Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.237
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) JCES (Journal of Character Education Society) Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Government and Politics (JGOP) JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Abdimas Mandalika JP-Publik Jurnal Jurisprudence Unizar Law Review
M Taufik Rachman
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Lombok Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ilegal Fishing Fahrurrozi; Sahrul; Roni Adrian; Imawanto; M. Taufik Rachman; Edi Yanto
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.105

Abstract

Keberadaan illegal fishing tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan, tetapi juga merugikan perekonomian lokal yang bergantung pada keberlanjutan sektor perikanan. Oleh karena itu peran PSDKP dalam menaggulangi illegal fishing di Lombok Timur menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PSDKP dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan PSDKP dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2017, PSDKP memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, patroli laut, serta penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing, termasuk penangkapan dan penyitaan alat tangkap ilegal. Selain itu, PSDKP juga berperan dalam sosialisasi kepada nelayan mengenai pentingnya kelestarian laut dan teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, PSDKP Lombok Timur menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, yang berakibat pada pengawasan yang kurang efektif. Dari sisi eksternal, tantangan sosial ekonomi nelayan yang terpaksa terlibat dalam illegal fishing serta kurangnya kesadaran akan kelestarian laut memperburuk situasi. Koordinasi antar lembaga yang kurang optimal juga memperlambat penegakan hukum di lapangan.
Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas Bahri Yamin; M. Taufik Rachman
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.106

Abstract

Perluasan asas legalitas dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengakui serta memberikan kesempatan untuk menerapkan hukum yang hidup dalam Masyarakat (living law) menghasilkan berbagai masalah. Pertama kurang kejelasan mengenai batasan dan kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat. Kedua, pembiaran terhadap beragam norma adat yang digunakan sebagai dasar dalam pemidanaan dapat menciptakan resiko ketidaksetaraan dalam penegakakan hukum. Ketiga, hukum yang hidup mungkin bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia terutama jika norma adat tersebut mengandung elemen diskriminatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi pasal 2 KUHP Baru dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar asas legalitas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan sejarah. Secara umum problematik yuridis dalam pasal 2 KUHP baru ini jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar asas legalitas adalah: 1), Pasal 2 KUHP yang terbaru menciptakan ketegangan yang mendasar terkait prinsip legalitas (nullum crimen sine lege) yakni lex scripta (harus tertulis), lex certa (harus jelas), lex stricta (tidak bisa ditafsirkan secara luas yang merugikan terdakwa), dan lex praevia (tidak berlaku surut), 2), Ketidakjelasan istilah hukum yang hidup dapat menimbulkan ancaman akan ketidakpastian hukum. 3), isu mengenai formalisasi dan validasi adat sebagai dasar untuk pemidanaan belum memadai. 4), Ada kemungkinan terjadinya overcriminalization dan penyalahgunaan kekuasaan. 5), Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kodifikasi modern dan pengakuan terhadap hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, implementasi Pasal 2 perlu dilakukan dengan ketat, terbatas, dan harus diawasi melalui jalur peradilan agar tidak merusak prinsip dasar dari negara hukum yang modern. Mengingat KUHP yang baru telah memperluas asas legalitas dengan mengakui hukum yang berlaku di masyarakat (hukum yang hidup) maka saran peneliti adalah perlu merumuskan Ketentuan mengenai tata cara penegakan hukum dan adanya penetapan kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.
Legal Reasoning of a Judge’s Dissenting Opinion in the Decision of the Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts Hilman Syahrial Haq; Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan; M Taufik Rachman; Edi Yanto; Anies Prima Dewi; Jan Alizea Sybelle
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1309

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to analyze the judicial considerations of the dissenting opinion of Constitutional Court judge member Akil Mochtar on Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. Methodology: This normative research was based on literary sources. It aimed to discuss the problems that have been formulated to then obtain the expected results. To maximize discussion, this study uses a statute approach and other concepts obtained from literary sources.  Results: The dissenting opinion conveyed by judge member Akil Mochtar only discussed the law as a written rule in the application of the law. Meanwhile, the Constitutional Court attempted to find substance in the Constitutional Court's decision. People's need for justice encourages constitutional judges as law enforcers to make various breakthroughs considering that the Constitutional Court's decisions are final and binding and have a general influence on the legal system. Observing the age range of children in Law No. 3 of 1997, which is between 8 and 18 years, legal provisions indirectly consider children in that age range to be able to commit criminal acts so that they can be sentenced like adults. In human development, a person of 8 years is still said to be immature (minderjarig) or still unable to be responsible. They have imperfect knowledge of the causes and consequences of their actions committed. Mistakes and wrongdoing should be considered child delinquency rather than a crime. Applications of this study: This paper can be applied by the Constitutional Court to make betterment to laws that are proposed for review by attempting to find the legal substance. Novelty/ Originality of this study: No previous researchers have studied the dissenting opinion in this decision  Keywords: Constitutional Court, Juvenile Court, dissenting opinion, judicial review, legal reasoning.  ABSTRAK  Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis atas dissenting opinion anggota hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tentang Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak .  Metodologi: Penelitian normatif ini didasarkan pada sumber literatur. Hal ini bertujuan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan untuk kemudian memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk memaksimalkan pembahasan, kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep lain yang diperoleh dari sumber normative.  Hasil: Dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota hakim Akil Mochtar hanya membahas undang-undang sebagai aturan tertulis dalam penerapan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berupaya mencari substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebutuhan masyarakat akan keadilan mendorong hakim konstitusi sebagai penegak hukum melakukan berbagai terobosan mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat serta berpengaruh secara umum terhadap sistem hukum. Mencermati rentang usia anak dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu antara 8 hingga 18 tahun, ketentuan hukum secara tidak langsung menganggap anak dalam rentang usia tersebut dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dipidana seperti orang dewasa. Dalam perkembangan manusia, seseorang yang berumur 8 tahun masih dikatakan belum dewasa atau masih belum mampu bertanggung jawab. Mereka memiliki pengetahuan yang tidak sempurna tentang sebab dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Kesalahan harus dianggap sebagai kenakalan anak daripada kejahatan.  Kegunaan: Kajian ini dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang diajukan untuk diuji dengan mencoba menemukan substansi hukumnya.  Kebaruan/ Orisinalitas: Belum ada penelitian sebelumnya yang mempelajari dissenting opinion dalam putusan ini  Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Anak, Dissenting Opinion, Peninjauan Kembali, Penalaran Hukum
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Mualimin Mochammad Sahid; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Mualimin Mochammad Sahid
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
JURIDICAL REVIEW OF THE TRANSFER OF LAND OWNERSHIP RIGHTS THAT ARE TRADED BY PLOT IN SUMBAWA REGENCY Elma Apriani; Hilman Syahrial Haq; M. Taufik Rachman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23098

Abstract

The research entitled "Juridical Review of Transfer of Land Ownership Rights in Kapling in Sumbawa Regency" aims to find out the process of transferring land ownership rights that are traded in kapling at the Sumbawa district land office, to find out the legal certainty of ownership of land plots that are traded in Sumbawa district. The approach methods in this research are Normative and Empirical, the normative approach is a document study, and Empirical research is one type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The results of this study conclude that the registration of transfer of rights to land plots is held at the National Land Agency (BPN Sumbawa Regency) while the process of buying and selling land plots itself is held before a Notary / PPAT to obtain an authentic deed. and the process of transferring ownership rights to land plots that are traded, which includes using PPAT services, checking certificates to BPN, submitting proof of payment of SPPT PBB, submitting seller and buyer documents, signing the sale and purchase deed. The process of selling and buying before a Notary / PPAT is clear that there is legal security for the land plot being traded and gets legal protection in the event of a problem / dispute. Meanwhile, if the process of buying and selling land plots is carried out under the hand, then the lack of witnesses in the transaction process takes place because it is not through the presence of a Notary / PPAT.
Co-Authors -, Mintasrihardi - Abdul Sakban Abdurrahman Abdurrahman Adiman Fariadin Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Ahmad Zaki Salleh Amil Amil Ardyawin, Iwin Arifin, Jaenul Bahri Yamin Baidar Mohammed Mohammed Hasan Baiq Reinelda Tri Yunarni Dara Puspita Ayu Dedy Iswanto Dewi, Anies Prima Edi Yanto Elma Apriani Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fitriani Amalia Gohwong, Srirath Gunawan, Muh. Hirfan Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Hidayatullah Hidayatullah Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi Ilham Ilham Ilham Zitri Imawanto Imawanto Imawanto Inka Nusamuda Pratama Irma Setiawan, Irma Iskandar Iskandar Isnaini Isnaini Izawati Wook Jan Alizea Sybelle Johan Natirius Jonianto, Jonianto Jumiati Jumiati M. Ulfatul Akbar Jafar Mardiah Mardiah Mariam Saidona Tagoranao Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Mualimin Mochammad Sahid Muhammad Ariy Dermawan Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh Munir, Usman Mustamin H. Idris Nidya Putri Syahida Nik Salida Suhaila Nik Saleh Nisar Mohammad Ahmad Norfadhilah Mohamad Ali Nujuf, Mutmainah Pri Rm, Arya Rahmad Hidayat Rahman, Nanang Ratna Sary, Nirwanti Rena Aminwara Rifaid Rifaid Rifaid, Rifaid Rifkhy Assofhy, Fahad Roni Adrian Saddam Saddam Sahrul Sahrul Sahrul Sarudi Sarudi Savtiardani, Riza Septiani, Novi Setiyawan Gunardi Setiyawan Gunardi Siti Syahirah Saffinee Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan Sudarta Sudarta Suhartono, Yudhi Tawakkal Baharuddin, Tawakkal Tin Yuliani Yana Isnaini Yudhi Lestanata Zedi Muttaqin