Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kepemilikan Sertifikat dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah di BJB Syariah ]]>
<![CDATA[Sekarrini, Ayu]]>;
<![CDATA[Anggraini, A.M Tri]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18140
<![CDATA[As one of the sectors of the financial services industry, banks play an important role in ensuring that people's home ownership rights are fulfilled. One type of credit provided by banking institutions is home ownership loans and in Islamic banking is known as home ownership financing. The purpose of this study is to analyze about: (1) Consumer legal protection of certificate ownership whose settlement process is not in line with the period agreed by the parties in BJB Syariah. (2) Legal remedies of consumers who are harmed due to the process of completing the certificate that is not in line with the time period agreed by the parties in BJB Syariah. This study uses normative research that focuses on legal protection for consumers in financing home ownership in banks. The approach uses a legal approach and a conceptual approach. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the study show that the form of legal protection provided to consumers has been regulated in the UUPK, namely developers and notaries are sanctioned for violating consumer rights in terms of certificate ownership. Consumer legal remedies can be resolved through 2 dispute resolution channels, namely the court/litigation route and the out-of-court/non-litigation route. The mechanism for resolving disputes outside the court includes peaceful settlement, settlement through BPSK, and complaint services through LAPS SJK. The legal choice agreed upon by consumers, developers and banks is reconciliation between the parties.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEKUTUAN FIRMA ]]>
<![CDATA[Rumbyarso, Yonas Prima Arga]]>;
<![CDATA[Budiman, Anwar]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19109
<![CDATA[Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, yang berujung pada proses hukum untuk penyelesaian utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum terhadap kepailitan pada dua jenis badan usaha, yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Firma. Kedua badan usaha ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda, yang mempengaruhi mekanisme penyelesaian kepailitan dan dampaknya terhadap kreditor serta pemegang saham atau anggota. Dalam konteks PT, terdapat pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap utang perusahaan, sementara dalam Persekutuan Firma, anggota persekutuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban bisnis, baik secara pribadi maupun bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap undang-undang yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan kepailitan dan hukum perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar dalam pengaturan tanggung jawab hukum antara PT dan Firma, keduanya memiliki mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor sekaligus memastikan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan kepailitan kedua badan usaha ini sangat penting bagi pengusaha, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) ]]>
<![CDATA[Huda, Aswin Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Budiman, Anwar]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19179
<![CDATA[Pekerja yang bekerja lembur terkadang mempunyai perbedaan perhitungan dengan pengusaha terhadap besaran upah kerja lembur yang seharusnya diterima. Terhadap perbedaan tersebut, pekerja lebih memilih menyerahkan penyelesaian besaran upah kerja lembur kepada pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan upah kerja lembur dan mengeluarkan penetapan besaran upah kerja lembur. Terhadap penetapan ini apabila para pihak merasa keberatan maka dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Putusan hakim terhadap penetapan tersebut dapat berupa putusan kabul atau putusan tidak diterima. Perbedaan putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena terhadap objek tata usaha negara yang sama dapat menimbulkan 2 putusan yang berbeda, seharusnya dapat diterapkan peraturan yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan pengawas ketenagakerjaan memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Penerapan hukum berupa putusan kabul memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan kabul ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengusaha dan pekerja terkait pembayaran kekurangan upah kerja lembur.]]>
<![CDATA[Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan ]]>
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.147 KB)
|
DOI: 10.37893/jv.v1i1.27
<![CDATA[Hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia, untuk itu maka Pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan dengan prinsip gotong royong, namun demikian pelaksanaan jaminan kesehatan belum mampu memberikan pelayanan secara adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Banyak hal yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat, meskipun hak atas kesehatan telah dijamin peraturan perundangan, akan tetapi persoalan teknis menjadi kendala yang sangat krusial. Kondisi geografis wilayah, sarana infrastruktur yang belum merata maupun fasilitas kesehatan yang belum memadai menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sehingga sistem jaminan kesehatan belum memenuhi hak-hak kepesertaannya. Metode yang digunakan dengan cara memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis.]]>
<![CDATA[Challenges and Reforms in the Implementation of Collateral Seizure on Land within Indonesia’s Banking System: A Study of the Mortgage Law ]]>
<![CDATA[Nurwidianto, Eko]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>;
<![CDATA[Mutiarany, Mutiarany]]>
<![CDATA[ Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jv.v3i1.1098
<![CDATA[This study aims to analyze the challenges faced in the implementation of collateral seizure on land mortgages in Indonesia, particularly in the context of legal uncertainty and complicated execution procedures. Using a descriptive method and a juridical-normative approach, this study finds that the main issue in the execution of land collateral is the uncertainty regarding the ownership status of the land, often caused by unresolved land disputes or unregistered ownership. Additionally, the land execution process, which involves lengthy court procedures and the existence of land mafia, further worsens the efficiency of execution. Based on these findings, the study suggests several reforms, including improvements to the land registration system, more efficient judicial procedures, and enhanced legal protection for all parties involved. These reforms are expected to accelerate and simplify the process of executing land collateral as a legitimate and accountable form of credit guarantee.]]>
<![CDATA[Strategi Penyelamatan Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Titip Kelola: Studi Kasus pada PT Amarta Karya ]]>
<![CDATA[Sihaloho, Hendri BM]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>;
<![CDATA[Tompul, Verawati Br.]]>
<![CDATA[ Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jv.v3i1.1133
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dalam sektor pelayanan publik maupun komersial. Namun, tidak sedikit BUMN yang mengalami tekanan keuangan signifikan sehingga memerlukan mekanisme restrukturisasi, seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi. Salah satu strategi penyelamatan yang diinisiasi pemerintah adalah mekanisme titip kelola, yakni pengalihan sementara pengelolaan BUMN bermasalah kepada BUMN lain yang memiliki kinerja lebih baik. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tata kelola, serta daya saing BUMN yang mengalami kesulitan. Studi ini menganalisis aspek hukum mekanisme titip kelola, kinerja BUMN yang terlibat dalam proses tersebut, serta potensi diversifikasi produk dan layanan sebagai upaya perluasan segmen pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme titip kelola berpotensi mendukung stabilisasi keuangan dan operasional, meskipun keberhasilannya sangat ditentukan oleh transparansi implementasi dan strategi pengelolaan yang tepat. Selain itu, diversifikasi produk dan layanan menjadi elemen krusial dalam memperkuat daya saing serta keberlanjutan bisnis BUMN pasca-restrukturisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan mengenai indikator keberhasilan dan kebijakan pendukung guna mengoptimalkan kontribusi titip kelola terhadap pemulihan dan pertumbuhan BUMN.]]>
<![CDATA[Legitimacy of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Navy Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo ]]>
<![CDATA[Yoserizal, Yoserizal]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>;
<![CDATA[Sulasih, Rr. Endang Sri]]>
<![CDATA[ Justice Voice Vol. 3 No. 2 (2024): Justice Voice ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jv.v3i2.1147
<![CDATA[This study examines the validity of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo regarding the construction and management of Plaza Cilandak, as well as the impact of the implementation of the Minister of Finance Regulation No. 54/PMK.06/2015 concerning the management of State-Owned Assets (BMN) on the existing agreement. Using a normative legal approach, this research analyzes the agreement’s compliance with the essential elements of validity as regulated in the Civil Code and the implications of the new regulations on the already signed contract. The findings indicate that the BOT agreement is legally valid, but the implementation of the new regulation requires renegotiation between the private sector and the government. This study also highlights the importance of applying the Pacta Sunt Servanda principle to maintain legal certainty in the BOT agreement, and the necessity of dialogue between the private sector and the government to avoid disputes and ensure the project’s sustainability.]]>
<![CDATA[Legal Politics in the Formation of a New Civil Procedure Law ]]>
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/jph.v12i1.42434
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the politics of law in the formation of a new civil procedural law. The current civil procedural law was formed by the Dutch East Indies government which is still valid based on Article II of the Transitional Rules of the 1945 Indonesian Constitution, and is complemented by other laws and regulations scattered in various laws and regulations. This legal research is Normative legal research. The approach method used is the statutory approach. The results of this study found that the regulations governing civil procedural law are the Herziene Indonesich Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten, Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering, as well as various other laws and regulations and also the Supreme Court Circular Letter, Supreme Court Regulation. With the spread of various laws and regulations, it results in overlapping. For this reason, it is necessary to immediately organize it into one complete and systematic regulation, so that it can create the principle of fast, simple and low-cost justice.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEKUTUAN FIRMA ]]>
<![CDATA[Rumbyarso, Yonas Prima Arga]]>;
<![CDATA[Budiman, Anwar]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19109
<![CDATA[Kepailitan merupakan suatu kondisi di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, yang berujung pada proses hukum untuk penyelesaian utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum terhadap kepailitan pada dua jenis badan usaha, yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Firma. Kedua badan usaha ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda, yang mempengaruhi mekanisme penyelesaian kepailitan dan dampaknya terhadap kreditor serta pemegang saham atau anggota. Dalam konteks PT, terdapat pembatasan tanggung jawab pemegang saham terhadap utang perusahaan, sementara dalam Persekutuan Firma, anggota persekutuan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban bisnis, baik secara pribadi maupun bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap undang-undang yang relevan, serta literatur yang berkaitan dengan kepailitan dan hukum perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan mendasar dalam pengaturan tanggung jawab hukum antara PT dan Firma, keduanya memiliki mekanisme yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor sekaligus memastikan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan kepailitan kedua badan usaha ini sangat penting bagi pengusaha, praktisi hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TENTANG KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH KERJA LEMBUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) ]]>
<![CDATA[Huda, Aswin Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Budiman, Anwar]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19179
<![CDATA[Pekerja yang bekerja lembur terkadang mempunyai perbedaan perhitungan dengan pengusaha terhadap besaran upah kerja lembur yang seharusnya diterima. Terhadap perbedaan tersebut, pekerja lebih memilih menyerahkan penyelesaian besaran upah kerja lembur kepada pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan upah kerja lembur dan mengeluarkan penetapan besaran upah kerja lembur. Terhadap penetapan ini apabila para pihak merasa keberatan maka dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Putusan hakim terhadap penetapan tersebut dapat berupa putusan kabul atau putusan tidak diterima. Perbedaan putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena terhadap objek tata usaha negara yang sama dapat menimbulkan 2 putusan yang berbeda, seharusnya dapat diterapkan peraturan yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan pengawas ketenagakerjaan memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara. Penerapan hukum berupa putusan kabul memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan kabul ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pengusaha dan pekerja terkait pembayaran kekurangan upah kerja lembur.]]>
