Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.071
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Ensiklopedia of Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pencerah Bangsa Riau Law Journal Mamangan Social Science Journal Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Acta Law Journal Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)
Rizky, Fajar Khaify
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PENGATURAN HUKUM KEJAHATAN SIBER TERHADAP KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1136/PID.SUS/2021/PN.PBR) Sitepu, Reyvindo Arenda; Putra, Mohammad Eka; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2129

Abstract

Abstract: Cyber crime is a form of virtual crime which utilizes a computer connected to the internet. Security holes in the operating system that cause weaknesses are exploited by hackers, crackers and script kiddies to infiltrate computers. Forms of content within the scope of information and electronic transactions that fall into the category of decency are several types of pornographic content, namely in the form of writing, images or videos. The criminal element for uploading content in the form of decency on social media according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are disseminated without having any rights and become public consumption for users of other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Content, Distributed, Video Abstrak: Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatakan oleh para hacker, cracker dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Bentuk konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: Konten, Disebar, Vidio
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 460K/PDT/2016) Marihot Manurung, Edward Lambok; Suhaidi, Suhaidi; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2356

Abstract

Abstract: Life which is characterized by regular interaction and interdependence is an ecosystem structure which contains an important essence, where the environment lives as an inseparable unit. This type of research method itself uses a normative juridical research method, namely research carried out by examining library materials or secondary materials. Environmental protection and management based on Law No. 32 of 2009, environmental protection and management is a s ystematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Environmental dispute resolution can be achieved through court or outside court. A lawsuit through the court can only be pursued if the chosen effort to resolve the dispute outside the court is declared unsuccessful by one or the parties to the dispute. In terms of preserving the environment, the application of civil law is also expected to be able to guarantee the implementation of environmental preservation and restoration of the damaged environment, so by reviewing decision. Keywords: Damage, Environment, Life Abstrak: Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksana nya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan. Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan, Hidup 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Ramadani, Jaka; Syahrin, Alvi; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2796

Abstract

Abstract: The application of the primum remedium principle in criminal law policy means that criminal law is used as the main option in law enforcement. The application of the primum remedium principle in criminal law policy can be seen in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study show that the criminal law policy through the application of the primum remedium principle in environmental crimes based on positive law places criminal law as the main option in prosecuting environmental violations, with the aim of providing a deterrent effect on the perpetrators. This study analyzes the application of this principle in the context of environmental law enforcement in Indonesia. The results of the study show that although criminal law is important for providing a deterrent effect, the application of this principle has not been fully effective in dealing with environmental crimes seen from several conditions such as B3 waste which clearly pollutes the environment, but the application of this principle is not always appropriate because law enforcers often take administrative enforcement first. Keyword: Primum Remedium, Legal Policy, Environment Abstrak: Penerapan asas primum remedium dalam kebijakan hukum pidana berarti hukum pidana digunakan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum. Penerapan asas primum remedium dalam kebijakan hukum pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan hukum pidana melalui penerapan asas primum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan hukum positif menempatkan hukum pidana sebagai pilihan utama dalam menindak pelanggaran lingkungan hidup, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini menganalisis penerapan asas tersebut dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana penting untuk memberikan efek jera penerapan asas tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan lingkungan hidup dilihat dari beberapa kondisi seperti limbah B3 yang jelas mencemari lingkungan namun penerapan asas ini tidak selalu tepat karena penegak hukum sering kali menempuh penegakan administrasi terlebih dahulu. Kata kunci: Primum Remedium, Kebijakan Hukum, Lingkungan Hidup
Criminal Liability Of School Principals Proven To Have Committed Corruption Of Affirmative Actions From BOS Funds Tampubolon, Christya Graceilla Putri; Mulyadi, Mahmud; Rizky, Fajar Khaify
Jurnal Mamangan Vol 12, No 2 (2023): Special Issue
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v12i2.7955

Abstract

School Operational Assistance Fund (BOS), is a State Budget (APBN) fund given to schools to finance special school needs and must be used and accounted for in accordance with the technical instructions of the BOS fund. One of the cases of corruption of BOS funds based on the Supreme Court Decision Number: 7247 K / Pid.Sus / 2022, which was carried out by the Principal of SMP Dolok Silau, Simalungun Regency, is described as follows: starting in 2019, Harles Sianturi as the Principal was found guilty of committing a criminal act of corruption, which was channeled to finance the provision of learning home access facilities and power and service subscriptions. The purpose of this study is to analyze and determine the formulation of legal regulations regarding affirmative BOS funds and their relationship to state finances. And to analyze and determine the criminal liability of school principals in criminal acts of corruption from affirmative BOS funds in Decision Number 99 / Pid.Sus-Tpk / 2021 / Pn Mdn Jo Decision 8 / Pid.Sus-Tpk / 2022 / Pt Mdn Jo Decision M.A Number: 7247 K / Pid.Sus / 2022. This research method uses a normative juridical research type. Sanctions for deviations and misappropriation of BOS funds can be imposed in accordance with the provisions of laws and regulations, namely: administrative sanctions, personnel sanctions, namely dismissal, demotion, job transfer, application of treasury demands and compensation for BOS funds that are proven to be misused so that they are returned to the education unit or to the state treasury, sanctions against abuse of authority that can harm the state and / or schools and / or students will be imposed by authorized officers / officials.
Legalitas Kewenangan Notaris sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek Rizky, Fajar Khaify; Safnul, Dody; Sutiarnoto; Leviza, Jelly; Sinulingga, Tommy Aditia
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.20058

Abstract

Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kapasitasnya tersebut, notaris harus memahami ketentuan yang diatur dalam undang-undang agar masyarakat dapat memahami dengan benar, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, serta memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam proses pendaftaran HAKI berupa merek, masyarakat boleh saja melalui notaris, tetapi hanya dalam membantu penyusunan dokumen atau memberikan nasihat hukum terkait merek. Namun, untuk bertindak sebagai kuasa pendaftaran merek, legalitas kewenangan notaris harus berizin dan terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran merek dilakukan secara resmi melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek dan legalitas kewenangan notaris sebagai kuasa dalam pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Hasil dalam tulisan ini adalah 1) Pengaturan pendaftaran merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.; 2) Secara legal, notaris tidak berwenang menjadi kuasa dalam pendaftaran merek kecuali notaris tersebut sudah terdaftar sebagai Konsultan KI di DJKI. Bertindak sebagai kuasa tanpa izin Konsultan KI dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku.
Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional Siti Khairunnissa; Fajar Khaify Rizky; Siti Nurahmi Nasution; Boy Laksamana
Riau Law Journal Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.6.2.157-169

Abstract

The purpose of this research is to analyze law enforcement against the crime of ecocide as extraordinary crime. Second, law enforcement review against ecocides in various regulations and various court decisions in Indonesia Third, to analyze the concept of international environmental law in the extraordinary enforcement law against ecocide crimes (Extraordinary Crime) The research method used by researchers is normative juridical approach. This means that the legal material used as a study is secondary data.
Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Manurung, Hot Dion; Syahrin, Alvi; Rizky, Fajar Khaify
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2025): Morality: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.970

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana kehutanan, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam beberapa putusan terkait pelaku pengangkutan kayu tanpa SKSHH. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan putusan, serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketentuan hukum pidana kehutanan yang termuat dalam Pasal 12 huruf d dan e UU Nomor 18 Tahun 2013 juncto UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum kehutanan; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bervariasi, di mana dalam Putusan MA Nomor 6836 K/Pid.Sus-LH/2022 unsur pidana terpenuhi, namun dalam Putusan MA Nomor 6706 K/Pid.Sus-LH/2022 unsur pidana tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan; (3) Pertimbangan hakim dalam beberapa putusan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta pentingnya menjaga tata tertib masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana kehutanan memiliki peran penting dalam perlindungan sumber daya hutan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERKAIT DENGAN KASUS PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU Sitepu, Putri Karina; Yunara, Edi; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3215

Abstract

Abstract: This study examines the analysis of criminal liability and judicial considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of forest timber transportation crimes without valid documentation, as regulated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research uses a normative juridical approach by reviewing two court decisions related to illegal timber transportation. The findings show that the elements of criminal liability are fulfilled in both analyzed cases. Furthermore, judicial considerations reflect efforts to enforce justice by assessing legality, intent, and environmental impact. This study emphasizes the importance of firm and proportional legal enforcement to preserve forest sustainability and deter forestry-related criminal acts. Keywords: Criminal Liability, Illegal Timber Transportation, Judicial Decision, Forest  Destruction Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dalam kedua kasus yang dianalisis. Selain itu, pertimbangan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta mempertimbangkan aspek legalitas, niat, dan dampak lingkungan. Kajian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menjaga kelestarian hutan serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Kayu Ilegal, Putusan Hakim, Perusakan Hutan
SOSIALISASI HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN SEHAT TERHADAP WARGA KELURAHAN NANGKA KOTA BINJAI Rizky, Fajar Khaify; Suhaidi, Suhaidi; Harahap, Feby Yanti; Leviza, Jelly; Nasution, Siti Nurahmi; Nasution, Mirza
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2025): Volume 6 No 4 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i4.49687

Abstract

Lingkungan hidup yang bersih sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Lingkungan hidup harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak memberikan dampak buruk maupun negatif terhadap makhluk hidup, serta dalam hal ini lingkungan hidup yang bersih dan tidak bersih dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan terhindar dari penularan penyakit. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman warga Kelurahan Nangka tentang regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat, faktor kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih berdampak pada kesehatan, serta upaya meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga Kelurahan Nangka. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan/sosialisasi, diskusi/tanya jawab, dan kuesioner. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 11 peserta yang dapat memahami dan 5 peserta yang tidak dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait faktor kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak pada kesehatan terdapat 16 peserta yang dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait upaya dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 15 peserta yang dapat memahami dan 1 peserta yang tidak dapat memahami.
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NO. 679/PID.SUS/2019/PN.STB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2241 K/PID.SUS/2020) Barus, Daniel Setiawan; Mulyadi, Mahmud; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3907

Abstract

Children in law can be positioned as immature legal subjects (humans) so that it does not rule out the possibility of being involved with the law. This means that children can be both subjects and objects in a legal event. Children in the context of criminal offences can be positioned as perpetrators or victims. Therefore, the existence of children both as perpetrators of criminal offences and victims of criminal offences is given protection in the form of written rules. The research method used in this writing is the type of normative legal research and the nature of analytical descriptive research. The research approach used is statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, as for the comprehensive steps that have been taken by the Victim (minors) for the criminal act of sexual abuse he experienced, the victim's family brought this case to the realm of the Stabat District Court up to the Cassation Level. Keywords: Crime, Child, Sexual Abuse. Abstrak: Anak didalam hukum dapat didudukan sebagai subjek hukum yang belum dewasa (manusia) sehingga tidak menutup kemungkinan terlibat dengan hukum. Artinya, anak dapat menjadi subjek maupun objek dalam sebuah peristiwa hukum. Anak dalam konteks tindak pidana dapat berposisi sebagai pelaku ataupun korban. Oleh karena itu, keberadaan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana diberikan perlindungan dalam bentuk aturan tertulis. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Korban (anak dibawah umur) atas tindak pidana pencabulan yang dialaminya, keluarga korban membawa kasus ini ke ranah Pengadilan Negeri Stabat sampai dengan ke Tingkat Kasasi. Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Pencabulan.
Co-Authors Aisyah Aisyah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amsali Syahputra S Awaludin Awaludin, Awaludin Barus, Daniel Setiawan Boy Laksamana Bukit, Andrio D. Shahreiza Dewi, D K Din Al Fajar Dio Agung Herubawa Dody Safnul Edi Yunara Harahap, Feby Yanti Jelly Leviza Josia Suarta Sembiring Laksamana, Boy M. Din Al Fajar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Manurung, Hot Dion Marihot Manurung, Edward Lambok Marlina Marlina Meher, Montayana Mohammad Eka Putra, Mohammad Eka Montayana Meher Nasution, Mirza Nasution, Siti Nurahmi Pramesti, Reyna Ramadani, Jaka RAMAWINDA, BEBY FITRIA Rambe, Ivana Novrinda Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Rosmalinda Safnul, Doddy Safnul, Dody Shahreiza, D. Sinulingga, Tommy Aditia Sitepu, Putri Karina Sitepu, Reyvindo Arenda Siti Khairunnissa Siti Nurahmi Nasution Siti Nurahmi Nasution Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Tampubolon, Christya Graceilla Putri Tarigan, Joy Daniel Vita Cita Emia Tarigan