R. Slamet Santoso
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Stakeholders dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Gisti Raisy Ismiartha; R Slamet Santoso; Retna Hanani
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 2: April 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i2.30591

Abstract

ABSTRAKProgram Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dilakukan sebagai upaya adaptasi serta mitigasi perubahan iklim dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama antar aktor menjadi salah satu kunci utama karena upaya mengurangi dampak perubahan iklim harus dilaksanakan secara multipihak pada setiap skala. Dusun Soka merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan program tersebut dengan nama Proklim Sokaku Asri. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengelolaan sampah melalui kelompok masyarakat TPS3R Sokaku Asri dan Bank Sampah Soka Resik. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jejaring stakeholder dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah pada Program Kampung Iklim (Proklim) Sokaku Asri. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian jejaring aktor yang dilakukan dengan teknik net mapping, diketahui bahwa terdapat tujuh belas aktor yang berasal dari klasifikasi sektor pemerintah, sektor privat, masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, media massa, serta badan hukum publik. Setiap pengaruh yang dihasilkan oleh ketujuh belas aktor kemudian membentuk jejaring dengan jenis dan tingkat pengaruh yang berbeda. Secara keseluruhan, terdapat 52 pengaruh yang dihasilkan serta 5 hubungan yang saling menguntungkan.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SEMARANG SELATAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000) Eka Yuli Trisnawati; Susi Sulandari; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.925 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i2.2402

Abstract

Five Feet traders or a street vendor is abbreviated term for merchandise vendors using carts. Along with the growth of street vendors, emerging issues, among others, is pollution, which is not appropriate spatial and causing traffic jams. To organize street vendors, Semarang City Government issued Local Regulation No. 11 Year 2000 concerning Regulation and Development Street Vendors. This study aims to provide an explanation of the policy-setting and coaching vendors in the District of South Semarang.The research was conducted using Dunn's theory of policy evaluation with several factors, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The study was designed and analyzed qualitatively descriptive. While the technique of data collection is done by the study of literature, documentation, observation and in-depth interviews with a number of informants.The results of this study indicate that the policy setting and coaching vendors in the District of South Semarang still unwell. It is seen from the many street vendors who violate the rules, PKL complaints regarding the facilities provided by the local government and calls socialization problems that have not performed optimally.The conclusion that can be derived that the policy setting and coaching vendors in the District of South Semarang still not good. Therefore the need for socialization and steady appeal to street vendors. Awareness and participation of traders to comply with the rules is also needed in addition to that required cooperation between vendors, officials and the community for the success of the policy. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KOTA SEMARANG Rina Anggraeni; R. Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.428 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i4.13492

Abstract

This research uses descriptive qualitative research method. This study will describe and analyze Implementation Adolescent Reproductive Health Services in Kota Semarang along with the critical success factors that influence it. This policy refers to Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health and Planning Guide, Formation and Development PKPR in Regency / City. Data collection techniques used through interviews, observation and documentation of information. The theory used is the theory of five precision of public policy implementation and implementation models belonging to Grindle. The results of this study indicate that, implementation of the Adolescent Reproductive Health Care Policy in Semarang still less than optimal. Indicators that it is still not include policy measures, public acceptance, changes desired, the details of the implementing actor, resource availability, and the participation of the target group. Suggestions for improvement are given is to hold a special queue for teenagers, provide policy dissemination to parents, reproductive health education from grade 6, make regulations regional level descriptors, provides a dedicated space for counseling, and training of peer counselors each year at the city level.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI WILAYAH KELURAHAN PUDAKPAYUNG, KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG Dian Prayoga Nugraha; R. Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.874 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v1i1.14564

Abstract

This research uses qualitative research methods. This study will describe and analyze the implementation of the programme in the region of Poor Rice Village Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang and its determinants of success that influenced them. This policy refers to government regulation Number 68 in 2002 about food security. Data collection techniques are in use through interviews, observation and documentation of information. The theory used is public policy implementation theory of George c. Edawrds III. The results of this research show that the implementation of the programme, Poor Neighborhood in an area of Rice Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Semarang city is still less than optimal. Indicators are considered still lacking such a policy has not been an effort on target, the acceptance of the rice community that does not correspond to the number of supposed, the availability of resources is still lacking, target recipients who are not on target. The advice given was the necessity held repeated logging to collect socio-economic data, it is necessary diadakanya a profound communication in each line, the extension of poor rice, improve the quality of the rice distributed Government, needs to be fixed in the grant of facilities that have been provided, need to be added to his personnel in helping poor rice distribution.
EVALUASI PROGRAM BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK (BSE) KEMENTERIAN PENDIDIDKAN NASIONAL TINGKAT SMA DI KOTA SEMARANG (STUDI PADA SMA NEGERI 9 SEMARANG) Siska Surya Hasnita; Sundarso Sundarso; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.955 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v3i1.4327

Abstract

Program Buku Sekolah Elektronik (BSE) dilatarbelakangi oleh terkait mahalnya buku sekolah sebagai salah satu fasilitas penunjang pendidikan. Kemudian Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan  mengupayakan ketersediaan buku murah dan berkualitas bagi peserta didik dengan program buku sekolah elektronik. Kebijakan ini berpijak pada Permrndiknas no 2 tahun 2008 tentang Buku.Tujuan penelitian evaluasi  ini adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) di tingkat SMA di kota Semarang (Studi Pada SMA 9 Kota Semarang). Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses evaluasi dan di lihat dari kriteria evaluasi menurut Dunn  yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatanHasil Penelitian ini menunjukan SMA 9 Kota Semarang telah memiliki kesiapan akan pemahaman dan  sarana pasarana yang baik untuk pelaksanaan program Buku Sekolah Elektronik. Namun pelaksanaan program Buku Sekolah Elektronik ini belum maksimal apa yang menjadi tujuan pun belum tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BSE yang mempengaruhi (1) Sosialisasi (2) Petunjuk teknis  (2) Koordinasi yang kurang antara pemerintah dan sekolah  (3) Proses pendistribusian yang tidak dilakukan.  Dari hal tersebut  dituntut kesiapan dari pemerintah akan pelaksanaan kebijakan, kejelasan akan sosialisasi dan petunjuk teknis serta koordinasi yang baik antara stekholder dalam pencapaian tujuan yang di tetapkan
Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang PenangananGelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang) Effnuz Al Anba; R Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 1 (2021): Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i1.29858

Abstract

Gelandangan adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki penghasilan, dan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Kota Semarang merupakan kota yang berusaha untuk menangani masalah gelandangan. Perlu adanya evaluasi dari tindakan Kota Semarang dalam menangani masalah gelandangan. Penanganan gelandangan di Kota Semarang dimuat dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014. Pada skripsi ini penulis mengemukakan hasil analisis berdasarkan teori Dunn dan Anderson. Pada skripsi ini penulis melihat bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah maksimal dalam penanganan gelandangan. Namun masih banyak yang harus dilakukan karena penanganan gelandangan belum dirasa sudah mencapai tujuan dari adanya Perda tersebut yaitu tidak adanya lagi gelandangan dan kesejahteraan tiap individu. Perda tersebut memiliki faktor pendorong dan penghambat yang sangat rumit. Kejelasan dari sebuah definisi contohnya adalah hal yang mendasar dalam pelaksanaan. Namun hal ini acapkali jadi sebuah pikiran terbelakang dari pelaksanaan, sehingga gelandangan masih kurang dapat perhatian sebagaimana seharusnya ditangani. Penanganan gelandangan masih butuh banyak evaluasi mendalam ke depan-nya. Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu memperbaiki kesalahan agar pada penerapan berikutnya hasil evaluasi ini dapat dipakai dan bisa jadi rujukan bagi kebijakan yang lebih baik.
PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG Enggar Rayi Pradiningrum; Hesti Larasati; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.869 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i3.3027

Abstract

The most important component to move the organization in the achievement of the purpose is human resources, so does the Secretariat of the Semarang City local parliament in providing services to members of parliament. In the run tupoksinya, there are complaints on the performance of the Parliament Secretariat of Semarang. Besides, there are mismatches with the occupied areas of competencies owned by employees viewed from educational backgrounds. Employee Income Supplement is still difficult to raise employee motivation because of lack of clarity in the provision of reference and the difference in nominal TPP received by each employee. The purpose of this research was to analyze the relationship between competence and motivation of the employee's performance. Kendalls tau is used to answer the research objectives. This study uses quantitative and respondent types of Semarang Parliament Secretariat. Data collection methods used were interviews, observations, questionnaires, and documentation. Based on the results of this research is that the performance, competence and motivation of employees included in good category. Correlation test showed that there were positive and significant relationship between competence and motivation on employee performance Semarang Parliament Secretariat. It can be concluded that employees who have competence, but not supported by high motivation make the performance not maximal, so increasing motivation and competence development must be done.
EVALUASI DAMPAK PERDA NO. 06 TAHUN 2009 MENGENAI KEPEMILIKAN SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN) TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA PRODUSEN BATIK DI KOTA SEMARANG SM. Angga Manggala Putra; Fathurrohman Fathurrohman; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.622 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v2i3.3053

Abstract

Economic development for business growth based on local potential must supported by legality. SIUP as a legal instrument are expected to provide certainty and trade orderliness so efforts to controlled trading activity can be optimized.This studies measures the impact of SIUP to business growth the batik producers in Semarang City. Using descriptive qualitative method single program after – only, tried to explain that SIUP have positive impact for business growth especially in batik producers in Semarang City. Business growth increase resource productivity and increase the efficiency of trade.
EVALUASI PROGRAM PADAT KARYA PRODUKTIF DALAM GERDU KEMPLING OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG TAHUN 2011 Muhammad Burhanudin Noor; Slamet Santoso; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.62 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v3i4.6480

Abstract

The Government of Semarang through Perda No. 4 / 2008 about poverty reduction in Semarang City which is an acceleration in poverty reduction efforts. The strategy called Gerdu Kempling ( Integrated Health, Economy, Education, Infrastructure, and Environment ) and one of the program that is productive labor intensive by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Productive Labor Intensive Program has been part of Gerdu Kempling starting in 2011 its in three locations: Village of Tanjung Mas, Mangunharjo, and Tugurejo. Evaluation of this program to see the performance on productive labor intensive programs will be viewed using criteria-criteria evaluation of policies according to William Dunn are: effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, responsiveness, accuracy. The barriers program that is viewed with a pattern which includes the planning, implementing, and controling.Productive labor intensive program performance in gerdu kempling Semarang City in 2011 where in this criteria evaluation, there are still 5 criteria judged not good, based on the effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, and accuracy activities. While good judgment only in criteria responsiveness activities. Barriers to programs such as provisioning and organizing where immature making activity stalled in the middle of the road. Lack of mentoring and controling is also a barrier to factor in this program.Overall many judgment that haven’t been good on these evaluation criteria, then program which have run this 2011 not been expressed successfully. Recommendations of this program, such as strengthening strategy and commitment of program implementor, using performance based budgets, the study of back numbers of the manpower, the need for intensive monitoring, as well as mentoring on group activities.
Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Fitria Ulfa Triana; Retno Sunu Astuti; R .Slamet santoso
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Semarang dengan menggunakan fenomena Implementasi Riant Nugroho dan fenomena Implementasi Van Meter & Van Horn. serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Sumber data diperoleh dengan teknik purposive sampling, bersumber dari informan yang diketahui terlibat dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mengacu pada peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Semarang belum optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Semarang sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyediaan pekerjaan bagi tenaga kerja difabel, kekosongan fungsi pengawasan di Disnaker Kota Semarang. Selain itu Disnaker Kota Semarang belum memiliki ULD (Unit Pelayanan Disabilitas) untuk faktor ketenagakerjaan dan lingkungan yaitu pola pikir masyarakat. , badan usaha dan penyandang disabilitas itu sendiri. Pemerintah Kota Semarang perlu segera menyusun peraturan daerah dan road map mempekerjakan Penyandang Disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan pekerja penyandang disabilitas dan sebagai konsep badan usaha dalam mempekerjakan pekerja disabilitas
Co-Authors Adhitya Putra Nugroho Afriani Hanna Sagala Albir Lukmansyah, Alfa Mutiara Dewi Aloysius Rengga Aloysius Rengga Aloysius Rengga Amanda Natasya Putri Anggie Ayuni Nurfakhirah Anggita Hening Pradany Annisa Syafaatul Azmi Ardian Prasetyo Ari Subowo Ari Subowo Aufarul Marom Bannu Priyambudi Bekti Rahayu Cahyo Bagus Puji Widodo Chi Chi Gita Paramita Choliq Ilcham Ramadhan Danang Rifkianto Wibowo Dany Widiastuti David Dwi Prasetyo Deo Budhi Anggitlistio Desinta Amelia Putri Dewi Nurul Aisyah Dewi Rostyaningsih Dian Prayoga Nugraha Didik Nugroho Dyah Lituhayu Dyah Lituhayu Effnuz Al Anba Eka Yuli Trisnawati Endang Larasati Setyaningsih Endang Larasati Setyaningsih Enggar Rayi Pradiningrum Ervita Rizqi Yuliyana Sari Esra Oktavia Siahaan Fathurrohman Fathurrohman Fitria Ulfa Triana Galih Wahyu Pradana Galih Wardana Galuh Purnama Putri Ghana Abdila Hekmatyar Gisti Raisy Ismiartha Hardi Warsono Hardiansyah Hutabarat Hartuti Purnaweni Herbasuki Nurcahyanto Hesti Larasati Hesti Lestari Hesti Lestari Ida Hayu Dwimawanti Ike Soraya Itsnani Mardlotillah Kismartini Kismartini Kowam Syaiful Kalam Lelyana Dwi Jayani Linda Widowati Maesaroh Maesaroh Maesaroh Maesaroh Maesaroh Maesaroh Mega Fitria Ayuningputri Meitisa Vanya Simanjuntak Melati Putri Muhammad Burhanudin Noor Muhammad Fakhri Rizqyanto Muhammad Farrel Ronan Muhammad Rafli Anggara1 Naila Authori Nina Widowati Paulus Ifon Jantua Tumanggor Radiksa Arvian Sitranata Rafica Sari Andriani Retna Hanani Retno Sunu Astuti Retno Sunu Astuti Retno Wijayanti Rihandoyo Rihandoyo Rina Anggraeni Riyana Afila Robeth Husein Septiana Novitasari Siska Surya Hasnita SM. Angga Manggala Putra Sri Suwitri Sri Wahyu Pratiwi Suci Rejeki Sukma Indah Fitri Sundari Yuwan Angelia Sundarso Sundarso Sundarso Sundarso Susi Sulandari Sylvia Ayu Zuhaidha Titik Djumiarti Triana Prasaja Tsuraya Annisa Salsabila Vierona Situmeang Wijanarko Wijanarko Yashinta Novia Mayasari Yovi Hayuning Nitria