Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.917
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum PRO JUSTITIA JURNAL LITIGASI (e-Journal) Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Wawasan Yuridika Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jambe Law Journal Khairun Law Journal WAJAH HUKUM Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Cepalo Jurnal Esensi Hukum Indonesia Private Law Review VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Jurnal Hukum Prioris International Journal of Social Sciences Review Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Pojok Guru Media of Law and Sharia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Rena Yulia
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Itaqi, Sri Hartati; Yulia, Rena; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9408

Abstract

Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA Yulia, Rena
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1 No 3 (2012)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.1.3.2012.379-398

Abstract

Protection of victims of crime is part of the protection of human rights as a whole. The protection that provided was the responsibility of the state that has been manifested in a criminal law policy. The ultimate goal of the criminal law policy is the social defence to achieve the overriding goal of social welfare. Criminal law policy is basically also an integral part of social policy. Criminal Law Policy in Indonesia contained in implementation of the criminal policies through the establishment of statue such as the Penal Code, Criminal Procedure Code, and other organic laws which governing the criminal provisions in it. Criminal Law Policy was emerged from political law which integrated into the criminal policies that embodied in laws governing the criminal provisions. This essay is trying to discuss how criminal law policy in Indonesia that has been implemented, and how the criminal law policy in providing the protection of victims of crime through the criminal justice system in Indonesia. Currently, the criminal law policy regarding the protection of victims of crime has been regulated. But the provisions have not fully provides protection to victims of crime. It can be seen in Act No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure Act which gave more protection to the suspect than to the protection of victims. Furthermore, Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims provide better protect witnesses than victims. This is due to the Act appears to provide protection to witnesses incorruption cases. Keywords: the criminal law policy, the criminal justice system, protection of victims of crime.
Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal) Yulia, Rena
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1 No 2 (2012)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.1.2.2012.275-292

Abstract

Various violations on human right happening in Indonesia today have never been completely solved. Victims of human right violations (direct or indirect victims) find it difficult to access justice through the existing criminal law today. Difficulties in proving the violations committed by the actors make it harder for the justice to be in the victim’s side. For any reasons, the violations of human rights should be brought into the court. It is surely not easy to do so as the retributive justice applied so far has not been able to solve the existing problems and to give fairness to the victims. Restorative justice is therefore considered as a potential way out for a justice to take place for the crime actors, victims and society in general. In various types of criminal actions such as domestic violence, law –violatingchildren and traffic crime, the restorative justice has been successfully applied and it is now under evaluation in human right related cases. This is done in order to find out the effectiveness of this restorative justice in solving those cases. This writing aims to find out opportunities for the restorative justice implementation in solving human right violations in Indonesia. Keywords: Human Right violation victims, restorative justice, rehabilitation.
FILASAFAT PENDIDIDKAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIDKAN ISLAM: EDUCATIONAL PHILOSOPHY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATIONAL PHILOSOPHY Yulia, Rena
POJOK GURU: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2024): POJOK GURU
Publisher : Center for the Research and the Community Service, Islamic Institut of Hasanuddin Pare - Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55148/pojokguru.v2i2.1064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep dalam filsafat pendidikan. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur kemudian dianalisis dan diorganisir. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan tentang konsep-konsep dalam filsafat pendidikan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan filosofi pendidikan Islam. Sumber data berasal dari beberapa buku akademis yang dijadikan referensi utama. Secara konseptual, filsafat pendidikan mencakup prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan pendidikan dalam konteks Islam. Perspektif Islam dalam filsafat pendidikan mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial ke dalam proses pembelajaran. Lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi berbagai aspek, termasuk lingkungan pendidikan dan berbagai masalah pendidikan. Pendekatan ini mempertimbangkan tidak hanya dimensi spasial atau geografis, tetapi juga dimensi temporal. Oleh karena itu, kajian filsafat pendidikan Islam mencakup pendidikan di rumah, sekolah, dan luar sekolah. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai masalah pendidikan, termasuk prasarana pendidikan, struktur lembaga pendidikan, dan manajemen pendidikan. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiomatik, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dalam merancang system pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Itaqi, Sri Hartati; Yulia, Rena; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9408

Abstract

Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.
Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia: Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia Ridwan; Setiadi, Edi; Yulia, Rena; Heniarti, Dini Dewi; Batubara, Gialdah Tapiansari; Jaya, Belardo Prasetya Mega
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.19611

Abstract

Corruption in Indonesia has occurred at all levels of society as if corruption in Indonesia is never-ending to be discussed. Many law enforcers are involved in corruption, causing a community confidence crisis. Regardless, on the other hand, society is also apathetic and permissive towards criminal acts of corruption; society is also a contributor to corruption, especially in the implementation of the general and regional elections. It happens because of the perception that money politics is a natural thing in an imperfect democracy. This condition occurs because it is supported by the weak legal substance related to the crime of corruption. The weak legal substance is caused by legislative process errors, resulting in errors at the application and execution stages. So, it is necessary to examine the model of drafting laws related to the crime of corruption using normative juridical methods, namely analysing various laws related to the crime of corruption with a comparative approach by comparing the model of Indonesia's and Malaysia's anti-corruption laws drafting. The results showed that the drafting of corruption crimes in Indonesia is spread in several laws that can potentially cause disparities in justice. On the other hand, the drafting model of corruption crimes in Indonesia is carried out by separating the Criminal Code from the anti-corruption law, while in Malaysia, the drafting of the anti-corruption law is mutually reinforcing with the Penal Code.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL Yulia, Rena; Prakarsa, Aliyth
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i1.341

Abstract

ABSTRAKFenomena kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, belakangan ini sering terjadi. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut pun sudah berjalan, akan tetapi belum beriringan dengan perlindungan terhadap korbannya, oleh karena itu menarik untuk dikaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/ PN.Srg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktik kedokteran ilegal. Hal ini terlihat dengan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban di dalam putusan tersebut. Putusan hakim lebih berorientasi pada penghukuman bagi pelaku, tetapi belum mempertimbangkan pemulihan kerugian hak-hak korban. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, akan tetapi dalam penegakan hukum kasus ini masih menggunakan paradigma penghukuman bagi pelaku tanpa pemenuhan terhadap korban.Kata kunci: praktik kedokteran ilegal; hak-hak korban; restitusi. ABSTRACT Lately there are often legal cases involving health workers dealing with their patients. Law enforcement has been implementing, but many have not provided protection for victims. One of the interesting decisions is Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg that highlights the legal protection of victims of illegal medical practice. This study uses a normative research method with a case study approach. The result of this research shows that the Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg has not provided legal protection for victims and it seen by the absence of restitution or compensation for victims. The panel of judges is more intend to punish the perpetrators of criminal acts, but does not consider restoring the rights of victims. Even though the regulation on victim protection is available, the paradigm used by the judges still tends to punish perpetrators rather than fulfillment of victims' rights. Keywords: illegal medical practice; victim rights; restitution.
Reassessing Functional Differentiation and Dominus Litis Under Indonesia’s New Criminal Procedure Code Huda, Chairul; Yulia, Rena; Romdoni, Muhamad; Saefudin, Yusuf; Ismail, Noorfajri
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ymmfk139

Abstract

The enactment of Indonesia’s Criminal Procedure Code 2025 (KUHAP 2025) marks the strengthening of the integrated criminal justice system, positioning the principle of functional differentiation as a primary tenet in the administration of criminal proceedings. Under its provisions, KUHAP 2025 clearly defines the authority of law enforcement institutions, ensuring that their respective functions are not encroached upon. However, the principle of dominus litis still places the prosecutor as the controller of the case, raising questions regarding the boundaries of authority between the fact-finding process conducted by investigators and the assessment of the appropriateness of prosecution. This study focuses on how the limits of investigative and prosecutorial authority within the KUHAP 2025 should be understood proportionally to ensure that the application of dominus litis does not obscure the neutrality of investigations. Clarifying these functional boundaries is essential to prevent the integrated criminal justice system from collapsing into one that conflates authorities, but functions as a cooperative framework that preserves objectivity in uncovering the truth. The study relies on the perspective of the KUHAP 2025, which promotes integration in the criminal justice system by differentiating – not unifying – authorities, allowing functions to complement and supervise one another. By distinguishing investigation as the discovery of factual guilt and prosecution as the evaluation of legal guilt, this research shows that functional differentiation and dominus litis are not opposing principles. Rather, they constitute complementary concepts necessary to avoid overlapping authorities in law enforcement practice.
PENGAWASAN POLRI MELALUI MEDIASI DALAM PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT Hynan Poeloengan, Andrea; Koto, Zulkarnein; Imanuddin, Imam; Sutrisno; Yulia, Rena; Hamid, Supardi
Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v4i2.157

Abstract

Keluhan masyarakat terhadap lembaga kepolisian merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena kepolisian secara fungsional menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejauh ini, keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pengawas internal dan eksternal ditanggapi oleh lembaga kepolisian melalui prosedur baku yang legalistic dan berdampak pada aspek pembinaan karir personil yang dikeluhkan. Pada sisi lain, tingkat kebenaran laporan masuk, yang layak ditindak lanjuti berdasarkan data Kompolnas 2016 -2020 hanya berkisar 6 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuka peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan local dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dan mengetahui mediasi sebagai mekanisme penanganan keluhan masyarakat terhadap Polri pada fungsi pengawasan Polri, dilihat dari sudut pandang sosiologis, kriminologis, dan hukum pidana. Metode yang digunakan dengan normatif dan empiris. Tekmik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara di sejumlah kantor kepolisian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan lokal dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan model musyawarah mufakat/mediasi selama ini sudah dilakukan di setiap daerah dengan nilai dan norma masing-masing daerah sesuai kearifan lokal daerah. Dengan model mediasi yang dikembangkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.Kata kunci: Mediasi; Polri; Keluhan Masyarakat; Itwasum; Propam
CONFLICT RESOLUTION PATTERNS IN INDIGENOUS COMMUNITIES OF INDONESIA: A COMPREHENSIVE STUDY OF THE CUSTOMARY LAWS OF BADUY, KAJANG, AND ANAK DALAM IN JAMBI Yulia, Rena; Huda, Chairul; Romdoni, Muhamad; Cholidin, Achmad; Nunna, Bhanu Prakash
Indonesia Private Law Review Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v6i2.4671

Abstract

This study examines the conflict resolution practices of Baduy, Kajang, and Suku Anak Dalam (SAD) Jambi communities, all of whom continue to apply customary law to address violations within their territories. Using a combination of normative and empirical methods with snowball data collection, the research identifies the traditional mechanisms through which these communities maintain social order. Baduy resolve disputes through Silih Hampura, carried out via the Ngabokoran process and guided by Pikukuh, an unwritten code defining customary violations and their resolutions. Kajang apply Pasang Ri Kajang, an oral system that uses oaths, crowbar-burning, or incense-burning rituals in conflict settlement. The SAD Jambi follow a customary framework consisting of four primary and four secondary principles and dua belas categories of violations. Conflict resolution in Kajang and SAD communities typically involves customary fines, while the Baduy impose banishment rather than imprisonment. Across the three groups, the central aim of customary dispute resolution is the restoration of cosmic religious balance, benefiting not only the parties involved but the community and the wider natural order.
Co-Authors Adik Nur Luthiya Ahmad Fauzi Akbar, Bintang muhammad Aliyth Prakarsa Aliyth Prakarsa Angkasa Angkasa Bachtiar Hilmi Benny Irawan Benny Irawan Benny Irawan Bustami, Mohammad Reevany Capaldi, Mark P Chairul Huda, Chairul Cholidin, Achmad Dadang Herli S Dini Dewi Heniarti Dyah Suryani Sulistyaningtyas Edi Setiadi Engelin Kamea Erdianto Effendi Gialdah Tapiansari Batubara Gumelar, Dian Rachmat Hendra, Rio Heni Susanti Herli, Dadang Hynan Poeloengan, Andrea ilham nurfaizi kurniawan Imanuddin, Imam Inggrit Steffi Lantang Ismail, Noorfajri Itaqi, Sri Hartati Jaya, Belardo Prasetya Mega Koto, Zulkarnein M. Noor Fajar Al Arif Mohamad Noor Fajar Al Arif Muhamad Romdoni Ningrum, Novita Ardiyanti Novita Ardiyanti Ningrum Nunna, Bhanu Prakash Ogiandhafiz Juanda Prakarsa, Aliyth Rakha Arfitama Putra Raymond, Hizkia Ridwan Ridwan, Ridwan Saefudin, Yusuf Setyawati, Melly Sofian, Ahmad Supardi Hamid SUTRISNO Wiguna, Rahmat