Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN DEWAN KOMISARIS ]]>
<![CDATA[Junanta, Erbanu Wahyu]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31089
<![CDATA[Perkembangan global saat ini mau tidak mau harus diikuti oleh setiap orang di dunia. Globalisasi juga menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi sehingga orang dapat saling menjangkau tempat dengan jarak yang berjauhan dalam waktu yang sama. Sekarang orang dengan mudah pergi/pindah ke satu negara ke negara lain. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerima orang asing untuk bekerja di wilayah nusantara yang disebut Tenaga Kerja Asing (TKA). Perusahaan yang mempekerjakan TKA membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA). Dari kedua aturan tersebut terdapat norma yang berbeda, sehingga bagaimana pengecualian RPTKA dalam Perpres TKA menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan apa akibat hukum yang akan terjadi dalam konflik norma tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis pengecualian kewajiban memiliki RPTKA bagi pemberi tenaga kerja asing yang merupakan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan dan Menganalisis akibat hukum dari pengecualian kewajiban memiliki RPTKA bagi pemberi kerja tenaga kerja asing yang merupakan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris oleh Perpres TKA dalam hal tidak dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Teknik analisa penelitian ini menggunakan analisa preskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Perpres TKA tidak seharusnya menambahi unsur yang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Presiden ialah berisikan materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang. dengan penjelasan tersebut maka Perpres seharusnya mengikuti norma yang ada pada Undang-Undang. Akibat hukum dari penambahan unsur yang ada di Perpres TKA dapat menimbulkan lenyapnya suatu keadaan hukum maksudnya adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA dapat dinyatakan tidak dapat berlaku karena dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tidak memerintahkan aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dengan suatu Perpres, melainkan seharusnya diatur dengan Peraturan Menteri. Upaya hukum yang dapat ditempuh dari konflik norma antara UU Ketenagakerjaan dengan Perpres TKA dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materi. Dengan terjadinya konflik norma ini seharusnya Presiden dalam membuat aturan lebih teliti terkait dengan pendelegasian aturan pada suatu Pasal yang ada pada aturan tertentu. Kata Kunci : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Konflik Norma, Akibat Hukum]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MITRA KERJA PERUSAHAAN TRANSPORTASI UMUM TERKAIT KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PT SELAMAT SUGENG RAHAYU) ]]>
<![CDATA[Ardikabima, Yonatan]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i1.31107
<![CDATA[Jaminan sosial seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi orang yang bekerja  di bidang transportasi umum. Dalam melaksanakan kerjanya apabila terjadi kecelakaan kerja ada jaminan sosial yang dapat membantu meringankan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Hubungan kemitraan mengedepankan adanya hubungan mutualisme diantara para pihak. Berbeda dengan posisi pemberi kerja dan buruh dalam hukum ketenagakerjaan yang memiliki sifat atasan-bawahan, tetapi kemitraan lebih pada kedudukan para pihak setara. Salah satu perusahaan transportasi umum yang menggunakan sistem mitra kerja adalah PT Selamat Sugeng Rahayu. Berdasarkan hal tersebut, mitra kerja pada PT Selamat Sugeng Rahayu harus mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum    mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Selamat Sugeng Rahayu. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) sangat rendah, karena dari keempat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum hanya terpenuhi satu indikator yaitu sikap hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) yaitu tingkat pendidikan, umur, lingkungan, dan ekonomi.Kata Kunci: Mitra Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Kepesertaan Mandiri]]>
<![CDATA[Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) di Kabupaten Blitar ]]>
<![CDATA[gultom, ester oktafiana]]>;
<![CDATA[nugroho, arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v7i2.31398
<![CDATA[Komunitas Keluarga Buruh Migran merupakan suatu komunitas untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibentuk oleh BNP2TKI. KKBM mempunyai 3 fungsi yang salah satunya merupakan pendampingan kegiatan usaha yang diatur dalam Perka BN2TKI Nomor 6 Tahun 2017 tentang KKBM. Pendampingan usaha dilakukan oleh LP3TKI selaku Unit pelaksana teknis dari BNP2TKI. Kenyataan dilapangan masih banyak PMI purna yang tidak menjalankan pendampingan usaha disebabkan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh LP3TKI sebagai penyelenggara. Penelitian ini hendak membahas mengenai pelaksanaan pendampingan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI serta hambatan dalam melaksanakan pendampingan kegiatan usaha.Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala urusan tata usaha LP3TKI, Community Organizer (CO) KKBM, dan PMI purna Blitar. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan serta buruh migran.Faktor yang ditemukan di lapangan, masih banyak PMI purna yang belum menjalankan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh LP3TKI. Hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan yang diberikan dari LP3TKI. Tidak hanya kurangnya pendampingan, 4 poin pendampingan kegiatan pendampingan usaha yang diatur dalam Perka BNP2TKI tentang KKBM tidak dilaksanakan. Selama ini kegiatan pendampingan usaha hanya sebatas diberikan pelatihan selama 6 hari yang mana hal ini sangatlah kurang. Faktor sumber daya manusia juga dirasa menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan usaha. Baik SDM dari CO maupun SDM LP3TKI sangatlah kurang sehingga PMI purna kurang mendapatkan pendampingan secara berkala. Kata kunci: KKBM, PMI Purna, LP3TKI, pendampingan kegiatan usaha.  ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBERIKAN SALINAN PKWT DI PT.CHEMIPRO DWITUNGGAL SEJATI ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Vebyyanti]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.35987
<![CDATA[PKWT antara PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dengan pekerja. PKWT yang dilakukan faktanya pekerja tidak diberikan salinan dari PKWT tersebut. Menurut penuturan dari salah satu pekerja yang telah bekerja di PT. Chemipro Dwitunggal Sejati menguraikan bahwa pekerja tidak diberikan salinan dari PKWT yang dilakukan antara PT. Chemipro Dwitunggal Sejati dengan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat atau dilapangan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku atau yang terjadi di kenyataannya pada masyarakat, berlokasi di Kantor PT.Chemipro Dwitunggal Sejati yang berlokasi di kabupaten Gresik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Human Resource Development PT Chemipro Dwitunggal Sejati Kabupaten Gresik, Staf Bagian Produksi di PT Chemipro Dwitunggal Sejati . dan Staf Admin di PT Chemipro Dwitunggal Sejati. Hasil pengolahan data, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi atas UU Ketenagakerjaan di PT Chemipro Dwitunggal Sejati bahwasannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PT Chemipro Dwitunggal Sejati tidak memberikan salinan PKWT kepada pekerja. Kendala bagi PT Chemipro Dwitunggal Sejati dalam memberikan salinan PKWT yaitu kendalaeksternal maupun internal, diantaranya Kendala yang berkaitan dengan kurang tegasnya peraturan yang berlaku yang berupa tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan salinan PKWT kepada pekerja, kendala dari pekerja yang pada dasarnya adalah orang awam yang tidak mengerti mengenai peraturan perundang-undangan bahwa pekerja wajib mendapatkan salinan PKWT dari perusahaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DI INDONESIA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DALAM PEMBAYARAN UPAH ]]>
<![CDATA[Djayadilaga, Jevon Andriani]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37980
<![CDATA[Keterlambatan klub dalam pembayaran upah pemainnya sering terjadi di sepakbola Indonesia. Seperti yang terjadi pada klub Persegres Gresik di kompetisi Liga 1 2017, klub tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan upah kepada pemainnya secara tepat waktu. Pasal 71 ayat 1 statuta PSSI menyebutkan PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan Statuta FIFA. Aturan ini tidak sejalan dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 88 UU SKN dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemain sepakbola di Indonesia terhadap klub yang menyalahi hak-haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pemain sepakbola profesional di Indonesia tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi permasalahan yang timbul antara pemain dan klub, dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran upah, maka bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang bisa dilakukan oleh pemain harus berdasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Lex Sportiva, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Hak Untuk Mendapatkan Cuti ]]>
<![CDATA[Kurniadi, Almira Vasthi Ghina]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38084
<![CDATA[Fenomena yang sering terjadi pada bidang hukum ketenagakerjaan adalah banyaknya kasus yang melibatkan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Selanjutnya disebut Permenaker Nomor 2 Tahun 2015) belum secara rinci melindungi hak cuti pekerja rumah tangga. Tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hak cuti pekerja rumah tangga membuat ketentuan hak cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga. Tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai hak cuti pekerja rumah tangga berakibat munculnya permasalahan terkait pelanggaran hak cuti pekerja rumah tangga. Pelanggaran hak cuti rumah tangga seringkali berupa tidak diberikannya hak cuti pekerja rumah tangga oleh pengguna jasa pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga yang merupakan seorang pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas hak cutinya serta aturan lebih lanjut mengenai standarisasi cuti yang berhak didapatkan pekerja rumah tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak cuti bagi pekerja rumah tangga dan mengetahui pengaturan hak cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum serta bahan non hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, aturan mengenai hak cuti pekerja rumah tangga hanya disebutkan dalam pasal 7 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga. Aturan hak cuti pekerja rumah tangga tidak diatur lebih lanjut dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Undang-Undang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut UUK) pun tidak menjadi acuan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 sehingga hak cuti pekerja rumah tangga hanya dilakukan sesuai kesepakatan sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf f Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan cuti kerja yang ideal, namun cuti yang ideal bagi pekerja rumah tangga selaku pekerja informal tidak bisa disamakan dengan pekerja formal khususnya mengenai jumlah hari dalam ketentuan cuti yang ada dalam UUK dikarenakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tidak menjadikan UUK sebagai acuan khususnya dalam ketentuan cuti kerja.]]>
<![CDATA[Intersepsi Pesawat Jet Tempur Rusia Terhadap Pesawat Mata-mata Amerika Serikat di Wilayah Udara Laut Medeterania Berdasarkan Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Ekayanti, Rafita]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>;
<![CDATA[Puspoayu, Elisabeth Septin]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38583
<![CDATA[Abstract Russian fighter jets with aircraft code SU-35 flew in the international airspace of the Mediterranean Sea region on June 4, 2019. At the same time, the American spy plane, code number P-8A Poseidon, also flew in the same area was subject to interception which was carried out unsafe and incompatible with the interception procedure for aircraft in international airspace by Russian warplanes. International law regulates everything that can endanger the safety and security of an aircraft in international airspace as regulated in the provisions of Appendix 3 regarding aircraft maneuvers and interception. The purpose of this study is to analyze the form of responsibility and sanctions that can be given regarding the interception of Russian fighter jets against US spy planes in the international airspace of the Mediterranean Sea. This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The legal materials for this research consist of primary and secondary legal materials. State responsibility that can be applied in this case is in the form of satisfaction because there is no physical loss, only in the form of turbulence that does not cause casualties. Meanwhile, the sanctions that can be applied are fines by the United Nations Security Council and resolutions issued by the General Assembly of the United Nations in the form of recommendations related to air violations. Keywords: Interception, International Law, State Responsibility, Sanctions]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Pekerja Yang Mengundurkan Diri Dengan Tidak Mengikuti Prosedur Sesuai Peraturan Perusahaan PT AFI (Alpen Food Industry) ]]>
<![CDATA[Putri Sutadji, Renzy Ayu]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.38994
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi tidak hanya berasal dari pihak pengusaha namun dapat terjadi karena kehendak pekerja.Dalam prakteknya masih terdapat pekerja yang tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Hal ini terjadi pada pekerja PT AFI yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan PT AFI namun tidak bisa memenuhi persyaratan.Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pemenuhan hak pekerja yang mengundurkan diri apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perusahaan dibenarkan perundangan ketenagakerjaan dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja untuk mendapatkan haknya pada saat mengundurkan diri. Berdasarkan latar belakang, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.Dan metode analisis bahan hukum yang digunakan bersifat preskriptif.Hasil penelitian menunjukan peniadaan hak pekerja bertentangan dengan Pasal 162 (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait hak pekerja yang mengundurkan diri. Hak pekerja wajib diberikan karena termasuk perintah undang-undang. Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja PT AFI,dengan melakukan perundingan bipartit dan perundingan tripartit. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara pihak, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Peneliti memberikan saran kepada PT AFI dan Menteri Ketenagakerjaan yang menaungi wilayah kerja PT AFI untuk memeriksa dan menelaah kembali klausul yang dibuat oleh PT AFI . Untuk pekerja PT AFI agar dapat membantu pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kata Kunci : pemutusan hubungan kerja, hak pekerja, pengunduran diri]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURABAYA RUNGKUT TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN SEBAGIAN PEKERJANYA KE BPJS KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Firlizalsyah, Farel]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Social security administered by the Social Security provider of human resources (BPJS Employment) is a program created by the government as a legal protection effort for workers. Companies that register some of their workers with BPJS Ketenagakerjaan are deemed not in accordance with the provisions in Article 15 of Law Number 24 of 2011 about BPJS. Partial Registered Company (PDS) of Workers is one example of violations comitted in article 32 paragraph (3) of Government Regulation Number 44 of 2015 about the implementation of work accident and death insurance programs. As a result, the benefits of the social security program cannot be claimed by unregistered workers. This research aims to analyze the law enforcement that is applied by the BPJS Employment Surabaya Rungkut branch in dealing with companies that register some of their workers with BPJS Employment. This research is Empirical Juridical research with analysis using qualitative descriptive techniques. Based on the results, the implementation of administrative sanctions carried out by BPJS Employment Surabaya Rungkut branch is under applicable regulations, and the implementation of efforts to deal with PDS of workers has been carried out properly]]>
<![CDATA[Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Marbun, Daud Christian]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.40845
<![CDATA[Banyaknya perusahaan di Jawa Timur harus diikuti dengan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja oleh pemerintah provinsi. Pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang. Pengawasan dilakukan melalui tahap pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan. Pengawasan oleh pengawas tenaga kerja menjadi penting guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja berjalan prima. Penelitian ini bertujuan mendalami terkait pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap keselamatan kerja perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah empat perwakilan perusahaan lokasi penelitian yang menyebar di Sidoarjo timur, Sidoarjo barat, Sidoarjo utara dan Sidoarjo Selatan. Teknik analisa data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap aspek K3 perusahaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi pengawasan preventif edukatif yang dilakukan melalui pembinaan secara langsung kepada perusahaan serta melalui serangkaian kegiatan sosialisasi. Kedua, yaitu represif non yustisial adalah pemberian sanksi. Kendala pihak pengawas adalah terbatasnya personel, anggaran, dan sarana prasarana penunjang. Upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan personel dan anggaran serta melakukan pembinaan ke perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran peneliti yaitu, pertama, mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menghimbau tegas kepada perusahaan yang belum memiliki P2K3 agar segera membentuknya di internal perusahaan. Kedua, mendorong perusahaan meningkatkan anggaran pengawasan dan alokasi personel pengawas ketenagakerjaan serta mengembangkan metode dan teknik pengawasan K3 perusahaan. Ketiga, pekerja harus menginternalisasikan budaya K3 pada dirinya agar pekerjaan yang dikerjakan tidak menyebabkan kecelakaan kerja.]]>
