Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Paramita: Historical Studies Journal Abdimas Jurnal Daulat Hukum JESS (Journal of Educational Social Studies) Jurnal Akta Journal of Indonesian Legal Studies Morality :Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services SIGn Jurnal Hukum Law Research Review Quarterly East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Semarang Law Review Trunojoyo Law Review Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Eduvest - Journal of Universal Studies Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Proceeding of International Conference on Science, Education, and Technology Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Journal of Law and Social Politics The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education JESS (Journal of Educational Social Studies) Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Martitah
Universitas Negeri Semarang
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur Fauzan, Moh. Mustakim; Fauzi, Agvin; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.212

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain industri, khususnya dalam konteks tugas akhir mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di bidang furnitur. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan desain industri mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK), menyoroti pentingnya hak eksklusif yang diberikan kepada mahasiswa untuk melindungi hasil karyanya dari tindakan plagiarisme serta mendukung potensi komersialisasi dan pengakuan profesional. Meskipun perlindungan HKI diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan regulasi lain, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang HKI, prosedur pendaftaran yang kompleks, biaya yang tinggi, serta minimnya dukungan institusi pendidikan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan industri serta lembaga hukum untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan mahasiswa dapat lebih 2 percaya diri mempublikasikan karya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Sarah Atikasari; hermawan, Adellya Salsabilla; M Riski Amin M; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.213

Abstract

Perundungan atau bullying bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan dapat dialami oleh siapa saja. Tindakan bullying banyak ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, perundungan di lingkungan perguruan tinggi tetap menimbulkan dampak serius, baik secara psikis maupun fisik, bahkan hingga menyebabkan kematian. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kota Semarang, di mana seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi korban perundungan di sebuah kampus ternama di Indonesia. Tindakan perundungan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Pelaku perundungan terkait erat dengan studi kriminologi, yang mempelajari perilaku kriminal dan individu yang melakukan kejahatan. Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta implikasi hukum dan etisnya.
Dualisme Viktimisasi dalam Konflik Bersenjata dan Repatriasi Korban: Studi Kasus Konflik antara Militer Myanmar dan Masyarakat Sipil Myanmar dalam Perspektif Viktimologi Alkhair, Rayyan; Musafa, Alief Qurratul Ain; Mukti, Wisnu Ali; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viktimisasi merupakan konstruksi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari sebuah tindak pidana. Dalam viktimologi, para korban yang muncul karena sebuah tindak pidana memiliki klasifikasi atau yang dikenal dengan istilah tipologi korban. Dalam perkembangan viktimologi, konsep-konsep humanis seperti hak asasi manusia ikut terlibat dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukuman saja tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Akan tetapi, terdapat permasalahan dualisme dalam menentukan korban, apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan korban atau bukan. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti peperangan. Hal ini akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana dan repatriasi hak. Artikel ini membahas tentang viktimisasi, tipologi korban, dualisme viktimisasi dalam perang, dan repatriasi hak korban kejahatan perang dalam kasus kudeta militer Myanmar.
Anti-Corruption Education Values in Local Javanese Cultural Wisdom Putri, Noviani Achmad; Handoyo, Eko; Martitah, Martitah; Mustofa, Moh. Solehatul
Proceedings of International Conference on Science, Education, and Technology Vol. 10 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anti-Corruption education will continue to be needed with the aim of producing an honest generation for Indonesia. Local Javanese cultural wisdom has an important role in instilling Anti-Corruption Education values such as the values of honesty, discipline, simplicity, fairness, caring, hard work, independence, introspection and courage. The purpose of this study is to analyze the implementation strategy of instilling anti-corruption education values based on local wisdom of Javanese culture. This research method is descriptive qualitative research. The research setting in this study was State Middle Schools 4, 8, 19 Semarang Cyty, SMP Nasima dan SMP Al-Azar Semarang City. The data sources for this research are primary data sources, namely social studies teachers, students and school principals. Secondary data such as teaching modules, attitude journals, documentation, books, magazines, newspapers, written archives that are directly related to the object. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using source triangulation and engineering triangulation techniques. The data analysis technique uses interactive analysis of data collection, data reduction, data presentation and verification. The results of this research are local Javanese cultural wisdom values that are relevant to Anti-Corruption Education such as "Becik Ketitik Ala Ketara", "Asrah Jiwa", "Berbudi Bawa Leksana", "Aja Ngolek Wah, Mengko dadi Owah", "Ambrasta Dur Hangkara", "Aja Dahwen Yen Kepengin Kajen", "Adhang-adhang Tetesing Embun", "Ana Adu Ulate Ora Ana Begjane", "Aja Gumedhe".
Legal Aspects in the Development of Tourism Villages in Wonogiri Regency Based on Local Wisdom Martitah, Martitah; Sumarto, Slamet; Yudhanti, Ristina; Prabowo, Muhammad Shidqon
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i2.58176

Abstract

Tourism development in rural areas often encounters various legal challenges, especially concerning adherence to local regulations and respect for traditional values. This paper explores the legal aspects involved in the development of tourism villages within Wonogiri Regency, focusing on the integration of local wisdom. Wonogiri, a regency in Central Java, Indonesia, boasts a rich cultural heritage and a strong tradition of community-based governance. Through a comprehensive review of existing literature and legal documents, this study examines the legal framework governing tourism village development in Wonogiri, highlighting the incorporation of local wisdom into relevant regulations and policies. Additionally, it analyzes the role of legal mechanisms in safeguarding indigenous knowledge, protecting cultural heritage, and ensuring equitable benefits for local communities. By evaluating case studies and empirical data, this research identifies best practices and challenges in aligning legal frameworks with local values, offering insights for policymakers, practitioners, and stakeholders involved in sustainable tourism development. Ultimately, this study underscores the importance of harmonizing legal norms with indigenous principles to promote responsible tourism that respects the cultural integrity and socio-economic well-being of rural communities in Wonogiri Regency and beyond.
Social welfare institutions strategy in shaping social behavior of children with legal problems in Bima Irawan, Bambang; Martitah, Martitah; Arsal, Thriwaty
Journal of Educational Social Studies Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jess.v13i1.3264

Abstract

The social welfare institution known as LPKS plays a crucial role in providing protection and guidance to children, though its implementation remains suboptimal. This discussion focuses on the LPKS strategy in shaping the social behavior of children with legal issues and the factors hindering its effectiveness. This research employs a qualitative descriptive method with a phenomenological approach, involving direct field observations, interviews, and documentation. The findings regarding the LPKS strategy in shaping the social behavior of children with legal problems include several aspects. Firstly, there is a normative role. Secondly, LPKS performs a practical role by addressing various needs such as mentoring, psychological therapy, spiritual or religious therapy, arts training activities, and legal protection throughout the legal process. Additionally, it provides educational guidance focusing on the developmental and mental aspects of children. Finally, the ideal role is to enhance LPKS performance. The primary inhibiting factor affecting the LPKS strategy in shaping the social behavior of children with legal problems is budget limitations. These limitations arise due to the substantial budget required to cover a large area, while existing resources remain insufficient.
Kebijakan Pemerintah terhadap Birokrasi Pelayanan Publik di Bandara Internasional Soekarno Hatta Gulo, Elisari; Martitah, Martitah; Muhtada, Dani; Ghazali, Rusman; Miftahjannah, Ananda
Cakrawala Vol. 16 No. 2: Desember 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v16i2.416

Abstract

Birokrasi sebagai struktur, sistem, dan tatanan aturan yang ditetapkan dalam mengendalikan aktifitas organisasi pada sistem administratif penyelenggaraan negara dengan arah tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kerja, dan terhindar (korupsi, kolusi, nepotisme). Kebijakan pada dasarnya bentuk tindakan, kebijaksanaan, dan keputusan (eksekutif, legislatif, yudikatif) berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Era disruptive innovation mengalami perkembangan teknologi informasi komunikasi, pergerakan kebijakan pemerintah berpengaruh besar pada birokrasi pelayanan publik khususnya disektor penerbangan. Hal ini menempatkan kenyataan bahwa tranportasi udara sangat penting sebagai penunjang aktivitas tiap individu diera kini dan dimasa yang akan datang. Harapan besar rakyat mendapat rasa keadilan, kesetaraan, jaminan, perlindungan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan setiap pengguna jasa bandar-udara. Ekspektasi birokrasi pelayanan publik sesungguhnya patuh terhadap tatananan sistem prosedur dan aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan bersama. Terobosan inovasi modern penyelenggaraan pelayanan publik mengedepankan standar transparansi sebagai bentuk (keadilan, kepastian, jaminan), serta menyiapkan SDM-multifaset yang memberikan pelayanan prima-excellent.
Quo Vadis Honorary Council of the Constitutional Court in Enforcing the Idea of ​​Constitutional Ethics for Constitutional Judges in Indonesia Feiruz Rachmita Alamsyah; Martitah Martitah
Unnes Law Journal Vol. 10 No. 1 (2024): April, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v10i2.14761

Abstract

The oversight is carried out by the Ethics Council and MKMK, where the Ethics Council is responsible for enforcing breaches of the code of ethics and maintaining the dignity and integrity court. The existence of the Ethics Council is currently in a status quo, seemingly in a state of limbo because, on the one hand, the Constitutional Court has legally explained that the enactment of Law No. 7 of 2020 marks the end of the Ethics Council's existence. On the other hand, PMK No. 2 of 2014, which serves as a guideline for the supervision of the Ethics Council, has not yet been revoked by a new PMK. As a result, the mechanism for overseeing the code of ethics for Constitutional Court judges is in a vacuum and cannot function effectively. Attempts to explain how the oversight of the MKMK is viewed from both a historical and practical perspective within Indonesia's constitutional system. It then compares it with other countries and examines the issues surrounding the implementation of oversight over the Ethics Council and MKMK, effectively enforce the code of ethics for judges, and how the oversight mechanisms interact with descriptive-qualitative methods. The findings are numerous, including the ineffectiveness in handling ethical cases because no authority has been delegated to the Ethics Council, and MKMK is formed on an ad hoc basis. The creation of PMK for the formation of the Ethics Council is affected by conflicts of interest, and passive oversight by Constitutional Court judges occurs because the Ethics Council examines allegations of code of ethics violations based on reports from the public. Therefore, the author proposes a normative reformulation to restore the role of Judicial Commission as the external overseer of the Constitutional Court to maintain and enforce the honor, dignity, and proper conduct of Constitutional Court judges.
Protection of the Rights of Children in Conflict with the LawIn the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia Rahmawan Dianto; Martitah; Dewi Sulistianingsih
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.20506

Abstract

A child is someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb. Every child has the principle of basic rights, namely survival, non-discrimination, growth and development, and respect for participation. A child in conflict with the law is someone who is 12 years old, but not yet 18 years old who is suspected of committing a crime. Protection of the rights of children in conflict with the law needs to be carried out so that the child continues to receive their rights. This writing examines the basic rights of children for children in conflict with the law in Indonesia and the protection of the rights of children in conflict with the law in Indonesia. This writing uses a normative legal method, namely positive legal research, research on legal principles, clinical legal research, legal research examining legislation, and comparative legal research and synchronization of legislation. Handling of child cases is carried out based on the Juvenile Criminal Justice System so that the protection of the rights of children in conflict with the law in Indonesia can be implemented properly and children in conflict with the law continue to receive their rights in full. Keywords: Principles of children's rights; children in conflict with the law; child protection; reform of the Juvenile Criminal Justice System.
Evaluation of Judicial Institutions in Handling Contempt of Court Cases Based on Lawrence M. Friedman's Theory Mohammad Reza Fachruddin; Abdul Muftar Rifki Maulana; Dewi Sulistianingsih; Martitah Martitah
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.25869

Abstract

This article examines the dynamics of the development of contempt of court using legal theory in the context of modern Indonesia by emphasizing the importance of a deep, open way of thinking, and involving various fields of knowledge. The author uses a qualitative method with a sociological approach, and refers to M. Lawrence Friedman's theory that sees law as part of social life with a case study of contempt of court. Legal understanding cannot be separated from social and political influences, the rigid theory of legal positivism is no longer adequate to answer the complexity of legal problems in Indonesian society. A transdisciplinary approach is offered as a conceptual solution to enrich legal theory through integration with social science, ethics, and legal philosophy. The results show that contempt of court requires the establishment of a separate law to strengthen legal legitimacy and public trust in the judiciary.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abdul Muftar Rifki Maulana Aditya Irvine Raiza, Faiz Aini, Triska Rahmatul Ali Masyhar Alkhair, Rayyan Amelia Eka Rahmawati andaniswari, okky Anfal Kurniawan Anggara Rawijayadi Anggeraeni, Ayuk Anis Widyawati Anitasari, Rahayu Fery Annisa Rukhillah Nur Fahturosa Anom Suryo Nindito Arif Hidayat Arif Hidayat Arif Hidayat Aziz Widhi Nugroho Azzahra Hifz Aldin Fitrada A’an Ilham Ardiyansyah Bagus Setyadi, Hudha Bayangsari Wedhatami Dani Muhtada Dani Muhtada Dede Rusmana Desi Nurlaeli , Putri Dewi Fatmawati Dewi Liesnoor Setyowati Dewi Sulistianingsih Dini Sofia Laeliyah Duhita Driyah Suprapti Dyajeng Ayu Musdalifah Edy Sujendro Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Mukminto Fahritsani, Husna Fauzan, Moh. Mustakim Fauzi, Agvin Feiruz Rachmita Alamsyah Fenty Nur Hidayah Ghazali, Rusman Ginta Amelia Cahya Gulo, Elisari Guspita, Ardhianing Hakim, Putri Balqis Nuril Hermawan, Adellya Salsabilla Hidayatuzzakia, Hana Iftina Cahyanda Putri Aimee Ilmiyah, Nofika Indah Sri Utari Jihan Pinasti, Kana JOKO SUSANTO Jursi Hermada Gomang Kalista Revana Pebrianti Kristiono, Natal Kun Retno Handayani Lisa Kristant M Riski Amin M Marlianawati, Fitria Masrukhi Masrukhi Masrukhi Masrukhi Mayzura Kamila Sukma Mega Fatimah Rosana Miftahjannah, Ananda Mochammad Rizky Maulana Moh. Imam Gusthomi Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Mohammad Reza Fachruddin Mohd Yusoff, Rahmawati Muchammad Shidqon Prabowo Muhklasin, Raden Muhammad Mukti, Wisnu Ali Muna, Khozainul Musafa, Alief Qurratul Ain Naelufar, Rizqan Nafiza Salsabila Faliha Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra Natal Kristiono Niken Septiani Nizam Alfarisi Nor Fitriana, Desy Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri NUR FADILAH Pandam Bayu Seto Aji Pohan, Choirul Rohmiyanti Pramudita, Wahyu Sinta Dewi Pratama Herry Herlambang Primerta Putri Hapsari Pujiono Pujiono Rahman, Abdul Haris Bahtiar Rahman, Malik Akbar Mulki Rahmawan Dianto Rahmawati Mohd Yusoff Rahmawati Mohd. Yusoff Rahmayani, Chanidia Ari Raphael Bertrand Mayaka Ratih Damayanti Retnani, Diyah Satya Retno Ulinnuha, Retno Riska Alkadri, Riska Ristina Yudhanti Rochman, Aulia Rodiyah - Rusdarti - Sabina Syaharani Nurseha Salman Alfarisi Salsabila, Arini Sarah Atikasari Sari, Gholin Noor Aulia Saru Arifin Shaidah, Zahra Az Slamet Sumarto Slamet Sumarto Slamet Sumarto Subagyo, Subagyo Suciati, Cita Dharma Mulya Sudiami, Dinok SUGIARTO, LAGA Suhadi - Tegar Islami Putra Tegar Islami Putra Teuku Wibowo Pratama Imron Thriwaty Arsal Tri Marhaeni Pudji Astuti Triska Rahmatul Aini Wafiroh, Avina Wardhani, Putri Kusuma Wasino Wasino Widiyanto Widiyanto Widiyanto Yaspri Muzwim Yuli Prasetyo Adhi Yuli Prasetyo Adhi Yusuf Dwi Prasetyo YYFR. Sunarjan, YYFR. Zahra Az Sha’idah