Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat) -, Erinawati; Asmara, Romi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.4741

Abstract

AbstrakJudi toto gelap adalah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak nebak supaya mendapat keuntungan dengan angka yang telah di tetapkan pada saat di keluarkan. Judi menjadi pilihan bagi sebagian warga sebagai solusi ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 (studi penelitian di Kepolisian Resor Langkat). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanggulangan perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 Kepolisian Resor Langkat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Polres Langkat. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 di Polres Langkat melalui upaya penal dan non penal; 2) Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Melakukan Penanggulangan Perjudian Toto Gelap di Masa Pandemi Covid 19 diwilayah Kepolisian Resort Langkat adalah Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian, Masyarakat tidak mau bekerjasama dengan polisi untuk  memberikan informasi, Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu dan Sulitnya menemukan alat bukti. Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Toto Gelap, Covid 19
SANKSI NDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA Edira jasmin, Ridho Alawiyah; Nur, Muhammad; Sumiadi, Sumiadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17134

Abstract

Sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana positif belum mampu menanggulangi kasus yang ada. Hal ini dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi dari tahun 2021-2024. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi kekerasan seksual dan pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, belum memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual. Penulis menyarankan agar sanksi bagi pelaku kekerasan seksual harus lebih diperhatikan, perlu adanya solusi dengan menggunakan hukum pidana Islam karena aturan hukumnya bersumber berdasarkan Al-Quran dan hadits. 
PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe) Marpaung, Suci Ramanda; Nur, Muhammad; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16897

Abstract

AbstractThe high number of children committing sexual harassment is due to the ease with which they can access pornographic websites. This research aims to understand and explain the legal process for criminal acts of theft committed by children and the application of criminal law against child perpetrators of sexual harassment. The research method used is the empirical juridical method. The results of the research regarding the handling process of cases involving child perpetrators of sexual harassment show that the police, authorized by Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, immediately conduct investigations, inquiries, and even arrests, searches, and detentions of perpetrators once sufficient evidence is found. Even though the perpetrators are minors, the law enforcement process must be carried out. For child perpetrators of sexual harassment against minors, the law enforcement process, starting from investigation, inquiry, prosecution, and trial, is conducted in accordance with Law Number 11 of 2012.Keywords : Handling, Crime, Sexual Harassment, Child
Contextualization of Polygamy Law; Justification of Islamic Legal Principles against Positive Regulations in Indonesia Nur, Muhammad; Tanjung, Dhiaudin
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 2 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i2.8108

Abstract

Ideally, polygamy law in Islam sets a maximum limit of four wives, requires the husband to act justly, and considers material and emotional factors, as stipulated in the Qur'an. However, in reality, there are differences in the implementation of the law in Indonesia. Law No. 1 of 1974 does not limit the number of wives, while the Compilation of Islamic Law (KHI) limits it to four wives and requires the wife's consent, which must be proven in court. These differences reflect a discrepancy between Islamic legal principles and current positive regulations. This article aims to provide a deeper understanding of the differences between polygamy law in Islam and positive regulations in Indonesia. This research uses a comparative approach with a literature study method to analyze and compare Islamic legal principles with positive regulations in Indonesia related to polygyny. The results show that over time and with changes in the state system, the contextualization of polygamy law has undergone justification and rationalization, leading to significant changes in its application.
Models For Implementing Punishment Against Jarimah Khalwat Perpetrators In Aceh Province Nur, Muhammad; Harun, Harun; Nasir, Muhammad; Dona SKD, Khairil
Brawijaya Law Journal Vol. 11 No. 2 (2024): The Role Of Human Rights on ASIA Pacific Policies and Strategies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2024.011.02.04

Abstract

Jarimah khalwat is an act prohibited by Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. According to Jinayat Law, jarimah khalwat is resolved through criminal punishment, one of which is carried out by caning. The offense is resolved through the special criminal justice system in Aceh Province and the customs that apply in Aceh. The research aims to explore punishment models for perpetrators of Jarimah Khalwat in Aceh Province. The location was conducted in Aceh Province, specifically in Aceh Tamiang Regency, Lhokseumawe City, Pidie Regency, and Banda Aceh City. Primary data were collected through observations and interviews. Interviews were conducted with respondents using prepared interview guidelines. Secondary data were collected by studying the literature, laws and regulations, theories, and opinions of scholars. Data analysis employed qualitative methods. The study shows that the punishment for perpetrators of jarimah khalwat in Aceh Province are carried out using two models. Firstly, punishment are imposed based on customary law, namely by warning or advice. A marriage punishment and fine for violating the customs are imposed if the offense is repeated. The second punishment model is based on the Jinayat Law.
PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PADA KEGIATAN PACUAN KUDA DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 Siregar, Askari Guna; Hatta, Muhammad; Nur, Muhammad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16234

Abstract

Regulasi mengenai maisir dalam Qanun Jinayat dijelaskan antara Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Jinayat. Menurut Pasal 18 Qanun Jinayat. Perjudian/maisir pada umumnya terjadi diberbagai kegiatan/event yang berlangsung, misalnya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum, kendala dan upaya yang djilakukan dalam pelaksanaan ketentuan tentang maisir pada Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer karena merupakan penelitian yuridis empiris melalui wawancara dengan responden dan informan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang diteliti terkait pelaksanaan ketentuan tentang maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinaya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir dalam kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah dilakukan melalui kerjasama antara Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana, serta berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti kurangnya personil penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana maisir, sehingga implementasi Qanun Jinayat belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, upaya preventif seperti sosialisasi dan himbauan serta penguatan kerjasama antar penegak hukum menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut.Disarankan kepada Wilayatul Hisbah dan Kepolisian Resor Aceh Tengah perlu memperkuat kerjasama dalam penegakan ketentuan maisir pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Panitia Pelaksana sebaiknya menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan maisir kepada peserta dan penonton. Selain itu, kepada Bupati dan DPRK Aceh Tengah disarankan untuk merancang aturan hukum yang mengintegrasikan larangan maisir dengan kegiatan pacuan kuda, agar tradisi ini bebas dari praktik maisir.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Aulia, Aulia; Nur, Muhammad; Sulaiman, Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.19122

Abstract

Kejaksaan menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan penanganan kasus korupsi dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk melalui penghentian penyidikan yang mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010: Mengatur prioritas penanganan perkara korupsi yang masuk dalam kategori big fish, serta himbauan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara menggunakan pendekatan restorative justice bagi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks hukum pidana korupsi berfokus pada pemulihan aset negara yang hilang atau dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana merupakan upaya penting dalam pemulihan aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian dapat dijadikan dasar yang efektif untuk efisiensi pengelolaan keuangan negara, dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Implementasi dari konstruksi hukum ini memerlukan kebijakan yang tepat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) menawarkan kerangka kerja yang berguna dalam menganalisis kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010. Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, EAL membantu mengevaluasi kebijakan penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian, mengutamakan penggunaan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus dengan kerugian kecil. Implementasi yang tepat dari pendekatan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan ekonomi tercapai secara optimal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Zharfan, Zata Taris; Muhammad Nur; Romi Asmara
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20475

Abstract

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk ikut memberi ide, komentar, dan informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu, hal ini memicu penyalahgunaan media sosial serta lunturnya etika dalam berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers dalam media sosial serta untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dan kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers berupa penggunaan bahasa, kalimat, dan media untuk meragukan reputasi seseorang, sehingga mengurangi rasa harga diri dan martabat orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A. Pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut UU ITE dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Setiap wartawan  yang memiliki akun media sosial bertanggungjawab atas setiap informasi yang diunggah di akun pribadinya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu pertanggungjawaban pidana pers yang mencemarkan nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers. Undang-Undang ITE menggunakan sistem pertanggungjawaban yang sama seperti KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA KORBAN PENGANIAYAAN OLEH OKNUM POLISI DI KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH Bayhaqi, Yudha; Nur, Muhammad; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22287

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diberikan Kepada Tersangka Yang Menjadi Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi, Serta Mengidentifikasi Upaya Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Mereka Dan Hak-Hak Yang Sering Kali Diabaikan.Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Yuridis Empiris Dengan Pendekatan Kualitatif, Melibatkan Wawancara Dengan Informan Dan Studi Pustaka Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tersangka Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Manusiawi, Akses Terhadap Bantuan Hukum, Dan Hak Untuk Melaporkan Tindakan Penganiayaan. Namun, Banyak Hak Yang Dilanggar, Seperti Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil Dan Akses Terhadap Pendampingan Hukum.Penelitian Ini Juga Menekankan Pentingnya Pengawasan Internal Dan Eksternal Untuk Memastikan Akuntabilitas Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya. Kesimpulannya, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Di Kepolisian Resor Bener Meriah Masih Menghadapi Berbagai Tantangan. Diperlukan Upaya Yang Lebih Serius Dari Pihak Kepolisian Dan Lembaga Terkait Untuk Memastikan Bahwa Hak-Hak Tersangka Dihormati Dan Dilindungi, Serta Untuk Mencegah Terulangnya Tindakan Sewenang-Wenang Di Masa Depan.
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERHENTI DAN PARKIR (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe) Yusriyana, Yusriyana; Sumiadi, Sumiadi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23305

Abstract

Pelanggaran lalu lintas terkait ketentuan berhenti dan parkir merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran serta menelaah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas parkir, budaya berkendara yang kurang tertib, serta lemahnya pengawasan. Lokasi pelanggaran umumnya berada di area strategis seperti pasar, rumah sakit, dan pusat kota. Satlantas Polres Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, patroli, peneguran, penilangan, dan operasi gabungan, baik secara persuasif maupun represif. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan personel pengawasan.