Articles
<![CDATA[MATRIKS KOVARIANSI DALAM REGRESI NONPARAMETRIK MULTIRESPON PADA KASUS KORELASI SAMA DAN KORELASI TIDAK SAMA ]]>
<![CDATA[Budi Lestari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiantara]]>;
<![CDATA[Sony Sunaryo]]>;
<![CDATA[Muhammad Mashuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika (JMP) Vol 4 No 1 (2012): Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika (JMP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jmp.2012.4.1.2950
<![CDATA[In the real cases, we are frequently faced the problem in which two or more dependent variables are observed at several values of the independent variables, such as at multiple time points. Multi-response nonparametric regression model, especially smoothing spline model, provides powerful tools to model the function which represents association of among the variables. The problem is how to estimate nonparametric regression curve of the multi-response nonparametric regression model. The nonparametric regression curve can be estimated using spline estimator approach, that is by carrying out penalized weighted least-squares optimation. Therefore, we need a covariance matrix which will be used as a weight of the optimation. In this paper, we determine the construction of covariance matrix for both equal and unequal of correlations cases. The results show that the covariance matrices have quite similar construction of diagonal elements but the elements outside the diagonal have very different construction that depend on the construction of the Jordan matrix.]]>
<![CDATA[Workshop Pengendalian Kualitas Statistika Dasar bagi Staf PT Petrokimia Gresik ]]>
<![CDATA[Hidayatul Khusna]]>;
<![CDATA[Muhammad Mashuri]]>;
<![CDATA[Wibawati Wibawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Ahsan]]>;
<![CDATA[Agus Suharsono]]>;
<![CDATA[Diaz Fitra Aksioma]]>;
<![CDATA[Novri Suhermi]]>
<![CDATA[ Madaniya Vol. 4 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53696/27214834.665
<![CDATA[Sebagai perusahaan pupuk yang menjadi anggota holding PT. Pupuk Indonesia (Persero), produk yang dihasilkan PT Petrokimia Gresik sangat diperlukan baik untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri maupun untuk kebutuhan eskpor. Guna menjaga dan meningkatkan kualitas proses produknya, selama ini PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan monitoring kualitas, tetapi masih menggunakan diagram yang bersifat univariat, terpisah dalam memonitor target dan variabilitas, dengan batas kontrolnya menggunakan spesifikasi produk. Pengontrolan kualitas semacam itu tidak salah, tetapi kurang efektif dan belum memiliki kemampuan prediktif, sehingga terjadinya penyimpangan proses tidak dapat diantisipasi. Untuk itu diperlukan pelatihan bagi staf bagian Quality Control (QC) sehingga mampu melakukan monitoring dengan metode Statistika yang tepat. Oleh karena itu, tim dosen dari Lab Statistika Bisnis dan Industri (LSBI) Departemen Statistika ITS memberikan workshop pengendalian kualitas Statistika dasar bagi staf QC PT Petrokimia Gresik. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2023 dengan keluasan materi mencakup tujuh alat statistika, diagram kendali variabel, serta diagram kendali atribut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Musik Terhadap Illegal Downloading Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Maulana, Korgie Aryatama]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.154
<![CDATA[Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah ketika seseorang melakukan unduhan ilegal tanpa izin, yang biasa disebut sebagai "illegal downloading". bagi pencipta karya seni musik dalam bentuk sebuah lagu. Perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran illegal downloading sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan mengenai bagaimana hak-hak pengarang diatur dan dilindungi di Indonesia., namun sampai hari ini masih sering terjadi pada kehidupan masyarakat sebagai penikmat lagu melakukan pelanggaran hak cipta tanpa ada sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta ketika melakukan download illegal di media internet yang menyediakan link gratis dan illegal untuk mendowload sebuah lagu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan kepada pencipta lagu dengan cara mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis begitu karya tersebut diwujudkan, tetapi adanya perlindungan tersebut tidak mengurangi adanya pelanggaran hak cipta karena kurangnya pemahaman para penikmat lagu dan pencipta karya seni musik terhadap sebuah hak cipta. Oleh karena hal tersebut, adanya jurnal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari praktik ilegal seperti unduhan tanpa izin. Jika seseorang melakukan penggandaan atau menggunakan karya musik tanpa izin, itu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius.]]>
<![CDATA[Perlindungan Khusus Terhadap Pengungsi Anak Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Kusuma, Meidiana Bethari]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.114
<![CDATA[Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji peraturan pengungsi anak dari luar negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan khusus pengungsi anak diatur selanjutnya di dalam hukum humaniter. Hal ini berbeda dengan kenyataannya mengingat Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tidak tunduk dalam hukum humaniter, tetapi Indonesia membuat peraturan khusus yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.]]>
<![CDATA[Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Vernanda, Elsa Lawdy]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.129
<![CDATA[Penyelidikan ini didorong oleh kekhawatiran bahwa peran DPRD sebagai pengatur daerah belum berjalan semulus yang seharusnya. DPRD Kabupaten Pasuruan mengalami permasalahan dalam merumuskan peraturan daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. DPRD Kabupaten Pasuruan memiliki tantangan salah satunya dalam menjalankan perannya menyusun peraturan daerah. Dan permasalahan apa yang muncul di DPRD Kabupaten Pasuruan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dengan Kepastian Hukum Mutlak. Dan bagaimana hambatan-hambatan itu dinavigasi untuk membuat peraturan daerah juga dibahas. Dalam penyelidikan ini, kami menggunakan strategi hukum empiris. Dengan strategi tersebut, DPRD dapat menilai secara lebih tepat manfaat dan kerugian pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan konsep kepastian hukum. Peneliti juga bertemu dengan staf sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan perwakilan Bappeda untuk membahas bagaimana Perda disusun. Merencanakan, menyusun, membahas, mengevaluasi, dan memfasilitasi rancangan peraturan daerah, pengesahan atau pengesahan, penomoran, pengundangan dan pengesahan, serta sosialisasi adalah semua langkah dalam proses dimana DPRD menjalankan fungsi legislasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. DPRD mengalami hambatan saat menyusun peraturan perundang-undangan akibat ketegangan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, yang memperlambat proses pengesahan Raperda. Untuk menangkal inisiatif tersebut, DPRD terlebih dahulu mengumpulkan data sebelum menyerahkannya ke pemerintah federal.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ]]>
<![CDATA[Hidayat, Muchamad Angga]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.130
<![CDATA[Berkuasa dalam waktu yang lama berpotensi melahirkan ketidakadilan pada rakyat, sedangkan masa jabatan politik sudah diatur negara sesuai hukum yang ada yaitu 5 (lima) tahun untuk jabatan satu periodenya. Rencana jabatan Kades yang ditambah menjadi 9 (sembilan) tahun untuk satu periode dari DPR RI stas revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai masa jabatan 9 (sembilan) tahun. Kemajuan desa bukan terletak pada lamanya masa jabatan, tetapi karena kecerdasan dan pengetahuan yang luas tentang desa yang harus dimiliki oleh Kades untuk memajukan desanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masa jabatan Kades yang sudah diatur UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 mengenai Desa dan mengetahui apakah masa jabatan Kades dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah sesuai dengan amanah konstitusi]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Aprilianti, Diana Dwi]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.127
<![CDATA[Pelaksanaan sistem demokrasi politik di Indonesia melalui Pemilihan Umum merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, termasuk dalam memilih kepala daerah melalui sistem demokrasi yang dikenal sebagai pilkada. Namun, dalam sejarahnya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah telah menghadirkan fenomena politik hukum baru di Indonesia, kontestasi politik merupakan salah satu contohnya, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau disebut juga sebagai pasangan calon tunggal. Kepastian hukum terkait aturan calon tunggal pemilihan kepala daerah dapat dirujuk pada Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Situasi di mana hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah mengacu pada kontestasi pemilihan yang tetap dilakukan meskipun pilihan yang beragam diinginkan dalam demokrasi. Meskipun demikian, kehadiran satu pasangan calon tidak menghentikan proses pemilihan karena regulasi mengharuskan pemilihan dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pluralitas dan kompetisi yang sehat dalam pemilihan, serta memicu diskusi tentang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk proses pemilihan yang lebih dinamis dan representatif. Sementara itu, bentuk aturan yang ideal terhadap calon tunggal kepala daerah guna memudahkan demokrasi sesuai konstitusi dapat dilakukan dengan merevitalisasi regulasi yang mengatur terkait aturan ambang batas bagi partai politik yang terlalu tinggi, aturan pendaftaran calon yang masih memerlukan surat rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat, serta aturan terkait fasilitas kampanye yang seharusnya tidak hanya diberikan kepada pasangan calon tunggal namun juga diberikan terhadap pendukung kolom kosong demi memenuhi rasa keadilan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Dalam Menjamin Kepemilikan Tanah Yang Sah ]]>
<![CDATA[Sholiha, Ani Amaliatus]]>;
<![CDATA[Istijab, Istijab]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.120
<![CDATA[Negara sebagai entitas pemerintahan mempunyai kedaulatan untuk menata dan mengelola bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alamnya, berpedoman kepada peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk menjamin kepemilikan tanah, diselenggarakan pendaftaran tanah disemua wilayah Indonesia oleh Pemerintah berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perkembangan teknologi ini Pemerintah telah mengadakan program terbaru dari pendaftaran tanah dengan memanfaatkan sistem elektronik. Penelitian ini menggali bagaimana keabsahan dari pendaftaran tanah secara elektronik yang dilaksanakan oleh BPN. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik ditinjau dari hukum acara perdata. Sehingga nantinya dapat diketahui keabsahan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut dan kekuatan sertifikat elektronik dalam menunjukkan kepemilikan tanah yang sah. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku, sejarah, dan pandangan ahli hukum terkait penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik dalam menjamin kepemilikan tanah yang sah. Temuan penelitian ini memberikan gambaran secara rinci terhadap penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik yang dilakukan oleh BPN RI dimana telah memenuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, banyak upaya yang dilaksanakan BPN RI untuk menjamin keamanan dari pendaftaran tanah elektronik. Sehingga keabsahan pendaftaran tanah secara elektronik terpenuhi dan sertifikat elektronik sebagai produk dari pendaftaran tanah secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah.]]>
<![CDATA[SIMULATION STUDIES PERFORMANCE OF EWMA-MAX MCHART BASED ON SYNTHETIC DATA ]]>
<![CDATA[Fernanda Rifki, Kevin Agung]]>;
<![CDATA[Ahsan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>
<![CDATA[ BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vol 19 No 2 (2025): BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Application ]]>
Publisher : <![CDATA[PATTIMURA UNIVERSITY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/barekengvol19iss2pp1353-1364
<![CDATA[Quality control has an important role in the manufacturing process. One of the statistical tools used in quality control is Statistical Process Control (SPC). The SPC product is a control chart. A control chart is a graphical tool used to determine if a process is under statistical quality control, helping to identify issues and drive quality improvements. Control charts are usually used to control variables or attribute data quality. Commonly used variable data is data with mean and variability characteristics. Various types of control charts are control charts for mean, control charts for variability, and simultaneous control charts designed to control mean and variability simultaneously. In real-field practice, manufacturing requires multivariate process control because many variables must be controlled. This research proposes a multivariate simultaneous control chart, the Exponentially Weighted Moving Average Max Multivariate (EWMA Max-Mchart). This control chart can handle multivariate process control simultaneously, both process mean and process variability. This research tests the performance of control charts with a simulation study using synthetic data with several process mean conditions and a covariance matrix. As a comparison, the development of the previous Max-M control chart was also tested. Based on the synthetic data generated, a performance comparison was made by looking at the suitability of in-control and out-of-control. The comparison results show that the EWMA Max-Mchart has better quality control performance if there is a shift than the Max-Mchart.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN TARIF PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 dan 6) ]]>
<![CDATA[Sari, Rani Puspita]]>;
<![CDATA[Mashuri, Muhammad]]>
<![CDATA[ ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/asas.v13i1.9354
<![CDATA[Tarif pajak bumi dan bangunan sudah ditentukan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1994 yang berbunyi : “Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen)” dan pasal 6 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, berbeda dalam hukum Islam persoalan pajak bumi bangunan belum diatur meskipun demikian Islam menitik beratkan pada zakat terhadap bumi dan bangunan, sehingga penelitian ini menitiktekankan pada bagaimana penetapan tarif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 1994 dan bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang penetapan tarif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994? Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitian.Hasil penelitian menyebutkan bahwa penetapan tarif pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tarif pajak menurut Pasal 5 adalah tarif pajak yang dikenakan objek pajak adalah 0.5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, Pasal 6 menyebutkan bahwa besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dasar perhitungan pajak adalah nilai jual dikenai pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. Analisis Hukum Islam Tentang penetapan tarif pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam.]]>
