Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI Jurnal Kajian Komunikasi Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Pelayanan Publik ARISTO Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Agregasi Sospol : Jurnal Sosial Politik Moderat Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Khazanah Sosial
Rahman Mulyawan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Kesbangpol dalam Mewujudkan Tata Kelola Kolaboratif Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme Pasca Insiden Bom Kota Bandung 2022 Kris, Rizal; Muradi; Mulyawan, Rahman
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.41768

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menguraikan proses kolaborasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bandung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban jaringan terorisme pasca insiden Bom Panci di Kota Bandung tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kolaborasi yang dibangun masih bersifat prosedural dan belum mencapai tingkat integrasi kelembagaan yang ideal. Kolaborasi antar lembaga sering kali terjadi secara informal, terbatas pada koordinasi administratif, serta belum didukung oleh kerangka kerja yang mengikat dan berkelanjutan. Di sisi lain, analisis penanganan kasus peledakan bom bunuh diri di Astana anyar, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam pencegahan terorisme dan perlindungan anak korban masih menghadapi tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Meskipun kerangka kebijakan seperti RAN PE dan RAD PE Jabar telah ada, implementasinya di tingkat Kota Bandung belum optimal.
Strategi Tata Kelola Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (2023–2024) Ardiansyah, Ahmad; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Mulyawan, Rahman
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.41769

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik analisis yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sudah berjalan dengan optimal dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka sepanjang tahun 2023-2024. Hal ini didukung oleh; 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang melalui Corporate Strategy (Strategi Organisasi); 2) Pada tataran Program Strategy (Strategi Program), ketiga UPTD tersebut menyusun dan melaksanakan program pelatihan yang kontekstual dengan kebutuhan peserta dan kondisi lapangan; 3) Dari segi pendukung sumber daya (Resource Support Strategy), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar menghadapi tantangan nyata dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi; 4) Dari segi institutional strategy, turut memperkuat implementasi keseluruhan kebijakan. Dalam kerangka reformasi birokrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar telah menyederhanakan struktur kelembagaan, melebur beberapa bagian, serta membentuk sistem kerja berbasis tim yang adaptif.
PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Mulyawan, Rahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858

Abstract

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakatgb777
PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT Mulyawan, Rahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9940

Abstract

Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai,  terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat.  Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu  sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.gb777
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011—2015) Kartini, Dede; Mulyawan, Rahman; Saefulrahman, Iyep
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842

Abstract

Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnyagb777
STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL PADA TAHUN 2023 Tarisa Fitrianti.A.R.; Rahman Mulyawan; Selvi Centia
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.4948

Abstract

Research on the Strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office in increasing the Preservation of Traditional Arts is motivated by the problem of waning public interest in traditional arts. This decline is one of the concerns of the government which has a role in developing, protecting, utilizing and fostering traditional arts. The aim of this research is to improve the preservation of traditional arts in the city of Bandung. Therefore, efforts are needed from the Bandung City Culture and Tourism Department to preserve traditional arts. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. Data was obtained through library research and field studies in the form of observations, interviews and documentation studies. Researchers analyze this research through theoretical and legalistic analysis. In this research, researchers found that there were some things that had been optimal and some had not been optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Judging from the government's strategy stage (Mulgan, 2009), the objective aspect of preserving regional traditional arts is not yet optimal due to limited human resources, from the environmental aspect the contribution of the government and artists is good, but there is a lack of community contribution so it is not optimal, from the direction aspect The government has been optimal in directing increased preservation of traditional arts for arts practitioners and the community. From the action aspect, the government, arts practitioners and the community still feel that it is not optimal because the implementation of arts and development must be improved. From the learning aspect, the evaluation from the previous year is still not implemented optimally. Researchers can conclude that the strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office is not optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Keywords: Government Strategy, Traditional arts
PERBANDINGAN KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (STUDI DI UPTD CIMAHI TECHNO PARK DAN UPTD SOLO TECHNO PARK TAHUN 2021) Dicky Febriansyah Rokhmat; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1080

Abstract

Ruang lingkup tulisan ini membahas perbandingan kolaborasi penta helix dalam pengembangan potensi unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum pada UPTD Cimahi Techno Park Dan UPTD Solo Techno Park selama tahun 2021. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran pola kolaborasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park dan Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park dengan pendekatan metode perbandingan. Metode perbandingan dipilih karena untuk menarik kesimpulan dari terkait pola kolaborasi yang dilakukan oleh dua unit pelaksana teknis dengan pengelolaan berbeda. Hasil temuan menunjukan bahwa pada dimensi kondisi awal memiliki persamaan bahwa kolaborasi berawal dari pola triple helix yang berkembang menjadi penta helix. Pada dimensi desain kelembagaan terdapat perbedaan yaitu UPTD Solo Techno Park menerapkan pola badan layanan umum sementara UPTD Cimahi Techno Park berbentuk unit pelaksana teknis. Kepemimpinan fasilitatif memiliki persamaan bahwa dominasi pada pemerintah daerah. Dimensi proses kolaboratif menunjukan perbedaan variasi aktor kerja sama dengan UPTD Solo Techno Park memiliki cakupan lebih luas, namun peran unsur media masih belum optimal. Dimensi outcome menunjukan cakupan kerja sama UPTD Solo Techno Park lebih luas dan variatif. Kesimpulan menunjukan kolaborasi penta helix pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park dan Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park Tahun 2021 memiliki persamaan pada dimensi kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif dan perbedaan terdapat pada dimensi desain kelembagaan, proses kolaboratif dan outcome serta pola BLUD dapat mendukung keleluasaan untuk berkolaborasi dengan pihak lain.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022 Siti Nurul Ajizah; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1231

Abstract

Peran pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai aspek salah satunya, yaitu kegiatan industri yang wajib melaksana tanggung jaawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Namun, terdapat permasalahan, yaitu tidak berjalannya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, belum mengembangkan denda dan insentif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, tidak adanya kemitraan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum memliki manajemen sektor publik yang sesuai dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Maka, dilakukan penelitian dengan menggunakan teori dari Fox.T., Ward. H., dan Howard. B bahwa Pemerintah Daerah yang bereperan sebagai mandating, facilitating, partnering, dan endorsing. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat, pengusaha penyamakan kulit, perusahaan PT. Herlinah Cipta Pratama), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Hasil penelitian yang dilakukan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai mandating ini masih belum menunjukkan keseriusannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator masih belum terpenuhi, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai partnering masih belum optimal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai endorsing masih belum optimal.
Digitalisasi Pemerintahan; Analisis Implementasi SPBE pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Berbasis Pendekatan Good Governance. Salli Nur Afifah; Rahman Mulyawan; Novie Indrawati Sagita
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v14i2.12834

Abstract

Transformations Digital is one of the strategic agendas in improving the performance of bureaucracy and public services in the digital era. The Electronic-Based Government System (SPBE) is present as the main instrument in realizing more effective, efficient, and accountable governance. This study aims to analyze the implementation of SPBE at the Sumedang Regency Regional Secretariat using the good governance approach as an evaluation framework. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of SPBE at the Sumedang Regency Regional Secretariat has made significant progress, especially in terms of transparency, service efficiency, and increased access to public information. However, there are several challenges in terms of coordination between regional devices, limited digital infrastructure, and uneven human resource capacity. The good governance approach that includes the principles of participation, accountability, transparency, effectiveness, and responsiveness is an important foundation in evaluating the extent to which SPBE can support bureaucratic reform at the regional level. This study recommends increasing digital training for civil servants, optimizing system integration, and strengthening cross-sector collaboration as an effort to strengthen the sustainability of digital transformation in local government environments. This finding is expected to be a reference for other regions in developing SPBE policies that are in line with the principles of good governance. Keywords: Digital Transformation; SPBE; Good Governance;
DINAMIKA PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOGOR Azmi Istihsan Majid; Rahman Mulyawan; Rudiana
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 9 No 02 (2026): Agustus 2026
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v9i02.8224

Abstract

Improving the quality of education in Bogor Regency faces multidimensional problems as reflected in the average length of school of 8.72 years, the number of school dropouts of 13,186 children, and the Community Literacy Development Index of 9.50 in 2025. This condition shows the need for the involvement of various stakeholders in the implementation of education. This study aims to analyze the dynamics of the collaborative governance process in improving the quality of education in Bogor Regency based on the five dimensions of the collaborative process of Ansell and Gash (2007), namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. The research uses a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation of eight informants from elements of local government, DPRD, PGRI, education units, the private sector, and the community. The results of the study show that collaboration has been formed through various communication forums and educational programs, but it has developed in an inuniform manner. Dialogue between actors still tends to be formal, trust and commitment are not stable, and understanding of the root causes of education problems has not been fully divided. The achievement of collaboration has resulted in small wins, but it is still partial and uneven. These findings suggest that the existence of forums and multi-stakeholder engagement has not automatically resulted in substantive collaboration; The quality of interaction, trust, commitment, and mutual understanding are important factors in the sustainability of educational collaboration.
Co-Authors Agus Taryana Ardiansyah, Ahmad Atwar Bajari Azizah Azizah Azmi Istihsan Majid Azzura, Davena Rasyafa Cecep Darmawan Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dicky Febriansyah Rokhmat Epin Saepudin Erlan Suwarlan Fadhilah Rahmawati Gaston Otto Malindir Hazizah, Wahdah Heru Ryanto Budiana Iskandar, Kirana Safira Sholehah Iyep Saefulrahman Jajang Sutisna Justin Nabil Alpasha Kartini, Dede Kartini, Dede Sri Kris, Rizal Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹ Maygaza Anhara Putra Brata Millavathiy, Riri Muhammad Luthfi Naufal Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Muradi Muradi - Nandang Alamsah Deliarnoor Nelwan Ronsumbre Neneng Yani Yuningsih Nina Karlina Noer, Arvenia Novie Indrawati Sagita Novie Indrawati Sagita Pandiangan, Freddy Prayoga Bestari Rahmat Hidayat Djati Ratna Fitria Rezky Angga Wiyada Ronsumbre, Nelwan Rudiana Salli Nur Afifah Selvi Centia Sinta Ningrum Siti Nurul Ajizah Syafiuddin, Eddy Lukman Syaifullah Syaifullah Tarisa Fitrianti.A.R. Toto Purwanto U. Tria Andari Ufa Anita Afrilia Utang Suwaryo Utang Suwaryo Wahyu Sopandi Wiyada, Rezky Angga Yayan Nuryanto