Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Jurnal Penelitian Hasil Hutan Indonesian Journal of Disability Studies Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat KRONIK: Journal of History Education and Historiography Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Labour law and Industrial Relations
Arinto Nugroho
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Veterinary

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Discrimination Related to Labour Age Limitation in Indonesia: A Human Rights and Comparative Law Perspective Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali; Nugroho, Arinto; Ikram, Denial; Noviyanti, Noviyanti
Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v6n2.p228-254

Abstract

The existence of a maximum age limit for job applications in Indonesia presents societal challenges, as it has the potential to engender age-based discrimination, or ageism. This study aims to analyze the ratio decidendi of Constitutional Court Decision No. 35/PUU-XXII/2024, which addresses the maximum age limit for employment applications, while also examining human rights perspectives and legal comparisons related to maximum age limits in job vacancies in Indonesia. This research employs a normative legal methodology, utilizing case analysis, conceptual frameworks, legislative review, and comparative legal studies. The findings affirm that the ratio decidendi in Constitutional Court Decision No. 35/PUU-XXII/2024 concerning age limitations for certain job applications does not constitute discrimination, as age-based discrimination is not yet legislated in Indonesia. The maximum age limit in job vacancies can be classified as a form of ageism, which represents a type of discrimination based on age that should not be applied in the employment sector. Many countries, including Singapore, the Philippines, the United States, and Germany, have legislatively prohibited ageism and various forms of discrimination in job requirements and employment relationships. This study recommends that lawmakers revise the Labor Law to include ageism as a discriminatory practice. Keywords: Ageism, Human Rights, Employment, Comparative Law.
IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO) Dewi, Mega Citra; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44192

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak hampir di semua bidang kehidupan salah satunya adalah bidang ketenagakerjaan. Banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 menyebabkan proses pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terhambat hingga menyebabkan perselisihan hubungan industrial marak terjadi. Salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah mediasi hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial dilakukan oleh mediator yang difasilitasi oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Salah satu instansi tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tengah pandmi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi mediasi di tengah pandemi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak semua prosedur dipenuhi berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 8-16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 13-15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi, sedangkan hambatan mediasi di tengah pandemi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo meliputi hambatan eksternal yang terdiri dari mekanisme mediasi secara daring, sambungan internet para pihak, pemahaman pekerja terhadap mekanisme mediasi secara daring, dan kesibukan pengusaha dalam penentuan waktu mediasi; hambatan internal terdiri dari SDM, sarana dan prasarana, serta regulasi. Kata kunci: Implementasi hukum, Mediasi, Pandemi Covid-19, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN KONSUMEN Seto, Addin Murdi; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44704

Abstract

Penggunaan klausula eksonerasi terjadi pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia, dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian baku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menganalisis permasalahan pada klausula dalam perjanjian yang diterbitkan oleh Grab dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, terutama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan atau disingkat dengan UUPK. Hasil penelitian yang didapat adalah pada klausula Peringkat pasal 9.2 dalam perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia terbukti mengandung unsur klausula eksonerasi dan melanggar ketentuan UUPK, Pasal 18 Ayat (1) huruf (d). Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT Grab Teknologi Indonesia adalah prinsip batasan tanggung jawab, artinya bahwa Grab berdasarkan perjanjian yang dibuatnya membatasi diri dari tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian pihak lain yang bertransaksi dengan konsumen. Kesimpulan dari penelitian adalah klausula Peringkat, Pasal 9.2 pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik tidak sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) sehingga Grab wajib untuk membenahi dengan menggantinya menjadi klausula yang tidak mengandung unsur klausula eksonerasi. Perihal tanggung jawab yang diberikan PT Grab Teknologi Indonesia kepada konsumen adalah dengan tidak terlalu membatasi diri dari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha karena melanggar UUPK Pasal 19 Ayat (1). Rekomendasi atas hasil penelitian mendorong PT Grab Teknologi Indonesia untuk membuat klausula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian baku Grab.
PENERAPAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEKERJA KONSTRUKSI PERSINYALAN DI STASIUN MAGETAN (Studi PT Banyu Asih Putra) Ardiati, Dian Mey; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44772

Abstract

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan upaya untuk mengendalikan risiko bahaya saat bekerja. Kewajiban perusahaan menyediakan APD diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Kewajiban pekerja menggunakan APD diatur Pasal 6 Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. PT Banyu Asih Putra (BAP) melakukan pekerjaan pembangunan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur ganda kereta api antara Stasiun Madiun hingga Kedungbanteng. Adanya jalur ganda mengakibatkan perubahan sistem persinyalan mekanik menjadi elektrik. Peralatan persinyalan juga turut dilakukan penggantian. Penggunaan APD merupakan hal yang penting. Nyatanya pekerja PT BAP menunjukkan perilaku tidak tertib menggunakan APD. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi di wilayah Stasiun Magetan dan wawancara terhadap pimpinan PT BAP dan pekerja PT BAP. Hasil pembahasan menunjukkan penerapan kewajiban penggunaan APD pada pekerja konstruksi persinyalan PT BAP di bidang sipil, mekanik, elektrik tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010. Pekerja PT BAP tidak rutin dalam menggunakan APD secara lengkap. Alat pelindung pernafasan dan telinga tidak disediakan oleh perusahaan. Hambatan dalam penerapan kewajiban penggunaan APD yang berasal dari PT BAP adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan kebutuhan APD. Dari sisi pekerja adalah rendahnya kesadaran hukum untuk menaati peraturan terkait kewajiban penggunaan APD. Pekerja PT BAP hanya mengetahui peraturan kewajiban penggunaan APD, namun tidak dibarengi dengan perilaku nyata sesuai dengan aturan hukum tersebut. Hambatan lain dari pekerja, rasa kurang nyaman saat menggunakan APD. Kata kunci : Alat Pelindung Diri, Penerapan, Konstruksi.
IMPLEMENTASI PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LP3TKI SURABAYA Anggraini, Dita Indah; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45973

Abstract

Setiap orang yang melakukan sebuah pekerjaan di luar wilayah negara Indonesia, maka disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 UU PPMI. Pemerintah menyediakan perlindungan hukum terhadap PMI. Bukan hanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah namun juga memberikan sebuah pembekalan kepada PMI sebelum berangkat agar CPMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negeri. Pembekalan Akhir Pemberangkatan dari BNP2TKI yang diselenggarakan oleh BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI sangat diperlukan bagi CPMI, berawal dari masalah diatas maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian tentang Implementasi PAP terhadap CPMI di LPT3KI Surabaya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah menunjukan bahwa pelaksanakan PAP di LP3TKI Surabaya belum sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per-23/KA/XI/2013.Hal ini dibuktikan dengan tidak ada pengelompokan kelas PAP sesuai penempatan negara dan jenis pekerjaan yang sama. Ketidaksesuaian juga dibuktikan dengan pemenuhan kapasitas kelas yang berlebih. Adapun kendala pelaksanakan PAP yaitu kendala eksternal timbul dari CPMI karena kurangnya pengetahuan tentang materi PAP yang hanya dianggap sebagai formalitas saja dan .kendala internal jumlah instruktur PAP terdiri 5 orang, jika tidak ada cadangan instruktur maka akan kesulitan mencari instruktur apabila ada instruktur yang berhalangan untuk hadir. Kata Kunci: CPMI, PAP, LP3TKI Surabaya
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN MENGALAMI KERUGIAN SECARA TERUS MENERUS: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1103 K/PDT.SUS-PHI/2020 Wijaya, Muhammad Tio Salsa; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46100

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan putusnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan beberapa dampak tertentu, salah satunya yaitu hilangnya sumber mata pencaharian pekerja. Dalam artikel ini penulis membahas perselisihan PHK antara PT WIMCYCLE dan Agus Fauzi yang merupakan mantan pekerja PT WIMCYCLE. Bermula dari Agus Fauzi dan 300 rekan kerja lainnya di PHK secara massal dikarenakan perusahaan mengalami kerugian besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai kedudukan alat bukti putusan PKPU sebagai dasar ketidakmampuan perusahaan dari segi keuangan serta mengkaji implikasi yang dihasilkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020 terhadap PT WIMCYCLE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif (library research) dengan menggunakan 3 metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020, Majelis Hakim MA menerapkan metode interpretasi ekstensif yang memperluas makna ketentuan pada pasal 164 ayat (2) UUK yakni laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dianalogikan dengan bukti Putusan PKPU yang berisi mekanisme untuk restruktursasi pembayaran hutang para kreditur yang merupakan penafsiran yang relevan dengan keadaan perusahaan. Kemudian, Majelis Hakim MA menetapkan putusan yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk tanggal 29 April 2020, Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 30 April 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (2) UUK.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA TERKAIT UPAH LEMBUR (STUDI PT ALBANY CORONA LESTARI) Bachtiar, Mochamad; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46182

Abstract

Upah merupakan suatu hak bagi pekerja. Maka, membayar upah adalah suatu kewajiban bagi pengusaha untuk membayar atas jasa para pekerja. Salah satu jenis upah adalah upah lembur. Permasalahan yang terjadi ketika dalam salah satu klausul perjanjian kerja antara pekerja dengan PT Albany Corona Lestari menyebutkan bahwa pekerja diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya diluar jam kerja. Dimana  pengusaha tidak membayarkan upah lembur dan menganggap pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang laksanakan oleh pekerja/buruh hanya sebagai loyalitas saja. Sehingga tidak dipenuhi hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya apa yang harus dilakukan oleh pekerja terkait upah lembur (Studi pada PT Albany Corona Lestari). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis deduktif untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan serta upaya pekerja terkait upah lembur yang berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh PT Albany Corona Lestari. Sedangkan, untuk upaya hukum jika upah tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara melalui perundingan secara bipartit sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan mediasi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT KETENTUAN PERUBAHAN SEWAKTU-WAKTU TERHADAP BESARAN TAGIHAN BULANAN DALAM KONTRAK BERLANGGANAN PAKET INDIHOME Nikmah, Nur Laili; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46212

Abstract

Abstract PT Telkom is a company owned by a State-Owned Enterprise (BUMN) which is engaged in the IndiHome service provider which has a subscription contract. The agreement between PT Telkom and consumers has a standard clause regarding changes at any time. As explained in Pasal 18 section (1) of the UUPK, an agreement should not include an exsoneration clause. This writing aims to understand whether the provisions for changing the amount of monthly bills in the IndiHome package subscription contract is a violation of the UUPK and understanding how the form of legal protection for consumers against the clause of the occasional change in the monthly bill amount in the IndiHome package subscription contract. Method used normative juridical research, using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion show that the provision regarding changes at any time to the amount of monthly bills in the subscription contract are contrary to the rules for the inclusion of standard clauses contained in Pasal 18 section (1) letter g of the UUPK. The agreement that the consumer has agreed with IndiHome has no legal force so that the agreement is null and void based on Pasal 1320 KUHPer. Principle of agreement law, that IndiHome and consumers have the freedom to make agreements, but still pay attention to consumer rights as stipulated in Pasal 4 of the UUPK. Legal protection provided to consumers is preventive legal protection and repressive legal protection. Keywords: Legal Protection, Consumers, Subscription Contracts, IndiHome
ANALISIS YURIDIS PHK DENGAN ALASAN KETIDAKCOCOKAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN KERJA PT HOME CENTER INDONESIA Cristiantara, Alvin; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46575

Abstract

Undang undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan(UUK) memberikan penjelasan didalam sebuah hubungan antara pengusaha dan pekerja dibuat melalu sebuah perjanjian kerja tertulis maupun tidak tertulis(lisan). Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak merupakan sebuah produk hukum yang harus ditaati oleh keduanya. Produk hukum harus memberikan kejelasan dalam setiap pasalnya agar menciptakan sebuah kepastian. Perjanjian kerja Nomor.05484/HC-OPS/PKWT-K1-151841/X/2020 antara PT.HOME CENTER INDONESIA dengan pekerjanya memiliki sebuah kekaburan norma karena dalam alasan PHK terdapat klausul yang menyatakan jika diantara kedua belah pihak merasa tidakcocok maka dapat diakhiri perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif. Kalimat merasa tidak cocok ini merupakan sebuah bentuk ketidakharmonisan didalam hubungan kerja antara PT. Home Center dengan pekerjanya. Ketidak harmonisan ini dapat disebut juga Disharmonisasi yang dimana memiliki sebuah unsur negatif dalam hubungan kerja. Alasan PHK telah diatur dalam UUK yang dimana sudah dijelaskan jika pengusaha ingin mengakhiri hubungan kerja dengan pekerjanya maka harus memiliki alasan yang jelas dan sudah diatur dalam UU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa makna dari ketidakcocokan tersebut dan apakah dengan alasan tersebut pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja. Penenlitian ini menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan non hukum. Hasil penelitian ini menunjukan jika Perjanjian kerja tersebut akan mengakibatkan masalah dikemudian hari karena dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang memiliki norma kabur sehingga perlu diperjelas kembali maksud dari ketidakcocokan, selain itu alasan ketidakcocokan juga tidak termasuk alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian kerja. Kata Kunci : Ketidakcocokan , Perjanjian Kerja , PHK
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150K/PDT.SUS-PHI/2021 TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN TIDAK DIPENUHI PERMINTAAN STATUS PKWTT Dianawati, Eka; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46666

Abstract

Permasalah yang hendak diangkat menjadi kajian peneliti adalah perselisihan PHK karen tidak dipenuhinya permintaan status PKWTT yang terjadi antara Ngatno dkk (penggugat) selaku pekerja dan PT. Straightway Primex (tergugat).Penggugat meminta untuk status pekerja berubah dari PKWT menjadi PKWTT dengan alasan bahwa pihaknya telah bekerja  dengan status PKWT yang dilakukan secara terus menerus dan hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 59 UUK, sedangkan pihak PT. Straightway Primex menolak permintaan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 (2) Untuk mengetahui apa Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.  Penelitian ini menggunakan statue approach, case approach dan conceptual approach.  Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah hakim Mahkamah Agung dalam telah memutuskan perkara ini dengan cukup tepat, tergugat telah pelanggar ketentuan PKWT pada Pasal 59 UUK . Pada pertimbangan hakim lainnya peneliti kurang setuju dengan diberikannya putusan untuk PT. Straightway Primex yang membayar uang kompensasi sesuai Pasal 164 UUK karena menurut peneliti selain uang kompensasi seharusnya juga menerima upah proses selama proses penyelesaian perselisihan terjadi. Peneliti juga meneliti terkait kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu, akan tetapi bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait upah proses yang tidak dibayarkan.
Co-Authors , SHOFAWATI ACHID CHABIBI, ACHMAD ADI NUR IHWAN, EGA Ahmad, Gelar Ali Akbar Iskandar AL UBAIDAH, REZA ALFAN SYAHPUTRA, HELMY Alqifari, Abidzar Amanda, Claudia Andreansyah, Gilang Chesar ANDRIAN AMMAR, BRAM Anggia, Maria Adisti Anggraini, Dita Indah ARDIANSYAH DWANTARA, KEVIN Ardiati, Dian Mey Ardikabima, Yonatan Ari Susanti Ariani, Nia arifin, shofiana nurul ARTONO AULIA FITRI, RIZQY Bachtiar, Mochamad BUDI HERMONO Cristiantara, Alvin DANIEL, RAJA Darmawan, Heru Dewi, Mega Citra Dian Rachmawati Dianawati, Eka DIRGAHAYU NINGSIH, WULAN Djayadilaga, Jevon Andriani Ekayanti, Rafita EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA ENY SULISTYOWATI Faisol, Syahid A. Faisol, Syahid Akhmad Firlizalsyah, Farel Firmansyah, Dimas Agung gultom, ester oktafiana HANANTO WIDODO Hidayatullah, Qholbi Wajdiya Hikam, Moch Miftahul Huzaimi, Rezi Wanda Ikram, Denial Ilhamsyah, Meldydan Ony Imas Aisyah Irfa Ronaboyd Iriyanto, Erik Istifaiah, Sohibatul Junanta, Erbanu Wahyu Kurniadi, Almira Vasthi Ghina Mahendra Wardhana, Mahendra Majid, Naufal Abdul Marbun, Daud Christian Masnun , Muh. Ali Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali MAWATI, IRMA Milla, Farah Nusrotul NAILUL AUTHOR, AHMAD Nikmah, Fadhilatun Nikmah, Nur Laili Nining Pratiwi Noviyanti Noviyanti, Noviyanti nurrahman, ridwan icwan Nurul Hikmah Ocktavianti, Okky OLGA THENIA, DEA Permatasari, Evita Prasetio, Dicky Eko PUSPITA SARI, AYU Puspoayu, Elisabeth Septin Puspytasari , Heppy Hyma PUTRA SUGIANTORO, DIMAS Putri Sutadji, Renzy Ayu putri, adela oktaviani Rahmawati, Irna Ramadhani, Vebyyanti Ristanti, Ola Guna Rohmawati, Intan Dwi Sari, Linda Nilam Sari, Nurnilam Sari, Yulianti Nur Indah Saskiavi, Athaya Prameswari Rizki Satrio Hadi Baskoro Savitri, Aisyah Ramadhina Seto, Addin Murdi Siti Nur Azizah, Siti Nur SOLEKAH, IKA NISA'ATUS Sonny Zulhuda Sulistyowati , Eny Susanto, Fadilla Ervianti SYARONI, ACHMAD Tiara Febriani, Tiara TIARAYU PUTRI, MAULIDYA U.Z, Ahmad Fahmi UBUDINA, ACHSANATYA WAHYUDI, KURNIAWAN Wijaya, Muhammad Tio Salsa Wijaya, Tomy Setya WIRAGATI, RAAFI ZHAFIRA ILLIYYIN, DIENA