p-Index From 2021 - 2026
5.203
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Share : Social Work Journal

PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS PADJADJARAN, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nulhaqim, Soni Akhmad; Heryadi, Dudy Heryadi; Pancasilawan, Ramadhan; Ferdryansyah, Muhammad
Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.935 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i2.13209

Abstract

Perguruan Tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia juga turut berperan dalam menghadapi ASEAN Community. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan UNPAD, ITB, dan UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi ASEAN Community. Penelitian ini menyajikan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari tiga institusi sebagai representasi dari keadaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.Teori yang digunakan untuk mengkaji tema penelitian ini menggunakan perspektif Kesejahteraan Sosial khususnya Teori Social Development dan perspektif Hubungan Internasional dengan Teori Epistemic Community. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Sumber data meliputi data primer melalui indepth interview maupun data sekunder dengan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga perguruan tinggi tersebut sudah melakukan persiapan dalam menghadapi ASEAN Community. Hal tersebut dilihat dari aspek-aspek visi dan misi; aturan; pedoman tata kelola; student body; sumber daya manusia; infrastruktur; tri dharma perguruan tinggi; kerjasama internasional.
PENGANGGULANGAN BENCANA DI MASYARAKAT DESA STUDI DI DESA CIPACING, DESA CILELES, DAN DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Fedryansyah, Muhammad; Pancasilawan, Ramadhan; Ishartono, Ishartono
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.137 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.15961

Abstract

Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana alam di Kabupaten Sumedang. Beberapa tahun terakhir, Kecamatan Jatinangor telah mengalami beragam bencana terutama banjir dan longsor. Penanggulangan terhadap dampak bencana, baik di pencegahan maupun penanganan, telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat di desa-desa di Jatinangor juga terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama di tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun lokasi yang dipilih adalah Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dapat diiketahui adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, masyarakat masih belum memahami bahwa aktifitas yang mereka lakukan tersebut merupakan bentuk dari penanggulangan bencana. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat merancang program mengenai penguatan kapasitas masyarakat desa dalam penanggulangan bencana, baik di tahap pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT Humaedi, Sahadi; Kudus, Imaunudin; Pancasilawan, Ramadhan; Nulhaqim, Soni Akhmad
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.104 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.16032

Abstract

Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.Kata Kunci : Pilkada, Konflik Pilkada, Resolusi Konflik
RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT Sahadi Humaedi; Imaunudin Kudus; Ramadhan Pancasilawan; Soni Akhmad Nulhaqim
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.104 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.16032

Abstract

Pilkada serentak sudah dilakukan pada tanggal 15 Februari Tahun 2017, yang diikuti oleh 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Khusus di Jawa Barat daerah yang akan mengadakan pilkada ini adalah Kota Cimahi. Walaupuan Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup kecil dibandingkan daerah lain, hanya tingkat kerawanan akan menjadi besar jika potensi konflik Pilkada di Jawa Barat dikaitkan dengan Pilkada Gubernur di Tahun 2018. Dengan tujuan melihat potensi konflik Tahun 2017, penelitian ini akan menggambarkan peta konflik pilkada dalam Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Khususnya di wilayah Kota Cimahi. Dengan mengkaitkan isu Pilkada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 maka model resolusi konflik Pilkada di Jawa Barat menjadi suatu kondisi yang diharapkan ada dan dapat diimpelementasikan di Jawa Barat.Hasil penelitian menunjukan bahwa Konflik yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran admnistratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilh dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.Sementara itu resolusi konflik yang yang dibangun diarahkan pada dua hal. Pertama, yaitu dengan menggunakan payung hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak meluas menjadi konflik dipermukaan, Ke dua, yaitu menggeser level konflik dari manifest level menjadi latent level[1], atau biasa diterjemahkan dengan ‘menenggelamkan konflik di bawa permukaan”, atau biasa disebut pula transformasi konflik.Kata Kunci : Pilkada, Konflik Pilkada, Resolusi Konflik
PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS PADJADJARAN, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Soni Akhmad Nulhaqim; Dudy Heryadi Heryadi; Ramadhan Pancasilawan; Muhammad Ferdryansyah
Share : Social Work Journal Vol 6, No 2 (2016): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.935 KB) | DOI: 10.24198/share.v6i2.13209

Abstract

Perguruan Tinggi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia juga turut berperan dalam menghadapi ASEAN Community. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan UNPAD, ITB, dan UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi ASEAN Community. Penelitian ini menyajikan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari tiga institusi sebagai representasi dari keadaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.Teori yang digunakan untuk mengkaji tema penelitian ini menggunakan perspektif Kesejahteraan Sosial khususnya Teori Social Development dan perspektif Hubungan Internasional dengan Teori Epistemic Community. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Sumber data meliputi data primer melalui indepth interview maupun data sekunder dengan analisis deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga perguruan tinggi tersebut sudah melakukan persiapan dalam menghadapi ASEAN Community. Hal tersebut dilihat dari aspek-aspek visi dan misi; aturan; pedoman tata kelola; student body; sumber daya manusia; infrastruktur; tri dharma perguruan tinggi; kerjasama internasional.
PENGANGGULANGAN BENCANA DI MASYARAKAT DESA STUDI DI DESA CIPACING, DESA CILELES, DAN DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Muhammad Fedryansyah; Ramadhan Pancasilawan; Ishartono Ishartono
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.137 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.15961

Abstract

Wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana alam di Kabupaten Sumedang. Beberapa tahun terakhir, Kecamatan Jatinangor telah mengalami beragam bencana terutama banjir dan longsor. Penanggulangan terhadap dampak bencana, baik di pencegahan maupun penanganan, telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat di desa-desa di Jatinangor juga terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama di tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat desa di Kecamatan Jatinangor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun lokasi yang dipilih adalah Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga tahapan penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dapat diiketahui adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, masyarakat masih belum memahami bahwa aktifitas yang mereka lakukan tersebut merupakan bentuk dari penanggulangan bencana. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dapat merancang program mengenai penguatan kapasitas masyarakat desa dalam penanggulangan bencana, baik di tahap pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.