Articles
<![CDATA[Gold Pawn Contribution to Fee-based Income ]]>
<![CDATA[Masruroh, Nikmatul]]>;
<![CDATA[Aini, Qurrotul]]>
<![CDATA[ Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 8, No 2 (2017): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Salatiga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18326/muqtasid.v8i2.130-140
<![CDATA[Gold pawn is one of sharia bank products that may provide additional income to the bank. Additional income can be included in fee-based income. However, in the implementation of the sale of gold pawn, not all sharia banks are lucky and feel its contribution. Bank Syariah Mandiri is a bank that is able to maintain gold pawn as one of its products in contributing income to fee-based income. Therefore, this paper discussed more about what the contribution of gold pawn to fee-basedincome and how the implementation of procedure so that this product can contribute to fee-based income for Bank Mandiri Syariah. These problems were investigated using a qualitative approach. Methods of collecting data used in this study were observation, interview and documentation. The data was analyzed descriptively. The data validity used in this study was triangulation technique.Research findings showed that the gold pawn has a contribution in the form of rental income or produced from ujroh. Ujroh is then entered into fee-based income.The transaction process of gold pawn was done by using covenant of rahn, qardh and ijara or in legal term called hybrid contract. Gadai emas salah satu produk bank Syariah yang bisa memberikan tambahan pendapatan pada bank. Tambahan pendapatan tersebut bisa masuk pada fee based income. Akan teta pi, dalam pelaksanaan penjualan gadai emas, tidak semua bank Syariah beruntung dan merasakan kontribusi dari produk gadai emas. Bank Syariah Mandiri adalah bank yang mampu mempertahankan gadai emas sebagai salah satu produknya dalam menyumbang pendapatan pada fee based income. Oleh karena itu, tulisan ini mengungkap lebih jauh mengenai apa sebenarnya kontribusi gadai emas terhadap fee based income dan bagaimana prosedur pelaksanaannya sehingga produk ini bisa memberikan kontribusi terhadap fee based income bank Syariah Mandiri. Persoalan ini diteliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara gamblang hasil penelitian dan dianalisis secara menyeluruh.Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Dari metode tersebut, hasil penelitian menyatakan bahwa gadai emas memiliki kontribusi berupa pendapatan sewa atau berasal dari ujroh. Ujroh tersebut yang kemudian masuk menjadi fee based income. Proses pelaksanaan gadai emas dilakukan dengan akad rahn, qardh dan ijarah atau dalam istilah hukum disebut hybridcontract.]]>
<![CDATA[The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry ]]>
<![CDATA[Masruroh, Nikmatul]]>
<![CDATA[ Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/economica.2020.11.1.3709
<![CDATA[Abstract:Â Indonesia's position in the global competition for the halal food industry is not yet at the top competitive position. However, there is a significant change in the position of the competitiveness. The change can be seen from the Global Islamic Economy Indicator report for 2020/2021, which positions Indonesia at number 4 (fourth) in the halal food industry. Previously, Indonesia had never been in the top 10 positions. Since Indonesia is the first country ranked in halal consumption, the new ranking position is an achievement. The high competitiveness position during the COVID-19 pandemic also becomes an obstacle to make Indonesia a World Halal Center in 2024. This study aims to discuss an in-depth analysis of the implementation of halal value chain policies in Indonesia and the impact of implementing these policies on the export competitiveness of the Indonesian halal food industry. This study used a qualitative approach with a phenomenological type through data collection by interviewing export business actors in the halal food industry. The experiences of some informants are the key to answers the objectives of this study. This research produces the first halal value chain policy stated in the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014, which requires all food entrepreneurs to carry out halal certification. The halal value chain in Indonesia applies the principle of traceability which makes Indonesian halal food products competitive. The second application of the principle of traceability is different from other countries, making halal food products produced by Indonesia acceptable to importing countries, especially OIC countries.Abstrak:Â Posisi Indonesia dalam persaingan global industri makanan halal belum berada pada posisi kompetitif teratas. Namun, ada perubahan signifikan dalam posisi daya saing. Perubahan tersebut terlihat dari laporan Global Islamic Economy Indicator 2020/2021 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 4 (empat) dalam industri makanan halal. Sebelumnya, Indonesia belum pernah berada di posisi 10 besar. Karena Indonesia adalah negara pertama yang menempati peringkat pertama dalam konsumsi halal, posisi peringkat baru tersebut merupakan sebuah pencapaian. Posisi daya saing yang tinggi di masa pandemi COVID-19 juga menjadi kendala untuk menjadikan Indonesia sebagai World Halal Center pada tahun 2024. kebijakan daya saing ekspor industri makanan halal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologis melalui pengumpulan data dengan mewawancarai pelaku usaha ekspor pada industri makanan halal. Pengalaman beberapa informan menjadi kunci untuk menjawab tujuan penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan kebijakan rantai nilai halal pertama yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang mewajibkan semua pengusaha makanan untuk melakukan sertifikasi halal. Rantai nilai halal di Indonesia menerapkan prinsip ketertelusuran yang membuat produk makanan halal Indonesia berdaya saing. Penerapan kedua prinsip ketertelusuran berbeda dengan negara lain, menjadikan produk pangan halal produksi Indonesia dapat diterima oleh negara pengimpor khususnya negara OKI.]]>
<![CDATA[The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>
<![CDATA[ Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol 11, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/economica.2020.11.1.3709
<![CDATA[Abstract: Indonesia's position in the global competition for the halal food industry is not yet at the top competitive position. However, there is a significant change in the position of the competitiveness. The change can be seen from the Global Islamic Economy Indicator report for 2020/2021, which positions Indonesia at number 4 (fourth) in the halal food industry. Previously, Indonesia had never been in the top 10 positions. Since Indonesia is the first country ranked in halal consumption, the new ranking position is an achievement. The high competitiveness position during the COVID-19 pandemic also becomes an obstacle to make Indonesia a World Halal Center in 2024. This study aims to discuss an in-depth analysis of the implementation of halal value chain policies in Indonesia and the impact of implementing these policies on the export competitiveness of the Indonesian halal food industry. This study used a qualitative approach with a phenomenological type through data collection by interviewing export business actors in the halal food industry. The experiences of some informants are the key to answers the objectives of this study. This research produces the first halal value chain policy stated in the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014, which requires all food entrepreneurs to carry out halal certification. The halal value chain in Indonesia applies the principle of traceability which makes Indonesian halal food products competitive. The second application of the principle of traceability is different from other countries, making halal food products produced by Indonesia acceptable to importing countries, especially OIC countries.Abstrak: Posisi Indonesia dalam persaingan global industri makanan halal belum berada pada posisi kompetitif teratas. Namun, ada perubahan signifikan dalam posisi daya saing. Perubahan tersebut terlihat dari laporan Global Islamic Economy Indicator 2020/2021 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 4 (empat) dalam industri makanan halal. Sebelumnya, Indonesia belum pernah berada di posisi 10 besar. Karena Indonesia adalah negara pertama yang menempati peringkat pertama dalam konsumsi halal, posisi peringkat baru tersebut merupakan sebuah pencapaian. Posisi daya saing yang tinggi di masa pandemi COVID-19 juga menjadi kendala untuk menjadikan Indonesia sebagai World Halal Center pada tahun 2024. kebijakan daya saing ekspor industri makanan halal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologis melalui pengumpulan data dengan mewawancarai pelaku usaha ekspor pada industri makanan halal. Pengalaman beberapa informan menjadi kunci untuk menjawab tujuan penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan kebijakan rantai nilai halal pertama yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, yang mewajibkan semua pengusaha makanan untuk melakukan sertifikasi halal. Rantai nilai halal di Indonesia menerapkan prinsip ketertelusuran yang membuat produk makanan halal Indonesia berdaya saing. Penerapan kedua prinsip ketertelusuran berbeda dengan negara lain, menjadikan produk pangan halal produksi Indonesia dapat diterima oleh negara pengimpor khususnya negara OKI.]]>
<![CDATA[Dinamika Identitas dan Religiusitas pada Branding Halal di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>
<![CDATA[ Islamica: Jurnal Studi Keislaman Vol. 14 No. 2 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Studies of Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/islamica.2020.14.2.317-338
<![CDATA[The term “halal” (ḥalāl) is now not only the domain of religious studies but also has implications for socio-economic studies. Halal discourse finds space for debate in lecture studies, seminars, and conferences both at local and international levels. The business sector also gives serious attention to the halal labelling of the products produced. It is a fact that halal claims have become widespread and become a product phenomenon not only in Indonesia, but also in the world. This phenomenon needs to be seen and examined whether it is as a form of religious awareness and obedience or just a business-oriented trending calculation. By using Habermas’ critical theory, this study reveals that “halal” can be interpreted as a phenomenon of identity disclosure both in religious, social, and state life. “Halal” is not only related to the issue of whether or not it is permissible, but also has an influence on various lines of life, whether religious, social, cultural, political, or economic. In addition, this study also reveals that the “halalization” of products, both goods and services, raises halal consumption behaviour as a form of religious obedience, even though this is not actually a measure of the religiosity of a religious community.]]>
<![CDATA[STRATEGI BRANDING DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PESANTREN PRENEUR ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>;
<![CDATA[Farah Zahirah]]>
<![CDATA[ istinbath Vol 18 No 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.92 KB)
|
DOI: 10.20414/ijhi.v18i1.150
<![CDATA[Pesantren preuner hadir di tengah-tengah keadaan pengangguran muda Indonesia yang semakin meningkat.Hadirnya konsep ini, membuka ruang bagi pemuda-pemuda untuk ikut andil dalam kegiatan ekonomi gunamemberikan pendapatan negara.Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang selama ini dipahami sebagai garda terdepan dalam upaya tafaqquh fiddin, akhir-akhir ini ikut hadir sebagai pencetus ide pemerkuat ekonomi umat dengan berbagai macam jenis usaha yang dimiliki. Pesantren Salafy Sidogiri Jawa Timur, selama ini menjadi ikon pesantren salaf, terbukti tidakmemiliki pendidikan formal di dalamnya, namun mampu melahirkan berbagai jenis usaha, guna menghidupkan perekonomian. Pola usaha yang dilakukan dengan memberdayakan santri dan alumni-alumni yang dimiliki. Agar pasca dari Pesantren tidak terjadi pengangguran.Selain itu keterampilan berwirausaha sudah dilatih mulai santri berada dalam Pesantren sembari tidak meninggalkan ilmu agama sebagai pengajaran pokok dari pesantren. Dari fenomena yang bertolak belakang tersebut, tulisan ini bertujuan mengungkaplatarbelakang Pondok Pesantren Sidogiri menggarap sektor preneur, di saat kebanyakan pesantren lain belum menggarapnya dan masih konsisten dengan ke’salafi’ annya. Hal yang tidak kalah menarik tujuan penelitian ini untukmenguraimodel usaha dapat diambil pelajaran dan diadopsi sebagai strategi preneur pesantren lain, yaitu: mengenai kiat sukses usaha Pondok Pesantren Sidogiri dalam membangun kekuatan bisnisnya hingga seperti sekarang.]]>
<![CDATA[Gold Pawn Contribution to Fee-based Income ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>;
<![CDATA[Qurrotul Aini]]>
<![CDATA[ Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 8, No 2 (2017): MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Salatiga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.093 KB)
|
DOI: 10.18326/muqtasid.v8i2.130-140
<![CDATA[Gold pawn is one of sharia bank products that may provide additional income to the bank. Additional income can be included in fee-based income. However, in the implementation of the sale of gold pawn, not all sharia banks are lucky and feel its contribution. Bank Syariah Mandiri is a bank that is able to maintain gold pawn as one of its products in contributing income to fee-based income. Therefore, this paper discussed more about what the contribution of gold pawn to fee-basedincome and how the implementation of procedure so that this product can contribute to fee-based income for Bank Mandiri Syariah. These problems were investigated using a qualitative approach. Methods of collecting data used in this study were observation, interview and documentation. The data was analyzed descriptively. The data validity used in this study was triangulation technique.Research findings showed that the gold pawn has a contribution in the form of rental income or produced from ujroh. Ujroh is then entered into fee-based income.The transaction process of gold pawn was done by using covenant of rahn, qardh and ijara or in legal term called hybrid contract. Gadai emas salah satu produk bank Syariah yang bisa memberikan tambahan pendapatan pada bank. Tambahan pendapatan tersebut bisa masuk pada fee based income. Akan teta pi, dalam pelaksanaan penjualan gadai emas, tidak semua bank Syariah beruntung dan merasakan kontribusi dari produk gadai emas. Bank Syariah Mandiri adalah bank yang mampu mempertahankan gadai emas sebagai salah satu produknya dalam menyumbang pendapatan pada fee based income. Oleh karena itu, tulisan ini mengungkap lebih jauh mengenai apa sebenarnya kontribusi gadai emas terhadap fee based income dan bagaimana prosedur pelaksanaannya sehingga produk ini bisa memberikan kontribusi terhadap fee based income bank Syariah Mandiri. Persoalan ini diteliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara gamblang hasil penelitian dan dianalisis secara menyeluruh.Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Dari metode tersebut, hasil penelitian menyatakan bahwa gadai emas memiliki kontribusi berupa pendapatan sewa atau berasal dari ujroh. Ujroh tersebut yang kemudian masuk menjadi fee based income. Proses pelaksanaan gadai emas dilakukan dengan akad rahn, qardh dan ijarah atau dalam istilah hukum disebut hybridcontract.]]>
<![CDATA[Shariah Trend: A New Lifestyle in The Modern Age According to Marshall and Ibnu Taimiyah'S Demand Function Theory ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>;
<![CDATA[Ahmad Raziqi]]>;
<![CDATA[Al Furqon Dono Hariyanto]]>
<![CDATA[ Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/economica.2021.12.2.6838
<![CDATA[The Muslim community has grown to be the world’s largest population. Muslims have become a priority for business people and manufacturers who understand Muslim life patterns. Nowadays, manufacturers do not hesitate to use the halal label to reap huge revenues from Muslims. According to the GIE report for 2019 to 2020, Muslim expenditure on the purchase of goods and services in six industries of food, finance, medicine, cosmetics, fashion, and travel and tourism has reached 2.2 trillion with 5.2% YoY growth from 1.8 billion Muslims worldwide. This draws a rosy picture of the development of the halal industry that Muslims have turned into a potential market. Products adhering to Islamic law are what manufacturers must consider having their goods sold well. The sharia trend has become a new lifestyle, particularly for millennials. The rise of Islamophobia is one of the reasons for the ascending trend of sharia-compliant lifestyles in the modern age. This paper highlights the sharia modes of consumption practiced by Muslims by employing literature review as a research methodology. Referring to the Marshallian demand function, the higher the demand, the higher the satisfaction, yet, even if it is labeled halal, the additional satisfaction decreases. This is in stark contrast to Ibn Taymiyah asserting that market demand depends on shifting preferences. Muslims are increasingly focused on the halal lifestyle due to ever-changing tastes based on economic reasoning.]]>
<![CDATA[The Relationship Of Religiosity, Producer's Knowledge, and Understanding Of Halal Products to Halal Certification ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>;
<![CDATA[M. Khoirunnas Esa Mahendra]]>
<![CDATA[ EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies Vol 6, No 2 (2022): July - December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30983/es.v6i2.5179
<![CDATA[Halal is present as a form of demand from consumers for the safety and health of the products consumed. Producers must capture the trend of this consumer behavior model as a business opportunity. So, all producers through the Law on Halal Product Guarantee No.33 of 2014, whether they understand it or not. From this, it is necessary to analyze the relationship between producer religiosity as a basis for making decisions on halal certification and the producer's knowledge and understanding regarding halal products. This study also aims to explore the relationship between religiosity, producer knowledge and understanding of halal products on certification decisions. This study uses a quantitative approach with a descriptive type. The results of this study state that if the variables of religiosity, producer knowledge and understanding of halal products are tested partially, they have no relationship with halal certification decisions by producers, but once these three variables are tested simultaneously have an impact on halal certification decisions by producers. It means that producers deciding on halal certification are not impacted by the level of religiosity, producer knowledge and understanding of halal products they have.]]>
<![CDATA[PEMAKNAAN HALAL ANTARA SIMBOL DAN BENTUK IMPLEMENTASI KEAGAMAAN OLEH PEMILIK UMKM PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 33 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>
<![CDATA[ istinbath Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/ijhi.v21i2.572
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan pertama; mengeksplorasi secara tuntas pemahaman pemilik UMKM dalam memaknai “halalan thayyibah” pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses produksi produk makanan dan jual beli makanan. Kedua, menggambarkan mengenai kesiapan yang dimiliki pemilik UMKM dalam melakukan sertifikasi halal produk-produk yang diperjualbelikan, khususnya produk makanan. Tujuan tersebut dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi dan jenis sosiologi agama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara indepth interview kepada beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Jember, baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal. Model analisis yang digunakan yaitu, analisis Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan analisis data. Hasil dari penelitian ini, yaitu pertama para pemilik UMKM memahami halal masih sebatas epistemologis, belum masuk pada wilayah ontologi maupun aksiologi. Halal masih dipahami sebatas, menggugurkan kewajiban dalam melakukan usaha sesuai dengan anjuran agama dan pemerintah. Ada sisi ketakutan, ketika ada ancaman sanksi bagi yang tidak memiliki sertifikasi halal. Kedua, UMKM dengan skala kecil dan mikro belum memiliki kesiapan manajemen dalam melakukan sertifikasi halal, sebab produksi yang dilakukan masih sederhana serta terkadang belum memenuhi kriteria, khususnya jika menngikuti sertifikasi halal yang model regular Namun, ada sebagian yang sudah siap melakukan sertifikasi halal dengan model self declare.]]>
<![CDATA[Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Nikmatul Masruroh]]>;
<![CDATA[Samsul Arifin]]>;
<![CDATA[Agus Ahmad Faizy Alfawwaz]]>;
<![CDATA[Sofiatul Munawwaroh]]>
<![CDATA[ Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): Catimore: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LSM Catimore dan Sahabat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56921/cpkm.v2i2.79
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember bersama dengan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bertujuan untuk, pertama; peningkatan kualitas tata kelola zakat yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kedua untuk meningkatkan integritas para karyawan di BAZNAS Kabupaten Jember agar menjadi lembaga yang kredibel, ketiga; untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran BAZNAS Jember sebagai lembaga yang kredibel dalam pengelolaan zakat. Pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode community development, yaitu sebuah metode dengan pelatihan peningkatan wawasan, skill serta pemberdayaan kepada masyarakat yang dalam hal ini menjadi binaan dari BAZNAS Jember. Sedangkan, pelatihan skill dan peningkatan wawasan diberikan kepada pengelola dan karyawan BAZNAS Kabupaten Jember agar menjadi lembaga yang berintegritas tinggi. Pengabdian kolaboratif ini menghasilkan tiga hal, yaitu pertama; tata kelola kelembagaan dilakukan secara continue berkala untuk mewujudkan good zakat governance, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan melakukan perbaikan manajerial, kedua, integritas karyawan ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan serta up grading dengan menghadirkan para pakar tentang zakat dari BAZNAS Pusat serta dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan hasil komitmen pengelolaan zakat yang semakin baik terutama dalam hal pencatatan dan pendistribusian, ketiga; melakukan road show edukasi pentingnya berzakat melalui lembaga zakat yang resmi yaitu BAZNAS, serta melakukan pemberdayaan zakat dengan mendirikan kampung-kampung zakat di Kabupaten Jember.]]>
