Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Legally Aware Environmental Waste Management Efforts in the Puri Zahara 2 Housing Complex, Medan Selayang Subdistrict Mahmud Mulyadi; Mahmul Siregar; Rosmalinda; Vita Cita Emia Tarigan; Fajar Khaify Rizky
Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Action Research and Community Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/community.v4i2.126

Abstract

Waste management is a strategic issue in preserving the environment, especially amid increasing waste volumes due to urbanisation and changes in people's lifestyles. The main problem that arises is the low level of public awareness of the law in sorting, processing and disposing of waste in accordance with applicable regulations. This independent community service activity by lecturers at Puri Zahara 2, Simpang Selayang Village, Medan Tuntungan Subdistrict, aims to increase public understanding of the importance of waste management in accordance with environmental law principles, particularly those stipulated in Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management and its derivative regulations. The methods used were legal counseling, training in 3R (Reduce, Reuse, Recycle) waste management, and assistance in forming environmental law awareness groups. The results of the activity showed an increase in community knowledge and active participation in implementing environmentally friendly and legally-minded waste management practices, through the establishment of a Waste Bank in the Puri Zahara II Complex, Simpang Selayang Village, Medan Tuntungan District. Thus, this community service not only had an impact on reducing waste volume, but also built a legal culture that supports environmental sustainability.
Legal Issues Regarding The Granting Of Conditional Release To Foreign Prisoners In Fulfilling Legal Certainty (Case Study At Class I Tanjung Gusta Medan Correctional Institution) Ramawinda, Beby Fitria; Marlina, Marlina; Rizky, Fajar Khaify
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7701

Abstract

Parole is a crucial component of the correctional system that aims to reduce prison overcrowding while ensuring legal certainty for inmates. However, the implementation of parole for foreign inmates in Indonesia faces significant administrative and inter-agency coordination challenges. This gap between legal provisions and practical implementation creates obstacles, especially for foreign inmates who face a more complex legal status and cumbersome bureaucratic procedures. This study aims to analyze the implementation of parole for foreign inmates to fulfill legal certainty at the Tanjung Gusta Class I Correctional Institution in Medan. Using an empirical juridical method with a qualitative approach, this study involved document analysis, interviews with prison officers, and direct field observations. The research findings revealed that the parole process for foreign inmates is hampered by complex bureaucracy, a lack of understanding among officers and the public, and inadequate coordination between correctional institutions, immigration authorities, and other related institutions. In addition, unintegrated administrative procedures cause delays in granting the right to parole. This study concludes that improving inter-agency coordination, simplifying administrative procedures, and strengthening outreach efforts to officers and the public are crucial to realizing legal certainty for foreign inmates. These efforts are expected to support the correctional system's goal of rehabilitation. and social reintegration of prisoners while effectively addressing prison overcrowding issues.
Crimes In Information and Communication Technology Against the Environment Rizky, Fajar Khaify
International Journal of Contemporary Sciences (IJCS) Vol. 1 No. 10 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijcs.v1i10.11050

Abstract

This research will discuss the substance relating to environmental crimes contained in Law No. 32 on Environmental Protection and Management, whether Cyber Crime in its application is related to environmental crimes that cause pollution and / or environmental damage, because in the process of activity and management of natural resources whose perpetrators are subjects of environmental law in the form of companies in the form of legal entities or non-legal entities will utilize technology and information via the internet for their activities. This research uses normative legal research methods with qualitative methods. Cybercrime is related to environmental crimes contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, including environmental crimes committed by corporations, and falsification of data via the internet on manifest waste and other polluting materials that result in losses to the community and the environment
EDUKASI HUKUM TENTANG PENTINGNYA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADA PUSKESMAS H.A.H. HASAN KELURAHAN PAYAROBA KOTA BINJAI Rizky, Fajar Khaify; Harahap, Feby Yanti; Shahreiza, D.
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32347

Abstract

Pengelolaan limbah medis sudah diatur dalam regulasi hukum terkait dengan pengelolaan limbah medis puskesmas, pengelolaan limbah sangat penting dilakukan oleh puskesmas. Pengelolaan limbah medis harus dilakukan dengan tepat dan benar agar tidak menimbulkan dampak pada lingkungan dan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi staf tenaga medis dan non medis Puskesmas H.A.H. HASAN Kelurahan Payaroba Kota Binjai belum mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah medis, pengelolaan limbah medis, dan dampak limbah medis bagi kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan hal itu pentingnya kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan edukasi hukum tentang pengelolaan limbah medis pada Puskesmas H.A.H. Hasan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan, diskusi/tanya jawab, dan kuesioner. Hasil dari pengabdian ini adalah staf tenaga medis dan non medis Puskesmas H.A.H. Hasan terdapat 2 yang tidak dan 23 yang dapat mengetahui dan memahami terkait regulasi hukum yang mengatur tentang pengelolaan limbah medis, terkait dengan pengelolaan limbah medis terdapat 25 yang dapat mengetahui dan memahami, serta terdapat 25 yang dapat mengetahui dan memahami dampak limbah medis bagi kesehatan dan lingkungan.
PENYULUHAN ANTI-DISKRIMINASI UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK BAGI SISWA-SISWI SMA YAYASAN PERGURUAN MARKUS MEDAN Rizky, Fajar Khaify; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Leviza, Jelly; Mulyadi, Mahmud; Sinulingga, Tommy Aditia; Shahreiza, D.; Safnul, Dody
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42797

Abstract

Diskriminasi terhadap siswa dari kelompok minoritas sosial, seperti yang terjadi di SMA Swasta Markus Medan, merupakan tantangan serius dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusif dan adil. Ketimpangan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, budaya, atau kemampuan siswa menghambat perkembangan akademis, psikologis, dan hubungan sosial yang sehat. Pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman dan memberikan dukungan yang adil sangat diperlukan untuk memastikan setiap siswa berkembang dalam lingkungan aman, nyaman, dan mendukung. Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode observasi, presentasi PowerPoint, video edukasi, serta sesi diskusi untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap anti-diskriminasi. Sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan inklusif di mana keberagaman dihargai dan setiap siswa diperlakukan secara setara. Dengan melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat, pendidikan dapat berperan dalam membangun budaya toleransi dan keadilan sosial. Saran untuk mengatasi isu diskriminasi mencakup penguatan kebijakan inklusif, integrasi pendidikan anti-diskriminasi dalam kurikulum, serta pelatihan rutin bagi guru dan staf sekolah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan diskriminasi dapat ditekan, sehingga semua siswa berkembang secara setara tanpa memandang latar belakang sosial atau budaya mereka.
PENGUATAN PARTISIPASI IBU RUMAH TANGGA DALAM MENCEGAH PEMBAKARAN SAMPAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN LADANG BAMBU MEDAN TUNTUNGAN Dewi, D K; Bukit, Andrio; Rizky, Fajar Khaify; Awaludin, Awaludin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Volume 6 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i2.44263

Abstract

Permasalahan lingkungan akibat pembakaran sampah rumah tangga dan pembuangan sampah sembarangan merupakan isu serius yang mengancam kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan perkotaan padat seperti Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan. Praktik ini tidak hanya merusak kualitas udara dan tanah, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam mencegah praktik pembakaran sampah serta membangun budaya hidup bersih dan sehat. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, serta penerapan sanksi sosial berbasis nilai lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ibu rumah tangga terhadap bahaya pembakaran sampah dan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menciptakan sistem pengawasan lingkungan berbasis komunitas. Program ini juga sejalan dengan amanat Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mendorong pendekatan preventif berbasis masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan ibu rumah tangga terbukti memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan lingkungan di tingkat lokal.
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Warna yang Diakui sebagai Merek Dagang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Joy Daniel Tarigan; Jelly Leviza; Fajar Khaify Rizky
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1694

Abstract

Color protection as trademark faces harmonization challenges between international and national legal standards. The TRIPS Agreement recognizes color combinations with requirements of distinctiveness through secondary meaning and non-functionality, where developed countries like the United States and Australia even protect single colors as demonstrated in cases like Louboutin v. YSL. However, Indonesia through Law No. 20 of 2016 only recognizes "color arrangements" interpreted as combinations, hindering single color registration. Main obstacles include absence of technical guidelines for proving secondary meaning, imprecise color representation standards, high examiner discretion, and minimal jurisprudence. This creates legal vacuum and uncertainty for businesses, necessitating regulatory reform to recognize both single and combination color registration to provide legal certainty while aligning with international best practices.
Criminal Liability for PT (Corporation) Causeing the Exceeding of Environmental Standard According Law No 32/2009 on Environmental Protection and Management Aulia Pratiwi, Syahfitri; Syahrin, Alvi; Rizky, Fajar Khaify
JURNAL MERCATORIA Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v18i2.16568

Abstract

This study aims to analyze legal regulations, forms of criminal liability, and legal considerations of judges regarding business entities that commit environmental pollution exceeding the established quality standards. A good and healthy environment is a fundamental right of every citizen as guaranteed in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in practice, environmental pollution by business entities still frequently occurs, thus giving rise to legal issues related to the effectiveness of enforcing corporate criminal liability. This study uses a normative juridical research method with a descriptive analytical nature, a statutory regulatory approach, and case studies. Research data were obtained through literature studies covering relevant laws and regulations, legal documents, books, dictionaries, mass media, and internet sources, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: (1) legal regulations related to violations of environmental quality standards normatively reflect the values ​​of justice, legal certainty, and legal benefits, but the effectiveness of their implementation still depends on coordination between law enforcement agencies; (2) the criminal liability of business entities is based on the provisions of Article 116 of Law Number 32 of 2009 which allows for the prosecution of legal entities and/or their managers; and (3) the legal considerations of judges in decisions regarding the criminal liability of business entities are based on the application of positive law while still paying attention to the values ​​of justice, benefit and legal certainty.
Inviolability Under Fire: The 2024 Israeli Attack On Iranian Consular Premises And Syria’s State Responsibility Under Diplomatic Law Galio, Galio Parly Keliat; Sutiarnoto; Fajar Khaify Rizky
Acta Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): December 2025
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v4i1.23613

Abstract

The attack on Iran’s consular premises in Damascus underscores significant legal challenges concerning the special duty of the receiving State to protect foreign representations. In international law, the protection of diplomatic and consular missions is a fundamental obligation of the receiving State, as regulated under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. This research aims to analyze the obligations of Syria, as the receiving State, in protecting the consular premises of Iran in Damascus from third-party attacks based on diplomatic law. This research employs a normative legal research method with a descriptive approach, utilizing an analysis of international legal instruments, legal doctrines, and relevant State practices. The results indicate that Syria, as the receiving State, failed to fulfill its obligation to take all appropriate steps to protect the inviolability of the consular premises and the safety of consular officers. Such failure constitutes a breach of the protective obligations stipulated in Article 22 paragraph (2) of the 1961 Vienna Convention and Article 31 paragraph (3) of the 1963 Vienna Convention, specifically regarding the receiving State's duty to prevent any form of attack, damage, or disturbance of the peace of the consular mission. This research provides an academic contribution by strengthening the understanding of the nature of the receiving State's obligations in the context of consular protection as an obligation of conduct, as well as a practical contribution in affirming the standards of State responsibility within the context of modern armed conflict under diplomatic law.
Implementation Of Environmental Administrative Law Enforcement Related To Environmental Approval And License For Environmental Protection And Management Of Palm Oil Factories In The Province Of North Sumatra Rizky, Fajar Khaify; Safnul, Dody; Meher, Montayana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4170

Abstract

Palm oil mills have become an integral part of the economy in North Sumatra Province, but the growth of this industry often has negative impacts on the environment. In this context, the implementation of environmental administration law enforcement is very important to ensure sustainable environmental protection and management. This research aims to analyze the implementation of environmental administrative law enforcement related to environmental approvals and permits for palm oil mills in North Sumatra Province. Through a qualitative approach and case studies, data was collected from various sources, including legal documents, government policies, and interviews with relevant stakeholders. The research results show that although there are strict regulations and regulations regarding environmental approvals and permits for palm oil mills, the implementation of environmental administrative law enforcement still faces challenges. Factors such as a lack of human resources, the inability of institutions to supervise effectively, and local political interference are the main obstacles to implementing effective law enforcement. However, this research also found several positive initiatives, such as increasing environmental awareness among the palm oil industry and efforts to strengthen the capacity of environmental law enforcement agencies. The resulting recommendations include expanding trained human resources, increasing transparency in the licensing process, and strengthening cooperation between government, industry, and civil society to achieve sustainable environmental management in North Sumatra Province.