Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.309
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta DiH : Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Proceeding SENDI_U Mimbar Keadilan Jurnal Selat Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus Journal of Law and Policy Transformation Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Operations Research: International Conference Series COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Socius: Social Sciences Research Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Sciences and Humanities ABDIMAS NUSANTARA Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengaturan Hukum terhadap Frasa ‘Penduduk yang Agamanya Belum Diakui’ dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Amelia, Vina; Michael, Tomy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4322

Abstract

Isu pengaturan hukum mengenai status agama di Indonesia merupakan topik penting mengingat masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari segi keyakinan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan frasa “penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam sejumlah regulasi. Frasa ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan terhadap frasa tersebut dalam berbagai aturan hukum di Indonesia sekaligus menganalisis implikasi yang ditimbulkannya bagi individu yang menganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang secara administratif diakui negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan jaminan kebebasan beragama, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi ambiguitas. Frasa mengenai agama yang belum diakui seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi pemeluk kepercayaan atau agama minoritas, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, hak sipil, dan perlindungan hukum. Kondisi ini berpotensi menyebabkan diskriminasi terselubung dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi dengan melakukan klarifikasi hukum yang lebih tegas serta memperkuat jaminan perlindungan bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan. Perlu adanya harmonisasi peraturan dan kebijakan agar prinsip kebebasan beragama benar-benar terwujud dalam sistem hukum Indonesia.
Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Implikasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Mengalami Kerugian Naftali, Angel May Marta; Michael, Tomy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4359

Abstract

Penerapan asas ultimum remedium dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki urgensi tinggi, terutama ketika kerja sama pemanfaatan BMD menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif, perdata, dan penyelesaian internal ditempuh secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium diterapkan dalam menangani kerugian yang timbul dari kerja sama pemanfaatan BMD, serta mengevaluasi efektivitas instrumen non-pidana dalam memulihkan kerugian dan mencegah kriminalisasi kebijakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMD, perjanjian kerja sama, serta doktrin hukum administrasi dan pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerugian yang timbul akibat kesalahan administratif, kelalaian pegawai, atau ketidakseimbangan perjanjian seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif seperti penilaian kembali nilai aset, renegosiasi kontrak, penjatuhan sanksi administratif, Penerapan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti kuat mengenai kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara secara nyata, sebagaimana diatur dalam regulasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ultimum remedium tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana, tetapi juga strategis dalam memperkuat manajemen aset daerah dan mencegah penyelesaian yang terburu-buru melalui jalur pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi kebijakan di daerah.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN INDONESIA Rohmanullah, Nuzul Maulana; Michael, Tomy
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2560

Abstract

Kejahatan perompakan (piracy) di laut lepas telah lama diakui sebagai hostis humani generis (musuh seluruh umat manusia), yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap dan menyita kapal perompak di luar yurisdiksi negara manapun, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Pasal 105. Meskipun kewenangan penegakan hukum ini bersifat universal, pelaksanaannya tunduk pada batas-batas hukum internasional. Jurnal ini menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang mengatur kewenangan penyitaan dan menyoroti ketentuan krusial mengenai tanggung jawab negara penyita. Fokus utama diletakkan pada Pasal 106 UNCLOS 1982, yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab negara penyita atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyitaan yang dilakukan tanpa alasan yang memadai (without adequate grounds). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keseimbangan antara kebutuhan untuk memberantas perompakan dan kewajiban negara untuk menghormati kedaulatan negara bendera serta hak-hak pemilik kapal yang sah di bawah rezim tanggung jawab negara.
Co-Authors Agustian, Sanggup Leonard Angelin, Margareta Sevilla Rosa Ardiyanto, Fahmi Astrid Athina Indradewi Boerhan, Soebagio Dieska, Nikolaus Giusti Priyageng Fachrezi, Mochammad Alwi Fajar Sugianto Farun, Deforty Jihan Firmansyah, Mochammad Erga Fitrah Aulia, Zahra Furqania, Mriya Afifah Habibie, Mohammad Ahsan Harliza, Elvinda Rima Herlambang, Probojati Bayu Hermawan, Rio Jomi, Apriano Viktory Kleden, Kristoforus Laga Kridawidyani, Widya Kurniawan, Mochamad Andrie Lyanthi, Merline Eva Mauliddiyah, Andyka Tahta Mogadi, Rahmat Bayu Praditama Naftali, Angel May Marta Pratidina, Ayudia Putri, Farida Danas Putri, Karina Sari Wijayanto Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti Rahma, Andien Aisyah Nur Raissa, Amanda Ramadhan, Muhammad Fadhil Faiz Riqiey, Baharuddin Rohmanullah, Nuzul Maulana Rusdianto, Miftakhul S. Endang Prasetyawati Sihasale, Giovanni Gianini Slamet Suhartono Subhan, Rabil Sukendar, Astria Yuli Satyarini Sukendar, Astria Yulia Satyarini Suryadinata, Muhammad Reza Suzana, Merillyn Victoria Umar Faruq Vina Amelia, Vina Wardah, Elok Oktavia Yahuda, Efron Lasa Yuli Satyarini Sukendar, Astri Yunianto, Beny