Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.566
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Akta al-Afkar, Journal For Islamic Studies Unes Law Review Jurnal Hukum Positum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Res Nullius Law Journal INFOKUM JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Darma Agung Jurnal Scientia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Action Research Literate (ARL) Pemuliaan Hukum Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bacarita Law Journal Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Multidisiplin Sahombu Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal Hukum Mimbar Justitia Rechtsvinding Lex Scientia Law Review
Sihombing, L. Alfies
Universitas Pakuan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Consumer Protection in Dental Health Services: An Analysis of Dentists' Practices in Indonesia Nuraeni, Yeni; Sihombing, Lasmin Alfies
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44725

Abstract

This study aims to explore the legal protection for consumers who use the services of dentists for braces in Indonesia. People need good dental health services, but many turns to dentists who offer more affordable prices without understanding the risks involved. Dentists are legally only allowed to make and install removable dentures, while medical procedures such as braces and veneers are outside their authority. This results in many consumers experiencing serious health problems, such as swollen gums and infections, but most patients do not file complaints or lawsuits due to a lack of understanding of their rights. This study includes a normative review of applicable legal regulations, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which regulates the rights and obligations of consumers and business actors. The results show that dentists have a responsibility to provide services that meet standards, as well as an obligation to provide compensation if losses occur due to negligence. The public's readiness to file criminal charges against dentists who violate the law is also identified as a problem. Therefore, educational efforts are needed for the public to understand the risks of using the services of untrained dentists and the importance of choosing services from certified professionals. This research is expected to provide insight into legal protection for consumers and increase awareness of safe dental health practices.
Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusinya Gojali, Melisa Mulia; Krisnawaty, Frieda; Arfandi , Andi Muhammad; Nuraeni, Yeni; Alfies Sihombing, Lasmin
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i6.32293

Abstract

Perlindungan terhadap anak dalam ranah hukum merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, mengingat anak merupakan elemen vital bagi keberlangsungan bangsa di masa depan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang bersifat khusus kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti korban perdagangan manusia, kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan narkotika, maupun anak yang tersangkut masalah hukum. Penelitian ini mengkaji bentuk serta implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk pemenuhan hak mereka atas restitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan fokus utama pada pengumpulan data berdasarkan kenyataan di lapangan melalui metode observasi. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang memuat ketentuan perlakuan khusus terhadap anak sebagai korban. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi korban, rasa takut anak untuk memberikan keterangan karena adanya ancaman, proses restitusi yang belum berjalan maksimal, hingga kendala pembiayaan dalam proses pemulangan dan rehabilitasi. Di samping itu, faktor ekonomi, sosial, budaya, dan ketidaksetaraan gender semakin memperbesar risiko anak terjerat dalam jaringan perdagangan manusia. Kendala hukum lainnya termasuk lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan serta masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme perlindungan anak. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya mampu menjamin penghormatan terhadap martabat, hak asasi, dan nilai kemanusiaan anak, sebagaimana termaktub dalam Pancasila serta asas negara hukum Indonesia
Optimalisiasi Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan melalui Gugatan Sederhana yang Dikemas dalam Pelatihan Berperspektif Hukum Perikatan dan Perjanjian Yuyut Prayuti; Yeni Nureaeni; L. Alfies Sihombing; Mia Rasmiaty; Elis Herlina
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): Agustus : NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i3.6432

Abstract

In the evolving dynamics of Indonesia's economy, unsecured loans or Kredit Tanpa Agunan (KTA) have rapidly grown as a popular financial solution. The ease of application and fund disbursement makes these products especially attractive to micro-entrepreneurs and lower-middle-income communities. However, behind the convenience lies a serious issue: a high rate of default or breach of contract (wanprestasi). This problem is exacerbated by the low level of legal literacy among the public, leading to a lack of understanding of their rights and obligations in financing agreements. Most individuals are also unaware that there is a faster, simpler, and low-cost legal mechanism available for resolving civil disputes—namely, the Small Claims Court procedure, as regulated by the Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2019. This mechanism can be utilized by the general public, especially clients of microfinance institutions and credit cooperatives, to resolve civil conflicts involving claims of up to IDR 500 million without going through complex litigation. To address this issue, this community engagement activity aimed to improve public legal understanding of the Small Claims Procedure through participatory-based training. The training involved 50 participants from microfinance institutions and savings and loan cooperatives. The methods used included legal counseling, mock court simulations, group discussions, and case studies to provide participants with practical knowledge of the procedures and benefits of filing small claims. The results of the activity indicated that 78% of participants reported a better understanding of the Small Claims mechanism after the training, and 65% stated they were more inclined to use it compared to conventional litigation routes. This training had a positive impact on raising legal awareness, potentially reducing default rates, and contributing to the development of a more inclusive, fair, and sustainable financial system.
Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Proses Pergantian Kurator Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Tri Saputra, Nico; Sihombing, L Alfies; Ardianto Iskandar, Eka
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.366

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam proses pergantian kurator berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan DAN PKPU. Tidak adanya perindungan hukum yang semestinya diterima oleh Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pergantian Kurator sebagaimana disebutkan sebelumnya berubah dari Rezky Rizal dan Emiral Rangga sebagai TIM Kurator menjadi M. Arfah, Musdalifah, Abraham yang ditunjuk untuk menggantikan Kurator yang sudah ditetapkan berdasarkan Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks. Pergantian ini juga mengindikasikan bahwasanya bukan hanya tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi Kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun ketidakpastian hukum serta keadilan yang tidak memainkan perannya dikarenakan perlindungan terhadap beberapa kepentingan yang tidak mengindahkan esensi dari hukum itu sendiri yang mencoreng citra dan norma hukum yang berlaku.
Edukasi Literasi Digital dan Moral: Program Penyuluhan Holistik Memerangi Berita Hoax dan Pergaulan Bebas Prayuti, Yuyut; Nuraeni, Yeni; Sihombing, L. Alfies; Rasmiaty, Mia; Herlina, Elis
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.5394

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks yang tidak terkendali dan degradasi moral di kalangan remaja. Desa Tanjung Wangi menjadi salah satu wilayah yang menghadapi masalah ini akibat rendahnya literasi digital dan minimnya pendidikan moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode partisipatif untuk mengevaluasi program penyuluhan, yang mengintegrasikan edukasi digital dengan penguatan nilai-nilai moral berbasis budaya lokal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner sebelum dan sesudah program, kemudian dianalisis secara tematik dan statistik. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengenali hoaks dan pemahaman mereka terhadap nilai moral. Program ini membuktikan bahwa pendekatan holistik mampu menjawab tantangan masyarakat modern. Disarankan agar program serupa diterapkan di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal untuk dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
Juridical Review of The Use of CCTV E-Tickets in Traffic is Linked to Human Rights and The Right to Privacy of a Person Under The Constitution 1945 Monica, Tri; Sihombing, L. Alfies; Nuraeni, Yeni
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1026

Abstract

This study aims to analyze the efficiency of CCTV usage in Indonesia’s E-Tilang system concerning traffic law enforcement and the protection of human rights, particularly the right to privacy as guaranteed under Article 28G(1) of the 1945 Constitution. The research employs a normative-empirical legal approach with descriptive-analytical methods. Data were collected through library research and interviews with police officials, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and road users. Findings indicate that while E-Tilang effectively reduces traffic violations and minimizes extortion practices, it raises serious privacy concerns. Continuous CCTV surveillance without clear data retention limits, lack of transparency, and absence of post-enforcement data deletion mechanisms risk violating the purpose limitation and data minimization principles under Indonesia’s Personal Data Protection Law No. 27/2022. Therefore, regulatory reform based on privacy by design principles is essential, including establishing an independent oversight authority and enhancing public participation.
Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tsabitah, Jilan Salma; Sihombing, Alfies; Nuraeni, Yeni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38412

Abstract

Legal enforcement of criminal acts of freedom of expression based on the ITE Law regarding violations of human rights can be said that the ITE Law should no longer regulate punishment for freedom of opinion, but should focus more on legal issues regarding electronic media as a whole, because the punishment itself is regulated in the Criminal Code. Meanwhile, to minimize the occurrence of multiple interpretations, the ITE Law must include limitations on freedom of opinion in its articles. Legal protection for the right to freedom of expression in Indonesia in the ITE Law has not received the protection it should. In the ITE Law, there is only one article provision relating to the right to freedom of expression via internet media, namely in Article 27 A. Legal provisions regarding violations of the ITE Law are regulated in Article 27 A in conjunction with Article 45 paragraph (4). This article contains provisions that still have multiple interpretations, and even tend to be subjective, so that in their implementation they will cause many problems. Keywords: Crime, Freedom of Opinion, Human Rights  AbstrakPenegakan hukum tindak pidana kebebasan berpendapat berdasarkan UU ITE terkait pelanggaran hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa seharusnya UU ITE tidak lagi mengatur pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, akan tetapi lebih fokus ke masalah hukum media elektronik secara keseluruhan, karena pemidanaan sendiri sudah diatur dalam KUHP. Adapun untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, UU ITE di dalam pasalnya harus dituangkan batasan kebebasan berpendapat. Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia dalam UU ITE belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam UU ITE, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 A. Ketentuan hukum terhadap pelanggaran UU ITE diatur dalam Pasal 27 A juncto Pasal 45 ayat (4). Dalam pasal tersebut memuat ketentuan yang masih multitafsir, bahkan cenderung subjektif, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Kata Kunci: Ancaman Pidana, Kebebasan Berpendapat, HAM
KEADILAN BAGI PETANI PEMULIA: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 Rusdi, Awan A.; Satory, Agus; Sihombing, Alfies L.
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 6, No 1 (2025): Volume 6, Nomor 1 Januari-Juni 2025
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v6i1.11573

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang PVT dibentuk sebagai konsekuensi dari kewajiban internasional Indonesia yang meratifikasi WTO dan perjanjian TRIPS. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mendorong pemuliaan tanaman agar menghasilkan varietas unggul baru dengan memberikan hak ekonomi dan moral kepada para pemulia atas karya mereka. Namun, Undang-Undang PVT belum mengatur hak petani pemulia dan hak petani lainnya dengan jelas dan seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak petani pemulia dalam kerangka Undang-Undang PVT menggunakan teori keadilan dari John Rawls, khususnya prinsip perbedaan yang menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima asalkan memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak mampu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang didukung oleh data empiris dan menempatkan hukum sebagai sistem norma. Pengaturan hak PVT dalam undang-undang ini cenderung hanya melindungi pemulia tanaman, mengabaikan kepentingan petani pemulia. Banyak pasal yang membatasi kemampuan petani pemulia untuk mengembangkan benih baru melalui metode pemuliaan tradisional, dengan persyaratan kriteria Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS), serta pendaftaran yang melibatkan banyak dokumen elektronik dan biaya yang beragam. Sayangnya, Undang-Undang PVT lebih banyak menguntungkan pemulia tanaman dan perusahaan benih, sementara hak-hak petani pemulia masih terpinggirkan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak terkait. Kata Kunci: PetaniPemulia, Hak PVT, Teori Keadilan John Rawls ABSTRACT Plant Variety Protection (PVP) Act was established as a consequence of Indonesia's international obligations stemming from its ratification of the WTO and the TRIPS Agreement. The primary objective of this law is to encourage plant breeding to produce new superior varieties by granting economic and moral rights to breeders for their creations. However, the PVP act has not clearly and equitably defined the rights of breeders and the rights of other farmers. This research aims to analyze the protection of farmers plant breeder rights within the framework of the PVP act, utilizing John Rawls' theory of justice, particularly the difference principle, which emphasizes that social and economic inequalities are permissible only if they benefit the least advantaged parties. The methodology used is a normative juridical research approach supported by empirical data, which views law as a system of norms. The regulation of PVP rights in this law tends to predominantly protect plant breeders, neglecting the interests of plant breeders among farmers. Numerous provisions restrict the ability of plant breeders to develop new seeds through traditional breeding methods, enforcing the criteria of New, Unique, Uniform, and Stable (DUS), as well as registration requirements involving substantial electronic documentation and varying fees. Unfortunately, the PVP act largely favors plant breeders and seed companies, while the rights of plant breeders remain marginalized. This study underscores the importance of strengthening regulations that are more equitable and balanced for all stakeholders involved. Keyword: BreederFamers, PVTRight, Theory of Justice John Rawls
Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Nuraeni, Yeni; Sihombing, L. Alfies; Triyunarti, Wiwin
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1029

Abstract

Dokter merupakan sebuah profesi yang khusus dan mulia. Dokter dipercaya dapat menyembuhkan pasien, sehingga dalam hubungan antara dokter dan pasien disebut dengan hubungan paternalistic atau hubungan antra bapak dan anak. Ketika seorang pasien mendatangi dokter untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, semenjak itu pula terjadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Oleh sebab itu dalam melakukan pelayanan Kesehatan seorang dokter mengacu pada standar profesi kedokteran. Dimana kewajiban dan hak masing-masing diatur dalam perundang-undangan.
Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan Sihombing, Lasmin Alfies
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1777

Abstract

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memperbaiki dampak sosial dan emosional dari kejahatan, selain sekadar menghukum pelaku. Dalam konteks kesejarahan, restorative justice menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pendekatan ini berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan perubahan dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejarah, peluang, dan tantangan restorative justice dalam konteks kejahatan dan peradilan pidana. Tujuan utama adalah untuk memahami perkembangan konsep kejahatan, restorative justice, serta untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Analisis dilakukan dengan memeriksa literatur historis dan kontemporer tentang restorative justice, kejahatan, dan peradilan pidana. Metode penelitian melibatkan peninjauan artikel, buku, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas topik tersebut. Artikel ini menggambarkan perkembangan restorative justice, kejahatan, dan peradilan pidana, dari perspektif sejarah, mulai dari akarnya dalam tradisi lintasan sejarah manusia hingga penerapannya dalam sistem peradilan pidana modern. Peluang restorative justice dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dijelaskan, sementara tantangan seperti resistensi dari sistem peradilan yang mapan dan kekurangan sumber daya diperhatikan. Restorative justice menawarkan pendekatan yang berpotensi untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab yang bersama-sama. Namun, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari lembaga-lembaga tradisional dan kebutuhan akan dukungan dan sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah, peluang, dan tantangan restorative justice, ada kemungkinan untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan adil di masa depan.
Co-Authors Agus Satory Andi Muhammad Asrun Ardianto Iskandar, Eka Arfandi , Andi Muhammad Asmak UI Hosnah Charles Sugiarto Sitorus Elis Herlina Enggar Agni Wibowo Ghafar , Abidah Abdul Gojali, Melisa Mulia Hartawati , Istiqomah, Mila Iwan Darmawan Judijanto , Loso Karunia Karunia Komarudin Komarudin Krisnawaty, Frieda Mia Rasmiaty Monica, Tri Muhammad Nur Hussein Wahyudin Prayuti, Yuyut Rianto, Astim Roby Satya Nugraha Rusdi, Awan A. Sahat Maruli Tua Situmeang Sinaga, Dahman Tri Saputra, Nico Triyunarti, Wiwin Tsabitah, Jilan Salma Uu Lukmanul Hakim Vivi Vivi Wahyudi Wahyudi Wiwin Triyunarti Wiwin Triyunarti Wiwin Triyunarti Yeni Nuraeni Yeni Nuraeni, Yeni