Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Unes Law Review AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Mediation : Journal Of Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JURNAL PENDIDIKAN IPS Rechtsnormen Jurnal Smart Hukum (JSH) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Advances In Social Humanities Research Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Neraca Keadilan Jurnal Begawan Hukum QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety
Tri Reni Novita
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Dinamika Pengaturan Tanah Adat di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Agraria Kontemporer Tri Reni Novita; Juradhanie Shera Tanjung; Nurhayati Nasution; Hariaty Panggabean
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10109

Abstract

Customary land has an important position for customary law communities because it functions not only as an economic resource but also contains social, cultural, and historical values embedded in community life. In Medan City, urban development, investment, and land-use conversion have created issues related to the existence of and legal protection for customary land, including agrarian conflicts, overlapping land control, and weak legal certainty for customary communities. This study aims to analyze the dynamics of customary land regulation in Medan City from the perspective of contemporary agrarian law, with an emphasis on aspects of recognition, legal protection, and policy implementation. This study used a normative legal method with statutory, conceptual, and historical approaches. The results showed that although customary communal rights have been recognized in the national agrarian legal system, their implementation at the local level still faces various obstacles, such as discrepancies between legal norms and field practices, overlapping land control, and limited legal certainty for customary communities in urban areas. Recent policies related to the registration of customary communal land provide opportunities to strengthen legal protection, but their implementation still faces administrative and institutional challenges. In addition, urban development, increased economic activity, and investment flows in Medan City also exert pressure on the existence of customary land, which has the potential to trigger agrarian conflicts. The conclusion of this study emphasizes the need for a comprehensive, adaptive, and sustainable agrarian law approach to realize fairer and more responsive protection of customary communal rights amid urban dynamics. The implications of this study indicate the importance of synergy among the government, customary communities, and stakeholders in strengthening recognition, protection, and legal certainty over customary land in Medan City.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Positif (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik) Nanda Reyriski; Tri Reni Novita; Hj. Adawiyah Nasution; Nelvitia Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5106

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi jual beli, terutama melalui sistem online atau e-commerce. Transaksi online memberikan kemudahan dan kecepatan bagi konsumen karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko yang dapat merugikan konsumen, seperti penipuan, barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, keterlambatan pengiriman, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen dalam melakukan transaksi online. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen serta memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online serta hambatan yang terjadi dalam penerapannya. Perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah ada, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya.
Legal Protection for Creditors Regarding Collateral Used by Debtors for Online Gambling Activities in Indonesia Tri Reni Novita; Tri Putra Rahmad Ramadani
Advances In Social Humanities Research Vol. 4 No. 7 (2026): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v4i7.577

Abstract

The rapid development of information technology has transformed various economic activities, including the emergence of internet-based gambling practices known as online gambling. This phenomenon has generated significant legal and economic consequences, particularly in creditor-debtor relationships. Debtors involved in online gambling often misuse credit facilities, experience financial instability, and ultimately fail to fulfill their repayment obligations. In several cases, debtors have transferred, encumbered, or misused collateral assets to obtain additional funds for gambling activities. Such circumstances pose substantial risks to creditors and challenge the effectiveness of security law as a legal protection mechanism. This study aims to analyze the legal protection provided by Indonesian security law for creditors regarding collateral assets connected to debtors engaged in online gambling activities. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and regulations related to the eradication of online gambling. The findings indicate that Indonesian security law provides strong protection through preferential rights, collateral registration systems, and collateral enforcement mechanisms. Nevertheless, the growth of digital financial transactions and online gambling platforms creates new challenges in monitoring debtor behavior and safeguarding collateral assets. Therefore, strengthening supervisory mechanisms, improving debtor risk assessment systems, and enhancing cooperation between financial institutions and law enforcement agencies are essential to ensure legal certainty and effective creditor protection in the digital era.
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH BRIMOB DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN BERSENJATA DI KOTA MEDAN Hagata Brillianto P, Tri Reni Novita
NERACA KEADILAN Vol. 4 No. 2 (2025): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanggulangan kejahatan bersenjata di Indonesia menjadi salah satu tugas utama aparat kepolisian, dengan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memiliki peran penting dalam mengatasi ancaman tersebut. Kejahatan bersenjata yang semakin marak di Kota Medan, seperti perampokan dan pembunuhan, memerlukan tindakan tegas dari aparat keamanan. Dalam menjalankan tugasnya, Brimob berwenang menggunakan senjata api, namun penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan senjata api oleh Brimob dalam menanggulangi kejahatan bersenjata di Kota Medan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode deskriptif, penelitian ini menggali prosedur penggunaan senjata api oleh Brimob serta dampaknya terhadap penanggulangan kejahatan. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Brimob dan analisis dokumen terkait peraturan yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh Brimob telah sesuai dengan perundang-undangan, namun terdapat tantangan dalam implementasi prosedur, terutama dalam hal pengawasan dan pelatihan. Dampak positif penggunaan senjata api terhadap penanggulangan kejahatan bersenjata di Kota Medan terlihat dari penurunan angka kejahatan, meskipun masih ada kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Brimob.
ANALYSIS OF PAYMENT FRAUD CRIMINAL ACTIONS IN USED CAR BUYING AND SALE TRANSACTIONS THROUGH FACEBOOK MARKETPLACE IN MEDAN CITY Difta Hadi; Tri Reni Novita; Muhammad Ridwan Lubis; Herlina Hanum Harahap
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 8 No. 2 (2026): Edition May 2026
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v8i2.1104

Abstract

This study aims to analyze the modus operandi, the application of criminal law provisions, as well as obstacles and efforts to overcome the crime of payment fraud in used car buying and selling transactions through Facebook Marketplace in Medan City. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach supported by a normative juridical approach. Data were obtained through interviews with investigators from Unit V Cyber ​​Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara and victims, as well as through documentation and observation studies. The results of the study indicate that the perpetrators used fake accounts and identities, manipulated photos and descriptions of vehicles, requested down payments or payments in full before the vehicles were inspected, utilized escrow accounts, and falsified vehicle ownership or guarantee status. The application of the law is based on Article 378 of the Criminal Code (KUHP) which is linked (juncto) with Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law. The main obstacles faced include differences in interpretation between fraud and default, difficulties in tracking the perpetrator's identity, limited access to cross-platform data, the complexity of electronic evidence, low digital literacy in the community, and the reluctance of victims to report. Mitigation efforts are carried out through education, cyber patrols, strengthening digital forensic capacity, collaboration with platform providers, law enforcement, and victim assistance. This study concludes that addressing online fraud requires cross-agency coordination, increased investigator capacity, and public literacy to ensure legal protection and certainty for victims are implemented effectively, consistently, and responsive to developments in information technology.
The Role of Al Washliyah in Strengthening Local Wisdom Law Amid Cultural Modernization Haidir; Muhlizar; Tri Reni Novita; M. Faisal Husna; Qori Rizqiah H Kalingga; Nurasiah Harahap; Akmal
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 3 (2026): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i3.1845

Abstract

This article examines the role of the Indonesian Islamic mass organization Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) in strengthening local wisdom–based law (kearifan lokal) in the context of rapid cultural modernization and legal centralization in Indonesia. Drawing on a qualitative sociolegal case study, the study explores how Al Washliyah’s educational, da’wa, and social welfare programs contribute to maintaining and transforming customary norms and practices so that they continue to function as living law within communities, while also engaging with the national legal framework. The analysis situates Al Washliyah’s activities within debates on legal pluralism, adat law, and the integration of local wisdom into formal legislation. The findings indicate that Al Washliyah operates as a mediating institution between state law, Islamic law, and local customary law through three main roles: internalizing local values in Islamic education, mediating community disputes and social norms, and advocating for legal recognition of local wisdom. These roles help to reconcile cultural change with normative continuity, although tensions remain regarding formalization, generational shifts, and the commodification of culture
TRANSFORMASI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI ERA DIGITAL: MENUJU KEADILAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PLATFORM DI INDONESIA Muhammad Rizki Silaen; Sindi Lestari; Rida Febhira Nasya; Ananda Rizky Putri; Tri Reni Novita
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.432

Abstract

Transformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh penetrasi teknologi digital dan tuntutan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Penelitian ini mengkaji konsep Smart Labor Law sebagai pandangan dunia hukum ketenagakerjaan masa depan yang menyambungkan teknologi digital dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-konseptual ( berfokus pada aturan, undang-undang, dan norma yang ada (pendekatan normatif). dengan memadukan teori transformasi hukum dan teori keadilan distributif berbasis digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bersifat reaktif terhadap perubahan teknologi, sementara ekosistem kerja digital seperti gig economy, otomasi, dan kecerdasan buatan telah menggeser bentuk relasi kerja konvensional. Oleh karena itu, diperlukan reposisi hukum ketenagakerjaan menjadi sistem yang adaptif, prediktif, dan partisipatif melalui pemanfaatan big data, smart contracts, dan sistem perlindungan sosial digital. Transformasi ini tidak hanya menuntut pembaruan regulasi, tetapi juga perubahan paradigma bahwa teknologi bukan ancaman, melainkan instrumen hukum untuk redistribusi kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model konseptual Digital Welfare Justice yakni keadilan kesejahteraan berbasis data sebagai landasan bagi reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Implementasi Sanksi Pidana Dan Etik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Fadly Devari; Tri Reni Novita
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 1 No. 02 (2024)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implementation of criminal sanctions and ethical codes against police officers involved in drug abuse. Law Number 35 of 2009 on Narcotics applies not only to the general public but also to members of the Indonesian National Police. The research focuses on the legal framework for ethical violations, law enforcement mechanisms by the Professional and Security Division (Bidpropam) of the North Sumatra Regional Police, and the challenges faced during enforcement. The study employs normative and empirical juridical approaches, supported by interviews with Aipda M. Ikhwan Hasibuan, a Bidpropam accreditor. Findings indicate that police officers proven to have abused narcotics remain subject to criminal proceedings despite disciplinary or ethical sanctions. Ethical hearings determine further measures, including dishonorable discharge if the imposed criminal sentence exceeds five years. Legal regulations governing these processes are stipulated in Law No. 35 of 2009, Law No. 2 of 2002 and 2003, Government Regulation No. 2 of 2003, and Police Regulation No. 7 of 2022. Obstacles in enforcement include the absence of alleged violators during proceedings and the lengthy duration of court trials. This study underscores that consistent law enforcement against police officers involved in narcotics abuse is essential to uphold the integrity of the police institution.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT) Disna Anum Siregar; Tri Reni Novita; M. Faisal Husna; Halimatul Maryani
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.2928

Abstract

Community Service (PkM) activities have been carried out with the title domestic violence, socialization of law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in Tanjung Harapan Village, Serba Jadi District, Serdang Bedagai Regency. The lack of knowledge among village residents regarding the legal consequences of domestic violence has an impact on the potential for family disharmony in the future. Therefore, families need to be provided with enlightened legal education in living family life in order to avoid violence in the family environment. The method used in PkM activities is in the form of legal education counseling/socialization which includes face-to-face lectures accompanied by question-and-answer discussions. The results obtained from this PkM activity have further enlightened and increased the understanding of the residents of Tanjung Harapan village that domestic violence can trigger prolonged marital breakdown and even divorce. The conclusion of this PkM activity material is that domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. Violence in any form and carried out for any reason is a form of crime that cannot be justified and can be reported as a criminal act so that the perpetrator can be prosecuted
Penindakan Hukum terhadap Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Wilayah Polres Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Ryan Seftiansyah; Tri Reni Novita
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 3 No. 3 (2026): Agustus: Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v3i3.1978

Abstract

The practice of hoarding subsidized fuel oil (BBM) in the Batu Bara Police jurisdiction has increased significantly by 667% over a five-year period (2020-2024), with total estimated state losses reaching Rp1.087 billion. This condition is exacerbated by the geographical location of Batu Bara Regency which borders directly with the Malacca Strait, creating potential for smuggling subsidized fuel to neighboring countries. This study aims to analyze the legal enforcement against subsidized fuel hoarding practices in the Batu Bara Police jurisdiction based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas and Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This research uses normative-empirical legal method with a qualitative approach. Data analysis was conducted qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretations. The results show that the Batu Bara Police uses Article 55 of Law Number 22 of 2001 as the primary legal basis because it is lex specialis, while Article 107 of Law Number 7 of 2014 is applied as a subsidiary legal basis in layered indictment constructions. The application of both laws faces obstacles such as high rates of case file returns (P-19), difficulties in proving the subjective elements of the offense, and inconsistent perceptions between investigators and prosecutors regarding the appropriate indictment construction. Factors affecting enforcement effectiveness are multidimensional, including normative factors (inconsistency between the two laws), institutional factors (limited technical capacity of investigators and weak inter-agency coordination.  
Co-Authors Abdul Halim Abdul Halim Adam Algani Adawiyah Nasution Akbar, Muhammad Haikal Akmal Aldio Rolanda Aldo Rian Dinata Alkausar Saragih Alya Syarani Batubara Ananda Rizky Putri Andreas Virga Siahaan Anwar Sadat Harahap Arab, Nurhayani Atammisi Waedoyee Ayu Sundari Aziz, Mhd Shafwan Barus, Ulian Bima Trianto Wibowo Bobbi Hendra Bonanda Japatani Siregar Bonifasius Buulolo, Riz Kan Fadilah Dadang Suganda Dalfatara Dalfatara Dani Sintara Devi Tri Utami Difta Hadi Dinata, Aldo Rian Disna Anum Siregar Fadly Devari Faiza Assa’adah Fikri Ramadhan Fitra Anugrah Nasution Fitria Ananda Fitriani, Rani Haidir Halimatul Maryani Hania Abidah Hanum, Putri Farida Hardiansyah Lubis Hari Panri NST Hari Panri Nst Hariaty Panggabean Hayati, Winta Herlina Hanum Harahap Herlina Hanum Harahap Hj. Adawiyah Nasution Husna, M Faisal Husna, M. Faisal Imam Hadi Mulia Irfansyah Lubis Irmawan Susastra Irsyad Agung Miranda Irsyad Agung Miranda Isdy Annisa Haratini Batubara Joharsah Joharsah Junika Indar Sawitri Juradhanie Shera Tanjung Kamaruddin, Mohd Khairul Amri Khairul Sitepu Liyan Syahputra Lusiani Silalahi M. Faisal Husna M. Faisal Husna M. Faisal Husna M. Faisal Husna M.Sabiq Alhadi Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar, Mahzaniar Malik, Ilman Mohd Khairul Amri Kamarudin Muhammad Dwi Fahri Lubis Muhammad Fauzitri Hanggara Muhammad Hizbullah Muhammad Rizki Silaen Muhlizar Muktar Lutfi, Muhammad Ridwan Lubis Mutiara Afni Harahap Nanda Reyriski Ndruru, Ernita Nelvitia Purba Nuraf Raihan Nurasiah Harahap Nurhayati Nasution Nurmawati Br Manik Ovami, Debbi Chyntia Padang, Putri Farida Hanum Pratiwi, Adinda Handayani Puja Riani Nasution Purba, Nelvitia Puspita, Aina Cahya Putri Aulia Siregar Qori Rizqiah H Kalingga Rahayu Sitorus Rahma Nuriasari Ramadhani, Nova Rani Fitriani Rida Febhira Nasya Roby Andika Harahap Ryan Seftiansyah Samsul Bahri Sindi Lestari Sintara, Dani Sonya Syahara Sri Wahyuni Suci Indah Lestari Sukmawarti Supongki Adi Sucipto Suriani, Nining Sutrisno Hadi Nasution Syafrida, Meyli Syahrul Bakti Harahap Teguh Tri Setiawan Tiara Charyati Tohom Reymond Tomy Yosua Harianja Tri Putra Rahmad Ramadani Wan Nor Azilawanie Tun Ismail Wariyati Wendy Usihen Zidomi, Arya Andika Maulana