Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.102
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Media Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Al-Qalam Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Industrial Engineering Journal (IEJ) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review JURNAL EKONOMIKA INDONESIA Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Dual Legal Systems
Muhammad Nur
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Pembinaan Keagamaan kepada Narapidana yang Melakukan Kejahatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh Iqbal, M.; Nur, Muhammad; Fazzan, Fazzan; Rahmah, Siti
Journal of Dual Legal Systems Vol. 2 No. 2 (2025): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v2i2.449

Abstract

This research aims to analyze the implementation and effectiveness of religious guidance for inmates at the Class IIB Banda Aceh State Detention Center (RUTAN), as well as the challenges faced in its application. Using a qualitative method with an empirical juridical approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving correctional officers and inmates. The results indicate that religious guidance is conducted through structured programs such as religious lectures, Qur’an literacy and recitation classes, worship habituation, and Islamic holiday commemorations. These programs have shown significant impact on inmates, particularly in improving their ability to read the Qur’an, fostering religious awareness, and encouraging positive behavioral changes that support their reintegration into society. Nevertheless, several obstacles were identified, including the limited number and competence of officers, insufficient facilities, and varying levels of inmates’ motivation and awareness. Despite these challenges, the religious guidance programs at RUTAN Class IIB Banda Aceh are considered effective in promoting spiritual development and moral improvement among inmates. The study concludes that religious guidance plays an essential role in correctional efforts, not only to fulfill inmates’ spiritual rights but also to prepare them to become law-abiding citizens after their release. Strengthening human resources, improving facilities, and enhancing supervision are recommended to optimize the effectiveness of future programs. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pembinaan keagamaan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas pemasyarakatan dan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dilaksanakan melalui program ceramah keagamaan, baca tulis Al-Qur’an dan Iqra’, pembiasaan ibadah, serta peringatan hari besar Islam. Program ini dinilai efektif karena mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, menumbuhkan kesadaran beragama, dan mendorong perubahan sikap positif pada narapidana sehingga lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, fasilitas yang belum memadai, serta tingkat motivasi dan kesadaran narapidana yang beragam. Meskipun demikian, pembinaan keagamaan di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh tetap berperan penting dalam proses rehabilitasi narapidana, baik sebagai upaya pemenuhan hak spiritual maupun pembentukan pribadi yang bermoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta pengawasan yang lebih optimal diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas pembinaan keagamaan di masa mendatang.]
PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian di Polres Mandailing Natal) Lubis, fitriani kholilah; Nur, Muhammad; Hatta, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13394

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan otoritas yang dampak dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara.. Penangguhan penahanan merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanannya atas permintaan yang bersangkutan sebelum penahanannya selesai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal dan alasan polisi memberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan kasus dengan menggunakan metode kepustakaan serta wawancara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa proses penangguhan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penangguhan penahanan dilakukan dengan prosedur dimulai dari tersangka atau terdakwa mengajukan surat permohonan untuk ditangguhkan penahanannya. Alasan diberikan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti Disarankan kepada pemerintah untuk lebih bijak dalam menangani kasus korupsi yang terjadi serta memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut hal itu bisa merugikan negara bahkan banyak orang dan bukan malah memberikan keringanan berupa menangguhkan penahanannya sehingga para pelaku tindak pidana korupsi merasa bahwa mereka tetap dilindungi walupun sudah melakukan kejahatan. Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Perkara Korupsi, Mandailing Natal
PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERKARA KHALWAT DI TINGKAT GAMPONG (Studi Penelitian di Blang Pulo Kota Lhokseumawe) Afriani, Maulida; Muhammad Nur, Muhammad Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19253

Abstract

A cultural approach that involves local wisdom and traditional institutions is a strategic and effective step in resolving crimes because society already has a legal system known as customary law. The use of customary law to resolve community cases is always carried out in the life of the Acehnese traditional community. The local wisdom of the people in Aceh in resolving disputes and disputes has now been confirmed in Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs. Islam strictly prohibits adultery, while Khalwat is a plot or opportunity for adultery to occur as well as an act that is contrary to existing customs. Violators of Islamic Sharia will receive strict warnings and customary sanctions/fines in accordance with established regulations. This research aims to explain how customary sanctions are resolved or applied to khalwat cases at the Gampong Blang Pulo level, Lhokseumawe City. This research uses empirical legal research, data collection is carried out through primary data and secondary data. Based on the results of the research, it was possible to resolve the khalwat case at the Traditional Court in Gampong Blang Pulo, Lhokseumawe City, namely to resolve it peacefully without violence against the perpetrator. During the trial process, the Gampong Customary Court first asked the residents, witnesses, the community and the perpetrator's statement about the chronology of the incident. Then the Gampong Customary Court deliberates to make a decision in accordance with the existing reusam or rules that have been established in the Gampong. The customary sanctions applied by the Gampong Customary Court so far are still in the form of warnings and warnings 1-2 times and the Gampong Customary Court provides guidance by summoning the perpetrator's parents and asking the perpetrator to promise not to do it again.
Settlement of Minor Criminal Offenses Under Aceh Qanun Number 9 of 2008 Concerning the Development of Customary Life and Traditions in Aceh Hidayat, Arief Pandu; Fazzan , Fazzan; Nur, Muhammad; Rahmah, Siti; Zul 'Aidy, Zul 'Aidy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.780

Abstract

Aceh Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Traditions serves as a legal foundation for Acehnese society in resolving minor criminal offenses through customary mechanisms at the gampong (village) level. This qanun explicitly regulates 18 categories of cases that may be settled through customary institutions, thereby reflecting the vitality of customary law as an instrument for resolving social conflicts in line with Islamic values, justice, and local wisdom. However, in practice, the implementation of this qanun still encounters various challenges that require further examination. This study employs a juridical-empirical approach with the research site located in Blang Bintang Subdistrict. Data were collected through interviews with gampong officials, customary leaders, and relevant authorities, complemented by a review of regulatory documents, including Circular Letters issued by the Governor of Aceh, the Aceh Customary Council (MAA), and the Aceh Regional Police Chief, which reinforce the implementation of Qanun Number 9 of 2008. The analysis was conducted qualitatively, integrating perspectives from positive law, customary law, and Islamic law. The findings reveal that the mechanism for resolving minor criminal offenses at the gampong level has been carried out in accordance with Qanun Number 9 of 2008, particularly through deliberation and restorative approaches. Nonetheless, several obstacles persist, including limited understanding among gampong officials, external intervention by formal law enforcement, as well as weak documentation and supporting facilities. These conditions create challenges in realizing the legitimacy of customary law within the national legal system. To overcome these obstacles, it is necessary to strengthen customary institutions through training, the formulation of technical guidelines, and enhanced coordination between gampong authorities, the Aceh Customary Council, and law enforcement agencies. Regulatory and institutional support will further consolidate the role of customary law as a mechanism for resolving minor offenses in Aceh. Overall, Aceh Qanun Number 9 of 2008 has proven effective in the settlement of minor offenses, although its implementation still faces challenges. Strengthening customary institutions constitutes a strategic effort to reinforce the role of customary law within the framework of the national legal system.
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Muhammad Jabirullah; Muhammad Nur; Malahayati Malahayati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.23894

Abstract

Abstrak Tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI) dalam waktu damai merupakan suatu perbuatan pidana yang harus diterapkan hukuman pidana sesuai yang diatur pada Pasal 86 Ke-1 KUHPM. Namun THTI juga dapat diterapkan hukuman disiplin militer apabila THTI tidak lebih dari 4 (empat) hari berdasarkan Pasal 8 huruf b KUHDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai, efektivitas penerapan hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai, upaya meningkatkan efektifitas hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pelaksanaan hukuman disiplin militer bagi pelaku THTI dalam waktu damai yaitu: laporan kepada Komandan selaku ANKUM, pencarian, penahanan, pemeriksaan/ penyidikan, persidangan, dan eksekusi putusan. Efektivitas penerapan hukuman disiplin kurang efektif, karena terjadi beberapa kendala, yaitu: kegagalan dalam pencarian pelaku, batas waktu pencarian singkat, keterbatasan petugas pencarian, ada niat pelaku THTI melarikan diri dari Kesatuan. Upaya meningkatkan efektifitas hukumannya yaitu: meningkatkan ilmu intelijensi kepada petugas, mempercepat penanganan perkara, meningkatkan hubungan komunikasi dengan keluarga prajurit. Saran kepada ANKUM dalam hal penerapan hukuman disiplin kepada Pelaku THTI, agar menyampaikan perintah lisan untuk lakukan pencarian setelah Anggota nya tidak hadir dijam Apel pagi pada hari pertama. Kepada petugas pencarian, agar meningkatkan keterampilan dalam hal pencarian atau pelacakan, dengan cara mengikuti kursus intelijen berjenjang, belajar dari pengalaman senior, serta jalin hubungan komunikasi yang intens sesama Intel dikesatuan lain. Kata Kunci: THTI, Waktu Damai, Hukum Disiplin Militer. Abstract Unauthorized absence (Tindak pidana tidak hadir tanpa izin/ THTI) during peacetime constitutes a criminal offense that must be subject to criminal punishment as stipulated in Article 86 paragraph (1) of the Military Criminal Code (KUHPM). However, military disciplinary sanctions may also be applied for unauthorized absence not exceeding four (4) days, pursuant to Article 8 letter b of the Military Disciplinary Law (KUHDM). This study aims to examine and analyze: (1) the implementation of military disciplinary sanctions for offenders of THTI during peacetime; (2) the effectiveness of applying military disciplinary sanctions to such offenders; and (3) efforts to enhance the effectiveness of military disciplinary sanctions for unauthorized absence during peacetime. This study employs an empirical legal research method. The data are collected qualitatively from primary and secondary sources. The collected data are then analyzed and systematically organized to obtain a clear understanding of the issues under investigation. The research findings indicate that the implementation process of military disciplinary sanctions for offenders of THTI during peacetime consists of the following stages: reporting to the Commander as the competent authority (ANKUM), search, detention, investigation, trial, and execution of the decision. However, the effectiveness of disciplinary sanctions is limited due to several challenges, including failure in locating the offenders, short search time limits, limited search personnel, and the intent of THTI offenders to flee from their military unit. Efforts to enhance the effectiveness of the sanctions include: improving intelligence training for personnel, accelerating case handling, and strengthening communication with soldiers’ families. Suggestions for the Commanding Officer (ANKUM) regarding the imposition of disciplinary sanctions on THTI offenders include issuing an immediate verbal order to initiate a search upon the absence of a service member from the morning roll call on the first day. For search personnel, it is recommended to enhance their search and tracking skills through participation in tiered intelligence courses, learning from the experiences of senior personnel, and establishing strong and continuous communication with intelligence officers in other units. Keywords: THTI, Peacetime, Military Disciplinary Law.
Co-Authors -, Erinawati Afriani, Maulida Ananda Rizky Syahreza Siregar Aulia . Bayhaqi, Yudha Budi Bahreisy Cut Putri Mellita Sari Dessy Aryanti Dona Skd, Khairil Edira jasmin, Ridho Alawiyah Eva Ayuzar Fakraiza F Fazzan , Fazzan Fazzan Fazzan, Fazzan Fuadi Fuadi Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Harun Harun Harun Harun Hasibuan, Ahmad Fauzul Hakim Hidayat, Arief Pandu Hidayat, Hidayat Husni Husni Husni I Gusti Ngurah Antaryama Ifaldy Riski Fahlepy Islahuddin I Jamaluddin J Kurniawan, Sofyan Lubis, fitriani kholilah M. Iqbal Malahayati Malahayati Marpaung, Suci Ramanda Muhammad Hatta Muhammad Jabirullah Muhammad Luthfi Muhammad Nasir Muhammad Salda Nazamuddin Nazamuddin Nazli Hasan Nurdin Bakri Prama Hartami Ridwan Ridwan Rista Zullibar PA Romi Asmara Romi Asmara Sabri Taryus Siregar, Askari Guna Siti Rahmah Sugiarto Sugiarto Sulaiman Sulaiman Sumiadi, Sumiadi Tanjung, Dhiaudin Wahyu Diniarsa Yulia Yulia Yusriyana, Yusriyana Yusrizal Hasbi Zharfan, Zata Taris Zul 'Aidy, Zul 'Aidy Zulfina, Zulfina