Claim Missing Document
Check
Articles

JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY Sihombing, Lasmin Alfies
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 3 No. 01 (2023): Jurnal Multidisiplin Sahombu, July 2023
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/jms.v3i01.2529

Abstract

In addition to having a positive impact, technology also has a negative impact on society, including the emergence of more and more new crimes, namely computer crimes, such as internet fraud, hacking of ATM PIN, burglary of banking accounts, the rise of fake social media, pornographic media, and defamation through the internet. This study aims to legally analyze the judge's decision in the criminal act of threats and intimidation directed personally related to Law Number 11 of 2008. This study uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach. The reference for the panel of judges in deciding cases is the prosecutor's indictment, not the indictment by taking into account the evidence. The judge's considerations are deemed appropriate to be able to sentence the defendant. Regulations and sanctions for all forms of social media use must be in line with the ideals in which Law Number 11 of 2008 was made to protect and maintain the comfort of social media users. So that in the future social media users can use it wisely to build a modern and law-abiding society. In this case law enforcers must see that the use of social media is increasingly being used at this time, this causes the use of social media to become uncontrollable, causing losses to the parties.
Connectivity in Criminal Procedure Law L. Alfies Sihombing; Sahat Maruli Tua Situmeang; Yeni Nuraeni
INFOKUM Vol. 11 No. 05 (2023): Engineering, Computer and Communication
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the criminal justice system, efficiency and justice are often two sides of a coin that are difficult to unite. Koneksitas is a mechanism in criminal procedure law that regulates court procedures for criminal offences, where the case falls within the jurisdiction of two different judicial institutions, namely the General Court and the Military Court. This research aims to explore how this concept can be adapted and applied in the modern legal context, taking into account the need for efficiency of the legal process and justice for all parties involved. The research method used is normative juridical. The result of this research is that connectivity court in Indonesia, regulated in KUHAP and related regulations, is important to handle cross-jurisdictional cases efficiently and consistently, but needs to maintain the rights of the defendant. KUHAP reforms and legal adaptations are needed to address these challenges, improve the legal system, and strengthen public trust. Managing inter-agency and cross-sectoral relationships within the justice system is key to ensuring fairness and integrity in law enforcement.
Penyuluhan Anti-Korupsi dalam Upaya Meningkatkan Integritas dan Transparansi di Indonesia Yuyut Prayuti; Lasmin Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni
JPMNT JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA Vol. 2 No. 3 (2024): Juli: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana
Publisher : Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59603/jpmnt.v2i3.413

Abstract

In an effort to tackle corruption that impedes Indonesia's social and economic progress, this service project focuses on the effectiveness of anti-corruption counseling to increase integrity and transparency among students, education personnel, and the community. Using Service Learning methodology, this activity involves counseling integrated in the learning process and community service delivery, with the cooperation of the West Java High Prosecutor's Office to ensure the relevance of the material. Results showed an increase in participants' awareness and competence in identifying and countering corruption, with 85% reporting increased capacity. The outreach also successfully promoted a culture of integrity and triggered local initiatives for greater transparency in resource management, strengthening the legal and institutional framework through policy advocacy. The findings support the need for expansion of similar programs and increased collaboration between sectors to strengthen corruption eradication efforts in Indonesia.
Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan Sihombing, Lasmin Alfies
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1777

Abstract

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memperbaiki dampak sosial dan emosional dari kejahatan, selain sekadar menghukum pelaku. Dalam konteks kesejarahan, restorative justice menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pendekatan ini berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan perubahan dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejarah, peluang, dan tantangan restorative justice dalam konteks kejahatan dan peradilan pidana. Tujuan utama adalah untuk memahami perkembangan konsep kejahatan, restorative justice, serta untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Analisis dilakukan dengan memeriksa literatur historis dan kontemporer tentang restorative justice, kejahatan, dan peradilan pidana. Metode penelitian melibatkan peninjauan artikel, buku, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas topik tersebut. Artikel ini menggambarkan perkembangan restorative justice, kejahatan, dan peradilan pidana, dari perspektif sejarah, mulai dari akarnya dalam tradisi lintasan sejarah manusia hingga penerapannya dalam sistem peradilan pidana modern. Peluang restorative justice dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dijelaskan, sementara tantangan seperti resistensi dari sistem peradilan yang mapan dan kekurangan sumber daya diperhatikan. Restorative justice menawarkan pendekatan yang berpotensi untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab yang bersama-sama. Namun, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari lembaga-lembaga tradisional dan kebutuhan akan dukungan dan sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah, peluang, dan tantangan restorative justice, ada kemungkinan untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan adil di masa depan.
Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tsabitah, Jilan Salma; Sihombing, Alfies; Nuraeni, Yeni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.38412

Abstract

Legal enforcement of criminal acts of freedom of expression based on the ITE Law regarding violations of human rights can be said that the ITE Law should no longer regulate punishment for freedom of opinion, but should focus more on legal issues regarding electronic media as a whole, because the punishment itself is regulated in the Criminal Code. Meanwhile, to minimize the occurrence of multiple interpretations, the ITE Law must include limitations on freedom of opinion in its articles. Legal protection for the right to freedom of expression in Indonesia in the ITE Law has not received the protection it should. In the ITE Law, there is only one article provision relating to the right to freedom of expression via internet media, namely in Article 27 A. Legal provisions regarding violations of the ITE Law are regulated in Article 27 A in conjunction with Article 45 paragraph (4). This article contains provisions that still have multiple interpretations, and even tend to be subjective, so that in their implementation they will cause many problems. Keywords: Crime, Freedom of Opinion, Human Rights  AbstrakPenegakan hukum tindak pidana kebebasan berpendapat berdasarkan UU ITE terkait pelanggaran hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa seharusnya UU ITE tidak lagi mengatur pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, akan tetapi lebih fokus ke masalah hukum media elektronik secara keseluruhan, karena pemidanaan sendiri sudah diatur dalam KUHP. Adapun untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, UU ITE di dalam pasalnya harus dituangkan batasan kebebasan berpendapat. Perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia dalam UU ITE belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam UU ITE, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 A. Ketentuan hukum terhadap pelanggaran UU ITE diatur dalam Pasal 27 A juncto Pasal 45 ayat (4). Dalam pasal tersebut memuat ketentuan yang masih multitafsir, bahkan cenderung subjektif, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Kata Kunci: Ancaman Pidana, Kebebasan Berpendapat, HAM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA: TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN HAK PASIEN Nuraeni, Yeni; Sihombing, Lasmin Alfies
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5403

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab rumah sakit dalam memenuhi hak-hak pasien. Jaminan sosial kesehatan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meskipun demikian, banyak rumah sakit yang masih gagal memenuhi hak-hak pasien, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta menerima kritik dari pasien. Selain itu, terdapat sanksi administratif bagi rumah sakit yang menolak memberikan layanan kepada peserta BPJS. Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati dan dilindungi, serta untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan sistem jaminan kesehatan di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA Sihombing, Lasmin Alfies; Nuraeni, Yeni
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 2 (2024): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i6.5401

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, menjadi isu penting di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, penerapannya masih minim. Kesulitan dalam membuktikan niat kriminal (mens rea) dan pertanggungjawaban korporasi, serta adanya lobi kuat dari korporasi, menjadi hambatan signifikan dalam proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak jangka panjang dari kejahatan korporasi terhadap lingkungan memerlukan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, memperkuat regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi, dapat membantu menyelesaikan konflik antara korporasi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan hukum yang berlaku dan mendorong langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.
ANALYSIS OF THE ERADICATION OF CORRUPTION IN INDONESIA: CHALLENGES AND EFFECTIVENESS OF REVERSING THE BURDEN OF PROOF Sihombing, Lasmin Alfies; Nuraeni, Yeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6046

Abstract

Corruption in Indonesia is a serious problem that not only results in significant financial losses, but also has the potential to destroy social, economic, and democratic stability. Corruption has become a systematic crime, causing state losses of trillions of rupiah every year. This study aims to analyze various factors that affect the increase in corruption cases and the effectiveness of legal policies in eradicating them. Using a normative juridical approach, this study examines applicable regulations, including Law Number 20 of 2001 which regulates the reversal of the burden of proof in corruption cases. This study found that the implementation of a reverse evidentiary system can speed up the legal process and help uncover the material truth. However, the main challenges in eradicating corruption are low law enforcement, a permissive culture of law violations, and incompatibility of the law with the dynamics in the field. Therefore, periodic evaluation of regulations, strengthening the integrity of law enforcement officials, and strict supervision of the state budget are necessary. It is hoped that with these steps, efforts to eradicate corruption in Indonesia can be more optimal and have a positive impact on people's welfare.
Restorative Justice as a Solution to the Press Crisis: The Urgency of Reform in the Indonesian Justice System Nuraeni, Yeni; L. Alfies Sihombing; Komarudin Komarudin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11803

Abstract

This research aims to explore the potential implementation of restorative justice in the resolution of press offense disputes in Indonesia, with a focus on Law No. 40/1999 on the Press. The urgency of this research arises from the need to reduce the burden on the increasingly heavy judicial system and increase the effectiveness of media dispute resolution. In this context, restorative justice can be a more humane and efficient alternative to conventional litigation approaches. The scope of the problem includes the lack of regulations supporting restorative mechanisms in the Press Law, as well as practical challenges in implementing mediation in Indonesia. The main findings show that restorative justice can help restore social relations between the parties involved, in a more constructive way, rather than simply imposing punishment. The novelty of this research lies in identifying the potential application of restorative justice in the context of press disputes, as well as the role of the Press Council as a mediator in dispute resolution mechanisms. The method used in this research is legal analysis and comparison of legal systems in other countries, as well as a study of restorative justice theory and its application in press disputes in Indonesia.
Restorative Justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in the Criminal Law System Alfies, L. Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni; Komarudin Komarudin; Karunia Karunia
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11807

Abstract

This study aims to evaluate the application of restorative justice (RJ) in reducing recidivism in Indonesia, focusing on its effectiveness, implementation challenges, and potential development in the adult criminal justice system. The method used was a qualitative approach with interviews with judges, prosecutors, and mediators at the Bogor District Court as well as case studies of RJ implementation. The results show that although restorative justice (RJ) offers a more rehabilitative solution compared to conventional approaches, its application in Indonesia is still limited by a lack of understanding of legal officers, social resistance, and limited resources. For example, while in New Zealand the recidivism rate of RJ participants is only 17%, in Indonesia, barriers such as lack of mediator training and limited mediation facilities reduce the effectiveness of the program. This study concludes that the implementation of restorative justice (RJ) can reduce recidivism if followed by increased resource capacity, training of legal officers, and community support. The contribution of this research to science is to provide insights into the implementation of RJ in the Indonesian context, as well as suggest measures to overcome the challenges, in order to improve a more rehabilitative criminal justice system.