Claim Missing Document
Check
Articles

PENGABDIAN DONOR DARAH PADA MASYARAKAT “SETETES DARAH UNTUK KEMANUSIAAN DITENGAH PANDEMI COVID-19 “ Linayati Lestari; Rona Tanjung; Karol Teovani Lodan; Rini Elfina
MINDA BAHARU Vol 4, No 2 (2020): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jmb.v4i2.2697

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk menyosialisasikan donor darah kepada masyarakat ditengah pandemi covid-19 dan sebagai upaya membantu ketersediaan stok darah di Kota Batam. Selain itu tujuan lainnya adalah sebagai upaya mendorong peningkatan kepedulian semua elemen masyarakat dalam kegiatan sosial ditengah masa pandemi covid-19 serta mewujudkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen di Perguruan Tinggi masing-masing, terutama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Melihat situasi menipisnya stok darah di Palang Merah Indonesia Kota Batam membuat dosen-dosen dengan penuh kesadaran tergerak untuk membantu ketersediaan stok darah tersebut. Kegiatan “Donor Darah” ini dilaksanakan pada bulan September 2020 di Atrium 2 Grand Mall Batam, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Bentuk kegiatan merupakan kegiatan donor darah. Peserta donor darah yang berpartisipasi dari berbagai pihak. Adapun informasi mengenai peserta donor darah adalah sebagai berikut: Peserta yang mendaftar berjumlah 97 orang; peserta yang dinyatakan boleh mendonorkan darah berjumlah 65 orang. Secara umum pelaksanaan kegiatan donor darah “Setetes Darah untuk Kemanusiaan” terlaksana sesuai rencana dan berjalan dengan lancar. Terlaksananya kegiatan tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik para peserta donor darah, dosen-dosen, donator, PMI Kota Batam, Polsek Lubuk Baja, panitia dari Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Universitas Putera Batam (UPB), dan Universitas Ibnu Sina (UIS). Semoga kegiatan sosial donor darah dapat pula terlaksana di masa yang akan datang sebagai wadah sosial untuk kemanusiaan
ANALISIS KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK DALAM PENETAPAN STANDAR MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BATAM (Studi Kasus di Kecamatan Galang) Hasanudin Hasanudin; Linayati Lestari; Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i1.3076

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk  mengetahui mengetahui analisis kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam dalam menetapkan standar masyarakat miskin dengan studi kasus di Kecamatan Galang. Penelitian  ini diharapkan  dapat menambah wawasan  dalam kajian ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam dalam menetapkan standar masyarakat msikin dengan studi kasus di Kecamatan Galang tahun 2018. Adapun secara  akademis diharapkan skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang yang akan melakukan penelitian yang lebih luas tentang analisis kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam dalam menetapkan standar masyarakat msikin dengan studi kasus di Kecamatan Galang tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian yang berusaha menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk dianalisis secara mendalam. Berdasarkan pembahasan pada bab 3 dapat disimpulkan bahwa secara umum penetapan masyarakat miskin berdasarkan kriteria masyarakat misikin yang telah ditetapkan oleh BPS di Kecamatan Galang belum akurat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pendataan, perilaku petugas dan masyarakat, komparatif atau membandingkan hasil sebelum dan setelah dilaksanakan pendataan terhadap rumah tangga sasaran maupun dari penetapan kriteria masyarakat miskin itu sendiri.
Civil Society Organizations di Aras Lokal Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.521 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i2.1059

Abstract

AbstractThis articleattemps like to see the characteristics of CSOs in Indonesia, to see the extent to which their participation in the formulation of public policy and what factors influence it. This paper shows that the involvement of NGOs in the formulation of public policy by the local government tends only as a legitimate need only, that what has been decided has been done by involving the community. It is deliberately conditioned to perpetuate the dominance of LGs and DPRDs in the preparation of APBD. Whereas CSOs/NGOs in carrying out their activities still have internal constraints and weaknesses, namely lack of experience in doing advocacy works, weaknesses in network building and also influenced by the response of local government and also by donor agencies. This condition has implications for the non-participation of CSOs in the process of public policy formulation in Indonesia. In a democratic system of government, the concept of community participation is one important concept because it is directly related to the nature of democracy as a government system that focuses on the people as the holder of sovereignty. In the context of the formulation of public policy participation becomes a key word that must be realized and practiced by the Local Government so that public policy is no longer a matter of the Regional Government alone. The change in political concomitants following the post-New Order political decentralization brought enormous implications for local politics. The regional government in this case has no choice but to reform the good governance.Keywords: NGO, participation, public policy, local government AbstrakTulisan ini hendak melihat karakteristik CSO di Indonesia, melihat sejauh mana partisipasinya dalam perumusan kebijakan publik serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tulisan ini menunjukkan bahwa pelibatan LSM dalam perumusan kebijakan publik oleh Pemerintah daerah cenderung hanya sebagai kebutuhan legitimasi semata, bahwa apa yang diputuskan sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini sengaja dikondisikan untuk melanggengkan dominasi Pemda dan DPRD dalam penyusunan APBD. Bahwa CSO/LSM dalam menjalankan aktifitasnya masih menyimpan kendala dan kelemahan secara internal, yaitu kurangnya pengalaman dalam melakukan kerja-kerja advokasi, kelemahan dalam membangun jaringan serta dipengaruhi pula oleh respon Pemerintah Daerah dan juga oleh lembaga donor. Kondisi ini, membawa implikasi pada tidak maksimalnya partisipasi CSO dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks perumusan kebijakan publik partisipasi menjadi kata kunci yang harus diwujudkan dan dipraktekkan oleh Pemerintah Daerah sehingga kebijakan publik tidak lagi menjadi persoalan Pemerintah Daerah semata. Perubahan konstalasi politik menyusul desentralisasi politik pasca Orde Baru membawa implikasi yang sangat besar pada perpolitikan lokal. Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan pembaharuan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata Kunci : LSM, partisipasi, kebijakan publik, pemerintah daerah
Pengaruh Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Terhadap Perkembangan Daerah di Kota Batam Periode Tahun 2010-2014 Nur Kholidah Berlian; Linayati Lestari; Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.697 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1237

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014. Tujuan dan manfaat dari penelitian yaitu, mengetahui pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian analisis penerapan suatu kebijakan. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran untuk menghasilkan data yang bersifat statistik dan deskriptif. pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, angket, dokumentasi  dan wawancara serta teknik analisis data yang digunakan yaitu metode skala likert.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 yang membawa kearah perkembangan yang lebih baik.
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI BUS TRANS BATAM KORIDOR SEKUPANG JODOH TAHUN 2019 Yustinus Farid Setyobudi; Linayati Lestari; Vivi Cristi Sarbatani Gultom
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3608

Abstract

Bus Trans Batam adalah salah satu transportasi Kota Batam. Bus Trans Batam merupakan salah satu pelayanan transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi merupakan salah satu issu sentral pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam melihat Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penelitian menggunakan teori Parasuraman dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator yaitu Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty bahwa hasil penelitian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi belum berjalan optimal. Hal Tersebut dilihat dari kondisi fasilitas yang belum memadai untuk menunjang aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bus Trans Batam membuat peminat masyarakat kecewa dalam pelayanan transportasi Bus Trans Batam. Pembangunan transportasi dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu kunci dalam menjawab permasalahan transportasi di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan Kinerja Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kualitas. Kata Kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Batam, Bus Trans Batam, Kualitas Pelayanan Transportasi.
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM TAHUN 2017-2019 Yudo Prio Sasmito; Linayati Lestari; Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v6i1.4014

Abstract

Wilayah Indonesia yang padat penduduk, masih banyak dari tanah di Indonesia ini yang belum terdaftar dan memiliki alat bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah yaitu Sertipikat Tanah Demi tercapainya pemenuhan jaminan kepastian hukum atas pemilikan atas tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melakukan kegiatan pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pensertipikatan tanah secara massal yang dibiayai oleh APBN untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik mengangkat judul melihat analisis pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan tadi oleh penulis setelah itu baru dilakukan analisis kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan. Dalam melihat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Batam ini terdapat 10 indikator yaitu Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias, Ukuran dan Tujuan, Karakteristik Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Kondisi Lingkungan, Sumber Daya. Bahwa hasil penelitian ini ditujukan agar pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Batam dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Berdasarkan indikator penelitian, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan Program PTSL Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019 sudah baik namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan yaitu terkait dengan informasi mengenai Program tersebut yang belum diketahui oleh seluruh masyarakat Batam serta dokumen masyarakat yang diambil oleh Satuan Tugas Yuridis namun tidak diproses serta dokumen asli masyarakat yang hilang di BPN Batam. Pertanahan Kota Batam.
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM (UMUM) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG Ardyanti Ahmad; Muhammad Solihin; Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2706

Abstract

PPK dalam Pemilihan Umum dianggap unsur yang khusus karena termasuk sebagai ujung tombak penyelenggara dalam menyelesaikan masalah terkhusus data pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PPK terhadap penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung khususnya pada data pemilih yang bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kinerja PPK di Kecamatan Sagulung masih belum maksimal dikarenakan oleh adanya beberapa indikator yang belum termaksimalkan dalam segi pertama Kualitas yang kurang menyeluruh dalam hal sosialisasi PPK Sagulung terhadap Pantarlih yang melakukan pendataan Coklit di lapangan, KPPS yang melakukan rekapitulasi pleno dan masyarakat yang masih kurang paham akan adanya Pemilu Serentak 2019 yang berbasis E-KTP.  Kedua Kuantitas Kinerja PPK Sagulung belum cukup baik karena penyelenggara pemilu di Kecamatan Sagulung terkhusus PPK terkait sosialisasi bimbingan teknik (BIMTEK) terhadap KPPS yang masih belum optimal. Pada tahapan Data yang berlangsung lama juga membuat petugas lapangan menjadi kewalahan untuk memverifikasi di lapangan. Pada tahap rekapitulasi, memakan waktu yang lama dikarenakan gedung kurang memadai untuk dilakukan pleno dengan banyak panel akibatnya jadwal selesai pleno mundur tidak sesuai jadwal. Kemudian ketiga  dalam hal Efisiensi Pelaksanaan tugas PPK Sagulung telah melaksanakan semua tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.
ANALISIS KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN BENGKONG LAUT KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM Indrawati Indrawati; Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.59 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v3i2.2072

Abstract

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja apparat pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dalam bentuk skripsi diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif untuk melihat bagaimana kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Adapun Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipatif (Participant Observatioan) melalui Wawancara dan responden melalui Kuesioner. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah melalui lima indikator atau variabel yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu Produktifitas kerja, Tanggung Jawab, Disiplin, Kemampuan Sumber Daya, dan Motivasi, yang sangat berpengaruh didalam kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut adalah variabel Kemampuan sumber daya manusia, karena dengan Kemampuan sumber daya manusia yang telah di miliki oleh aparat Kelurahan Bengkong Laut tersebut, maka penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut bisa berjalan dengan baik.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Linayati Lestari; Dian Mustika Rini; Nova Dwiyanti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.45 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1469

Abstract

Tulisan ini berisi hasil penelitian mengenai pembangunan daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang ditelah direncanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui capaian dari RPJMD kepulauan Anambas di Tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan adalah Efektivitas, Efisiensi, Perataan, dan Responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan alat analisis yaitu, indikator Efektivitas, Efiensi, Kecukupan, Perataan, responsivitas dan Ketepatan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang urusan pekerjaan umum belum terlaksanakan sepenuhnya oleh dinas pekerjaan umum penataan ruang dan pemukiman kawasan karena kendala-kendala yang ada. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa evaluasi pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih belum berjalan dengan semestinya karena terdapat beberapa kendala dari faktor dana yang tidak mencukupi untuk membiayai semua perencanaan, lokasi dan kondisi alam yang kurang mendukung dan juga sumber daya manusia yang masih belum cakap atas program atau kegiatan tersebut.
Pentingnya Ukuran Kinerja Nonfinansial dalam Balanced Scorecard, Komitmen Organisasi, dan Kinerja Manajerial Praja Hadi Saputra; Hamid Bone; Linayati Lestari
Journal of Applied Accounting and Taxation Vol 5 No 2 (2020): Journal of Applied Accounting and Taxation (JAAT)
Publisher : Pusat P2M Politeknik Negeri Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30871/jaat.v5i2.2248

Abstract

This study investigates the role of the degree of importance of using nonfinancial performance measures (in Balanced Scorecard) by superiors for performance evaluation in influencing employee performance through organizational commitment. This study adopted a quantitative research design and conducted a cross-sectional survey by questionnaire to collect responses from 118 local managers in Samarinda, Indonesia. Based on PLS analysis, the results of this study indicate that the use of nonfinancial measures in Balanced Scorecard for performance evaluation is significantly affect employee organizational commitment and directly affect managerial performance through organizational commitment. The results also prove that organizational commitment has a mediation role in the relationship between nonfinancial measures and performance. This study provides valuable insight that the degree of importance of the use of nonfinancial measures by superiors to evaluate performance can improve employee commitment and performance. Practically, the results provide an overview for superiors to be more comprehensive in developing a performance measurement system because the system has a crucial role in influencing employee behavior.
Co-Authors A. Syaifullah Addlinsyah Ali Amran Alpikri, Alpikri Alpikri, Alpikri Alpino Susanto, Alpino Alwan Hadiyanto Amrullah Rasal Aqil Teguh Fathani Ardyanti Ahmad Arianto, Dian Arif Rahman Hakim Askarmin Harun Aulia Putri Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Dahrul Aman Harahap Dendi Sutarto Dendi Sutarto, Dendi Dian Arianto Dian Mustika Rini Dwi Septawinarti Dwiyanti, Nova Edi Syahputra Edy Surya Emy Hajar Abra Ervin Nora Susanti Erwin Ashari, Erwin Fatiha, Fajarina Nur Fazarina Nurfatihah Fendi Hidayat Hidayat Gandhi Sutjahjo Hamid Bone harun, askarmin Harun, Askarmin Hasanudin Hasanudin Hasibuan, Ronald Parlindungan Herningtyas, Tuti Iin Indriyani Indrawati Indrawati Indrawati Indrawati Ita Mustika Karol Teovani Lodan Khoirul Anwar Kiki Yunita Sari Langoday, Sanca Sariana Lusi Amara Fernanda M. Sarif Medi Heryanto Muhammad Solihin Nailul Himmi Hasibuan, Nailul Himmi Nova Dwiyanti Nur Kholidah Berlian Nurfatihah, Fazarina Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Pamor Gunoto Parlindungan, Ronald Praja Hadi Saputra Puspita, Meri Enita Putri, Amanda Handya Putri, Retno Sulistiana Anzani Putri, Riska Amelia Rahmayandi Mulda Ramon Zamora Ramon Zamora Ratri Dwiningtyas Malik Renol Renol Rini Elfina Rini, Dian Mustika Riyanto Riyanto Rizki Tri Anugrah Bhakti Rona Tanjung Sanca Sariana Langoday Sari, Ratih Frayunita Sari, Syndhi Pramitika Sarmini Sarmini Seftia Azrianti Setiyobudi, Yustinus Farid Sri Langgeng Ratnasari Sulistiani, Chindy Ayu Sumiati, Sry Adyzah Susanto Susanto Suswanta T. Munzir Tanjung, Rona Tri Tarwiyani Tuti Herningtyas Utami Nur Vivi Cristi Sarbatani Gultom Wardi Marsis Widodo Ismanto Winda Roselina Effendi Windayati, Diana Titik Wiyono Wiyono Wiyono Wiyono Yudo Prio Sasmito Yustinus Farid Setyobudi, Yustinus Farid Zahrul Akmal Damin Zulkifli Zulkifli Zuly Qodir