Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Status of PSSI Statute in Indonesian Legislation Firmansyah, Mochammad Erga; Michael, Tomy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status statuta yang dimiliki oleh suatu Asosiasi Sepak Bola Indonesia yang merupakan organisasi non-pemerintah (PSSI) tentang bagaimana sebenarnya status statut PSSI dalam sistem hukum nasional. Pasal dalam Statuta FIFA yang melarang apapun intervensi, termasuk intervensi dari suatu negara melalui pemerintah, terhadap permasalahan yang ada dihadapi oleh anggota FIFA dan apabila hal itu terjadi maka akan ada sanksi yang diberikan kepada asosiasi sepak bola negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sebenarnya status hukum statuta PSSI ini karena terbukti PSSI dan FIFA saling mengikat satu sama lain dan PSSI pun tunduk pada FIFA dan bagaimana bentuk tanggung jawab PSSI kepada negara jika berkaca pada kasus kanjuruhan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif.masalah terkait. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana status Statuta PSSI yang bersifat Lex Sportiva dalam sistem hukum nasional.
The Legal Advantages Of Blockchain Technology For Notary Protocol Archives Kridawidyani, Widya; Indradewi, Astrid Athina; Sugianto, Fajar; Michael, Tomy
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the legal advantages of using blockchain technology for notary protocol archives in Indonesia. This research is normative legal research. It uses primary and secondary legal materials to analyze the blockchain technology for notary protocol archives. With the development of information technology, notary services are inevitably shifting to electronic services, known as cyber notaries. The Notary Protocol is considered a state document and must be treated as such, stored, and kept authentic according to Law of Republic of Indonesia Number 30 of 2004 concerning Notary. Even if the notary who owns the protocol is on leave or dies, the protocol is categorized as a State Archive and is subject to Law of Republic of Indonesia Number 43 of 2009 concerning Archives. Blockchain technology offers a decentralized way of digital archiving.
KESESUAIAN PENERAPAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN KONDISI TERMINAL ATAS PERSETUJUAN KELUARGA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Fachrezi, Mochammad Alwi; Michael, Tomy
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.246

Abstract

Normatively, the act of euthanasia in Indonesia is prohibited because in the Criminal Code it’s classified as a criminal offence as it means deprivation of the patient's life. The Indonesian medical code of ethics confirms the same thing that doctors are not allowed to perform euthanasia because it’s very contrary to their morality, which should protect the patient's life. However, Permenkes No. 37/2014 confirms that doctors can actually perform euthanasia on patients with certain procedures. The purpose of this study is to determine the suitability of the application of euthanasia to terminal condition patients with family consent in Indonesian positive law. The type of research used is normative legal research using a statute approach; conceptual approach; and comparative approach. The results obtained in this study are that the act of euthanasia cannot be classified as a criminal offence if the doctor does it for patients with certain conditions and according to procedures. Thus, if reviewed in positive law, the application of euthanasia in terminal patients with family consent is considered appropriate. Belgium and Luxembourg have legitimised euthanasia in their respective laws and regulations. Indonesia should be able to follow in the footsteps of Belgium and Luxembourg in legitimising euthanasia. The contradiction between the Indonesian Criminal Code and Code of Medical Ethics with Permenkes No. 37/2014 should be harmonised by updating the legislation that more specifically and firmly regulates euthanasia by including the determination of the patient's condition and certain possible procedures in applying for euthanasia, and providing criminal sanctions for doctors who perform euthanasia not in accordance with procedures. This aims to provide legal certainty for doctors and the patient's family when performing euthanasia, and minimise misinterpretation of euthanasia as in the Indonesian Criminal Code.
Pelatihan Pembuatan Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi Sebagai Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Sukendar, Astria Yulia Satyarini; Raissa, Amanda; Michael, Tomy
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 20 No. 1 (2020)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v20i1.20324

Abstract

A journal is a scientific work that is owned by one or several people who are competent in their field and published by an agency (institution). Journals have an urgency for the world of education, especially at the tertiary level. Journals are always renewable because each year there will be new journals that can be used as references to write scientific papers or scientific papers. This is the reason why it is very important for education actors to know and understand about accredited national journals and international journals. The existence of training on the making of accredited and internationally reputed journal articles is an implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System. Keywords: Journal Training, Accredited National Journal,  International Journal Abstrak:Jurnal merupakan karya ilmiah yang dimiliki oleh seorang atau beberapa orang yang berkompeten di dalam bidangnya dan diterbitkan oleh suatu instansi (lembaga). Jurnal memilki urgensi bagi dunia pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Jurnal selalu bersifat terbarukan karena setiap tahunnya akan ada jurnal-jurnal baru yang dapat dijadikan referensi untuk menulis suatu karya ilmiah atau pun tulisan ilmiah. Hal ini menjadi alasan mengapa sangat penting seorang pelaku pendidikan untuk mengetahui dan memahami tentang jurnal nasional terakreditasi mau pun jurnal internasional. Adanya pelatihan pembuatan artikel jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi ini sebagai implementasi dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kata kunci: Pelatihan Jurnal, Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi
Peraturan Desa Dalam Perspektif Keaktifan Masyarakat (Pengabdian Masyarakat di Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur) Michael, Tomy
ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. No 2 (2020): ABDIMAS NUSANTARA (Januari)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan penduduk di Indonesia yang semakin pesat membuat eksistensi desa harus tetap dijaga. Desa diartikan sebagai masyarakat hukum dalam suatu kesatuan yang mempunyai zonasi wilayah dan kepadanya diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dari definisi tersebut, desa pada akhirnya memiliki penyelenggaraan urusan pemerintahan (disebut pemerintahan desa) dan kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (pemerintah desa). Menggunakan pola tatap muka dimana, peneliti memberikan penjelasan, tanya jawab dan praktik membuat rancangan peraturan desa. Pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada peserta yang terdiri dari Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur. Pengabdian masyarakat ini menghasilkan kesimpulan melalui data yang diolah sebelumnya sehingga menghasilkan tulisan jurnal ini dimana perempuan KPI cenderung memiiki sifat aktif akan terciptanya perlindungan hukum atas hak-hak kaum perempuan di desa. Mereka menginginkan sanksi yang ketat bagi siapapun yang melanggar peraturan desa atau pemilik kewenangan namun sanksi yang ketat seharusnya diberikan melalui peradilan adat.
Pengaturan Hukum terhadap Frasa ‘Penduduk yang Agamanya Belum Diakui’ dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Amelia, Vina; Michael, Tomy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4322

Abstract

Isu pengaturan hukum mengenai status agama di Indonesia merupakan topik penting mengingat masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari segi keyakinan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan frasa “penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam sejumlah regulasi. Frasa ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan terhadap frasa tersebut dalam berbagai aturan hukum di Indonesia sekaligus menganalisis implikasi yang ditimbulkannya bagi individu yang menganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang secara administratif diakui negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan jaminan kebebasan beragama, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi ambiguitas. Frasa mengenai agama yang belum diakui seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pemeluk kepercayaan atau agama minoritas, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, hak sipil, dan perlindungan hukum. Kondisi ini berpotensi menyebabkan diskriminasi terselubung dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi dengan melakukan klarifikasi hukum yang lebih tegas serta memperkuat jaminan perlindungan bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan. Perlu adanya harmonisasi peraturan dan kebijakan agar prinsip kebebasan beragama benar-benar terwujud dalam sistem hukum Indonesia.
Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Implikasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Mengalami Kerugian Naftali, Angel May Marta; Michael, Tomy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4359

Abstract

Penerapan asas ultimum remedium dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki urgensi tinggi, terutama ketika kerja sama pemanfaatan BMD menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif, perdata, dan penyelesaian internal ditempuh secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium diterapkan dalam menangani kerugian yang timbul dari kerja sama pemanfaatan BMD, serta mengevaluasi efektivitas instrumen non-pidana dalam memulihkan kerugian dan mencegah kriminalisasi kebijakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMD, perjanjian kerja sama, serta doktrin hukum administrasi dan pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerugian yang timbul akibat kesalahan administratif, kelalaian pegawai, atau ketidakseimbangan perjanjian seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif seperti penilaian kembali nilai aset, renegosiasi kontrak, penjatuhan sanksi administratif, Penerapan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti kuat mengenai kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara secara nyata, sebagaimana diatur dalam regulasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ultimum remedium tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana, tetapi juga strategis dalam memperkuat manajemen aset daerah dan mencegah penyelesaian yang terburu-buru melalui jalur pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi kebijakan di daerah.