Claim Missing Document
Check
Articles

KEABSAHAN AKTA IKRAR WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSTATUS FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/07/VII/2019) Ade Putra; Yulia Mirwati; Yasniwati
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2758

Abstract

Background: The registration of the Deed of Pledge of Endowment (Akta Ikrar Wakaf) is crucial to ensure the validity and clarity of the waqf land status. Issues arise when the deed of waqf pledge for land that already has a social facility status was rejected by the Land Office in 2019. Research Metodes: This research is categorized as empirical legal research that is descriptive-analytical in nature, drawing from secondary legal materials and tertiary legal sources. Findings: The research findings include: 1) The validity of the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 complies with regulations, but the waqf pledge is invalid due to unmet waqf elements. 2) Registration constraints of the Deed of Pledge of Waqf lead to legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights or waqf status. Conclusion: This research concludes that the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 related to social facility land is not valid, and the registration constraints can have serious consequences, including legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights. The proposed solution is to transfer the land to the city government as a municipal asset to address these issues.
Penasehatan Perkawinan Melalui Kolaborasi Antara Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Keluarga (AHKAM) Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Tingginya Cerai Gugat di Indonesia Daswirman; Yasniwati; Yaswirman
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4emhz361

Abstract

Perkawinan hal yang paling sakral dalam kehidupan manusia. tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin. Tidak ada satupun pasangan didunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri yang dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, masih banyak pasangan yang akhirnya berakhir di pengadilan. Sebelum penikahan dilangsungkan setiap calon pengantin (Catin) memperoleh pengetahuan tentang menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tetapi walaupun calon pengantin telah memperoleh pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga masih tingginya perceraian yang terjadi.
Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG) Frazila Hanzela; Rembrandt; Yasniwati
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/26xs3t62

Abstract

Penelitian ini mengkaji friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat , berfokus pada perbuatan melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertindak melampaui kewenangannya. Menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG , penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan (1) menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum KAN; dan (2) membedah ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan KAN melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) dengan menerbitkan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (publik-adat). Perbuatan ini memenuhi unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memprioritaskan bukti faktual akumulatif: (a) penguasaan fisik turun-temurun oleh kaum; (b) kesaksian adat sebagai "arsip hidup" ; dan (c) verifikasi pemeriksaan setempat (descente). Kombinasi bukti ini mengesampingkan klaim KAN yang tidak berdasar wewenang, sehingga produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio).
The Regulation of Wakaf Tunai Calon Pengantin as a Cash Waqf Scheme for Advancing Mashlahah for Family Economic Resilience Hanifa Aini; Yasniwati; Devianty Fitri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3597

Abstract

This research examines the legal status of Cash Waqf for Prospective Brides and Grooms (WTC) in islamic regulatory frameworks to ensure legal certainty and enhance transparency. This research is a descriptive normative juridical research with statute approach and conceptual approach. The results of this research indicate that the normative status of WTC remains unclear, leading to legal uncertainty and gaps that need to be addressed immediately. Substantively, WTC aligns with maqashid syariah as it is oriented towards strengthening family economic resilience. However, in practice, it has not been realised due to unclear guidelines for implementation, low wakaf literacy, a lack of transparency, conflicts with extortionate fees, and the failure to distribute benefits effectively. This research recommends that WTC need to be supported by technical regulations aligned with national waqf law, involving BWI and the Ministry of Religious Affairs and that the concept of mashlahah mursalah serve as the foundation for drafting family-oriented regulations, such as BWI decrees, circular letters, and operational guidelines for the WTC. The optimalisation of the role of the BWI, the Ministry of Religious Affairs, and the BWI representatives, and strengthening of transparency through a real-time dashboard similar to the 'SatuWakaf' system.
Analisis Yuridis Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 (Studi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn) Naila Fitria; Rembrandt Rembrandt; Yasniwati Yasniwati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1954-1962

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 dalam konteks kelalaian orang tua memenuhi hak keperdataan anak pada Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; dan menganalisis praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak serta disparitas putusan di berbagai pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum positif Indonesia menganut dualisme antara sistem administrasi kependudukan yang mengatur batas waktu pelaporan secara ketat (30 hari) dan sistem hukum keluarga yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pengakuan anak; ketiadaan batas waktu ini merupakan kekosongan norma berlapis (double normative vacuum) yang menciptakan celah kelalaian dan dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan; (2) dalam praktik peradilan, kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat voluntair perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan, serta terjadi disparitas putusan pengakuan anak karena tidak adanya PERMA lanjutan pasca Putusan MK No. 46/2010. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum
Tanggung Jawab Ayah Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Sumatera Barat Hidayatul Husna; Yasniwati Yasniwati; Devianty Fitri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2119-2129

Abstract

Perceraian melalui cerai talak merupakan salah satu fenomena hukum keluarga yang masih sering terjadi di Indonesia dan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas nafkah dari ayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 dan Pasal 45, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak hingga anak mencapai usia dewasa atau sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat melalui kajian terhadap enam putusan Pengadilan Agama di Padang, Pariaman, dan Bukittinggi. Fokus penelitian mencakup faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak, bentuk tanggung jawab ayah setelah perceraian, serta kepastian hukum dalam menjamin hak-hak anak. Dengan menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta para pihak yang pernah menjalani perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak masih sering diabaikan akibat keterbatasan ekonomi, terputusnya komunikasi antarpihak, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya tanggung jawab moral ayah. Selain itu, kepastian hukum belum optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan sehingga diperlukan penguatan regulasi serta sistem eksekusi yang lebih efektif
Tanggung Jawab Perdata BAZNAS atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Dana Zakat Umni Khoirunnisa; Yasniwati; Devianty Fitri
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dqvtzb13

Abstract

The construction of BAZNAS’s civil liability in cases of unlawful acts in zakat management arises from the absence of explicit regulation in Law No. 23 of 2011. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although not expressly regulated, BAZNAS may still be held civilly liable based on Articles 1365–1367 of the Indonesian Civil Code, the principles of good governance contained in the Administrative Governance Law, and constitutional guarantees of legal protection. The discussion further emphasizes that BAZNAS’s civil liability may take the form of material and immaterial compensation, restitution, and mandatory systemic improvements to prevent future violations. The study concludes that mechanisms of civil liability remain applicable and relevant to BAZNAS, even though they are not explicitly formulated within the Zakat Management Law.
Putusan MA Membatalkan Sertifikat, Memulihkan Status Tanah Serta Perlindungan Hukum Pemilik Atasnya Syaira Chairunissa; Rembrandt; Yasniwati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/g4d40661

Abstract

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/TUN/2023 yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding terkait sengketa sertifikat tanah, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atas dasar kompetensi absolut. Putusan ini secara yuridis mengembalikan validitas formal Sertifikat Hak Milik Tergugat karena sengketa kepemilikan tanah adat belum diputus oleh Pengadilan Negeri. Namun, putusan ini menyisakan persoalan hukum mengenai status kepemilikan bangunan dan tanaman yang telah didirikan oleh Penggugat di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Penggugat dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum atas aset yang tertanam di atas tanah sengketa melalui jalur hukum perdata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah potensi penerapan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheiding) dan doktrin Unjust Enrichment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat kehilangan upaya administratif, ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata sebagai Penguasa Beriktikad Baik (Bezitter te Goeder Trouw). Dalam perspektif Hukum Agraria Nasional, kepemilikan bangunan dapat dipisahkan dari kepemilikan tanah. Oleh karena itu, doktrin Unjust Enrichment dapat digunakan sebagai dasar gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri agar pemilik tanah memberikan kompensasi yang layak atas nilai bangunan, guna mencegah terjadinya penguasaan aset secara sepihak tanpa kompensasi.
When Courts Permit Child Marriage: Judicial Discretion and the Limits of Child Protection in Indonesia Yasniwati Yasniwati; Devianty Fitri; Melia Rosa; Desri Yanri; Arif Hardianto
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2026): USRATY : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v4i1.11285

Abstract

This study examines the effectiveness of marriage dispensation adjudication in protecting children’s rights following the enactment of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019. Although Law No. 16 of 2019 raised the minimum marriage age to 19 years for both men and women, marriage dispensation applications remain prevalent, raising concerns about the consistency of child protection in judicial practice. This study analyzes how PERMA No. 5 of 2019 is implemented in marriage dispensation decisions and evaluates the extent to which the principle of the best interests of the child is incorporated into judicial reasoning. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through qualitative descriptive-analytical methods and legal interpretation. The analysis indicates that PERMA No. 5 of 2019 strengthens judicial scrutiny by requiring greater consideration of children’s welfare, but its effectiveness remains constrained by social, economic, educational, and cultural circumstances. Premarital pregnancy, economic hardship, limited educational opportunities, and social norms that normalize early marriage continue to influence judicial considerations and dispensation applications. These conditions create a gap between normative child protection standards and their practical implementation. This study contributes to the discourse on judicial discretion by emphasizing the need for consistent child-centered interpretation, stricter assessment of urgent circumstances, and stronger preventive policies addressing the structural factors underlying child marriage.
Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Putusan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Robih Salam.FZ; Yasniwati; Devianty Fitri
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/nmtqnh34

Abstract

Child marriage remains a significant issue in Indonesia despite the increase in the minimum marriage age through Law Number 16 of 2019. Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 was enacted to guide judges in handling marriage dispensation cases; however, it may also create opportunities for the legalization of child marriage. This study examines the application of the principle of utility in marriage dispensation decisions and its implications for child protection through a normative juridical approach and case study analysis of five Religious Court decisions. The findings reveal that judges tend to prioritize utility over legal certainty, although its application is inconsistent. Decisions granting dispensation are generally based on social and moral considerations, while decisions rejecting it emphasize the child's long-term welfare. Marriage dispensation produces various legal and social consequences, including the legalization of marriage, administrative registration, and risks to children's psychological well-being, reproductive health, and education. Therefore, clearer legal standards and the involvement of professional experts are needed in the examination of marriage dispensation applications.