Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.695
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik JURNAL KOLABORASI Jurnal Kajian Komunikasi Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Agregasi Sospol : Jurnal Sosial Politik Moderat Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Government & Resilience Khazanah Sosial
Rahman Mulyawan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Desain Organisasi Dalam Mega Proyek Transportasi Perkotaan: Analisis Struktur Proyek MRT Jakarta Fase 1 Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹; Maygaza Anhara Putra Brata; Justin Nabil Alpasha; Muhammad Luthfi Naufal; Rahman Mulyawan; Agus Taryana; Yayan Nuryanto
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 11 (2025): GJMI - NOVEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i11.1896

Abstract

Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
PERBANDINGAN KOLABORASI PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN POTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM (STUDI DI UPTD CIMAHI TECHNO PARK DAN UPTD SOLO TECHNO PARK TAHUN 2021) Rokhmat, Dicky Febriansyah; Suwaryo, Utang; Mulyawan, Rahman
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1080

Abstract

Ruang lingkup tulisan ini membahas perbandingan kolaborasi penta helix dalam pengembangan potensi unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum pada UPTD Cimahi Techno Park Dan UPTD Solo Techno Park selama tahun 2021. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran pola kolaborasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park dan Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park dengan pendekatan metode perbandingan. Metode perbandingan dipilih karena untuk menarik kesimpulan dari terkait pola kolaborasi yang dilakukan oleh dua unit pelaksana teknis dengan pengelolaan berbeda. Hasil temuan menunjukan bahwa pada dimensi kondisi awal memiliki persamaan bahwa kolaborasi berawal dari pola triple helix yang berkembang menjadi penta helix. Pada dimensi desain kelembagaan terdapat perbedaan yaitu UPTD Solo Techno Park menerapkan pola badan layanan umum sementara UPTD Cimahi Techno Park berbentuk unit pelaksana teknis. Kepemimpinan fasilitatif memiliki persamaan bahwa dominasi pada pemerintah daerah. Dimensi proses kolaboratif menunjukan perbedaan variasi aktor kerja sama dengan UPTD Solo Techno Park memiliki cakupan lebih luas, namun peran unsur media masih belum optimal. Dimensi outcome menunjukan cakupan kerja sama UPTD Solo Techno Park lebih luas dan variatif. Kesimpulan menunjukan kolaborasi penta helix pada Unit Pelaksana Teknis Cimahi Techno Park dan Unit Pelaksana Teknis Solo Techno Park Tahun 2021 memiliki persamaan pada dimensi kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif dan perbedaan terdapat pada dimensi desain kelembagaan, proses kolaboratif dan outcome serta pola BLUD dapat mendukung keleluasaan untuk berkolaborasi dengan pihak lain.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022 Ajizah, Siti Nurul; Suwaryo, Utang; Mulyawan, Rahman
Jurnal Academia Praja Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1231

Abstract

The government's role can be carried out in various aspects, one of which is industrial activities that are required to do Corporate Social Responsibility that carried out by companies. This Corporate Social Responsibility is to sustain economic development that can improve the quality of life and the environment that is beneficial to various parties. Its implementation is regulated in Regional Regulation Number 16 of 2017 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility and Regional Regulation Number 17 of 2017 concerning Amendments to Regional Regulation Number 14 of 2012 concerning Investment. The existence of these regulations shows that the role of local government is needed. However, there are problems that the policies that have been set didn’t worked yet, there are no fines and incentives in the implementation of corporate social responsibility, the absence of strategic partnerships by the government, community and private sector, and there’s no appropriate public sector management and steps that must be taken by the company in implementing corporate social responsibility. This research was carried out using the theory by Fox.T., Ward. H., and Howard. B that the Regional Government has the role of mandating, facilitating, partnering and endorsing. This research using a descriptive method with a qualitative approach. The research was carried out on the society, tanneries, PT. Herlinah Cipta Pratama (Dodol Picnic), Regional Development Planning Agency, and Integrated Investment and Licensing Service. The results of the research showed that Regional Government as the mandate has not yet shown its seriousness, the Regional Government as a facilitator has not been fulfilled, the Regional Government as partnering is still not optimal, and the Regional Government as endorsing is still not optimal.
The Effectiveness of Salaman Application-Based Service Innovations for Homeless Beggars in Bandung City Gaston Otto Malindir; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan
Khazanah Sosial Vol. 4 No. 3 (2022): Khazanah Sosial Vol 4, No 3 October 2022
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v4i2.17482

Abstract

As a form of service innovation, the Bandung City Population and Civil Registration Service applies Salaman application-based services. The word Salaman itself is an abbreviation of the word finished in hand. In practice, the Salaman application-based service implemented by the Department of Population and Civil Registration throughout 2019-2021 raises its own problems, especially for certain groups, such as homeless people, beggars, and other marginal groups in the city of Bandung. The purpose of this study was to analyze and describe the effectiveness of the service innovation of the Population and Civil Registration Service based on the Salaman application for the homeless and beggar groups. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation, and data analysis techniques are carried out by data reduction, data display and drawing conclusions. The results of this study indicate that of the seven indicators used to measure the effectiveness of service innovations implemented by the Department of Population and Civil Registration of Bandung City, six of them showed poor results associated with groups of homeless people and beggars in the city of Bandung. The six indicators include clarity of purpose, clarity of strategy, process of policy analysis and formulation, careful planning, programming, and effective and efficient implementation. So overall it can be concluded that the Salaman application-based service innovation has not been effective in its application, especially if it is associated with groups of homeless people and beggars in the city of Bandung.
The Bridging Inequality in Environmental Governance: A Case Study of Waste Management in Kupang City, Indonesia Rosman, Muhammad Rifki; Mulyawan, Rahman; Yuningsih, Neneng Yani
Government & Resilience Vol. 4 No. 1 (2026): Government & Resilience (April 2026)
Publisher : Dealings Foundation Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62503/gr.v4i1.50

Abstract

Waste management in Kupang City continues to face complex challenges that are not only technical but also closely related to issues of equity in environmental governance. This study aims to examine how the principle of equity is implemented in waste management governance in Kupang City using the environmental governance framework proposed by Bennett and Satterfield. A qualitative case study approach was employed to explore the experiences and perspectives of multiple stakeholders, including local government officials, environmental communities, private sector actors, and affected residents. Data were collected through interviews, observations, and document analysis and were analyzed thematically. The findings reveal that the Kupang City Government has demonstrated an initial commitment to inclusive waste governance by involving diverse stakeholders, including vulnerable groups, in waste management initiatives and community surveys. However, participation remains largely concentrated at the implementation stage and is not yet fully integrated into policy planning and evaluation processes. The study also identifies significant inequalities in the distribution of waste management services, particularly in the availability of waste collection facilities and transportation services in suburban areas. Furthermore, communities living near the Alak landfill continue to bear disproportionate environmental and health risks without adequate protection mechanisms. This study contributes to the environmental governance literature by providing empirical evidence on how equity principles operate in urban waste management in developing cities. Strengthening institutional capacity, expanding participatory mechanisms, and improving the protection of vulnerable groups are essential to achieving more inclusive and sustainable waste governance in Kupang City, Indonesia.
Singkawang City Government’s Strategy to Increase Knowledge Dimension of The Human Development Index (HDI) in 2023 Millavathiy, Riri; Muradi, Muradi; Mulyawan, Rahman
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 14, No 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.14.1.%p.2025

Abstract

Singkawang Mayor's Regulation Number 11.1 of 2023 concerning Changes to the Singkawang City Regional Development Plan for 2023 - 2026 with one of the objectives being "Increasing the quality of competitive and characterful human resources" with the strategic target "Increasing the quality of Education" providing direction for Education policy, especially in efforts to increase the knowledge dimension of HDI.The low increase in indicators in the knowledge dimension means that breakthrough efforts and appropriate local government strategies are needed to encourage the increase in HLS and RLS. research with the title Singkawang City Government Strategy in Increasing the Human Development Index (HDI) in the Knowledge Dimension in 2023 with strategy theory from Geoff Mulgan (2009) to analyze the Singkawang City Government's strategy in increasing the Human Development Index (HDI) in the Knowledge Dimension in 2023. The method used in this research is qualitative. Data collection techniques use observation, interviews, documents and audiovisual and digital materials. The research time was 9 months. The results of the analysis of the Singkawang City Government's strategy in increasing the HDI in the Knowledge dimension in 2023 consist of 5 (five) aspects or stages, there are namely: Purpose (objective), Environments (environment), Directions (direction), Actions, and Learnings.
Peran Kesbangpol dalam Mewujudkan Tata Kelola Kolaboratif Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme Pasca Insiden Bom Kota Bandung 2022 Kris, Rizal; Muradi; Mulyawan, Rahman
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.41768

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menguraikan proses kolaborasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bandung dalam memberikan perlindungan kepada anak korban jaringan terorisme pasca insiden Bom Panci di Kota Bandung tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kolaborasi yang dibangun masih bersifat prosedural dan belum mencapai tingkat integrasi kelembagaan yang ideal. Kolaborasi antar lembaga sering kali terjadi secara informal, terbatas pada koordinasi administratif, serta belum didukung oleh kerangka kerja yang mengikat dan berkelanjutan. Di sisi lain, analisis penanganan kasus peledakan bom bunuh diri di Astana anyar, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam pencegahan terorisme dan perlindungan anak korban masih menghadapi tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Meskipun kerangka kebijakan seperti RAN PE dan RAD PE Jabar telah ada, implementasinya di tingkat Kota Bandung belum optimal.
Strategi Tata Kelola Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (2023–2024) Ardiansyah, Ahmad; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Mulyawan, Rahman
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.41769

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik analisis yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sudah berjalan dengan optimal dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka sepanjang tahun 2023-2024. Hal ini didukung oleh; 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang melalui Corporate Strategy (Strategi Organisasi); 2) Pada tataran Program Strategy (Strategi Program), ketiga UPTD tersebut menyusun dan melaksanakan program pelatihan yang kontekstual dengan kebutuhan peserta dan kondisi lapangan; 3) Dari segi pendukung sumber daya (Resource Support Strategy), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar menghadapi tantangan nyata dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi; 4) Dari segi institutional strategy, turut memperkuat implementasi keseluruhan kebijakan. Dalam kerangka reformasi birokrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar telah menyederhanakan struktur kelembagaan, melebur beberapa bagian, serta membentuk sistem kerja berbasis tim yang adaptif.
PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Mulyawan, Rahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858

Abstract

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakatgb777
PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT Mulyawan, Rahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9940

Abstract

Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai,  terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat.  Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu  sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat.gb777
Co-Authors Agus Taryana Ajizah, Siti Nurul Ardiansyah, Ahmad Atwar Bajari Azizah Azizah Azzura, Davena Rasyafa Cecep Darmawan, Cecep Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Deliarnoor, Nandang Alamsah Epin Saepudin Erlan Suwarlan Fadhilah Rahmawati Gaston Otto Malindir Hakiki, Haris Suddin Hazizah, Wahdah Heru Ryanto Budiana Iskandar, Kirana Safira Sholehah Iyep Saefulrahman Jajang Sutisna Justin Nabil Alpasha Kartini, Dede Kartini, Dede Sri Kris, Rizal Marvell Syauqi Rosyad Kairupan¹ Maygaza Anhara Putra Brata Millavathiy, Riri Muhammad Luthfi Naufal Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Muradi Muradi - Nandang Alamsah Deliarnoor Nelwan Ronsumbre Neneng Yani Yuningsih Nina Karlina Noer, Arvenia Novie Indrawati Sagita Pandiangan, Freddy Prayoga Bestari Rahmat Hidayat Djati Ratna Fitria Rezky Angga Wiyada Rokhmat, Dicky Febriansyah Ronsumbre, Nelwan Rosman, Muhammad Rifki Selvi Centia Sidiq, Gusman Maulana Sinta Ningrum Syafiuddin, Eddy Lukman Syaifullah Syaifullah Tarisa Fitrianti.A.R. Toto Purwanto U. Tria Andari Ufa Anita Afrilia Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Wahyu Sopandi Wiyada, Rezky Angga Yayan Nuryanto