Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Paramita: Historical Studies Journal Abdimas Jurnal Daulat Hukum JESS (Journal of Educational Social Studies) Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Morality :Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services SIGn Jurnal Hukum Law Research Review Quarterly Nama jurnal : International Journal of Education and Humanities East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Semarang Law Review Trunojoyo Law Review Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Eduvest - Journal of Universal Studies Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Proceeding of International Conference on Science, Education, and Technology Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education JESS (Journal of Educational Social Studies) Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Martitah
Universitas Negeri Semarang
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering Dyajeng Ayu Musdalifah; Amelia Eka Rahmawati; Zahra Az Sha’idah; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.209

Abstract

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi penerapan yang berlebihan (overspanning van het strafrecht) dapat memicu dehumanisasi dan mengabaikan prinsip proporsionalitas. Hal tersebut terlihat dalam kriminalisasi yang tinggi dan didominasi dengan sanksi penjara, meskipun pendekatan alternatif lebih efektif. Dengan teori Social Engineering Roscoe Pound, oleh karena itu penulisan ini menekankan pada reformasi hukum pidana di Indonesia melalui diversifikasi sanksi, restorative justice, dan pengurangan pidana [enjara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan inklusif.
Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan Sari, Gholin Noor Aulia; Pramudita, Wahyu Sinta Dewi; Muhklasin, Raden Muhammad; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.210

Abstract

Pelanggaran Penelitian ini mengkaji konsep keadilan restoratif melalui perspektif teori keadilan, dengan tujuan untuk menggali relevansi dan integrasi antara kedua konsep tersebut dalam konteks peradilan pidana dan sosial. Keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan masyarakat, sering dianggap sebagai alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang dominan. Dalam bab ini, kami melakukan tinjauan filosofis harmonisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana agar dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan. Tidak hanya itu, kami juga mengeksplorasi implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademis mengenai penerapan keadilan dalam konteks hukum yang lebih progresif, serta memberikan panduan bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan.
Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis Retnani, Diyah Satya; Muna, Khozainul; Wardhani, Putri Kusuma; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.211

Abstract

Dalam sistem hukum nasional, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan berhak atas peradilan yang adil. Kepatuhan terhadap hukum nasional sangat penting bagi keamanan, ketertiban, dan stabilitas suatu negara. Pembaharuan sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang, terutama dalam menegakkan hukum di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai Pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Kajian ini menyoroti eksekusi pelaku kejahatan perpajakan dari perspektif filosofis, dengan fokus pada aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perpajakan, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, sering menjadi sasaran tindakan kriminal yang merugikan negara secara signifikan. Namun, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perpajakan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan kurangnya integrasi antarinstansi. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini mengeksplorasi landasan moral dan etis dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengeksekusi pelaku kejahatan perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum nasional harus didasarkan pada sinergi antara hukum positif, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip keadilan global. Dengan demikian, pembaharuan sistem hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga menciptakan mekanisme pencegahan yang berkelanjutan, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial- ekonomi. Penegakan ini dilakukan melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana.
Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur Fauzan, Moh. Mustakim; Fauzi, Agvin; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.212

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain industri, khususnya dalam konteks tugas akhir mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di bidang furnitur. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan desain industri mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK), menyoroti pentingnya hak eksklusif yang diberikan kepada mahasiswa untuk melindungi hasil karyanya dari tindakan plagiarisme serta mendukung potensi komersialisasi dan pengakuan profesional. Meskipun perlindungan HKI diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan regulasi lain, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang HKI, prosedur pendaftaran yang kompleks, biaya yang tinggi, serta minimnya dukungan institusi pendidikan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan industri serta lembaga hukum untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan mahasiswa dapat lebih 2 percaya diri mempublikasikan karya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Sarah Atikasari; hermawan, Adellya Salsabilla; M Riski Amin M; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.213

Abstract

Perundungan atau bullying bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan dapat dialami oleh siapa saja. Tindakan bullying banyak ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, perundungan di lingkungan perguruan tinggi tetap menimbulkan dampak serius, baik secara psikis maupun fisik, bahkan hingga menyebabkan kematian. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kota Semarang, di mana seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi korban perundungan di sebuah kampus ternama di Indonesia. Tindakan perundungan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Pelaku perundungan terkait erat dengan studi kriminologi, yang mempelajari perilaku kriminal dan individu yang melakukan kejahatan. Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta implikasi hukum dan etisnya.
Dualisme Viktimisasi dalam Konflik Bersenjata dan Repatriasi Korban: Studi Kasus Konflik antara Militer Myanmar dan Masyarakat Sipil Myanmar dalam Perspektif Viktimologi Alkhair, Rayyan; Musafa, Alief Qurratul Ain; Mukti, Wisnu Ali; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viktimisasi merupakan konstruksi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari sebuah tindak pidana. Dalam viktimologi, para korban yang muncul karena sebuah tindak pidana memiliki klasifikasi atau yang dikenal dengan istilah tipologi korban. Dalam perkembangan viktimologi, konsep-konsep humanis seperti hak asasi manusia ikut terlibat dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukuman saja tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Akan tetapi, terdapat permasalahan dualisme dalam menentukan korban, apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan korban atau bukan. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti peperangan. Hal ini akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana dan repatriasi hak. Artikel ini membahas tentang viktimisasi, tipologi korban, dualisme viktimisasi dalam perang, dan repatriasi hak korban kejahatan perang dalam kasus kudeta militer Myanmar.
Anti-Corruption Education Values in Local Javanese Cultural Wisdom Putri, Noviani Achmad; Handoyo, Eko; Martitah, Martitah; Mustofa, Moh. Solehatul
Proceedings of International Conference on Science, Education, and Technology Vol. 10 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anti-Corruption education will continue to be needed with the aim of producing an honest generation for Indonesia. Local Javanese cultural wisdom has an important role in instilling Anti-Corruption Education values such as the values of honesty, discipline, simplicity, fairness, caring, hard work, independence, introspection and courage. The purpose of this study is to analyze the implementation strategy of instilling anti-corruption education values based on local wisdom of Javanese culture. This research method is descriptive qualitative research. The research setting in this study was State Middle Schools 4, 8, 19 Semarang Cyty, SMP Nasima dan SMP Al-Azar Semarang City. The data sources for this research are primary data sources, namely social studies teachers, students and school principals. Secondary data such as teaching modules, attitude journals, documentation, books, magazines, newspapers, written archives that are directly related to the object. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using source triangulation and engineering triangulation techniques. The data analysis technique uses interactive analysis of data collection, data reduction, data presentation and verification. The results of this research are local Javanese cultural wisdom values that are relevant to Anti-Corruption Education such as "Becik Ketitik Ala Ketara", "Asrah Jiwa", "Berbudi Bawa Leksana", "Aja Ngolek Wah, Mengko dadi Owah", "Ambrasta Dur Hangkara", "Aja Dahwen Yen Kepengin Kajen", "Adhang-adhang Tetesing Embun", "Ana Adu Ulate Ora Ana Begjane", "Aja Gumedhe".
Legal Aspects in the Development of Tourism Villages in Wonogiri Regency Based on Local Wisdom Martitah, Martitah; Sumarto, Slamet; Yudhanti, Ristina; Prabowo, Muhammad Shidqon
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i2.58176

Abstract

Tourism development in rural areas often encounters various legal challenges, especially concerning adherence to local regulations and respect for traditional values. This paper explores the legal aspects involved in the development of tourism villages within Wonogiri Regency, focusing on the integration of local wisdom. Wonogiri, a regency in Central Java, Indonesia, boasts a rich cultural heritage and a strong tradition of community-based governance. Through a comprehensive review of existing literature and legal documents, this study examines the legal framework governing tourism village development in Wonogiri, highlighting the incorporation of local wisdom into relevant regulations and policies. Additionally, it analyzes the role of legal mechanisms in safeguarding indigenous knowledge, protecting cultural heritage, and ensuring equitable benefits for local communities. By evaluating case studies and empirical data, this research identifies best practices and challenges in aligning legal frameworks with local values, offering insights for policymakers, practitioners, and stakeholders involved in sustainable tourism development. Ultimately, this study underscores the importance of harmonizing legal norms with indigenous principles to promote responsible tourism that respects the cultural integrity and socio-economic well-being of rural communities in Wonogiri Regency and beyond.
Social welfare institutions strategy in shaping social behavior of children with legal problems in Bima Irawan, Bambang; Martitah, Martitah; Arsal, Thriwaty
Journal of Educational Social Studies Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jess.v13i1.3264

Abstract

The social welfare institution known as LPKS plays a crucial role in providing protection and guidance to children, though its implementation remains suboptimal. This discussion focuses on the LPKS strategy in shaping the social behavior of children with legal issues and the factors hindering its effectiveness. This research employs a qualitative descriptive method with a phenomenological approach, involving direct field observations, interviews, and documentation. The findings regarding the LPKS strategy in shaping the social behavior of children with legal problems include several aspects. Firstly, there is a normative role. Secondly, LPKS performs a practical role by addressing various needs such as mentoring, psychological therapy, spiritual or religious therapy, arts training activities, and legal protection throughout the legal process. Additionally, it provides educational guidance focusing on the developmental and mental aspects of children. Finally, the ideal role is to enhance LPKS performance. The primary inhibiting factor affecting the LPKS strategy in shaping the social behavior of children with legal problems is budget limitations. These limitations arise due to the substantial budget required to cover a large area, while existing resources remain insufficient.
Kebijakan Pemerintah terhadap Birokrasi Pelayanan Publik di Bandara Internasional Soekarno Hatta Gulo, Elisari; Martitah, Martitah; Muhtada, Dani; Ghazali, Rusman; Miftahjannah, Ananda
Cakrawala Vol. 16 No. 2: Desember 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v16i2.416

Abstract

Birokrasi sebagai struktur, sistem, dan tatanan aturan yang ditetapkan dalam mengendalikan aktifitas organisasi pada sistem administratif penyelenggaraan negara dengan arah tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kerja, dan terhindar (korupsi, kolusi, nepotisme). Kebijakan pada dasarnya bentuk tindakan, kebijaksanaan, dan keputusan (eksekutif, legislatif, yudikatif) berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Era disruptive innovation mengalami perkembangan teknologi informasi komunikasi, pergerakan kebijakan pemerintah berpengaruh besar pada birokrasi pelayanan publik khususnya disektor penerbangan. Hal ini menempatkan kenyataan bahwa tranportasi udara sangat penting sebagai penunjang aktivitas tiap individu diera kini dan dimasa yang akan datang. Harapan besar rakyat mendapat rasa keadilan, kesetaraan, jaminan, perlindungan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan setiap pengguna jasa bandar-udara. Ekspektasi birokrasi pelayanan publik sesungguhnya patuh terhadap tatananan sistem prosedur dan aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan bersama. Terobosan inovasi modern penyelenggaraan pelayanan publik mengedepankan standar transparansi sebagai bentuk (keadilan, kepastian, jaminan), serta menyiapkan SDM-multifaset yang memberikan pelayanan prima-excellent.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abdul Muftar Rifki Maulana Aditya Irvine Raiza, Faiz Aimee, Iftina Cahyanda Putri Aini, Triska Rahmatul Aji, Pandam Bayu Seto Ali Masyhar Alkhair, Rayyan Amelia Eka Rahmawati andaniswari, okky Anfal Kurniawan Anggeraeni, Ayuk Anis Widyawati Anitasari, Rahayu Fery Ardiyansyah, A’an Ilham Arif Hidayat Arif Hidayat Asmawi, Muhammad Aziz Widhi Nugroho Azzahra Hifz Aldin Fitrada Bagus Setyadi, Hudha Bambang Irawan Bayangsari Wedhatami Cahya, Ginta Amelia Dani Muhtada Dede Rusmana Desi Nurlaeli , Putri Dewi Fatmawati Dewi Liesnoor Setyowati Dewi Sulistianingsih Duhita Driyah Suprapti Dyajeng Ayu Musdalifah Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Mukminto Fahritsani, Husna Fahturosa, Annisa Rukhillah Nur Faliha, Nafiza Salsabila Fauzan, Moh. Mustakim Fauzi, Agvin Feiruz Rachmita Alamsyah Fithriyatirrizqoh, Fithriyatirrizqoh Ghazali, Rusman Gulo, Elisari Guspita, Ardhianing Gusthomi, Moh. Imam Hakim, Putri Balqis Nuril Hermawan, Adellya Salsabilla Hibahtillah, Muhammad Alldo Hidayah, Fenty Nur Hidayatuzzakia, Hana Ilmiyah, Nofika Jihan Pinasti, Kana JOKO SUSANTO Kalista Revana Pebrianti Kristant, Lisa Kristiono, Natal Laeliyah, Dini Sofia Lestari, Dhea Indah M Riski Amin M Marlianawati, Fitria Masrukhi Masrukhi Masrukhi Masrukhi Maulana, Mochammad Rizky Mayaka, Raphael Bertrand Mega Fatimah Rosana Miftahjannah, Ananda Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Mohammad Reza Fachruddin Mohd Yusoff, Rahmawati Muchammad Shidqon Prabowo Muflikh, Alna Aulin Miftakhul Muhammad, Raihan Muhklasin, Raden Muhammad Mukti, Wisnu Ali Muna, Khozainul Musafa, Alief Qurratul Ain Naelufar, Rizqan Nisrina, Ghina Nor Fitriana, Desy Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri NUR FADILAH Nurseha, Sabina Syaharani Pebriyani, Aulia Pohan, Choirul Rohmiyanti Pramudita, Wahyu Sinta Dewi Prasetyo, Yusuf Dwi Pratama Herry Herlambang Pujiono Pujiono Puspawati, Esya Karnia Putra, Tegar Islami Putri, Ambar Krisna Rahman, Abdul Haris Bahtiar Rahman, Malik Akbar Mulki Rahmawan Dianto Rahmayani, Chanidia Ari Ramadan, Daud Renata Candra Ratih Damayanti Retnani, Diyah Satya Retno Ulinnuha, Retno Riska Alkadri, Riska Ristina Yudhanti Rochman, Aulia Rodiyah - Rosalinda, Yunita Sarah Rusdarti - Salsabila, Arini Sarah Atikasari Sari, Gholin Noor Aulia Saru Arifin Septiani, Niken Shaidah, Zahra Az Silalahi, Bob Ben Salomoan Slamet Sumarto Subagyo, Subagyo Suciati, Cita Dharma Mulya Sudiami, Dinok SUGIARTO, LAGA Sukma, Mayzura Kamila Sunoto Thriwaty Arsal Tri Marhaeni Pudji Astuti Wafiroh, Avina Wardhani, Putri Kusuma Wasino Wasino Widiyanto Widiyanto Widiyanto Yaspri Muzwim Yuli Prasetyo Adhi Yusoff, Rahmawati Mohd YYFR. Sunarjan, YYFR. Zahra Az Sha’idah Zahra, Humaerotuz