Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.786
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Nagari Law Review Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Yasniwati, Yasniwati
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KEABSAHAN AKTA IKRAR WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSTATUS FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/07/VII/2019) Ade Putra; Yulia Mirwati; Yasniwati
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.2758

Abstract

Background: The registration of the Deed of Pledge of Endowment (Akta Ikrar Wakaf) is crucial to ensure the validity and clarity of the waqf land status. Issues arise when the deed of waqf pledge for land that already has a social facility status was rejected by the Land Office in 2019. Research Metodes: This research is categorized as empirical legal research that is descriptive-analytical in nature, drawing from secondary legal materials and tertiary legal sources. Findings: The research findings include: 1) The validity of the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 complies with regulations, but the waqf pledge is invalid due to unmet waqf elements. 2) Registration constraints of the Deed of Pledge of Waqf lead to legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights or waqf status. Conclusion: This research concludes that the Deed of Pledge of Waqf No. W2/07/VII/2019 related to social facility land is not valid, and the registration constraints can have serious consequences, including legal uncertainty and the risk of revocation of ownership rights. The proposed solution is to transfer the land to the city government as a municipal asset to address these issues.
Penasehatan Perkawinan Melalui Kolaborasi Antara Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Keluarga (AHKAM) Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Tingginya Cerai Gugat di Indonesia Daswirman; Yasniwati; Yaswirman
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4emhz361

Abstract

Perkawinan hal yang paling sakral dalam kehidupan manusia. tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin. Tidak ada satupun pasangan didunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri yang dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, masih banyak pasangan yang akhirnya berakhir di pengadilan. Sebelum penikahan dilangsungkan setiap calon pengantin (Catin) memperoleh pengetahuan tentang menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tetapi walaupun calon pengantin telah memperoleh pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga masih tingginya perceraian yang terjadi.
Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG) Frazila Hanzela; Rembrandt; Yasniwati
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/26xs3t62

Abstract

Penelitian ini mengkaji friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat , berfokus pada perbuatan melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertindak melampaui kewenangannya. Menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG , penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan (1) menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum KAN; dan (2) membedah ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan KAN melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) dengan menerbitkan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (publik-adat). Perbuatan ini memenuhi unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memprioritaskan bukti faktual akumulatif: (a) penguasaan fisik turun-temurun oleh kaum; (b) kesaksian adat sebagai "arsip hidup" ; dan (c) verifikasi pemeriksaan setempat (descente). Kombinasi bukti ini mengesampingkan klaim KAN yang tidak berdasar wewenang, sehingga produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio).
The Regulation of Wakaf Tunai Calon Pengantin as a Cash Waqf Scheme for Advancing Mashlahah for Family Economic Resilience Hanifa Aini; Yasniwati; Devianty Fitri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 5 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i5.3597

Abstract

This research examines the legal status of Cash Waqf for Prospective Brides and Grooms (WTC) in islamic regulatory frameworks to ensure legal certainty and enhance transparency. This research is a descriptive normative juridical research with statute approach and conceptual approach. The results of this research indicate that the normative status of WTC remains unclear, leading to legal uncertainty and gaps that need to be addressed immediately. Substantively, WTC aligns with maqashid syariah as it is oriented towards strengthening family economic resilience. However, in practice, it has not been realised due to unclear guidelines for implementation, low wakaf literacy, a lack of transparency, conflicts with extortionate fees, and the failure to distribute benefits effectively. This research recommends that WTC need to be supported by technical regulations aligned with national waqf law, involving BWI and the Ministry of Religious Affairs and that the concept of mashlahah mursalah serve as the foundation for drafting family-oriented regulations, such as BWI decrees, circular letters, and operational guidelines for the WTC. The optimalisation of the role of the BWI, the Ministry of Religious Affairs, and the BWI representatives, and strengthening of transparency through a real-time dashboard similar to the 'SatuWakaf' system.
Analisis Yuridis Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 (Studi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn) Naila Fitria; Rembrandt Rembrandt; Yasniwati Yasniwati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1954-1962

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 dalam konteks kelalaian orang tua memenuhi hak keperdataan anak pada Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; dan menganalisis praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak serta disparitas putusan di berbagai pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum positif Indonesia menganut dualisme antara sistem administrasi kependudukan yang mengatur batas waktu pelaporan secara ketat (30 hari) dan sistem hukum keluarga yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pengakuan anak; ketiadaan batas waktu ini merupakan kekosongan norma berlapis (double normative vacuum) yang menciptakan celah kelalaian dan dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan; (2) dalam praktik peradilan, kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat voluntair perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan, serta terjadi disparitas putusan pengakuan anak karena tidak adanya PERMA lanjutan pasca Putusan MK No. 46/2010. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum
Tanggung Jawab Ayah Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Di Sumatera Barat Hidayatul Husna; Yasniwati Yasniwati; Devianty Fitri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2119-2129

Abstract

Perceraian melalui cerai talak merupakan salah satu fenomena hukum keluarga yang masih sering terjadi di Indonesia dan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas nafkah dari ayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 dan Pasal 45, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan anak hingga anak mencapai usia dewasa atau sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai talak di Sumatera Barat melalui kajian terhadap enam putusan Pengadilan Agama di Padang, Pariaman, dan Bukittinggi. Fokus penelitian mencakup faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak, bentuk tanggung jawab ayah setelah perceraian, serta kepastian hukum dalam menjamin hak-hak anak. Dengan menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta para pihak yang pernah menjalani perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak masih sering diabaikan akibat keterbatasan ekonomi, terputusnya komunikasi antarpihak, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya tanggung jawab moral ayah. Selain itu, kepastian hukum belum optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan sehingga diperlukan penguatan regulasi serta sistem eksekusi yang lebih efektif
Co-Authors Abda Abda Ade Putra Ade Putra Afdilla, Andra Afisna, Fajri Aulia Ahmad Firdaus, Ahmad Andalusia, Andalusia Anton Rosari Anton Rosari Aria Zurnetti, Aria Azmi Fendri Berliana Suzeta Brian Hariadi Busyra Azheri Dahlil Marjon Dahlil Marjon Danil, Rahmadanil Daswirman Delfiyanti Delfiyanti Devianty Fitri Devianty Fitri Devianty Fitri Dian Mustika Dwi Mega Oktoviona Edi Suhendra Elwi Danil Fadila Rahmatullah Fajri Aulia Afisna Fendri, Azmi Fendri Fitri, Idul Frazila Hanzela Ghifari, Teguh Hanifa Aini Hasbi Hasbi Hidayatul Husna Iasra, Rizki Fajri Ilham Azizul Haq, Muhamad Ismansyah Ismansyah Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Kurniati, Dea Eling Lesta, Arelita cheisya Madani, Ahmad Maria Susanti Mega Oktoviona, Dwi Mirwati, Yulia Muhamad Ilham Azizul Haq MUHAMMAD HASBI Muhammad Hasbi Mukti, Danu Tejo Naila Fitria Rafi Muhammad Ave Rahmat Putra Syahyu Razak Razak, Rahmat Putra Syahyu Refa Swinta Maharani Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rembrant Rizki Fajri Iasra Rosari, Anton Roza, Widya Sinaga, Risa Putri Solihandracem Solihandracem Solihandracem, Solihandracem Subrianto Susanti, Maria Suzeta, Berliana Syam, Misnar Syofiarti Wan Minto, Deri Wetria Fauzi Wulandari, Gustia Yaswirman Yaswirman Yaswirman, Yaswirman Yulia Mirwati Zefrizal Nurdin, Zefrizal