 3 No 2 (Desember 2025) Membangun Kecendekian: Transformasi Melalui Pengabd
Publisher : Indonesian Scholars Global Forum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63107/fqj40m38

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar masyarakat mengetahui, memahami, serta menaati isi peraturan tersebut, sehingga terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta ketaatan hukum masyarakat di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat tidak terjerat dalam bahaya tersebut dan berkontribusi terhadap upaya mewujudkan Indonesia bebas narkotika. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, mitra belum memahami isi dari undang-undang tersebut. Ketiga, belum adanya program di tingkat kelurahan dalam upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa tingkat akseptabilitas mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mitra terhadap materi yang disampaikan, termasuk pemahaman mengenai isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, peserta juga mampu menyampaikan ide atau pemikiran terkait pencegahan dini penyalahguna dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas.
Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Pibrezia, Pibrezia; Lasmadi, Sahuri; Hafrida, Hafrida
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2067

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the provisions of the burden of proof system for perpetrators of criminal acts of gratification in the Corruption Law. This is to determine and analyze future regulations regarding the burden of proof system for criminal acts of gratification corruption with the above objectives. The research method used is normative juridical, namely the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The research shows that the Corruption Law has not adopted a reverse burden of proof. As explained in the Law, the burden of proof remains on the defendant, but with the application of a balanced and limited burden of proof. Thus, the defendant must prove ownership of assets related to the public prosecutor's charges, not assets derived from the criminal act of corruption. The public prosecutor still requires evidence of receipt of gratification before starting the proof and proof is limited only to values of more than 10 million which must be proven by the public prosecutor first and then proven the opposite by the defendant. However, for values less than 10 million, the burden of proof remains entirely on the public prosecutor.
Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemplang Pajak Perspektif Kepastian Hukum Paini; Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.5167

Abstract

This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions against tax evaders from the perspective of legal certainty and to formulate future criminal law policies that are more effective in protecting state revenue. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and case approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through inventory, systematization, and interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions in Indonesian tax law still faces issues of normative ambiguity, particularly in distinguishing between administrative violations and criminal offenses, as well as the absence of explicit regulation on tax avoidance practices. Furthermore, the application of the ultimum remedium principle weakens the deterrent effect, as administrative settlements are prioritized over criminal enforcement. This condition results in suboptimal protection of state revenue and undermines legal certainty. Therefore, a reformulation of tax criminal law policy is necessary to clarify legal norms, strengthen the repressive function of criminal sanctions, and ensure consistent law enforcement to support fiscal stability.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Atau Kode Etik Polisi Republik Indonesia Ardi Matthius; Sahuri Lasmadi; Herry Liyus
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8485

Abstract

Fenomena pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum internal yang berdampak pada profesionalitas dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum pidana di masa yang mendatang terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti penjadwalan ulang oleh saksi, keterbatasan alat bukti, keraguan pelapor, serta penundaan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian ketika terduga pelanggar masih menjabat. Pembaharuan hukum pidana ke depan menekankan penegasan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar, baik berupa sanksi etika maupun administratif sesuai Pasal 107. Sanksi etika berupa pembinaan rohani, mental, dan profesional, sedangkan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan opsi pengunduran diri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem penegakan kode etik guna meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas institusi Polri.
Eksistensi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi Alfansa Surya Shadiq; Sahuri Lasmadi; Elizabeth Siregar
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8492

Abstract

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai instrumen preventif melalui fungsi intelijen penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan eksistensi Direktorat PPS sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi serta merumuskan penguatan pengaturannya ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, eksistensi Direktorat PPS telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, khususnya dalam mendukung pengamanan pembangunan melalui deteksi dini, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengaturan yang komprehensif, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya sinergitas antar lembaga. Dalam perspektif ke depan sebagaimana dibahas dalam Bab IV, penguatan eksistensi Direktorat PPS perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi, peningkatan koordinasi antar penyelenggara pemerintahan, serta optimalisasi peran intelijen penegakan hukum berbasis teknologi. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi preventif dalam mencegah potensi korupsi, sehingga pelaksanaan pembangunan strategis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Co-Authors Agustin, Lidya Ainayah, Aina Akbar Kurnia Putra Akmal Akmal Alfansa Surya Shadiq Ammar Zul Haidar Andi Najemi, Andi Angga Aldilla Gusman Angga Aldilla Gussman Ardi Matthius Ardi Saputra Gulo Arfa'i Arfa'i Aulia, M. Zulva Dennys Megasari Br Nababan Desi Ratnasari Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudhi Disemadi, Hari Sutra Elizabeth Siregar Elly Sudarti Elly Sudarty Elly Sudarty, Elly Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Fernanda, Vuzio Gussman, Angga Aldilla H. Usman, H. Usman H. Usman, H. Usman HADIAN, IYAD RIZQUL Hafrida Harry Setya Nugraha Herry Liyus Johni Najwan Kartika Sasi Wahyuningrum Khabib Nawawi Khabib Nawawi Khoiru Ummah, Padillah Kuntum Khusna, Amsilatul Liyus, Herry M Nanda Setiawan M. Zulva Aulia Moh Hasyim Asy'ari Mohamad Rapik Muhammad Aulia Nasution Murniyanti Murniyanti Muskibah Muskibah Mutia Carolina Fransica Naomi Artadinata Nasution, Muhammad Aulia Nawawi, Khabib Nisa Nindia Putri Nurholidah Nurholidah Nys. Arfa Paini Pibrezia, Pibrezia Prasetyo, Ekky Aji Prayoga, Surian Rahma Ramadhan, M. Dika Rosmidah Rosmidah SAUDAH SAUDAH Silvy Amira Fadini Sintia Febriani Sirait, G Febiola SRI RAHAYU Sri Rahayu Sudarti . Sudarti, Ell Sukma, Ahmad Novindri Aji Susi Sasmita Tri Imam Munandar Umar Hasan Usman Usman Usman Usman Vani Kurnia Vuzio Fernanda Yulia Monita