Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.338

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Jurnal Cita Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Undang: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik

Achmad Achmad

Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret

Author-ID : 3590545

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Model Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption Agus Riwanto; Achmad Achmad
Jurnal Cita Hukum Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v6i2.6132

Abstract. This study aims to analyze and examine the causes of political parties to systemic corruption and efforts to save them from corruption. Political parties are important actors in democracy in a country. Democracy manifests in the form of election, the main actor of the election is a political party. If the main actor of corruption is confirmed, democracy and elections will fall. The result is a bad stigma in political parties: democracy yes political party no. Based on the research result that the cause of political party of corruption: First, the placement of political party as an important agent in state structure of Indonesia Post-amendment of 1945 Constitution, but it is not balanced with recruitment model of political party cadre that meritokratic, integrity and, responsibility to the public. Secondly, financing for running the organization of political parties is very expensive, especially if the political parties are projected to win the seats of DPR / D, governor/regent/mayor and president. Third, the choice of model of legislative election system in 2009 and 2014 based on Law Number 10 Year 2008 and Law Number 12 the Year 2012 on General Election of DPR, DPD, and DPRD (Indonesian Legislative Election) members are the most open-based voting proportional system. The recommendations for reforms to save political parties from corruption through party system and election system aspects are (1) to improve the recruitment model of political party cadre; (2) making alternative for financing model of political party organization; (3) tightening the requirements of political parties into election participants; (4) eliciting election costs by returning to open proportional systems with sequence numbers, and (5) designing alternative mixed-model electoral systems.Keywords: Arrangements, models, political parties, general elections and political corruptionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang penyebab partai politik (parpol) melakukan korupsi sistemik dan upaya menyelamatkannya dari korupsi. Parpol adalah aktor penting dalam demokrasi di sebuah negara. Demokrasi terwujud dalam bentuk pemilu, aktor utama pemilu adalah parpol. Jika aktor utamanya korupsi dipastikan demokrasi dan pemilunya terpuruk. Akibatnya muncul stigma buruk pada parpol: demokrasi yes parpol no. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirisis (sosiologis) yang bersifat diskriptif-eksplanatoris. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka cara memperoleh data dilakukan dengan studi pustaka dan observasi. Teori yang digunakan adalah teori korupsi politik, teori sistem kepartaian dan teori sistem pemilu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyebab parpol korupsi: Pertama, ditempatkannya parpol sebagai agen penting bernegara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, namun tidak diimbangi dengan model rekruitmen kader parpol yang meritokratis, berintegritas dan tanggungjawab pada publik. Kedua, pembiayaan menjalankan roda organisasi parpol sangat mahal, apalagi jika parpol diproyeksikan untuk meraih kursi DPR/D, gubernur/bupati/walikota dan presiden. Ketiga, pilihan model sistem pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 berdasarkan UU No.10/2008 dan UU No.12/2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak. Adapun rekomendasi untuk reformasi menyelamatkan parpol dari korupsi melalui aspek sistem kepartaian dan sistem pemilu adalah, (1) memperbaiki model rekruitmen kader parpol; (2) membuat alternatif model pembiayaan organisasi parpol; (3) memperketat syarat parpol menjadi peserta pemilu; (4) mempermurah biaya pemilu dengan kembali ke sistem proporsional terbuka dengan nomor urut, dan (5) merancang alternatif sistem pemilu model campuran.Kata Kunci: Pengaturan, model, parpol, pemilu dan korupsi politik

MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG Agus Riwanto; Achmad Achmad; Suranto Suranto; Sunny Ummul Firdaus; Sri Wahyuni
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.279-289

Desa dan warga desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Desa menjadi lokasi praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara antara calon kepala daerah dan warga desa. Praktik politik uang di desa berbahaya karena dapat merusak integitas Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode depth interview dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan dan lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang.

Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta Edy Herdiyanto, Achmad, Zakki Adlhiyati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Law abiding citizen is one of every constitutional states expectation to reach justice, utility ,and legal certanty as law purposes. Justice must be in priority if a clash happens among them and so in theft cases, penal mediation is one alternative to reach justice for all. This research reveals that Surakarta Police department use mediation in strict conditions as long as supported by victims and offenders, also the communities. Keywords: penal, mediation, theft Abstrak Masyarakat yang patuh terhadap hukum adalah dambaan setiap negara hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila ketiganya sulit diwijudkan bersama, maka nilai keadilan harus lebih dikedepankan. Demikian pula terkait dengan penanganan kasus pencurian. Mediasi penal merupakan salah satu alternatif untuk mencari nilai keadilan bagi semua. Polresta Surakarta melaksanakan mediasi penal dengan persyaratan yang ketat, dimana mediasi dapat dilakukan asalkan disetujui kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan didukung oleh masyarakat. Kata kunci: pidana, mediasi, pencurian

Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls Zakki Adlhiyati; Achmad Achmad
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Justice is a principle that should be existed in every part of human life. It should be taken as a basic principle in human relation, such as in business, political, or private matter even in marriage relationship. How marriage relationship maintained in justice based, is justice still be existed when husband do polygamy, both are the issues that will be analysed in this article through philosophical studies. Marriege Law stated that husband and wife have the obligation to respect and stay faithfull to each others. Based on Aristotle, Thomas Aquinas and John Rawls theory, husband and wife positions are the same and in balance. These three philosophers stated that justice must be based on the equality (equality on position, equality on the right and obligation etc). Nevertheless, injustice founded in Marriage Law, first, the marriage law only give the chance to polygamy for husband, and second, polygamy prerequarement only focused on women physical uncompetency. There should be a revision to the marriage law to give equality rights between husband and wife. Abstrak Keadilan adalah sebuah nilai yang diharapkan selalu ada dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, bisnis, sampai hubungan perkawinan. Dalam perkawinan, nilai keadilan harus menjadi salah satu dasar hubungan lahir batin ini. Bagaimana keadilan dalam poligami, apakah UU Perkawinan telah adil mengatur poligami, merupakan permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini melalui kacamata filsafat. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan saling setia. Posisi suami dan istri jika dianalisis berdasarkan teori keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls adalah sama dan seimbang. Ketiganya mendasarkan nilai keadilan sebagai sebuah bentuk persamaan hak dan kewajiban, persaman status, persaman kedudukan. Meskipun demikian ketidakadilan ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan. Setidaknya ada dua hal terkait poligami yang menjadikan UU Perkawinan tidak adil. Pertama, UU hanya memberikan peluang poligami kepada suami, dan kedua, alasan poligami bermuatan gender karena hanya menitikberatkan ketidakmampuan atau cacat fisik istri. Agar adil maka seharusnya ada perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Perkawinan, perlu ada kesetaraan antara suami dan istri.

Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenilal: Pancasila Dulu, Kini, dan Nanti Pada Siswa SMAN 4 Semarang Airlangga Surya Nagara; Isharyanto Isharyanto; Maria Madalina; Jadmiko Anom Husodo; Agus Riwanto; Sunny Ummul Firdaus; Adriana Grahani Firdausy; Andina Elok Puri Maharani; Achmad Achmad; Sri Wahyuni
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Globalisasi dan kemajuan teknologi dewasa ini telah mengakibatkan krisis ideologi dan erosi rasa cinta tanah air (nasionalisme) pada generasi muda atau remaja akibat penetrasi ideologi asing dan penyebaran paham-paham radikal. Sebagai upaya untuk menangkal penetrasi ideologi asing dan menjaga ketahanan ideologi, maka diperlukan upaya kolaboratif antara perguruan tinggi dengan masyarakat salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini akan diselenggarakan di SMA Negeri 4 Semarang dengan judul “Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial: Pancasila Dulu, Kini, dan Nanti.” Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan ceramah dan melakukan diskusi interaktif dengan tujuan memberikan sharing knowledge, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa SMA Negeri 4 Semarang. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat terjadi: (1) Peningkatan pemahaman di kalangan siswa SMAN 4 Semarang mengenai nilai-nilai luhur Pancasila dan pentingnya untuk menjaga eksistensi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan; (2) Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa SMAN 4 Semarang sehingga dapat terbentuk rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan sekaligus menangkal potensi penetrasi ideologi asing dan paham-paham radikal di kalangan siswa SMAN 4 Semarang; (3) transfer knowledge mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam dinamika perkembangan global dan Era Revolusi Industri 4.0 sehingga dapat membuka cakrawala pengetahuan dan mempersiapkan siswa SMAN 4 Semarang menggapai peluang dan menghadapi tantangan tersebut.

Sosialisasi Pentingnya Pembukuan Usaha Dan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Pojok Ayun, Farid Qurota; Murdita, Hana Ananda; Listiyanda, Inggitma Raissa Syaba; Rodeana, Karl Valentino William; Rengganis, Latifah Amalia; Wulandari, Melisa Dwi; Muhammad, Mahaputra Nur; Bariyah, Laela Muslihatul; Achmad
BERBAKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 3 (2024): BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | January 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30822/berbakti.v1i3.2614

Permasalahan terkait dengan pembukuan usaha dan pendaftaran merek dagang masih sering ditemui pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengabdian ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang cara melakukan pembukuan keuangan dan mendaftarkan merek dagang bagi UMKM. Metode pelaksanaan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan diadakan survey awal dan akhir untuk mengetahui respon peserta dalam mengikuti sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini memberikan peningkatan pemahaman yang baik bagi para peserta. Hal ini terlihat dari survey peserta yang dilakukan pada awal sosialisasi dan akhir. Pada survey akhir evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 97.3% responden merasa bahwa materi pembukuan usaha penting bagi pengetahuan dan keperluan responden. Kemudian, sebanyak 91.9% responden merasa bahwa materi pendaftaran merek dagang penting bagi pengetahuan dan keperluan responden.

Pemanfaatan Limbah Jerami Dan Sekam Padi Menjadi Arang Briket Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan Di Desa Pulongrambe Kabupaten Grobogan Achmad, Achmad; Rejeki, Afifah Tri; Listiana, Arnetta; Dewa, Grabiella; Sari, Intan Nurmala; Wisnu, Laksmidari Khansa Bella; Anisah, Lely Nur; Erlangga, Mikael Figo Bara; Alfatih, Muhammad Wildan
JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): JPEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sosialisasi pemanfaatan jerami sebagai energi terbarukan merupakan sebuah kegiatan yang diadakan di Desa Pulongrambe yang bertujuan untuk menanggulangi masalah limbah pertanian yaitu jerami dan sekam padi. Sasaran yang dituju adalah karang taruna dan tokoh masyarakat. Tahapan sosialisasi terdiri dari : Pertama, observasi dan wawancara lapangan untuk indentifikasi masalah, kedua, Pemaparan materi, ketiga, Praktik pembuatan arang briket dimulai dari proses pengeringan jerami dan sekam padi, proses pencampuran jerami dengan tepung kanji, proses pencetakan dilanjutkan dengan proses pengeringan dan diakhiri dengan tanya jawab. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Dampak yang terlihat secara langsung adalah masyarakat Desa dapat meningkatkan kreativitas dan wawasan dalam melakukan pengolahan limbah jerami yang ada. Pada akhirnya warga masyarakat di Desa Pulongrambe dapat memanfaatkan limbah jerami dan sekam padi menjadi arang briket sebagai sumber energi baru yang terbarukan untuk mengurangi limbah pertanian. Masyarakat desa mendapatkan mata pencaharian atau sumber penghasilan baru.

Peningkatan Literasi Digital Prajurit TNI untuk Mewujudkan Masyarakat Cakap Digital Menuju SDGs 2030 Surya Nagara, Airlangga; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Anom Husodo, Jadmiko; Isharyanto, Isharyanto; Ummul Firdaus, Sunny; Madalina, Maria; Maharani, Andina Elok Puri; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6445

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital prajurit TNI AD di lingkungan Denjasa Ang IV/B SMG Bekangdam IV Diponegoro sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi penggunaan teknologi digital, serta evaluasi berbasis Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model. Sasaran kegiatan adalah prajurit aktif yang telah menggunakan media sosial dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap ancaman siber seperti hoaks, phishing, dan perjudian daring, serta pemahaman baru mengenai peran strategis prajurit sebagai agen perubahan literasi digital. Wawancara informal dengan beberapa peserta menunjukkan perubahan sikap dan refleksi mendalam atas pentingnya etika digital dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan bagian integral dari pembinaan karakter dan profesionalisme militer di era digital. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan militer terbukti mampu menghasilkan model penguatan literasi digital yang kontekstual dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA Dhiyani, Aznika Putu; Firdausy , Adriana Grahani; Firdausy, Achmad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1445

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Kota Surakarta. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, penjelasan menggunakan kata-kata yang didapatkan dari wawancara dan observasi, serta peraturan perundang-undangan, buku, maupun dokumen terkait penulisan ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta masih belum maksimal, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, yaitu Pemerintah Daerah belum melaksanakan beberapa kewajiban yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan baik, terbatasnya anggaran , kurangnya kualitas dan jumlah guru pendamping khusus, tidak adanya data rinci terkait jumlah penyandang disabilitas pada usia sekolah, serta stigma masyarakat masih kurang baik terhadap penyandang disabilitas

Penalaran Hukum: Bagaimana Merek Terkenal Diposisikan Melalui Positivisme Hukum Adlhiyati, Zakki; Achmad, Achmad
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 1 (2023): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.55-68

Legal protection for well-known mark needs to be examined. Indonesia has tried to conform its legal system with international law, most notably the Paris Convention and the TRIPS Agreement. However, the court’s decision indicates that the well-known mark remains unfavourable. This paper aimed to analyse judges’ rationale when they rejected a lawsuit against a well-known trademark in Indonesia which was the trademark dispute of “Starbucks” and Pierre “Cardin”. This study was conducted using legal research methods and it examined legal materials from judges’ decisions and literature review. Therefore, knowing the judge’s rationale for dismissing the claim is essential. In the first case, the plaintiff’s documented evidence was insufficient to establish the respondent’s bad faith, but the judge’s justification for rejecting the lawsuit was insufficient either. Meanwhile, in the second case, the judge denied the claim based on ne bis in idem, which aims to reach legal certainty, so the judge can lean more toward positivism. The positivism requires clear rules so as not to cause multiple interpretations. However, trademark and geographical indication law does not give complete regulations on well-known marks. As a result, problems and conflicts frequently arise in practice when it comes to the protection of well-known marks.

Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Agus Riwanto Agus Riwanto Agus Riwanto Agus Riwanto, Agus Airlangga Surya Nagara Alfatih, Muhammad Wildan Amin, Rizal Irvan Andina Elok Puri Maharani Andina Elok Puri Maharani Anisah, Lely Nur Anjasmara, Shehabudhi Septian Anom Husodo, Jadmiko Aryani Rachmawati Idris Ayun, Farid Qurota Bariyah, Laela Muslihatul Bela Annisa Danendra, Muhammad Ichsan Dewa, Grabiella Dewangga Bangun Dhiyani, Aznika Putu Elinda Nur Hidayah Erlangga, Mikael Figo Bara Fajar Dwi Cahyo Firdausy , Adriana Grahani Hananto, Mochamad Rifqi Hari Purwadi, Hari Hayati, Nayla Husnul Indriany, Wiwin Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Jadmiko Anom Husodo Listiana, Arnetta Listiyanda, Inggitma Raissa Syaba Madalina, Maria Mardikaningrum, Kusuma Prastiwi Maria Madalina Muhammad, Mahaputra Nur Mulyanto Mulyanto Murdita, Hana Ananda Pujiyono Pujiyono Putri, Delasari Krisda Rejeki, Afifah Tri Rengganis, Latifah Amalia Rodeana, Karl Valentino William Sari, Intan Nurmala Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sunny Ummul Firdaus Sunny Ummul Firdaus Suranto Suranto Suranto Suranto Suratna, Rosyida Wongso Ummul Firdaus, Sunny Wisnu, Laksmidari Khansa Bella Wulandari, Melisa Dwi Zakki Adlhiyati zakki adlhiyati, zakki

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search