Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Bappenas Working Papers

Menurun dan Meningkat, Maju Namun Belum Cukup: Kinerja Pembangunan Sektor Energi di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Nugroho, Hanan; Muhyiddin, Muhyiddin
Bappenas Working Papers Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v4i1.95

Abstract

Di tengah pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, kinerja pembangunan sektor energi bervariasi. Konsumsi energi, baik BBM, maupun listrik menurun terutama karena pembatasan kegiatan transportasi dan produksi industri (termasuk UMKM). Produksi energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara juga menurun atau di bawah target karena terganggunya sistem logistik dan rantai pasok. Investasi di sektor energi menurun, subsidi energi meningkat. Walaupun produksi dan konsumsi energi menurun, namun sumbangan energi kepada pendapatan negara tahun 2020 lebih besar daripada yang ditargetkan. Tahun 2020 menunjukkan perkembangan menggembirakan dalam peningkatan rasio elektrifikasi, sebaran program “BBM Satu Harga”, dan peningkatan jumlah rumah tangga yang tersambung aliran gas bumi. Pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkitan listrik dan bio-diesel meningkat, namun pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih rendah untuk dapat mencapai target 23 persen pada tahun 2025.
Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-work di Masa Pandemi Covid-19 Muhyiddin, Muhyiddin; Putra, Fadillah; Suryono, Ivan Lilin; Yanwar, Yanwar; Warsida, Rotua Yossina; Ahmad Yani, Roos Arafat
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.123

Abstract

Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif.
Improving the Distribution Policy of the Wage Subsidy Assistance Program (Bantuan Subsidi Upah/BSU) Tobing, Henriko; Muhyiddin, Muhyiddin; Sari, Ayu Puspita; Rizki, Fika Afiani Ri’fati; Al Ayubbi, Syaefuddin Ahrom
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.170

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the Wage Subsidy Assistance Program (Bantuan Subsidi Upah/BSU) distribution in 2021, which the Government has distributed since August 2021. In contrast to the distribution of BSU in the previous year, this program targets 8.8 million workers with the amount of assistance and criteria slightly different compared to the BSU in 2020. This evaluation becomes important to find out how the process of implementing BSU distribution will be in 2021 and to provide recommendations for improving BSU distribution policies and future policies related to the distribution of similar assistance. Data were obtained from various sources, both primary and secondary. Primary data collection was carried out in five regions, namely the provinces of Banten, West Java, Central Java, Yogyakarta, and East Java, with samples consisting of companies, Labor Offices, Labor Social Security Administering Body (BPJS TK), and Banking operators in the regions. The consideration of the research locus refers to the amount of data on BSU recipients, where Java is the region with the largest number of recipients by region. Secondary data is obtained from various scientific literature and government publication. The qualitative research method using interview guidelines as a data collection tool and root cause analysis matrices as an analytical tool was chosen to get a clear picture of the BSU distribution process in 2021. The findings concluded that the 2021 BSU distribution model was not as good as the 2020 BSU distribution model. There were three main problems within, namely 1) data validity, 2) information services, and 3) bank account opening (Burekol). The suggestions for this study are 1) to change the distribution model, which was originally through individual transfers, to be collective (through companies/institutions) and 2) if continue to use the previous model (Burekol), cooperation between field agencies (Disnaker, regional BPJS TK, and banking branch) is strengthened in an integrated system.