Claim Missing Document
Check
Articles

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN NONGSA Iin Indriyani; Linayati Lestari; Amrullah Rasal
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 1 (2019): JURNAL DIMENSI (MARET 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.934 KB) | DOI: 10.33373/dms.v8i1.1856

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Mengamati sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemberian kompensasi pada pegawai di Kecamatan Nongsa. Adapun manfaatnya adalah agar dapat menambah wawasan mengenai teori tentang pemberian kompensasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pegawai di kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan faktor-faktor pemberian kompensasi menurut teori Kasmir, adapun faktor-faktornya yaitu: Pendidikan, Pengalaman, Beban Pekerjaan dan Tanggung Jawab, Jabatan, Jenjang Kepangkatan (Golongan), dan Prestasi Kerja sebagai indikator untuk mengetahui faktor yang digunakan, dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Nongsa, diketahui bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi pada pegawai Kecamatan Nongsa, yaitu: pendidikan, beban pekerjaan dan tanggung jawab, jabatan, jenjang kepangkatan atau golongan, dan prestasi kerja. Kompensasi merupakan hal yang sangat penting. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian di Kecamatan Nongsa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pemberian Kompensasi antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer.
PERLINDUNGAN PARTAI-POLITIK DARI PERSONALISASI PARTAI POLITIK Seftia Azrianti; Riyanto Riyanto; Tuti Herningtyas; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i3.2735

Abstract

Partai-politik adalah pilar demokrasi, hal ini bisa di lihat penyebutan partai-politik beserta kewenangan dan fungsinya dalam konstitusi. Pilar di artikan sebagai penguat atau penentu atau merupakan bagian dalam sistim demokrasi suatu Negara. Sebagai bagian dari sistim demokrasi, peran dan fungsi partai-politik harus sejalan dengan sistim demokrasi itu sendiri. Amandemen UUD 1945 telah meletakkan perbaikan sistim dan penguatan dari lembaga bukan individu. Hal berbeda yang terjadi dalam partai-politik, masa jabatan ketua umum partai-politik tidak di batasi dalam undang-undang sehingga individu dapat menjadi ketua umum dengan waktu yang lama sehingga tercipta personalisasi partai-politik. Penelitian yang di lakukan adalah jenis penelitian normative yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya serta bahan lain dari perpustakaan kemudian melihat fakta yang ada yaitu tentang berapa lama seorang menjabat ketua umum partai politik besera akibatnya serta meneliti bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan mampu melindungi partai-politik dari personalisasi. Pokok pembahasan penulis yaitu: pertama, mengenai penyebab personalisasi partai-politik yaitu masa jabatan dan keuangan partai-politik. Masa jabatan adalah salah satu sumber dari kuatnya individu menguasai partai-politik, karena semakin lama ketua umum menjabat akan membangun kekuatan politik pendukungnya. Keuangan adalah salah satu penyebab personalisasi karena di satu sisi partai-politik di tuntut memenuhi syarat undang-undang di sisi yang lain partai-politik memerlukan dana yang besar sedangkan faktanya iuran anggota tidak bisa di andalkan. Kedua membahas tentang bagaimana memberi perlindungan terhadap partai-politik dari personalisasi yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai baik melalui konstitusi,undang-undang dan AD/ART partai-politik.Dan membiayai atau setidaknya menambah bantuan keuangan Negara untuk partai-politik.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI RUMAH LIAR Dwi Septawinarti; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 2 (2020): JURNAL DIMENSI (JULI 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i2.2551

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana penegakan peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pembantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Rumah Liar di Kota Batam sudah ada sejak dulu, perumahan liar menjadi permukiman atau tempat tinggal bagi masyarakat pendatang atau masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah di Batam. Kini rumah liar pun sudah merebak dimana-mana termasuk di Kecamatan Batu Aji. Hal ini menjadi persoalan utama bagi Pemerintah Kota Batam, dimana Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Batu Aji. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menangani permmukiman liar di Kecamatan Batu Aji sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu membenahi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam hal penertiban permukiman liar yang masih banyak tersebar di Kecamatan Batu Aji, disarankan agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku serta lebih mengedepankan sikap ramah, dan bersahabat terhadap pemilik rumah liar tersebut.Pihak instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Kota Batam, dapat melakukan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat di area permukiman liar, agar nanti masyarakat lebih peka terhadap lingkungan yang kumuh tersebut dan secara langsung masyarakat dapat memelihara ataupun menjaga lingkungan permukimannya.
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA Kiki Yunita Sari; Linayati Lestari; Nurhayati Nurhayati
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v8i3.2188

Abstract

Dalam rangka penertiban angkutan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh Pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 42 ayat 1. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Perhubungan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani penertiban angkutan umum di Kota Batam sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu membenahi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam hal penertiban angkutan umum yang masih banyak tersebar di Kota Batam, disarankan agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku serta lebih mengedepankan sikap ramah, dan bersahabat terhadap supir angkutan umum, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara supir angkutan umum dan pihak-pihak dari Dinas Perhubungan.
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN Ervin Nora Susanti; Rona Tanjung; Linayati Lestari; Erwin Ashari; Dian Arianto
JURNAL DIMENSI Vol 10, No 3 (2021): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2021)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v10i3.3864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Variabel Kinerja Karyawan sebagai variabel terikat, sedangkan lingkungan kerja, dan motivasi sebagai variabel bebas. Populasi penelitian ini adalah karyawan CV. Media Kreasi Bangsa sebanyak 54 karyawan. Sampel penelitian ini sebanyak 54 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus. Data dikumpulkan melalui. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel data dan untuk teknik pengujian data menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
PERSEPSI PENGURUS JOGOBOYO DAN PERPAT TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KOTA BATAM TAHUN 2009-2014 PERCEPTION OF JOGOBOYO AND PERPAT MANAGEMENTS TOWARD THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF BATAM PARLIAMENTS IN 2009-2014 Linayati Lestari; Ramon Zamora
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.341 KB) | DOI: 10.33373/dms.v6i1.527

Abstract

Penelitian ini berjudul Persepsi Pengurus Jogoboyo dan Perpat Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Batam Tahun 2009-2014. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana persepsi dua Lembaga Swadaya Masyarakat terbesar di Kota Batam yakni Jogoboyo dan Perpat.. Tujuan khusus penelitian adalah mengetahui lebih spesifik persepsi dari tiap-tiap kepengurusan pada struktur LSM, hal ini dikarenakan selain pengurus yang secara administrasi mengurus LSM, secara politik juga lebih aktif dalam menanggapi isu-isu kekinian yang salah satunya adalah mengenai legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat khususnya di Kota Batam. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberi masukan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bertujuan dapat menambah pemahaman tentang pelaksanaan fungsi perwakilan di masa otonomi daerah sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian yang mengambil lokasi di Kota Batam ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari kasus atau fenomena yang terjadi pada lembaga DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah merupakan fungsi legislatif yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat. Luaran dalam penelitian ini antara lain : karya tulis yang dipublikasi pada Jurnal Politik dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Riau Kepulauan, Jurnal Dimensi Unrika, Buku ajar Legislasi Indonesia, serta bentuk evaluasi kerja yang dapat dimanfaatkan oleh DPRD Kota Batam.  Kata Kunci : Persepsi, LSM, Fungsi DPRD, LegislatifThis study entitled Perception Management of Jogoboyo and Perpat of Implementation Function DPRD Batam 2009-2014. The general objective of this study is to examine and analyze how perceptions of the two largest NGOs in Batam namely Jogoboyo and Perpat. The specific objectives of the study was to determine more specifically the perception of each management on the structure of the NGO, this is because in addition to the board of administration care of the NGO, politically also more active in responding to the issues contemporary, one of which is the legislature that represents the aspirations of the people especially in Batam.The expected benefits of this research are able to inform Parliament in the exercise of its functions as a representative institution that is able to articulate the interests of the people they represent. In addition, this study is also expected to be aimed at increasing understanding about the implementation of the representative function in times of regional autonomy as a means of increasing public participation. Research that took place in the city of Batam's use descriptive research analysis. Based on the above opinion, this research proposed to study the case or phenomena that occur in the institution of Parliament as one element of the Regional Government is a legislative function that represents the interests or aspirations of the people.Outcomes in this study include: papers published in the Journal Politik dan Kebijakan Publik Fisipil Unrika, Journal Dimension UNRIKA, Textbook Legislation Indonesia, as well as job evaluation form that can be utilized by the DPRD Batam. Keywords: Perception, NGOs, Function of Parliament, Legislative
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 2581/MENKES/PER/XII/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT Lusi Amara Fernanda; Linayati Lestari
JURNAL DIMENSI Vol 7, No 2 (2018): JURNAL DIMENSI (JULI 2018)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.428 KB) | DOI: 10.33373/dms.v7i2.1701

Abstract

Kesehatan masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak rakyat yang sangat fundamental. Kesehatan masyarakat juga sekaligus sebagai investasi pembangunan nasional, dengan demikian kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Upaya mewujudkan hak fundamental tersebut adalah kewajiban dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).Jamkesmas diharapkan sebagai akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dapat diatasi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 2581/menkes/PER/XII/2011 tentang  petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar jaminan kesehatan masyarakat di Puskesmas sekupang kota Batam tahun 2013.Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman megenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks, dan rinci. Penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sumber data didapatkan berdasarkan wawancara, fakta dilapangan dan dokumentasi yang ada di Puskesmas Sekupang Kota Batam.Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Batam masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas Puskesmas Sekupang maupun dari luar yaitu masyarakat di wilayah Puskesmas Sekupang. Untuk mengoptimalkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat khususnya di Puskesmas Sekupang Kota Batam maka pelayanan jaminan kesehatan masyarakat harus berjalan secara efektif dan efisien, butuh usaha untuk menghasilkan pelayanan jaminan kesehatan yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan kesehatan tersebut, sehingga target penerima pelayanan kesehatan dapat terealisasi.Secara umum Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2581/menkes/PER/XII/2011 tentang  petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar jaminan kesehatan masyarakat harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Batam dan khususnya dalam kawasan Puskesmas Sekupang tentang pelayanan jaminan kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangannya, dan kebutuhan masyarakat. 
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMPROMOSIKAN WISATA BERSEPEDA DI PULAU AIR RAJA, BATAM Winda Roselina Effendi; Linayati Lestari; Renol Renol
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 2 (2019): JURNAL DIMENSI (JULI 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.334 KB) | DOI: 10.33373/dms.v8i2.2169

Abstract

Sebagai tempat wisata sejarah, Pulau Air Raja juga berpotensi dijadikan sebagai tempat wisata olahraga yakni bersepeda yang dicanangkan dari masyarakat setempat untuk menjadikan Pulau Air Raja sebagai destinasi wisata olahraga, Pulau tersebut juga masih dalam lingkungan alam yang bersih dan belum disentuh dengan perkembangan modern. Namun dikarenakan belum semua kalangan mengetahui Pulau Air Raja sebagai tujuan wisata bersepeda di Kota Batam, dalam penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana strategi Kelurahan Air Raja sebagai pejabat setempat dalam mempromosikan Pulau Air Raja sebagai destinasi wisata bersepeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kelurahan Air Raja dan strategi mempromosikan Pulau Air Raja sebagai destinasi wisata sepeda, serta Pulau tersebut dapat direkomendasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam sebagai pulau yang berpotensi untuk wisata olahraga. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan penelitian utama adalah Kelurahan Air Raja, informan pendukung adalah Lurah Air Raja, Kepala Pengembangan Obyek dan Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Aktivis Gowes Pulau Air Raja, Tokoh Masyarakat dan Pemuda setempat. Dalam pelaksanaannya, strategi promosi wisata sudah berjalan baik, walupun belum sepenuhnya optimal, pengembangan wisata di Pulau Air Raja di dukung oleh program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam berupa konsep awal membantuk pulau wisata, peran masyarakat setempat mempromosikan wisata menggunakan alat atau media promosi, seperti media sosial, Kegiatan wisata bersepeda juga membantu pendapatan ekonomi masyarakat.
PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN Widodo Ismanto; T. Munzir; Rona Tanjung; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v11i1.4071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu kualitas produk, harga, dan promosi, dengan satu variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Penggunaan variabel dalam penelitian ini diharapkan proses yang ditempuh dan faktor-faktor apa saja yang mendorong terciptanya keputusan pembelian obat tetes mata merk Rohto Cool. Ini adalah sampel penelitian konsumen pada PT. Kebayoran Pharma Batam. Sampel diambil dengan teknik probability sampling dan menggunakan perhitungan Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Metode analisis dokumen yang digunakan adalah analisis kuantitatif, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik, uji t dan uji F, koefisien determinasi dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa: secara parsial variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai uji T sig 0,339 0,05, variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai uji T sig 0,0000,05, serta variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai uji T sig 0,281 0,05. Berdasarkan perhitungan uji F, secara simultan variabel kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,000 Sig F 0,05.
HUBUNGAN FUNGSI DAN TATA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN BUPATI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat) Linayati Lestari
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2015)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.253 KB) | DOI: 10.33373/dms.v4i3.53

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the grounding normative functional in relation to the workings of Parliament with the Regent, the mechanism of relations functions and Working Procedure of the Regional Representatives Council with the Regional Head in the local government system in accordance with Law No. 32 of 2004, as well as menetahui factors affect the functioning and working procedures of Parliament with the Regional Head of governance in the region of West Sumbawa regency. Problems of law functions in relation to the working procedures of the Regional Representatives Council (hereinafter abbreviated DPRD) with Regent interesting to study. It concerns the functional normative grounding in the workings of Parliament relations with the Regent, the mechanism of structural-function relationships work procedures, as well as the factors that influence it. Basically the function of the relationship between the workings of Parliament with the Regents set forth in Article 41 of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, which states: Parliament has a legislative function, budgeting, and oversight. This relationship continues to change.The approach taken in this study is the first is a normative approach, it is oriented as the workings of Parliament relations with the Regent based on the rule of law. With regard to the approach taken, are: (statute approach) the approach through the fundamental role assumed by local institutions is carried out according to the function and the main task; in addition, used the conceptual approach which is done in this approach explains the concept in accordance with the current state (conseptual approach). Then the second is: the law of the empirical approach (Socio-legal approach) that is the approach that examines the law in reality.Results of this study that the association functions and working procedures of the Parliament with the Regional Head both in Law No. 22 of 1999 and Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2004 on Regional Government is the same that includes relations legislation, elections, budgets, accountability, oversight , administration, initiatives and aspirations of the people. But the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 on regional governance, providing opportunities in the implementation of the regional administration in the "good governance" in the Republic of Indonesia Year 1945 and Pancasila. Relations functions and working procedures of Parliament with the implementation is very influenced by juridical and non factor juridical, where the laws of local government is now explicitly regulate the relationship organ system of the new government to further clarify and reinforce the hierarchical relationship between the district / city to the provinces.
Co-Authors A. Syaifullah Addlinsyah Ali Amran Alpikri, Alpikri Alpikri, Alpikri Alpino Susanto, Alpino Alwan Hadiyanto Amrullah Rasal Aqil Teguh Fathani Ardyanti Ahmad Arianto, Dian Arif Rahman Hakim Askarmin Harun Aulia Putri Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Dahrul Aman Harahap Dendi Sutarto Dendi Sutarto, Dendi Dian Arianto Dian Mustika Rini Dwi Septawinarti Dwiyanti, Nova Edi Syahputra Edy Surya Emy Hajar Abra Ervin Nora Susanti Erwin Ashari, Erwin Fatiha, Fajarina Nur Fazarina Nurfatihah Gandhi Sutjahjo Hamid Bone Harun, Askarmin harun, askarmin Hasanudin Hasanudin Hasibuan, Ronald Parlindungan Herningtyas, Tuti Hidayat, Fendi Hidayat Iin Indriyani Indrawati Indrawati Indrawati Indrawati Ita Mustika Karol Teovani Lodan Khoirul Anwar Kiki Yunita Sari Langoday, Sanca Sariana Lusi Amara Fernanda M. Sarif Medi Heryanto Muhammad Solihin Nailul Himmi Hasibuan, Nailul Himmi Nova Dwiyanti Nur Kholidah Berlian Nurfatihah, Fazarina Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Pamor Gunoto Parlindungan, Ronald Praja Hadi Saputra Puspita, Meri Enita Putri, Amanda Handya Putri, Retno Sulistiana Anzani Putri, Riska Amelia Rahmayandi Mulda Ramon Zamora Ramon Zamora Ratri Dwiningtyas Malik Renol Renol Rini Elfina Rini, Dian Mustika Riyanto Riyanto Rizki Tri Anugrah Bhakti Rona Tanjung Sanca Sariana Langoday Sari, Ratih Frayunita Sari, Syndhi Pramitika Sarmini Sarmini Seftia Azrianti Setiyobudi, Yustinus Farid Sri Langgeng Ratnasari Sulistiani, Chindy Ayu Sumiati, Sry Adyzah Susanto Susanto Suswanta T. Munzir Tanjung, Rona Tri Tarwiyani Tuti Herningtyas Utami Nur Vivi Cristi Sarbatani Gultom Wardi Marsis Widodo Ismanto Winda Roselina Effendi Windayati, Diana Titik Wiyono Wiyono Wiyono Wiyono Yudo Prio Sasmito Yustinus Farid Setyobudi, Yustinus Farid Zahrul Akmal Damin Zulkifli Zulkifli Zuly Qodir