Garuda - Garba Rujukan Digital

PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO Sukendar, Astria Yuli Satyarini; Raissa, Amanda; Michael, Tomy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Micro Small Business (UMK) is an important business in village development. Micro Small Business, hereinafter referred to as UMK, has a very strategic role in supporting village economic development, and also national economy, because in this UMK activity it can save a lot of manpower from the village community itself, and UMK activities can assist in the distribution of results. village development. In addition, UMK activities can help to exploit the potentials in the village, starting from its natural resources, as well as the potential of its human resources. In the village of Mulyodadi, Mulyoayu, Sidoarjo Regency, the village community has the potential to make a bakery product named RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread). With the presence of RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) in the village community Mulyodadi can exploit the potentials in the village. By utilizing natural resources consisting of bananas and supported by human resources who process natural resources, this is what makes RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) a typical product of Micro Small Enterprises (MSEs) in the Village of Mulyodadi.Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan suatu usaha yang penting di dalam pembangunan desa. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya akan disingkat dengan UMK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, bahkan ekonomi nasional karena dalam kegiatan UMK ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat desa itu sendiri, serta kegiatan UMK dapat berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan desa. Selain itu, kegiatan UMK dapat membantu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, mulai dari sumber daya alamnya, serta potensi sumber daya manusianya. Di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sido-arjo, masyarakat desa tersebut memiliki potensi membuat sebuah produk roti yang diberi nama RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi). Dengan adanya RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) ini masyarakat desa Mulyodadi dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Dengan meman-faatkan sumber daya alam berupa pisang dan didukung dengan sumber daya manusia yang mengo-lah sumber daya alam tersebut menjadikan RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai suatu produk khas dari Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mulyodadi.

PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU Ardiyanto, Fahmi; Raissa, Amanda; Michael, Tomy
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

For Those who have lost their vehicles or valuables in the vehicle, they can request compensation from the parking operator, the requsted goods or the vehicle has been handed over to the parking entrepreneur. But not a few of the parking entrepreneurs who take refuge under a raw clause if there are consumers who complain about the goods or vehicles that are deposited lost. Based on the decision of the Supreme Court (MA) included in the review decision (PK) dated April 21, 2010 each service provider is obliged to replace the vehicle added with additional money for the lost vehicle. This decisión is accordance with the requested PK case PK 124 PD/PDT/2007 by secure parking. According to articles 1366 and 1367 of the Civil Code every person who is surrendered is obliged to be responsible for goods thet have been Surrendered, while standart clause is regulated in article 18 of law No. 8 of 1999 concering consumers, buyers of standard clauses benefit one party. Therefore, theresercher is interested in studying the problem of claiming compensation for goods or goods to the parking operator sheltering under a standard clause.Seseorang yang kehilangan kendaraan atau barang-barang berharga yang ada di kendaraan dapat menuntut ganti rugi terhadap pengusaha parkir, apalagi barang atau kendaraan tersebut sudah di berikan penyerahan kekuasaan pada pengusaha parkir. Namun tidak sedikit dari pengusaha parkir yang berlindung di bawah klausa baku jika ada konsumen yang mengomplain atas barang atau kendaraan yang dititipkannya hilang. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang tercantum dalam putusan peninjuan kembali (PK) tertanggal 21 April 2010 bahwa setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan ini berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh secure parking. Menurut Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata setiap orang yang di penyerahan kekuasaan wajib bertanggung jawab atas barang yang telah dipasrahkan, sedangkan klausa baku diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila klausa baku yang tercantum dalam satu dokumen lebih menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu penulis akan mengkaji masalah penuntutan ganti rugi benda atau barang terhadap pengusaha parkir yang berlindung di bawah paying klausa baku.

MEMAKNAI PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEHENDAK UMUM MENCIPTAKAN KEADILAN Michael, Tomy
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12-2011 dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harusmencerminkan asas keadilan. Tetapi asas keadilan yang tertulis tidak memiliki dasar hukum pemikiran siapakahyang dianut. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap individu dapat melakukan penafsiranatas kehendaknya sendiri. Dengan memaknai pemikiran Jean-Jacques Rousseau sebagai salah satu tokoh yangmenyatakan bahwa kehendak umum akan menghasilkan keadilan maka asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 6ayat (1) UU No. 12-2011 menjadi lebih optimal untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundangundangandi Indonesia.Kata kunci: kehendak umum, keadilan, peraturan perundang-undangan, Jean-Jacques Rousseau

NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM Michael, Tomy; Boerhan, Soebagio
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractAs a constitutional state as stated in Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), everything must refer to the law. But is the nature of the reference likely to lead the country to act behind the law? With the perspective of a modern legal state, where a private is separated from the state. The private sector cannot be claimed as part of the state because of its limited nature. Private is the smallest right that a human has to maintain his life.Keywords: state; subjectAbstrakSebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum. Namun sifat mengacunya apakah cenderung mengarahkan negara bertindak dibalik hukum? Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas. Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.Kata kunci: negara; subjek

HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3468

AbstractThe purpose of this study is to offer novelty regarding the emergency status issued by the Indonesian government appropriately. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. The initial beginnings that occurred in Indonesia resulted in changes in the application of the law, especially state administration law where an emergency had two components, namely the legal framework consisting of the constitution and the legislative basis for emergencies and the operational framework involving organizational structures and strategic plans for dealing with emergencies. In this case the government must immediately lockdown because in the principle of emergency state administration law is an absolute thing that must be done. To carry out lockdown, it requires firmness and a combined security of all parties. Lockdown must also be limited by legal norms such as a presidential decree to avoid arbitrariness by the government. Such understanding is important so that the country can run well.Keywords: corona; emergency statutory law; lossAbstrakTujuan penelitian menawarkan kebaruan terkait status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Permulaaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melakasanakan lockdown maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala piha. Lockdown juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.Kata kunci: corona; hukum tata negara darurat; kerugian

HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3468

AbstractThe purpose of this study is to offer novelty regarding the emergency status issued by the Indonesian government appropriately. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. The initial beginnings that occurred in Indonesia resulted in changes in the application of the law, especially state administration law where an emergency had two components, namely the legal framework consisting of the constitution and the legislative basis for emergencies and the operational framework involving organizational structures and strategic plans for dealing with emergencies. In this case the government must immediately lockdown because in the principle of emergency state administration law is an absolute thing that must be done. To carry out lockdown, it requires firmness and a combined security of all parties. Lockdown must also be limited by legal norms such as a presidential decree to avoid arbitrariness by the government. Such understanding is important so that the country can run well.Keywords: corona; emergency statutory law; lossAbstrakTujuan penelitian menawarkan kebaruan terkait status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Permulaaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melakasanakan lockdown maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala piha. Lockdown juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.Kata kunci: corona; hukum tata negara darurat; kerugian

KRITIK TERHADAP KATA â€œAGAMAâ€ PADA â€œKUESIONER RIWAYAT KESEHATAN & PERNYATAAN DONORâ€ DI PALANG MERAH INDONESIA KOTA SURABAYA UNIT DONOR DARAH Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 21 (2015)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v11i21.445

Abstrak:Â Adanya kata â€œagamaâ€ Pada â€œKuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donorâ€ bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menciptakan suatu norma yang bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Sebagai jalan keluar yaitu Palang Merah Indonesia Kota Surabaya wajib menghapus kata â€œagamaâ€ pada â€œKuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donorâ€ di setiap tingkatan. Pemerintah wajib menghilangkan unsur-unsur agama dalam hal pelayanan publik seperti kelahiran dan kematian. Menghilangkan agama dalam hal ini memiliki arti bahwa agama tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika masyarakat membutuhkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU No. 36-2009 wajib dipahami bahwa Tuhan yang dimaksud adalah milik seluruh makhluk hidup. Hal ini sesuai ajaran umat Buddha yaitu sabbe satta bhavantu sukhitatta.Kata kunci: Tuhan, agama, keadilan, pendonor darah.

PENTAWILAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 18 (2013)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v9i18.274

Tidak adanya kejelasan norma syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya definisi frase â€œperbuatan tercelaâ€™, sehingga pemberhentian Presiden di Indonesia hanya berdasarkan konstelasi politik. Keberadaan Pasal 7A UUD NRI 1945 tidak dapat dijadikan landasan kuat guna memberhentikan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan penguasaan bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan serta pentaâ€™wilan akan menciptakan kejelsan definisi frase â€œperbuatan tercelaâ€ sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan dengan tujuan frase yang tercipta dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kepastian hukum dan selaras dengan hak asasi manusia secara internasional, segera melakukan perubahan kelima UUD NRI 1945 guna menegaskan penganutan sistem presidensial dan syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.Kata kunci: tercela, presiden, ketidakjelasan.

KORELASI TEORI LOVE THY NEIGHBOUR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 19 (2014)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v10i19.279

UU No. 13-1998 dapat terlaksana dengan baik dengan teori love thy neighbour karena di dalam undang-undang tersebut keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sehingga diperoleh hasil bahwa teori love thy neighbour tidak bertentangan dengan Pancasila dan dapat menunjang pelaksanaan UU No. 13-1998.Kata kunci: Â Love Thy Neighbour, UU No. 13-1998

PENEGAKAN HUKUM DALAM OTENTISITAS KATOLIK (KENISCAYAAN YANG KEKINIAN) Michael, Tomy
Aksara Public Vol 2 No 3 (2018): Agustus (2018)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Law enforcement is the process of realizing legal desires into reality. What is meant by legal wish is the minds of the law making body formulated in the rule of law. When law enforcement in the study of legal sociology is confronted with law enforcement in criminal law studies then law enforcement actually has a different paradigm. Law enforcement can not run in one corridor regardless of law enforcement in the teaching of other legal fields. In designing academic texts a legislation, in particular the law, should keep in mind the ultimate objective of the law. Sometimes a law only focuses on some legal subject or entire legal subject. When there is a specialization of the subject of law then if the ultimate goal is more directed to religion can use the teachings of Catholicism primarily on love.

Title

Found 67 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 67 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 67 Documents
Search