Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Jurnal Penelitian Hasil Hutan Indonesian Journal of Disability Studies Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat KRONIK: Journal of History Education and Historiography Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Labour law and Industrial Relations
Arinto Nugroho
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Veterinary

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEREMPUAN PADA MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PT. PRIMA DINAMIKA SENTOSA) DIRGAHAYU NINGSIH, WULAN; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28578

Abstract

AbstrakKewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan pada malam hari tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja Atau Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai dengan 07.00. Salah satu perusahaan yang mempekerjakan perempuan pada malam hari adalah PT. Prima Dinamika Sentosa. Dalam penelitian ini ditemukan masalah mengenai pelaksanaan dan kendala yang dialami PT. Prima Dinamika Sentosa ketika mempekerjakan perempuan pada malam hari. Penelitian memiliki tujuan untuk untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan yang bekerja malam hari berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Prima Dinamika Sentosa dan untuk menganalisis kendala yang dialami oleh PT. Prima Dinamika Sentosa yang mempekerjakan perempuan yang bekerja malam hari berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Prima Dinamika Sentosa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pelaksanaan kewajiban PT. Prima Dinamika Sentosa masih ada yang belum terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan makanan dan minuman sebesar 1400 kalori, hak untuk dijaga kesusilannya dengan memisahkan kamar mandi pekerja laki-laki dan perempuan. Terdapat hak yang sudah dipenuhi oleh PT. Prima Dinamika Sentosa yaitu memberikan keamanan di tempat kerja serta lampu yang digunakan di kamar mandi pekerja sudah memenuhi standar pencahayaan kamar mandi, dan menyediakan peralatan makanan dan minuman dan ruang yang memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Kedua, kendala PT. Prima Dinamika Sentosa terdapat dari kendala internal dan eksternal. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Malam Hari, PT. Prima Dinamika Sentosa Abstract The obligation of employers to employ women at night is contained in Law Number 13 Year 2003 About Manpower and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number: Kep-224/MEN/2003 Year 2003 concerning The Obligation of Employers who employ woman workers between 11:00 p.m to 07.00 a.m. One of company that employ women at night is PT. Prima Dinamika. The problem of this research is the implementation and constraints experienced by PT. Prima Dinamika Sentosa when hiring women at night. The purpose of this research is to analyze the implementation of the obligations of employers who employ women who work at night based on Law Number 13 Year 2003 about Manpower at PT. Prima Dinamika Sentosa and to analyze the obstacles experienced by PT. Prima Dinamika Sentosa which employs women who work at night based on Law Number 13 of 2003 about Manpower. This type of research is juridical empirical legal research. The techinique of collecting data by interviews, and observations. The informants from this research were Human Resources Develpoment PT. Prima Dinamika Sentosa and female workers who work at night at PT. Prima Dinamika Sentosa. The data analysis technique is descriptive analytical with a qualitative approach. The results of this study can be concluded two things. First, the implementation of the obligations of PT. Prima Dinamika Sentosa is still unfulfilled, the right to get food and drinks at 1400 calories, the right to be preserved by separating the bathroom of male and female workers. There are rights that have been fulfilled by PT. Prima Dinamika Sentosa, which provides security at work and the lights used in workers bathrooms use bathroom lighting standards, and providing food and beverage equipment and dining rooms that meet hygiene and santitation requirements. Second, the constraints of PT. Prima Dinamika Sentosa are from internal and external constraints. Keywords: Women Workers, At Night, PT. Prima Dinamika Sentosa
KEABSAHAN KESEPAKATAN WAKTU KERJA LEMBUR ANTARA PT NUSA RAYA CIPTA DENGAN PEKERJANYA WAHYUDI, KURNIAWAN; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28648

Abstract

PT Nusa Raya Cipta adalah perusahaan pekerjaan konstruksi yang menangani pembangunan gedung ketinggian lebih dari 2 lantai dan gudang pabrik. Pada perusahaan pekerjaan konstruksi ada target pengerjaan yang harus terpenuhi, apabila tidak tercapai maka para pekerja/buruh dari PT Nusa Raya Cipta akan melakukan pekerjaan lembur guna tercapainya target tersebut. Kerja lembur yang dilakukan ini harus berdasarkan kesepakatan dari pekerja/buruh. Pelaksanaan kerja lembur PT Nusa Raya Cipta dimulai pada pukul 18.00 dan berakhir pada pukul 02.00. Ketentuan kerja lembur diatur pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) dan pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang isinya mengenai waktu kerja lembur paling banyak. Pada dasarnya pelaksanan kerja lembur tidak dilarang oleh peraturan, tetapi ada batasan pelaksanaan kerja lembur yang harus ditaati. Pelaksaanaan kerja lembur PT Nusa Raya Cipta ini dilakukan secara terus menerus, hal ini menyebabkan pekerja/buruh kurang mendapat waktu untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami apakah kesepakatan waktu kerja lembur PT Nusa Raya Cipta dengan pekerjanya yang melebihi ketentuan sah menurut hukum, serta mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh PT Nusa Raya Cipta dalam hal keberatan atas waktu kerja lembur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu kesepakatan waktu kerja lembur PT Nusa Raya Cipta tidak sah karena pada perjanjian tersebut belum memenuhi semua syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), upaya yang dapat dilakukan pekerja yaitu upaya hukum represif berupa biparti dan tripartit. Kata Kunci : Kesepakatan, Waktu Kerja Lembur, Upaya Hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN MENGENAI PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SURABAYA DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA ALFAN SYAHPUTRA, HELMY; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29317

Abstract

Abstrak Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) menimbulkan berbagai dampak, salah satunya tentang penggunaan formula dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sehingga beberapa pihak yang khawatir bahwa PP Pengupahan akan menghilangkan peran dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya dalam menentukan UMK Surabaya yang akan merugikan pekerja di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Surabaya dan Proses penetapan UMK Surabaya setelah berlakunya PP Pengupahan. Penelitian berjenis penelitian yuridis sosiologis, melalui teknik wawancara dan observasi. Informan dari pihak Dewan Pengupahan Kota Surabaya dan juga pihak Serikat Pekerja Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif, artinya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya PP Pengupahan mempermudah kinerja Depeko Surabaya dalam memberikan usulan UMK Surabaya kepada Walikota Surabaya. Kalau sebelum keluar PP Pengupahan, penentuan UMK Surabaya harus melalui tahapan panjang, setelah keluar PP Pengupahan, proses tersebut dapat dipersingkat melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang awalnya 1 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali dan menggunakan formula yang telah ditentukan di PP Pengupahan. Proses penetapan UMK Surabaya setelah keluarnya PP Pengupahan tidak berbeda dari Proses sebelum berlakunya PP Pengupahan. Perbedaan hanya ada pada proses penggunaan survei KHL sebagai acuan penetapan UMK Surabaya yang diganti dengan formula pada PP Pengupahan. Kata kunci : Peran Dewan Pengupahan kota Surabaya, Penetapan UMK Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Abstract The enactment of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages have various impacts, one of them is that using of formulas in the determination of the Surabaya minimum wages so that parties are concerned that the Government Regulation number 78 of 2015 Preliminary will eliminate the role of the Surabaya`s City Wage Council in determining Surabaya Minimum Wages. The aims of the study are to Know the Implementation difference of role of the Surabaya city wages council after the enactment of the government regulation number 78 of 2015 concerning wages and to know the process determination Surabaya minimum wages after the enactment of that regulation.This research was using sociological juridical research with the techniques of the interview and observation. The informants of the interview were from the Surabaya City Wage Board and the Surabaya City Workers Union. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. That means the researcher give a presentation in factual on the results of his research. The results of the study explained that the Applicability of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages made it easier for the Surabaya`s City Wage council to provide Surabaya Minimum wages proposal to the Mayor of Surabaya. Before the regulation, the determination of the Surabaya minimum wages must go through a long stage, after issuing that regulation, the process can be shortened through a survey of Decent Living Components which initially once a year becomes 5 years and uses the formula specified in of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. The process of determining the Minimum wages of Surabaya after the issuance of the of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages is not different from the Process before the enactment of the Wages PP. The difference is only in the process of using the Decent Living Components survey as a reference for determining the Surabaya Minimum wages which is replaced with a formula that was placed in the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. Keywords : The Role of the Surabaya`s city wages council, Determination of the Surabaya Minimum wages. the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages.
PELAKSANAAN HAK KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA DI SPBU NGESONG SURABAYA FEBRIANI, TIARA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29898

Abstract

AbstrakUndang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) merupakan pengaturan yang mencakup tentang ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan yang tercantum di dalam UU Ketenegakerjaan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja, hak dan kewajibannya sebelum ia bekerja, saat ia berstatus sebagai pekerja, dan saat masa kerjanya berakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Selanjutnya disebut PP No. 50 Tahun 2012) merupakan peraturan pelaksanaan atas UU Ketenagakerjaan dan UU Keselamatan Kerja yang mengatur tentang keselamatan kerja para pekerja. Perusahaan wajib memberikan hak atas keselamatan sejak seseorang telah berstatus sebagai pekerja/buruh pada perusahaan tersebut. Keselamatan yang dimaksudkan ialah, yang mencakup kesejahteraan pekerja, dan keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja di SPBU Ngesong, dan untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pengusaha di SPBU Ngesong Surabaya dalam memenuhi hak keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. Pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil pembahasan dari skripsi ini menunjukkan bahwa Keselamatan kerja pada pekerja SPBU Ngesong Surabaya belum terlaksana dengan baik. Pekerja belum mendapatkan hak keselamatan kerja sesuai dengan UU yang berlaku. Hak keselamatan kerja bagi pekerja adalah suatu upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kurangnya perhatian pihak perusahaan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pihak pekerja. Proteksi atau perlindungan akan semakin mengingkatkan kesejahteraan, kesehatan dan terutama keselamatan kerja pekerja. Keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan keselamatan yang efektif, maka akan menekan resiko terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak pekerja, dan juga pihak perusahaan. Keselamatan pekerja nantinya juga berimbas pada hasil-hasil produksi perusahaan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Keselamatan kerja, Surabaya Abstract Law Number 13 of 2013 concerning Labor (hereinafter referred to as the Manpower Law) is an arrangement that regulates employment at the time before, during, and during the period of employment. The regulations contained in the Manpower Law are made by the government with the aim of regulating everything that is related to the worker, his rights and obligations before he works, when he is a worker, and when his term ends. Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management System (hereinafter referred to as PP No. 50 of 2012) is an implementing regulation on the Manpower Law and the Occupational Safety Act which regulates the safety of workers. The company must provide the right to safety since a person has the status of a worker at the company. Safety is intended to cover the welfare of workers, and the safety of workers when doing work both physically and mentally. The purpose of this research is to know and understand the implementation of work safety for workers at Ngesong gas stations, and to know and understand the efforts made by entrepreneurs at Ngesong Surabaya gas stations in fulfilling work safety rights for their workers. The type of research used in this study is a type of sociological / empirical legal research. The sociological approach is carried out through observation of human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior is done through direct observation. The results of the discussion of this thesis show that work safety at the Ngesong Surabaya gas station workers has not been implemented properly. Workers have not received work safety rights in accordance with the applicable law. Workplace safety rights for workers are an effort to create protection and security from the risk of accidents and physical, mental and emotional hazards to workers, companies, communities and the environment. The facts in the field prove that the lack of attention of the company to work safety for its workers. There are still many companies that do not meet work safety standards in accordance with applicable laws and regulations, so that there are many actions that harm the workers. Protection or protection will further improve the welfare, health and especially work safety of workers. Work safety refers to the physiological conditions of the workforce caused by the work environment provided by the company. If a company carries out effective safety measures, it will reduce the risk of things that are not wanted that can harm the workers, as well as the company. Safety of workers will also have an impact on the companys products. Keywords: Implementation, Work Safty, Surabaya.
Tinjauan Yuridis Pengellaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau Oleh Singapura Menurut Hukum Internasionall TIARAYU PUTRI, MAULIDYA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29962

Abstract

Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau masih dikuasai oleh Singapura hingga saat ini. Pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura didasari dengan perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau, yaitu Agreement between Government of The Republic of Indonesia and Government of The Republic of Singapore on The Relignment of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region. Perjanjian tersebut memiliki masa berlaku yang telah berakhir pada tahun 2001. Berakhirnya masa berlaku perjanjian membuat tidak adanya dasar hukum yang jelas pada pengelolaan FIR Kepulauan oleh Singapura. Berdasarkan UNCLOS 1982 serta Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, dapat diketahui bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan teritorial Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola FIR di wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan dua masalah yaitu keabsahan pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional serta bentuk penyelesaian sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Indonesia dengan Singapura berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional dapat dikatakan tidak sah karena perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau tidak sah berdasarkan teori berlakunya dan berakhirnya perjanjian internasional. Selanjutnya, penyelesaian sengketa perebutan kekuasaan pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dapat diselesaikan melalui mahkamah internasional karena merupakan putusan pihak ketiga yang berdasarkan data fakta yang telah dihasilkan oleh tim Mahkamah Internasional sendiri, sifat putusan final dan mengikat tanpa banding, serta para pihak yang telah mengikatkan diri sebelumnya tanpa paksaan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu .Indonesia bersama Singapura perlu melakukan peninjauan ulang format perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau Tahun 1995 beserta MoD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, pihak ICAO diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam penyelesaian sengketa antar negara anggota serta melakukan kembali atas prosedur penyelesaian sengketa Kata Kunci : Flight Information Region, Perjanjian Internasional, Keabsahan, Kedaulatan, Penyelesaian Sengketa.
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Di Kabupaten Sidoarjo ADI NUR IHWAN, EGA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30126

Abstract

Abstrak Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah penyelenggaraan optikal terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut diketahui dari data yang diberikan oleh Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan fakta yang ada bahwa di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat banyak penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin. Penyelenggaraan optikal telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Optikal di dalam pasal 2 dan 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Sidoarjo dan upaya penindakan terhadap penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan netode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menyimpulkan data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Hasil identifikasi terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal masih banyak penyelenggara optikal yang melanggar dikarenakan persyaratan yang terlalu rumit, pengawasan, dan pembinaan yang masih kurang dari instansi terkait. Upaya penindakan dari dua intansi terkait penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo masih kurang, penindakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo hanya melakukan penindakan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk preventif yaitu berupa sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan tindakan represif hanya berupa pembinaan, teguran lisan, dan teguran tertulis belum ada penindakan yang berupa penutupan usaha optikal sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum berjalan maksimal. Seharusnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan wewenang untuk melakukan penindakan secara represif tidak hanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo seharusnya dapat mempermudah persyaratan prosedur permohonan izin penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Penyelenggaraan Optikal, Penindakan, Perizinan. Abstract Sidoarjo is a district with the second largest number of optical operations in East Java Province, the researchers know from data provided by the Indonesia Optional Refractionist Association (IROPIN) in East Java Province. Based on the fact that in Sidoarjo Regency there are still many optical operators who do not have permits. Optical administration has been regulated in the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Delivery in articles 2 and 3. The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Operations in Sidoarjo Regency and efforts to repress the implementation of Optical which does not have permits in Sidoarjo Regency.This research is a sociological juridical study located in Sidoarjo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were the Sidoarjo District Health Office and the One Stop Investment Service and Integrated Services Office of Sidoarjo Regency. The data analysis technique in this study uses descriptive qualitative method, which is analyzing data by describing and deducing primary and secondary data that has been collected.The results of identification of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2016 concerning Optical Implementation are still many optical operators who violate due to overly complex requirements, supervision, and guidance that are still lacking from the relevant agencies. Efforts to prosecute two institutions related to optical administration in Sidoarjo Regency are still lacking, the actions of the Sidoarjo District Health Office are only in the form of socialization, guidance and supervision while the Sidoarjo Regency Integrated Services and Integrated Services Office only conducts verbal and written reprimands. The results of the study at the Sidoarjo District Health Office and the Sidoarjo Regency One Door Integrated Service and Investment Service in the form of preventive measures were in the form of socialization and supervision, while repressive actions were only in the form of guidance, verbal reprimand, and written reprimand that no cause a deterrent effect and have not run optimally. Sidoarjo District Health Office should have the authority to carry out repressive actions not only guidance and supervision, while the Sidoarjo Regency One Stop Service and Investment Service should be able to facilitate the requirements for procedures for applications for optical implementation permits in Sidoarjo Regency. Keywords: Implementation of Optical, Enforcement, Licensing
PENGAWASAN PENERAPAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DI SURABAYA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN JOB FAIR ACHID CHABIBI, ACHMAD; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30152

Abstract

ABSTRAKPengangguran menjadi persoalan yang kompleks dan seakan tidak ada habisnya. Jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tidak seimbang menjadikan pengangguran meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah untuk mengurangi pengangguran menjadi hal yang harus digiatkan secara serius untuk menanggulanginya. Salah satu program adalah mengadakan pameran kesempatan kerja yang telah diatur dalam Permenaker 39/2016 yang mengatur spesifik tentang persyaratan penyelenggaraan kegiatan Job Fair. Pada Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016 bahkan mengatur tentang larangan adanya pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan kegiatan Job Fair. Namun terselenggaranya kegiatan Job Fair kerap menemui beberapa masalah yang berdampak dan merugikan masyarakat. Permasalahan tersebut adalah adanya pembebanan biaya atau tiket masuk yang harus dikeluarkan oleh peserta atau pencari kerja untuk dapat mengikuti kegiatan Job Fair yang tentunya hal tersebut dapat merugikan pencari kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut sudah seharunya dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan melakukan tugasnya sebagai penegak aturan untuk melakukan pengawasan terkait dengan kasus Job Fair berbayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengawasan penerapan Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016 dan mengetahui apa kendala pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan penerapan Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016. Metode penelitian yang dipakai dalam penilitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Informan berasal dari pihak pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim beserta kepala BKK SMK Negeri 8 dan BKK SMK Negeri 1 Surabaya dan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif, artinya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengawasan Pasal 54 ayat (3) yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim berkordinasi dengan Disnaker Surabaya adalah meninjau secara keseluruhan dari awal persyaratan mengenai perijinan unntuk menyelenggarakan kegiatan Job Fair sampai turun ke lapangan untuk meninjau ada atau tidaknya pelanggaran terkait berkas ataupun adanya pungutan biaya. Kendala yang dialami oleh pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi dua, yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal terkait sumber daya manusia yang terbatas, anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan kendala eksternal adalah keterbatasan informasi yang didapat terkait dengan informasi terselenggaranya kegiatan Job Fair yang tidak patuh pada aturan yang berlaku.Kata kunci: tenaga kerja, pencari kerja, pengawasan, kendala, job fair, tiket masuk. ABSTRACT Unemployment becomes a complex and endless problems. The disparity of quantity of job seeker and job opportuinites make the situation even worse. Government programs to diminish unemployment are things that must be seriously intensified to execute in order to overcome that situation. One of them is Job Fair, that have been regulated in Ministery of Manpower’s Regulation 39/2016 which specifically regulates the requirements for organizing Job Fair activities. In Article 54 paragraph (3) of the Minister of Manpower Regulation 39/2016 even regulates the prohibition on fees in any form in the implementation of Job Fair activities. However, the implementation of Job Fair activities had several problems to be found that had an impact and were damnify the society. The problem is the imposition of fees or entry tickets that must be issued by participants or job seekers to be able to participate in Job Fair activities, which of course can harm job seekers. With the existence of these problems, in this case the Ministry of Manpower must carry out his duties as enforcer of the rules to conduct supervision related to the case of the paid Job Fair. The purpose of this study was to find out about the control of the application of Article 54 paragraph (3) of Ministry of Manpower’s Regulation 39/2016 and to find out what the constraints of Ministry of Manpower are in supervising the implementation of Article 54 paragraph (3) of Minister of Manpower’s 39/2016. The research method used in this research is a social legal research method, through interview techniques and documentation. The informants came from the Ministry of Manpower of the East Java Disnakertrans along with the heads of BKK SMK Negeri 8 and BKK SMK 1 Surabaya and were processed with qualitative descriptive techniques, meaning the researchers would provide a factual explanation of the results of their research. The results showed that the application of supervision of Article 54 paragraph (3) carried out by Ministry of Manpower at the Ministry Manpower and Transmigration Office of East Java in coordination with the Surabaya Manpower Office was to review the initial requirements regarding licensing to carry out Job Fair activities to the field to review whether or not there were file breach related to fees. Constraints experienced by inspectors from Ministry of Manpower in carrying out supervision are divided into two, namely internal and external constraints. Internal constraints related to limited human resources, budget and infrastructure. While external constraints are limited information obtained related to information on the implementation of Job Fair activities that do not comply with the applicable rules. Keywords: employment, job seeker, ascendancy, contraints, job fair, entrance ticket.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. KARYA KREASI PESONA INDAH DENGAN PEKERJANYA ANDRIAN AMMAR, BRAM; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30264

Abstract

Dalam Perjanjian Kerja Antara PT Karya Kreasi Pesona Indah dan pekerjanya terdapat klausula yang mencantumkan penghapusan kompensasi saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Klausula penghapusan tersebut menghilangkan seluruh hak pekerja pada saat terkena PHK yakni, pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Ketentuan mengenai hak pekerja pasca PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Penyimpangan terhadap pasal tersebut mengakibatkan konflik kepentingan yang mengharuskan pekerja menggunakan metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial non-litigasi dan litigasi. Permasalahan yang timbul dalam peristiwa hukum tersebut yakni akibat hukum apa yang ditimbulkan dari klausula PHK tanpa pemberian Kompensasi dalam Perjanjian Kerja PT. Karya Kreasi Pesona Indah dan pekerjanya dan upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja terhadap akibat hukum dari perjanjian kerja tersebut. Penelitian in memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Karya Kreasi Pesona Indah dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja saat terkena PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Karya Kreasi Pesona Indah dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja saat terkena PHK berakibat batal demi hukum. Pekerja PT. Karya Kreasi Pesona Indah dapat melakukan pemenuhan hak-hak yang hilang karena perjanjian tersebut dengan melakukan upaya Perundingan Bipartit, apabila gagal dapat menempuh langkah mediasi atau konsiliasi, serta litigasi apabila diperlukan.Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja, Kompensasi, Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Mengenai Kewajiaban Perusahaan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang Alqifari, Abidzar; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.30838

Abstract

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Faktanya masih terdapat perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas. Kabupaten Malang yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki cukup banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan. Dengan 1200 perusahaan yang berada di Kabupaten Malang yang diidentifikasi mulai dari perusahaan yang berskala kecil samai perusahaan yang berskala besar dengan banyaknya perusahaan di Kabupaten Malang apakah calon pekerja penyandang disabilitas terserap dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten malang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang di hadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan mengenai  kewajiban perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang selain itu juga untuk mengetahui upaya pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pengawasan   terhadap kewajiban perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan perusahaan yang ada di Kabupaten Malang . Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian Ini dapat disimpulkan dua hal. Pertama, Pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengenai kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas di kabupaten Malang masih belum terlaksana dengan baik karena mengalami beberapa kendala baik itu kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. Kedua,  Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki upaya untuk meningkatkan pengawasan mengenai kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas dengan melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan mengenai kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dan menambah jumlah personel pengawas.   Kata Kunci: Penyandang disabilitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Perusahaan Kabupaten MalangArticle 53 paragraph (2) of Law Number 8 Year 2016 concerning people with disabilities requires companies to employ at least 1% (one percent) of people with disabilities from the number of employees or Article 53 paragraph (2) of Law Number 8 Year 2016 concerning people with disabilities requires companies to employ at least 1% (one percent) of people with disabilities from the number of employees or workers. the fact, there is still companies do not employ people with disabilities. Malang Regency in the East Java Province is one of the districts in Indonesia that has quite a number of people with disabilities who need jobs Malang Regency is one area that has quite a lot of jobs in East Java. With 1200 companies located in Malang Regency, identified from small-scale companies to large-scale companies with many companies in Malang, whether prospective workers with disabilities are well absorbed. The purpose of this research is to find out the constraints experienced by the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office in carrying out supervision on the obligations of companies employing people with disabilities in Malang District, besides to know the supervision efforts of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office in increasing supervision of company obligations to employ people with disabilities in Malang Regency. Type of research is empirical research. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques by interview and documentation. The informants of this study are the East Java Province Manpower and Transmigration Office and companies in Malang Regency. The data analysis technique is descriptive analytical with a qualitative approach. The results of this research can be concluded two things. First, Oversight has been carried out by supervisors of the Office of Manpower and Transmigration of East Java Province regarding the obligations of companies in employing people with disabilities in Malang regency have not implemented properly because they experienced constraints both internal and external constraints. Second, the Department of Manpower and Transmigration of East Java Province has an effort to improve supervision regarding the obligations of companies employing people with disabilities by conducting socialization to each company regarding the obligation to employ people with disabilities and increasing the number of supervisory personnel. Keywords: People with disabilities, East Java Province Manpower and Transmigration Office, Malang Regency Company
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN ITTAQU) Ristanti, Ola Guna; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i4.31009

Abstract

Guru dapat dikatakan sebagai pekerja sehingga guru tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tetapi guru juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun salah satu hak guru yaitu memperoleh upah, sama halnya dengan pekerja yang berhak memperoleh upah sesuai Upah Minimum Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 khususnya di kota Surabaya pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.871.052,61. Guru yang dimaksud adalah guru tetap yang bekerja di sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan. Salah satu Yayasan Pendidikan yang ada di Surabaya adalah Yayasan Pendidikan Ittaqu yang telah mendirikan 4 lembaga pendidikan. MTs Ittaqu merupakan lembaga pendidikan yang memiliki jumlah guru paling banyak dibandingkan dengan 3 lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal upah, Yayasan Ittaqu memberikan upah berdasarkan jumlah jam mengajar guru di MTs Ittaqu selama satu pekan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemberian upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Yayasan Pendidikan Ittaqu dan untuk menganalisis kendala yang dialami Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru di Yayasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Yayasan Ittaqu Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Ketua Yayasan Ittaqu, Kepala Sekolah MTs Ittaqu dan Guru MTs Ittaqu. Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian Ini dapat disimpulkan dua hal : 1) Pelaksanaan pemberian upah guru di MTs Ittaqu masih belum terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan upah minimum dengan waktu kerja sesuai dengan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini guru berhak mendapatkan upah minimum Kota Surabaya. 2) Kendala Yayasan Pendidikan Ittaqu dalam menyesuaikan standar upah bagi guru yang terbagi menjadi : a. Kendala internal yang berasal dari segi biaya dan sumber daya manusia. b. Kendala eksternal yaitu guru tidak mengetahui jika kedudukannya sama dengan pekerja di perusahaan profit dan belum adanya pengawasan dari Dinas Tenaga kerja Provinsi Jawa Timur. Kata Kunci: Upah Minimum, Guru, Yayasan Pendidikan Ittaqu.
Co-Authors , SHOFAWATI ACHID CHABIBI, ACHMAD ADI NUR IHWAN, EGA Ahmad, Gelar Ali Akbar Iskandar AL UBAIDAH, REZA ALFAN SYAHPUTRA, HELMY Alqifari, Abidzar Amanda, Claudia Andreansyah, Gilang Chesar ANDRIAN AMMAR, BRAM Anggia, Maria Adisti Anggraini, Dita Indah ARDIANSYAH DWANTARA, KEVIN Ardiati, Dian Mey Ardikabima, Yonatan Ari Susanti Ariani, Nia arifin, shofiana nurul ARTONO AULIA FITRI, RIZQY Bachtiar, Mochamad BUDI HERMONO Cristiantara, Alvin DANIEL, RAJA Darmawan, Heru Dewi, Mega Citra Dian Rachmawati Dianawati, Eka DIRGAHAYU NINGSIH, WULAN Djayadilaga, Jevon Andriani Ekayanti, Rafita EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA ENY SULISTYOWATI Faisol, Syahid A. Faisol, Syahid Akhmad Firlizalsyah, Farel Firmansyah, Dimas Agung gultom, ester oktafiana HANANTO WIDODO Hidayatullah, Qholbi Wajdiya Hikam, Moch Miftahul Huzaimi, Rezi Wanda Ikram, Denial Ilhamsyah, Meldydan Ony Imas Aisyah Irfa Ronaboyd Iriyanto, Erik Istifaiah, Sohibatul Junanta, Erbanu Wahyu Kurniadi, Almira Vasthi Ghina Mahendra Wardhana, Mahendra Majid, Naufal Abdul Marbun, Daud Christian Masnun , Muh. Ali Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali MAWATI, IRMA Milla, Farah Nusrotul NAILUL AUTHOR, AHMAD Nikmah, Fadhilatun Nikmah, Nur Laili Nining Pratiwi Noviyanti Noviyanti, Noviyanti nurrahman, ridwan icwan Nurul Hikmah Ocktavianti, Okky OLGA THENIA, DEA Permatasari, Evita Prasetio, Dicky Eko PUSPITA SARI, AYU Puspoayu, Elisabeth Septin Puspytasari , Heppy Hyma PUTRA SUGIANTORO, DIMAS Putri Sutadji, Renzy Ayu putri, adela oktaviani Rahmawati, Irna Ramadhani, Vebyyanti Ristanti, Ola Guna Rohmawati, Intan Dwi Sari, Linda Nilam Sari, Nurnilam Sari, Yulianti Nur Indah Saskiavi, Athaya Prameswari Rizki Satrio Hadi Baskoro Savitri, Aisyah Ramadhina Seto, Addin Murdi Siti Nur Azizah, Siti Nur SOLEKAH, IKA NISA'ATUS Sonny Zulhuda Sulistyowati , Eny Susanto, Fadilla Ervianti SYARONI, ACHMAD Tiara Febriani, Tiara TIARAYU PUTRI, MAULIDYA U.Z, Ahmad Fahmi UBUDINA, ACHSANATYA WAHYUDI, KURNIAWAN Wijaya, Muhammad Tio Salsa Wijaya, Tomy Setya WIRAGATI, RAAFI ZHAFIRA ILLIYYIN, DIENA