Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.388
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta DiH : Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Proceeding SENDI_U Mimbar Keadilan Jurnal Selat Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Notariil Journal of Law and Policy Transformation JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Operations Research: International Conference Series IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik: Jurnal Abditek Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal Media Hukum Indonesia (MHI) J-CEKI International Journal of Social Sciences and Humanities ABDIMAS NUSANTARA Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
RIGHT TO HAVE RIGHTS Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Februari 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2203

Abstract

Right is the basic essentials that can make legislation run well. But every practice of right always causes some legal issues. It means that the practice of every human in Indonesia can have right to have rights is not used yet, because of the exist of Pancasila. Indonesia needs to care more about this, that every citizen must have their right to have rights, as long as the right is not divide the unity and integrity of the nation of Indonesia. What’s mean with the right that Indonesian people must get is about right to live or death, right to choose their own religion, or right to choose their sex
Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 20 (2014)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v10i20.362

Abstract

Abstrak. Perempuan dalam UU No. 44-2008 merupakan subjek yang berubah menjadi objek akibat pencampuran antara norma agama dan norma moral dalam norma hukum. Akibatnya sebagai negara yang mengakui keberadaan Tuhan akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat luas. Jalan keluarnya yaitu rekonsepsi frasa “mengesankan ketelanjangan” sebagai keterlihatan anggota tubuh pada manusia yang terjadi pada ruang lingkup tertentu dan ruang publik, sementara dengan keadaannya saat terjadi ketelanjangan sepanjang tidak bersentuhan dengan manusia di luar ketelanjangan tersebut. Cara penyelesaiannya lainnya yaitu merumuskan jenis kelamin selain lelaki dan perempuan.Kata kunci: perempuan, ketelanjangan, Tuhan, keadilan.
Bonum Commune Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 23 (2016)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v12i23.897

Abstract

Manusia sebagai subjek hukum dalam Perda Surabaya No. 12-2014 tidak dapat menciptakan bonum commune bagi pohon. Tidak adanya frasa tertulis yang menyatakan bahwa pohon merupakan hal utama dalam Perda Surabaya No. 12-2014. Kesimpulan yang diperolehbahwa Perda Surabaya No. 12-2014 tidak menciptakan bonum commune dalam konteks apakah itu pohon dan bagi manusia sebagai subjek hukum. Bonum commune yang dikehendaki dalam Perda Surabaya No. 12-2014 hanya sebuah landasan semu dalam konsiderans karena tidak ada kesinkronan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Saran yang diambil yaitu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam merencanakan peraturan daerah harus mengetahui hakikat utama peraturan daerahyang akan dibentuk dan teleologi apakah yang dikehendaki sehingga terciptalah keadilan hukum sebagai bonum commune, bagi Walikota Surabaya agar menunjukkan kemapanan posisi sebagai walikota Surabaya (posisi tawar yang tinggi) dalam hal ini dapat melakukanketidaksetujuan terhadap perencanaan suatu peraturan daerah dan bagi Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya agar mampu memilah peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur dan mengurus.Kata kunci: bonum commune, Perda Surabaya No. 12-2014, pohon.
KORELASI HUKUM DOCUMENT ON HUMAN FRATERNITY FOR WORLD PEACE AND LIVING TOGETHER DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Michael, Tomy
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.015 KB) | DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2178

Abstract

Document on Human Fraternity menjadi sangat penting karena didalamnya mengatur secara tegas apa hakikat Tuhan. Pentingnya pemahaman akan Tuhan akan menjadikan suatu peraturan perundang-undangan mengarah pada keadilan hukum. Di dalam Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) bahwa tiap peraturan perundang-undangan wajib ada frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Document on Human Fraternity dapat dijadikan sebagai bagian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Document on Human Fraternity merupakan norma desiderata yang universal
THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION Michael, Tomy
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.735 KB) | DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2510

Abstract

A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and obligations relating to certain matters. As in the early part of Surabaya mayor's draft regulation about the procedures of choosing the Board of Community Empowerment Institution of Local Village Village Institution, Citizen Association and the Neighborhood Association (draft regulation of surabaya’s mayor) that in order to regulate the relationship between Surabaya government with Community Empowerment Institution (LPMK), Citizen Association (RW and the Neighborhood Association (RT) as partners in the implementation of development in the city of Surabaya, the government of Surabaya has established the Mayor’s regulation No. 38 year 2016 on implementation of the Surabaya City Regulation number 15 year 2003 about the guidelines for forming the organization of resilience community of Kelurahan Institutions, RW and RT who are about to organize the electoral ordinances Management of LPMK, RW and RT. The draft of Surabaya’s Mayor regulation before it was confirmed was conducted socialization by the law of the secretariat of Surabaya area in Surabaya on 19 March 2019. This activity has been in accordance with Act No. 12-2011 where the socialization of the first to know the aspirations of the public in this case stakeholders related to the draft Perwali Surabaya. Article 21 of Act No. 25-2009 shows the purpose of a legal state relating to the so-called task of managing and organizing tasks. Related to the government in the modern state, Spelt and ten Berge, distinguishes them in the tasks of regulating and managing the tasks (ordenende en verzorgende taken).
KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN Michael, Tomy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.695 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v2i1.2318

Abstract

Di dalam Pasal 6 R-Perwali Surabaya sebetulnya lebih mengacu pada pemikiran yang lama, dalam arti pengaturan Pasal 6 R-Perwali Surabaya khususnya “Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan lokasi parkir” karena hal ini adalah kewajiban dari masing-masing pengelola parkir dan tidak perlu dincatumkan R-Perwali Surabaya. Kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan satu kesatuan. Mengacu pada tindakan hukum administrasi bahwa suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Akibatnya hal-hal yang seharusnya sesuai asas kesadaran menjadi norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. R-Perwali Surabaya masih mengutamakan pemikiran yang bersumber pada saat ini. Ketika teknologi perpakiran telah mengalami kemajuan maka seyogianya perpakiran yang diatur dalam R-Perwali Surabaya tersebut lebih bersifat pada kecerdasan artifisial.
HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS Michael, Tomy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.375 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v2i2.2597

Abstract

The justice of the law in the context of the law always subjected to refraction meaning. The justice of law can’t be interpreted as specific but can be shown through deeds. The justice of the law which is considered better by most people not necessarily also have the same feeling with the justice of the law. There are various dimensions to distinguish it. In the context of the state, the leader is the main pedestal of enforcing the law on the laws and regulations in there. When the leader of a country is it where it as full support to the state institutions that overcome the problems of corruption, namely the Corruption Eradication Commission and the whole thing can run optimally. Advice taken, namely by forming laws and regulations based on humanity with other humans, namely the variation of the judgment. The judgment referred to is social work, exile to the island of the smallest, lethal injection and impoverishment through from the first of assets appropriately. Thus, humanity in enforcing anti-corruption laws can be run better by paying attention to the humanity of the injured party.
ESENSI ETIKA DALAM NORMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 22 (2015)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v11i22.2233

Abstract

Di dalam UUD NRI 1945 terdapat frase “perbuatan tercela” sebagai salah satu syarat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menimbulkan ketidakjelasan norma. Hal lainnya yaitu memasukkan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat ke dalamnya sebagai indikator perbuatan tercela. Hal ini membawa konsekuensi terhadap Presiden sebagai kepala eksekutif karena dengan adanya ketidakjelasan norma akan menimbulkan ketidakpastian hukum (muncul berbagai interpretasi). Di dalam mewujudkan indikator perbuatan tercela maka wajib menghilangkan perbuatan yang keberlakuannya dapat dinilai oleh masyarakat luas artinya di dalamnya harus mempersempit apakah yang dimaksud sebenarnya dengan perbuatan tercela.
DISKURSUS KEADILAN DALAM PASAL 24 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN Michael, Tomy
Proceeding SENDI_U 2017: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.055 KB)

Abstract

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 maka segala jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah berdasarkan tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan hukum. Tetapi di dalam Pasal 24 No. 23-2012 bertentangan dengan UU No. 12-2011 dan UU No. 10-2009 sebagai acuan utamanya. Di dalam era globalisasi, pembatasan kepariwisataan melalui keagamaan tidak sejalan dengan hakikat keadilan hukum. Keagamaan seharusnya menjadikan suatu kepariwisataan lebih menarik untuk menghasilkan perubahan paradigma dalam masyarakat. Saran yang dapat diambil yaitu melakukan perubahan Pasal 24 Perda No. 23-2012 karena peraturan daerah harus tetap nerdasarkan UU No. 12-2011 dan tidak boleh bertentangan dengan UU No. 10-2009; Pemerintah Kota Surabaya harus giat melakukan diskusi ilmiah dalam rangka mengubah paradigma mengenai korelasi keagamaan dengan kepariwisataan agar terciptanya masyarakat yang cerdas dan tetap menghargai keragaman. Kata kunci: keadilan hukum, kepariwisataan, keagamaan.
PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING Harliza, Elvinda Rima; Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.3054

Abstract

Indonesia is a country that has a large area in the waters, so that foreign fishermen always escape illegal fishing activities. This theft occurred because of the lack of attention from the water inspectors. Until now, fish theft is still common. Because of this, Indonesia must suffer a huge loss of up to Rp 30 trillion each year. When viewed with a percentage reaching 25% with the amount of 1.6 million tons annually. These problems have resulted in many parties being harmed because of illegal fishing, so law enforcement is needed to regulate these actions. This is the reason the author writes a journal with the title Illegal Fish Enforcement. With the formulation of the problem as follows: "What are the arrangements for the enforcement of Illegal Fishing in Indonesia?". And "What is the legal arrangement of Illegal Fishing in international law?". This study uses a normative method that has been well applied by Indonesia today, also applied internationally. In this study the law is enforced by applying the reference of the 2009 Law on Fisheries contained in No. 45. This can be seen from all aspects starting from the investigation, its investigation, to the re-hearing. This is also explained in the Criminal Procedure Code issued in 1981 in Law No. 8. Under UNCLOS international sea law regulated by the United Nations regarding fishing sovereignty is only permitted if at any time it has obtained a shipping and fishing permit. And between the two countries must have bilateral agreements on sea territories.Indonesia merupakan sebuah negara yang punya wilayah besar dalam perairan, hingga membuat para nelayan asing selalu lolos dalam kegiatan illegal fishing. Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan. Sampai saat ini, pencurian ikan ini masih sering terjadi. Karena hal ini, Indonesia harus mengalami kerugian yang besar mencapai Rp 30 triliun di tiap tahunnya. Jika dilihat dengan persenannya mencapai 25% dengan jumlah 1,6 juta ton setiap tahunnya. Persoalan-persoalan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan karena perbuatan Illegal Fishing, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Inilah alasan penulis menulis jurnal dengan Judul Penegakan Hukum Illegal Fish. Dengan rumusan masalah “Bagaimana pengaturan penegakan hukum Illegal Fishing di Indonesia ?” dan “Bagaimana pengaturan hukum Illegal Fishing dalam hukum internasional ?”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diberlakukan dengan baik oleh di Indonesia saat ini, juga diberlakukan di Internasional. Di dalam penelitian ini hukum ditengakkan dengan memberlakukan acuan dari Pasal 45 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perikanan. Ini dapat dlihat dari segala aspek mulai dari penyidikannya, penunututannya, hingga dilakukannya siding ulang. Hal ini dijelaskan juga dala Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan tahun 1981 di Undang-Undang di Nomor 8. Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS yang diatur oleh PBB tentang kedaulatan pengkapan ikan hanya diperbolehkan jika kapan tersebut telah mendapatkan sebuah izin pelayaran dan penangkapan ikan. Dan antar kedua negara harus memiliki perjanjian bilateral tentang teritorial laut.
Co-Authors Agustian, Sanggup Leonard Angelin, Margareta Sevilla Rosa Ardiyanto, Fahmi Astrid Athina Indradewi Boerhan, Soebagio Dieska, Nikolaus Giusti Priyageng Fachrezi, Mochammad Alwi Fajar Sugianto Farun, Deforty Jihan Firmansyah, Mochammad Erga Fitrah Aulia, Zahra Furqania, Mriya Afifah Habibie, Mohammad Ahsan Harliza, Elvinda Rima Herlambang, Probojati Bayu Hermawan, Rio Jomi, Apriano Viktory Kleden, Kristoforus Laga Kridawidyani, Widya Kurniawan, Mochamad Andrie Lyanthi, Merline Eva Mauliddiyah, Andyka Tahta Mogadi, Rahmat Bayu Praditama Naftali, Angel May Marta Pratidina, Ayudia Putri, Farida Danas Putri, Karina Sari Wijayanto Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti Rahma, Andien Aisyah Nur Raissa, Amanda Ramadhan, Muhammad Fadhil Faiz Riqiey, Baharuddin Rukaman, Andhi Rahmaan Indra Rusdianto, Miftakhul S Endang Prasetyawati Sihasale, Giovanni Gianini Slamet Suhartono Subhan, Rabil Sukendar, Astria Yuli Satyarini Sukendar, Astria Yulia Satyarini Suryadinata, Muhammad Reza Suzana, Merillyn Victoria Umar Faruq Vina Amelia, Vina Wardah, Elok Oktavia Yahuda, Efron Lasa Yuli Satyarini Sukendar, Astri Yunianto, Beny