Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Warta Pengabdian Jurnal Ius Constituendum PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat The Innovation of Social Studies Journal Indonesian Journal of Social Work Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Banua Law Review JURNAL GEOGRAFIKA (GEOGRAFI LINGKUNGAN LAHAN BASAH) Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Jurnal Ilmu Hukum Homeostasis: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Dokter Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Berbakti Law and Justice Research Journal
Muhammad Ananta Firdaus
Politeknik Kesejahteraan Sosial
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PENDEKATAN BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN LAHAN BASAH KOTA BANJARMASIN Firdaus, Muhammad Ananta; Indrawan, Rudi; Hafidah, Noor; Ristiawati, Risni
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.25553

Abstract

Kota Banjarmasin, sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Negara, menghadapi tantangan besar terkait perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang semakin meningkat akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan tata ruang wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan pencegahan dan penanggulangan kawasan perumahan kumuh di lingkungan lahan basah Banjarmasin dan merumuskan konsep penanggulangan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh di Banjarmasin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lahan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Penambahan kawasan kumuh akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2026 menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam tata kelola kawasan perkotaan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan di tingkat lokal untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni sesuai dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.
The Role of The Government in Enforcing Mining Rehabilitation Laws: Environmental Law and Mining Law Sudi Haryansyah; Rachmadi Usman; Muhammad Ananta Firdaus
Law and Justice research journal Vol. 1 No. 4 (2025): October: Law and Justice research journal
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/ljrj.v1i4.127

Abstract

Mining activities in Indonesia result in significant environmental degradation, necessitating a robust legal framework for post-mining rehabilitation. However, enforcement is often hindered by normative overlaps between the Mining Law (No. 3/2020) and the Environmental Law (No. 32/2009), alongside a "supervisory vacuum" caused by recent centralization. This research evaluates the government's role in enforcing rehabilitation obligations and proposes a synchronized legal approach. Using a normative juridical method, the study identifies that authority fragmentation leads to a lack of accountability in reclamation fund management. Findings suggest that rehabilitation is frequently treated as a formal administrative procedure rather than a substantive ecological duty. Consequently, this study proposes a "Green Mining Governance" model that integrates environmental standards directly into mining permits (IUP) through a unified, inter-agency supervision system. This proposed framework integrates stringent environmental standards directly into the Mining Business Permit (IUP) and the annual Work Program and Budget (RKAB) through a unified, inter-agency supervision system. Such a reconstruction is essential to ensure that environmental restoration transcends formalistic requirements, evolving into a substantive legal obligation aimed at achieving long-term ecological justice and sustainable resource management.
Perlindungan Konstitusional Terhadap Pilihan Hidup Childfree Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia : Constitutional Protection of the Childfree Lifestyle Choice in the Perspective of Indonesian Constitutional Law Nur Alivia Febriyani; Muhammad Ananta Firdaus
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10746

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pilihan hidup childfree dapat dikategorikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi serta untuk mengetahui kedudukan childfree dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum keluarga, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan childfree dapat dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi dan hak atas privasi individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Co-Authors Andri Dwi Kurniawan Aprillia Hamdani Arisandy Mursalin Azzasyofia, Mira Dani, Rian Desviona, Nayla Deswanti, Arini Dwi Ediansa, Oka Ellya Susilowati Erlina Erlina Erlina Erlina Erniyati, Tiya Fakhrurrazy Fakhrurrazy Firdaus, Ahmad Fitra Fitriani Nur Halimah Gusti M. Syahcreza Febrian Halimah, Fitriani Nur Hanifah, Lena Hasa Noor Hasadi Hildayanti, Hana Indrawan, Rudi Indrawan, Rudy Kartika, Tuti Marsyaf, Agesha Mira Azzasyofia Mirza Satria Buana Mirza Satria Buana MUHAMMAD EFENDI Muhammad Fachrurazi Muhammad Indra Nasruddin Nasruddin Nika Romadilla Noor Hafidah Nur Alivia Febriyani Nur Fadilla, Nur Paulus, Vrinsca Rachmadi Usman Rahmad Ihza Mahendra Rian Dani Ristiawati, Risni Salma Saphira Suci Utami, Suci Sudi Haryansyah Tajmila, Tajmila Tuti Kartika Vrinsca Paulus Wilyati, Wilyati