Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Faktor Pendukung dan Penghambat Asas Keterbukaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wisata: (Studi Kasus Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar) Aryani Rachmawati Idris; Adriana Grahani Firdausy; Achmad Achmad
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.633

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan latar belakang pentingnya transparansi pasca dugaan korupsi pada BUMDes. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan didukung oleh komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, kejelasan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi keuangan masyarakat, kompleksitas sosial, serta keterbatasan sarana penyebaran informasi.
PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUDICIAL REVIEW) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI Achmad, Achmad; Mulyanto, Mulyanto
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11070

Abstract

ABSTRACTThe aim of this research is to determine the judicial review problems by Supreme Court and Constitutional court. Using empirical and normative approach, data collected by literature studies, interviews, Focus Group Discussion (FGD) and observation. Data were analyzed by using the hermeneutics (interpretation) and deductive method.This research reveals that the legal framework of judicial review by Supreme Court and Constitutional Court are the Article 24 A paragraph (1) and Article 24 paragraph C (1) Indonesia basic law 1945. Constitutional court follow up the legal framework by issued PMK No. 06/PMK/2005 on guidelines of the judicial review procedure, while supreme court follow up the legal framework by issued supreme court regulation No 1/2011 There are two problems on judicial review by supreme court and constitutional coourt. First, conceptually, the implementation of judicial review by supreme court and constitutional court will make hard the control of norms herarchy in the manner of constitution enforcement. Second, operationally, the implementation of a judicial review by Supreme Court and the constitutional Court will create a conflict between state body due to the disparities on the verdict and regulation interpre- tation they have dealt with.Keywords: Judicial Review, Supreme Court, Constitutional courtABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sekaligus empiris. Pengumpulan data melalui Studi kepustakaan, Wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan Observasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode hermeneutik (interpretasi) di samping deduktif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Pelaksanaannya oleh MK ditindak lanjuti melalui PMK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan oleh MA ditindaklanjuti melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011. Problematika judicial review melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Pertama, secara konseptual pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan ditangan MA dan MK akan menyulitkan integrasi pengawalan hirarki norma mulai dari perda sampai UUD dalam rangka penegakkan konstitusi. Kedua, secara operasional pelaksanaan judicial review antara MA dan MK akan menimbulkan konflik antar lembaga diakibatkan dari perbedaan putusan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang ditangani.Kata kunci: Pengujian peraturan perundangan, Mhkamah Agung, Mahkamah Konstitusi
THE PATTERN OF ADEQUATE HOUSING RIGHTS FULFILLMENT IN INDONESIA Madalina, Maria; Purwadi, Hari; Firdausy, Adriana Grahani; ., Achmad
Yustisia Vol 7, No 2: August 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i2.13122

Abstract

The fulfillment of adequate housing is the part of the fulfillment of human rights as stated in the constitution. The state can not  ignore and have to do it when he has the ability to comply the adequate housing for poor people.  Adequate housing is more than material it is correlated with the human existence, hence it is categorized as human rights. As part of human rights, the fulfillment of this adequate housing is need to be respect, comply, and protect either by the state and society. The state need to take part to the fulfillment of adequate housing for those who can not afford it. As the state have the capability to realize the adequate housing for the poor, they can not ignore the human rights unfulfillment.  This research focused on law guarantee recognition and the pattern of the adequate housing fulfillment in Indonesia. It is revealed that the pattern is correlated with the state political law which is the policy in the form of laws and local regulation that decided the direction, purpose, and the law substance in housing. Beside its society, the policy also need the private sector involvement, as a result the fulfillment of the adequate housing rights has to be done by the three party.
HARMONISASI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH (studi Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten karanganyar) Achmad, Achmad; Suranto, Suranto; Pujiyono, Pujiyono
Yustisia Vol 4, No 1: April 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8628

Abstract

AbstractKnowing the harmonization level of regional taxes legislation in Sukoharjo, Surakarta, and Karanganyar district with the act of regional tax and retribution is the aim of this research. This is normatif and empirical research. Literature studies, interviews, and observations used as data collecting instruments. The collected data drafted and analyzed systematically using qualitative methods. Data presented by deductive inductive thought (general-specific) and then find out for the logical relationships between related aspects. This research revealed that: First, the Central Government Policy through the regional tax and retribution act No. 28 of 2009,  makes the design of local taxes more organized and well arrangement. Second, there has been a harmonization of the policy formation of district legislation with the act of regional tax and retribution in three district. Without violating the limits defined by the Act, the type and the rates of the taxes determined varied according to the conditions of each region AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan kabupaten Karanganyar dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan secara normatif sekaligus empiris. Instrumen pengumpul data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan. Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pajak Daerah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membuat desain penataan pajak daerah lebih tertata dan teratur. Kedua, telah terjadi harmonisasi kebijakan pembentukkan Peraturan Daerah ditiga kabupaten/kota dengan Undang-Undang Pajak dan retribusi Daerah. Penentuan jenis dan tarif pajak dirumuskan secara variatif/ beragam disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tanpa melanggar batasan yang telah ditentukan oleh UU.
KEDUDUKAN DEMOKRASI: PENGANGKATAN TNI AKTIF SEBAGAI PJ KEPALA DAERAH Hananto, Mochamad Rifqi; Achmad, .
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v8i1.73544

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah yang ditinjau dari telaah yuridis untuk mengetahui legalitas dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan kajian yuridis terhadap kedudukan demokrasi di Indonesia pasca fenomena pengangkatan TNI aktif sebagai PJ kepala daerah. Sehingga nantinya pembahasan pada artikel ini mengerucut kepada dua hal yaitu, pertama adalah telaah yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menganalisis legalitas pengangkatan TNI aktif menjadi PJ kepala daerah serta telaah demokrasi dari dua prinsip dasar demokrasi berupa prinsip keterbukaan dan prinsip pengawasan rakyat untuk melihat pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif atau doktrinal yang diperoleh dari kajian analisis kepustakaan dari berbagai sumber yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memperoleh tujuan yang dikehendaki. Karena mengingat peranan demokrasi di Indonesia menjadi hal yang penting sehingga harapannya tulisan ini dapat menjadi masukan dan pembelajaran bagi para pihak untuk melestarikan nilai demokrasi di Indonesia.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA Anjasmara, Shehabudhi Septian; Achmad, Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 2, No 3 (2018): September - Desember 2018
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v2i3.45552

Abstract

This article examines how the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) of Tanjungsari Village in the formation of village regulations in Tanjungsari Village, Gunungtanjung District, Tasikmalaya Regency. This article is compiled based on descriptive empirical legal research with a qualitative approach, the types and sources of research data used are primary data and secondary data, with data collection techniques through interviews, questionnaires and textual study information retrieval to assess secondary data, then further analyzed. using data analysis techniques with a qualitative analysis model. The results show that the BPD of Tanjungsari Village when carrying out its function in the formation of village regulations has not played its role optimally in one of the stages of forming village regulations, where the role of the Tanjungsari Village BPD is at the discussion stage of the village regulation draft which should discuss and agree on the village regulation draft, BPD Desa Tanjungsari only agreed on the final result and did not participate in discussing it, then the BPD of Tanjungsari Village also did not do much in terms of channeling the aspirations of the community towards the Tanjungsari Village Government which led to a mutual agreement between the Tanjungsari Village Government and the BPD of Tanjungsari Village in forming village regulations to be inconsistent with aspirations the people. This happens because there are still several factors that hinder the implementation of the functions of the BPD of Tanjungsari Village in the formation of village regulations including, first communication, second inadequate resources, the third disposition, in this case the attitude or character of the Tanjungsari Village BPD leadership and the four bureaucratic structures that have not yet been implemented well.
Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo Indriany, Wiwin; Achmad, Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 5, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v5i2.58457

Abstract

ABSTRACTThis study examines the Implementation of the Role of the Election Oversight Body (Bawaslu) Towards Election Crime Enforcement (Money Politics) in Organizing the 2019 Elections in Purworejo Regency. This research is an empirical legal research. The nature of this research is descriptive research. Data collection techniques used were interviews and qualitative data analysis. The results of the study describe the implementation of the role of the Election Oversight Body (Bawaslu) of Purworejo Regency in the enforcement of the election (money politics) criminal acts in the 2019 elections as well as the obstacles faced by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Purworejo Regency during the enforcement of election criminal acts (money politics) in elections in 2019.Keywords : election supervisory body; election crime; money politics.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LABAN KECAMATAN MOJOLABAN KEBUPATEN SUKOHARJO Mardikaningrum, Kusuma Prastiwi; Achmad, Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2018): Mei - Agustus 2018
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v2i2.45536

Abstract

This study describes and examines the problems of: firstly how the implementation of usage management priority of the village funds, especially in Laban Village the Sub-district of Mojolaban of Sukoharjo Regency in 2017, secondly what are the obstacles that occur in the process of implementing the use of Village. This study is the type of empirical legal research. Sources of data in this study using primary data sources, and secondary data sources. The techniques of data collections are from interview and observation techniques, from data that has been collected, then will be analyzed.The results of this research indicate that implementation of usage management priority of the village fund in 2017 is focused on the development of basic infrastructure, such as road construction, culverts, ducts, and dams. The budget of the Village Fund in 2017 had not been used for community empowerment. Obstacles that occur in the usage of Village Funds such as: the level of community participation in the planning stage is less than maximum, the liquefaction stage is delayed because arrangment of the APBDes is too long, the implementation stage is not accordance with the Village Ministerial Regulation Number 22 Year 2016 about implementation of usage management priority of the village fund in 2017, lack of community to oversee the usage of the Village Fund, and inadequate human resources in making accountability reports.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 di Kabupaten Klaten Danendra, Muhammad Ichsan; Achmad, ,
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 6, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v6i1.60510

Abstract

This research aimed to find out about how the implementation of Klaten Regency Regional Regulation No. 28 of 2018 on Child Protection of orphans due to Covid-19 in Klaten Regency, especially in fulfillment of basic needs such as health, education, and food, also how the obstacles experienced by the Klaten Regency Government in providing protection to orphans due to Covid-19. This research was empirical legal research and descriptive research with a qualitative approach. The types and sources of data used in this study include primary data was obtained in several services included the Social Service of Women Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning, and the Education Office and also the secondary data. From the results of this research, it can be concluded that the provision of protection for orphans, Covid-19 related to the implementation of Klaten Regency Regional Regulation No. 28 of 2018 on Child Protection has been guaranteed its basic rights. These rights included educational, health, and food needs. The obstacles experienced by the Klaten Regency Government in providing protection for due to Covid-19 include the communication flow between stakeholders in providing protection for these children is too long, the target group has diverse backgrounds, as well as the socio-economic conditions of the group target comes from vulnerable families. 
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Suratna, Rosyida Wongso; Achmad, Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2020): Januari - April 2020
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v4i1.45694

Abstract

This study aims to examine the legal politics of Presidential Regulation Number 7 Year 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Board is reviewed from philosophical, sociological, and juridical aspects. This research is a prescriptive legal research, with a conceptual approach. The legal meterials includes primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study. The analysis technique used is the deductive method. These results and research indicate that the legal politics of the establishment of Presidential Regulation No. 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Board is a body that was built as a form of Pancasila re-actualization in the process of internalizing values in every component of society and state administrators. BPIP is present as a solution in the midst of a crisis of confidence in the relevance of Pancasila as an ideology and state philosophy. This is in accordance with the nine points of President-Vice President Nawacita especially in items 8 and 9 which are carried out through BPIP technical programs.