Claim Missing Document
Check
Articles

OTONOMI TEKS DALAM PERMENHUB NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT Michael, Tomy
Aksara Public Vol 3 No 3 (2019): Agustus (2019)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara personal, permasalahan hukum muncul dari tujuan hukum yang tidak divalidkan yaitu ketidakadilan hukum, ketidakpastian hukum dan/atau ketidakmanfaatan hukum. Dalam perspektif demikian, hakikat yang tertinggi adalah ketidakadilan hukum. Ketidakadilan hukum ini harus diatasi dengan mengubahnya menjadi keadilan hukum salah satunya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Pembahasan keadilan hukum dalam penelitian ini berfokus pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Permenhub No. 12-2019) yang dalam bagian konsiderans termaktub bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum. Tentu saja, Permenhub No. 12-2019 bermula dari perkembangan teknologi yang masuk pada moda transportasi di Indonesia. Permenhub No. 12-2019 ini secara tekstual tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018.
MEMAKNAI SUMPAH DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN Michael, Tomy
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number: VI / MPR / 2001 concerning the Ethics of National Life (TAP MPR No. VI / 2001), it was explained that the Indonesian Nation was created by Allah, the Almighty God, as a plurality based on ethnicity, culture, race and religion. Appearance Presidential Regulation No. 61-2018 and its consideration that Indonesian National Army Officers and Indonesian National Police Officers who will be in the position of Commander of the Indonesian National Army, Indonesian National Police Chief, and Force Chief of Staff, must swear at the inauguration. Its legal problems are in Article 3 of Presidential Regulation No. 61-2018 which are limited in nature. Presidential Decree No. 61-2018 contradicts the spirit of the Pancasila even though it has arranged for those who believe in God Almighty besides Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, the phrase For Allah is replaced with another sentence.
KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 Yunianto, Beny; Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4334

Abstract

AbstractThe aim of the research is to offer novelty regarding the constitualism of the Government Regulation in Lieu of Law regarding Covid-19 which has now become a Law. This study uses a normative research method, with a focus on solving issues (problems) based on legal principles, legal rules, as well as on recognized legal expert opinion or doctrine. Through this research, the researcher offers that the perppu which has now become a law must be declared invalid or revoked because it is unconstitutional. As is well known, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / Or Financial System Stability, on March 31, 2020 (now Law Number 2 of 2020, on May 18, 2020). In Article 27 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) it is stated that there are parties who have "privileges", namely obtaining legal immunity from all actions they take on the basis of implementing the Covid Perppu. Of course this is a problem, because as a rule of law, Indonesia must provide justice in the form of equal treatment before the law or equality before the law to society without exception. This is stated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, the Perppu which has now become a law is contrary to the Constitution, so it must be canceled or declared invalid.Keywords: constitution; Covid-19; equality before the lawAbstrakTujuan penelitian, yaitu menawarkan kebaruan mengenai konstitualisme dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Covid-19 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan berfokus pada pemecahan isu (masalah) yang didasarkan pada asas hukum, aturan hukum, maupun pada doktrin atau pendapat ahli hukum yang diakui. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bahwa, perppu yang sekarang telah menjadi undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena inkonstitusional. Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mendapat “keistimewaan”, yaitu mendapat kekebalan hukum dari segala tindakan yang dilakukannya atas dasar pelaksanaan perppu covid tersebut. Tentu itu menjadi masalah, karena sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan keadilan berupa perlakuan yang sama didepan hukum atau equality before the law kepada masyarakat tanpa terkecuali. Hal tesebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Perppu yang kini telah menjadi undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, sehingga harus di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
LEGAL CONSTRUCTION AND IMPLICATIONS RELATED TO PROTECTION OF MAKING SEX TAPE WITH A COUPLE Furqania, Mriya Afifah; Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 14 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i2.4843

Abstract

This study aims to analyze the Indonesian laws and regulations concerning the protection of intimate video makers. The research was conducted by analyzing the Pornography Law, the Information and Electronic Transaction Law, the Government Regulation on the Implementation of Electronic Transaction Systems, and the Regulation of the Minister of Information Communication on Personal Data Protection. This research found that data/documents that are made for oneself and for their own interests which are not prohibited by law and included to one of the privacy rights that must be protected by every human being and by the state. The making of this intimate video is included in the privacy rights to enjoy life and should not be contested. Activities contained in the video can range from holding hands, hugging, kissing to having sex with consent. Therefore, if there are those who oppose rights such as acquisition and distribution without consent, the owner of the personal data can file a lawsuit for damages and have a right to erase their electronic documents.Keywords: intimate video; protection; sexual lawAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang memuat tentang perlindungan terhadap pembuat video mesra. Penelitian dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa data/dokumen yang dibuat untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri bukanlah hal yang dilarang oleh undang-undang dan justru harus dilindungi baik oleh tiap manusia maupun negara. Pembuatan video mesra ini termasuk dalam hak pribadi untuk menikmati hidup dan tidak boleh diganggu gugat. Aktivitas yang termuat dalam video tersebut bisa dari bergandengan tangan, berpelukan, berciuman hingga berhubungan badan yang dilakukan atas persetujuan. Oleh sebab itu jika terdapat pelanggaran terhadap hak seperti perolehan dan penyebarluasan tanpa persetujuan, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan kerugian dan mengajukan permohonan untuk menghapus data tersebut.
The Trade Saga between Land of Uncle Sam VS Land of Bamboo Curtain Angelin, Margareta Sevilla Rosa; Farun, Deforty Jihan; Putri, Farida Danas; Michael, Tomy
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3073

Abstract

The purpose of this journal is to prove the facts that occurred during the trade war between the United States and China, which will then bring out solutions that can be offered to major problems between the two countries. Based on the facts, both in the form of chronology and the impact arising from the trade war, this research can narrow the distribution of the data and draw a common thread to see what solutions are offered, so that there is no overlap between the news and the facts. Starting from a cooperative relationship between the two countries, which then led to disputes and even tensions between them. Not infrequently in bilateral relations, there can be trade wars between the two countries. Such as comments on the trade war that occurred between the United States and China.                                                                                       
PENGEMBANGAN WISATA DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN Rusdianto, Miftakhul; Michael, Tomy
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.6178

Abstract

Tourism is generally used as a leading sector for local governments, along with the high level of competition between regions, the development of tourist objects and areas becomes monotonous. In Indonesia, tourism is one of the mainstay sectors in economic development. Regulations regarding tourism are contained in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The Covid-19 pandemic has affected many Indonesian industrial sectors, especially in the tourism sector. One of the supporters of Indonesia's economic development. Reopening tourist destinations during a pandemic has both positive and negative sides. This legal study discusses the fulfillment of the rights and obligations of consumers and business actors as well as tourists and tourism entrepreneurs who have legal relations with each other and provide legal protection according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in tourism services and adapted to the Covid-19 pandemic. Keywords: consumer protection; Covid-19 pandemic; tourism Abstrak Pariwisata umumnya dijadikan sektor unggulan bagi pemerintah daerah, seiring dengan tingginya tingkat persaingan antar daerah ternyata pengembangan objek dan kawasan wisata menjadi monoton. Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Pengaturan mengenai Kepariwisataan termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor industri Indonesia khususnya di bidang pariwisata. Salah satu penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Membuka kembali destinasi wisata selama masa pendemi mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Kajian hukum ini mebahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban dari Konsumen serta pelaku usaha sebagaimana wisatawan dan pengusaha pariwisata yang berhubungan hukum satu sama lain dan memberikan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pelayanan pariwisata dan disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19. Kata kunci: pandemi Covid-19; perlindungan konsumen; wisatawan
Pengenalan Hukum Perundungan Sebagai Pembentukan Generasi Awal Di Pos PAUD Ananda Surabaya Prasetyawati, Endang; Michael, Tomy; Herlambang, Probojati Bayu; Riqiey, Baharuddin
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : MEMAKSIMALKAN POTENSI
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/snpm.v3i1.1233

Abstract

Dalam pembelajaran ilmu hukum diketahui bahwa masyarakat memiliki perspesi yang berbeda-beda akan hukum. Pemahaman akan ilmu hukum cenderung diikuti dengan pengalaman apa yang dialaminya. Hukum dan ilmu hukum merupakan hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. Ilmu hukum tidak identik dengan hukum karena tidak setiap hasil penelitian dan perkembangan ilmu hukum dapat menjadi hukum. Agar dapat menjadi hukum, hasil dari penelitian, kajian maupun pengembangan ilmu hukum harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern, maka negara harus menjadikan permasalahan hukum apapun harus diselesaikan dengan baik serta cara pencegahannya. Untuk saat ini, isu hukum yang sering terjadi adalah perundungan. Pemecahan masalah dalam pengabdian ini diawali dengan melakukan analisa dan penandatanganan kesiapan untuk menjadi mitra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian persetujuan akan diserahkan pada POS PAUD Ananda Surabaya dan kegiatan pengabdian dilakukan pada Juli – Desember 2023. Pemilihan POS PAUD Ananda Surabaya dikarenakan kesesuaian jarak dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan telah adanya tercipta hubungan kolega dengan sekolah tersebut sebelumnya. Dalam kegiatan pengabdian mendapatkan jawaban bahwa ada kekhawatiran ketika mengetahui perundungan akan hal yang dilakukan. Terjadi perbedaan pendapat antara ucapan yang bersifat guyon, serius dan penghinaan. Dalam hal demikian guru dan siswa POS Paud Ananda Surabaya menjadi lebih peduli akan hal-hal kecil
The Legal Advantages Of Blockchain Technology For Notary Protocol Archives Kridawidyani, Widya; Indradewi, Astrid Athina; Sugianto, Fajar; Michael, Tomy
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the legal advantages of using blockchain technology for notary protocol archives in Indonesia. This research is normative legal research. It uses primary and secondary legal materials to analyze the blockchain technology for notary protocol archives. With the development of information technology, notary services are inevitably shifting to electronic services, known as cyber notaries. The Notary Protocol is considered a state document and must be treated as such, stored, and kept authentic according to Law of Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning Notary. Even if the notary who owns the protocol is on leave or dies, the protocol is categorized as a State Archive and is subject to Law of Republic of Indonesia Number 43 of 2009 concerning Archives. Blockchain technology offers a decentralized way of digital archiving.
Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu Kurniawan, Mochamad Andrie; Michael, Tomy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dijelaskan bahwa visi misi, dan program materi kerja pasangan calon merupakan contoh bahan kampanye, namun baliho, spanduk, dan tanda lainnya dianggap sebagai alat peraga kampanye menurut undang-undang pemilu. Pendistribusian di luar jadwal, untuk hal ini, penyelenggara pemilu meyakini bahwa alat peraga kampanye yang memuat konten yang dilakukan atau disebarluaskan di luar jadwal kampanye dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang terkait. Meski KPU tidak menjabarkan secara jelas apa saja yang ada dalam peraturan perundang-undangan, para peserta pemilu, baik perseorangan maupun partai politik, mendistribusikan alat peraga yang memuat visi, misi, nomor urut, dan foto diri karena mereka yakin ini bukan kampanye, apa yang boleh dan tidak boleh diterima dalam kegiatan kampanye. Konteks penelitian ini adalah ambiguitas peraturan tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperjelas apakah, dalam pemilu, pendistribusian alat peraga dan materi kampanye di luar jangka waktu yang dijadwalkan dapat dianggap sebagai pelanggaran kampanye. Pendekatan masalah penelitian ini memadukan pendekatan konseptual dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan penelitian ini menjelaskan jelas-jelas melanggar undang-undang pemilu jika mendistribusikan materi dan alat kampanye di luar waktu yang dijadwalkan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur pembagian alat dan bahan kampanye di luar jadwal. Penerapan langkah-langkah ini dan peraturannya akan membantu meminimalkan pelanggaran kampanye di luar jadwal dan mengatasinya.
Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pengelolaan Sampah Antariksa Dalam Kerangka Hukum Internasional Fitrah Aulia, Zahra; Michael, Tomy
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i3.548

Abstract

This research discusses the responsibilities of launching states in the management of space debris within the framework of International law. The advancement of technology has given rise to a new form of technology known as space technology, or commonly referred to as human-made space objects. The presence of these space objects has had a positive impact on human life on Earth, but it has also undeniably created new challenges in the form of environmental changes in outer space due to the accumulation of space debris resulting from space activities. With an increasing number of human-made space objects being launched into space, there is a risk of space debris accumulation in Earth's orbit, potentially threatening the safety and sustainability of space activities. Currently, there is no specific international regulation governing the management of space debris, which can lead to ambiguity in the responsibilities of states regarding space debris management. Therefore, this research employs a normative approach by examining various legal documents related to space activities, with a focus on the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Outer Space Treaty 1967) and the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention 1972). The objective of this research is to determine whether states bear responsibility for the management of space debris.