Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.386

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG) Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Journal La Sociale Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesian Journal of Social Science Research Collegium Studiosum Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Riset Ilmu Hukum Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Sharia (JOSH) Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Hukum Prioris Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Bandung Conference Series: Law Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Sinergi International Journal of Law Jurnal Hukum Islam Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Sharia: Jurnal Kajian Islam

Nandang Sambas

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 369581

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Kajian Kriminologi Kritis Tindak Pidana Praktik Pengobatan Ilegal oleh Dokter Dihubungkan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Kharisma Fajar Ilmperdana; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The phenomenon of cases involving health workers with patients, often occurs. Starting from patients who feel harassed by nurses, patients who are dissatisfied with hospital services, and even more terrible are patients who are injured or died due to illegal medical practices. The criminal act of illegal medical practice by a doctor is contrary to the doctor's code of ethics and the doctor's oath which states that a doctor will always put the patient's health first, taking into account the interests of the community. This research is a normative juridical research using a criminological approach based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is descriptive qualitative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of imposing sanctions and preventive measures taken against perpetrators of illegal medical practices, it is carried out by imposing sanctions on perpetrators other than as a means of achieving justice and law enforcement, having the ultimate goal of achieving community welfare. To achieve this welfare, synergy between law enforcement officers and the community is needed because without a sustainable relationship it will be difficult to overcome these problems and problems that will occur in the future. Abstrak. Fenomena kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, sering terjadi. Mulai dari pasien yang merasa dilecehkan oleh perawat, pasien yang tidak puas akan pelayanan rumah sakit, dan yang lebih mengerikan adalah pasien yang luka atau meninggal karena praktik kedokteran ilegal. Tindak pidana praktik pengobatan ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter bertentangan dengan kode etik dokter dan sumpah dokter sendiri yang menyatakan bahwa seorang dokter akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kriminologis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi penjatuhan sanksi dan upaya preventif yang dilakukan terhadap terhadap pelaku praktik pengobatan ilegal dilakukan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan akhir yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat karena tanpa adanya hubungan yang berkesinambungan akan sulit untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Zhetira Rizkika; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Violence against children can have a long traumatic impact that can disturb them and even those around them. It is possible that acts of violence that occur in children will be able to interfere with the child's growth and development and turn off all the positive potential that the child has which should be developed by the child in the future. Sexual violence against children is one of the problems facing the government today because it is related to the government's efforts to implement the Child Protection Law no. 35 of 2014. The purpose of this study is to describe the factors that cause sexual abuse inflicted on children and to find out what obstacles are obstacles in providing legal protection to children as victims of decency and how the efforts are being made to overcome these obstacles. To help answer research problems, the method used in this research is a normative approach and writing specifications are descriptive analytical using secondary and tertiary materials as well as the method used is library research and analysis method is literature study. The results obtained in this study indicate that forms of legal protection for children as victims of sexual violence committed by blood relatives include protection as contained in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, including psychosocial assistance during treatment to recovery and the provision of protection as well as assistance at every level of examination starting from the investigation process, prosecution process, to the examination process in court. Abstrak. Tindak kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak traumatis panjang yang dapat mengganggu dirinya bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saja tindak kekerasan yang terjadi pada anak akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut dan mematikan segala potensi positif yang dimiliki nya yang seharusnya dapat dikembangkan oleh anak kemudian hari. Kekerasan seksual terhadap anak merupakasn salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor – faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang ditimbulkan kepada anak dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesusilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative dan spefisifikasi penulisan adalah deskriptif analitis menggunakan bahan – bahan sekunder dan tersier juga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis dalah studi kepustakan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat sedarahnya diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur dalam putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.Bdg Alya Tsania Aprillianti; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Children are the next generation of Indonesia who have r ights and obligations and are development capital that will maintain and sustain the development of the nation. Children’s rights are part of the Human Rights, this contained in the 1945 Constitutuon, which broadly states that Indonesia guarantees and protects the rights of a child from violent and discrimination. Therefore, Law Number 23 of 2014 was made as a form of protection for children. Based on Article 1 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 stated that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that the can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. And in the era of globalization, crimes and violence against children are happening, including sexual crimes, on of which is obscence acts. Crimes and perpertators that arise from acts of obscenity can be said to be quite diverse, and it is undeniable that the perpetrator can also be a child. Currently, cases of sexual harassement are still happening, therefore this study aims to find out how the law is enforces against perpetrators of criminal acts of sexual harassment against minors (Case Study Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg). The application of the law in the case of Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg is based on the Juvenlie Criminal Justice System regulated in Law Number 11 of 2012 because the suspect is a child who is still 17 years old and has the right to grow up and develop as Indonesian’s successor. The regulation of sexual abuse of children in the Criminal Code (KUHP) is general nature, so the Government issued Law Number 23 of 2014 concerning Child Protectino which contains policies on criminal acts of sexual abuse against children and also child protection. Abstrak. Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dan merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara garis besar menyatakan bahwa negara menjamin dan melindungi hak seorang anak dari kekerasan diskriminasi. Oleeh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan era globalisasi yang terus maju dan berkembang, kejahatan maupun kekerasan yang menimpa anak marak terjadi, tidak terkecuali dengan kejahatan seksual yang salah satunya adalah tindak pencabulan. Kejahatan dan pelaku yang timbul dari tindak pencabulan pun bisa dibilang cukup beragam, dan tidak dapat dipungkiri pelaku pun dapat merupakan seorang anak. Saat ini, kasus peleccehan seksual pun masih marak terjadi, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg). Penerapan hukum dalam kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bdg didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena Tersangka merupakan seorang anak yang masih berumur 17 tahun

Analisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan No 14/Pid.sus-anak/2020/PN.Blb) Mohammad Fakhri Abdul Malik; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. A drug abuse a very serious threat to the nation and the country. One form of narcotics abuse is the criminal act of narcotics circulation. Today, drug dealers are not only carried out by adults but many minors become criminals of narcotics trafficking. Children should be a well-protected and raised generation in order to be the successor of the nation that leads and builds this country. Based on these problems, it can be formulated several formulations of the problem, namely what are the factors that cause narcotics trafficking crimes committed by minors and How to Counter the criminal acts of narcotics circulation committed by minors based on the verdict 14 /Pid.Sus-Anak/2020 /PN. Blb. The research method used in this research is normative juridical, a study that deductively begins with an analysis of the articles and laws and regulations that govern the problems in the thesis. Normative means legal research that aims to acquire normative knowledge about the relationship between one regulation to another and its application in practice (the study of verdicts). Factors for the occurrence of children as victims of narcotics abuse consist of 2 factors, namely internal factors and external factors. Countermeasures against narcotics trafficking crimes committed by minors can be done with penal efforts and non-penal efforts. Penal efforts are efforts to deal with criminal acts by using the means of criminal law upaya penal in court decision No.14/ Pid.Sus.Anak / 2020/ PN. Blb is declaring the child defendant SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN guilty and criminally charged against sunandar children Alias NANDAR Bin IPIN guilty and imposed a prison sentence for 2 (two) years in LPKS and job training for 6 months in social services while non-criminal efforts are efforts to deal with crimes committed without using criminal law. Abstrak. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi bangsa dan negara. Salah satu bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah tindak pidana peredaran narkotika. Dewasa ini kalangan pengedar narkotika tidak hanya dilakukan oleh kaum dewasa saja akan tetapi banyak anak dibawah umur menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Anak seharusnya menjadi generasi yang dilindungi dan dibesarkan dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang memimpin dan membangun negara ini. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan Bagaimana Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan putusan 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Faktor-faktor terjadinya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari adanya 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana upaya penal pada putusan pengadilanNo.14/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Blb adalah menyatakan terdakwa anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah dan Menjatuhkan pidana terhadap anak SUNANDAR Alias NANDAR Bin IPIN bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKS Dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial sedangkan upaya non penal yaitu upaya penangulangan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana.

Implementasi Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Clarissa Yudhanetta; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Judicial institution cannot be separated from the human factor, so the direct court session feared to be a place for Covid-19 to speread. As a measure to stop the virus to be speared, criminal case court session conducted erectronically. As a legal protection for its implementation, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. And hoped in it is application can creating the digitization of the court session will become an easy, fast, simple and low-cost court session. The research method that used is normative judicial law research with descriptive analysis research specifications, the research phase used is through library research with primary data obtained through interviews and secondary data obtained from existing data sources. Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 is a legal policy in the form of regulations issued by the Supreme Court as a form of flexibility from the law to continue to ensure the fulfillment of legal certainty during the Covid-19 Pandemic and in its application to support the implementation of the Fast, Simple, and Low Cost Judicial Principles through criminal case court session electronically, so it can provide convenience to the parties in litigation and can decrese the obstacles caused by the cost and distance to carry out the court session. However, obstacles were also encountered in the factors of facilities that could support the implementation of criminal case court session electronically which resulted in unclear audio-visual displays which were often the cause of delays in the parties presence. Abstrak. Lembaga peradilan tidak dapat lepas dari faktor manusianya, sehingga proses persidangan secara langsung dikhawatirkan berpotensi sebagai tempat penyebaran virus Covid-19. Sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus membuat proses persidangan perkara pidana dilakukan secara elektronik. Sebagai payung hukum pelaksanaannya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dan dalam penerapannya diharapkan dapat menciptakan digitalisasi persidangan dengan maksud untuk menciptakan peradilan yang mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan jenis data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari sumber data yang telah ada. Perma Nomor 4 Tahun 2020 merupakan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai bentuk kelenturan hukum untuk tetap menjamin terpenuhinya kepastian hukum di masa Pandemi Covid-19, dan dalam penerapannya menunjang pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan melalui persidangan perkara pidana secara elektronik sehingga memberi kemudahan bagi para pihak dalam berperkara serta dapat mengikis kendala yang diakibatkan oleh biaya dan jarak untuk melaksanakan persidangan. Namun, ditemui pula hambatan dalam faktor sarana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik yang mengakibatkan tidak jelasnya audio visual yang menjadi penyebab terhambatnya kehadiran para pihak secara online.

Penerapan Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Siti Nurjanah; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The more rapid the development of science and technology that we can enjoy the benefits of, the more we will feel an increase in criminal acts both in terms of quality and in terms of quantity. The negative impact that is most felt is the increase in criminal acts, especially criminal acts of sexual violence against children In criminal law in Indonesia, chemical castration sanctions are only intended for perpetrators of sexual crimes against children. This castration punishment can be a tool or a sanction for all perpetrators of criminal acts of sexual violence against children because those who are perpetrators of crimes of sexual violence against children will think twice about doing this because there is an additional punishment in the form of chemical castration that awaits the perpetrators of criminal acts. sexual. Based on these problems, this study aims to determine the application of the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence against children based on Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. This research method uses normative juridical and this research is descriptive analysis. While the data used in this study is secondary data obtained from the results of the literature and using qualitative normative analysis methods. Then the results obtained that the criminal sanction of castration in the context of criminal policy as a form of public policy against perpetrators of sexual crimes against children is also a form of formal public reaction. That the criminal sanction of castration against perpetrators of sexual violence is related to the theory of punishment in Indonesia in accordance with the integrative theory as the basis for the formation of criminal sanctions. Keywords: Application of castration sanctions, child protection, sexual violence against children. Abstrak. Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita nikmati manfaatnya, akan makin terasa pula adanya peningkatan tindak pidana baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dampak negatif yang paling dirasakan adalah meningkatnya tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hukum pidana di Indonesia, sanksi hukuman kebiri kimia hanya diperuntukkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri ini bisa menjadi alat maupun sanksi bagi semua pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak karena mereka para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir dua kali untuk mekakukan tindakan tersebut karena ada hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang sudah menanti para pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa sanksi pidana kebiri dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Bahwa sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual dihubungkan dengan teori pemidanaan di Indonesia sesuai dengan teori integratif sebagai dasar pembentukan sanksi pidana. Kata Kunci : Penerapan sanksi kebiri, perlindungan anak, tindak kekerasan seksual terhadap anak

Kajian Viktimologis terhadap Korban Pencabulan pada Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Hak Anak Dias Ayustie Munandar; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The crime of obscenity against minors can be carried out by families who are supposed to be the safest and safest places for children, but in fact the family can be the most dangerous place for children, as in the cases in the Sukabumi area, sexual abuse of minors was carried out. by his own parents. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence committed in the family environment. This research is a normative juridical research using a victimological approach based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The method of data analysis in this research is normative and calibative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of providing protection and imposing criminal penalties on perpetrators. It can be seen that by being given to victims of child molestation committed by biological parents in the Indonesian criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future. Abstrak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur bisa dilakukan oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan tempat teraman bagi anak, namun justru keluarga bisa menjadi tempat yang paling berbahaya bagi anak, seperti pada kasus-kasus di wilayah Sukabumi, pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan viktimolgis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kalitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi pemberian perlindungan dan penjatuhan pidana pada pelaku. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.

Analisis Kritis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa Muhamad Agung Prayoga; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The legal arrangement in Indonesia regarding traffic is regulated by Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ), which was later changed to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ). A traffic accident (accident) is the final event of a series of accidental traffic events resulting in death, injury or damage to objects that occur on public roads. In Indonesia, traffic accidents (accidents) involving children Underage is a special and serious concern of the Indonesian government. Based on the records of the Korlantas Polri, it is stated that in 2020 every year the victims of accidents involving the age of under 17 years are 25 percent of the total accidents. Ages under 17 years are mostly students who use motorbikes as a means of transportation. Keywords : trafficaccidents, negligence, minors Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) adalah kejadian akhir dari pada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja yang mengakibatkan kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum, Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian khusus dan serius pemerintah Indonesia. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol dari orangtua si anak Berdasarkan catatan Korlantas Polri menyebutkan bahwa pada tahun 2020 setiap tahun korban kecelakaan yang melibatkan usia dibawah 17 tahun sebanyak 25 persen dari total kecelakaan. Usia dibawah 17 tahun kebanyakan adalah pelajar yang menggunakan motor sebagai alat transportasi. Kata kunci : kecelakaan lalu lintas,kelalaian, anak dibawah umur

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kota Bandung (Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg) Mochamad Farrel Nurrahman Sahid; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4896

Abstract. This study aims to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of obscenity against minors and to find out the efforts of law enforcement in dealing with criminal acts of obscenity against minors. The research method uses normative criminological and juridical approaches, namely to examine and discuss events obtained in accordance with the facts that occurred later in relation to the applicable legal norms and theoretical concepts, legal principles and existing laws and regulations. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data collection by interviews and literature study which then the data were analyzed qualitatively descriptive. The results of the study show that the factors that cause the sexual abuse of minors in the case of decision No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg are internal factors, where the defendant or perpetrator has an urge for sexual desire which then becomes a factor in the occurrence of criminal acts of obscenity against minors even though lust cannot be controlled which has become a personality trait. Later in its development, new regulations emerged that were more measurable in efforts to prevent and prosecute criminal acts of sexual abuse of minors as well as efforts to overcome criminal acts of sexual abuse of minors in a preventive or descriptive manner carried out and attempted by the apparatus. law enforcer Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis dan yuridis normatif yaitu untuk mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang yang berlaku dan konsep teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari data primer yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi Pustaka yang kemudian data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg adalah faktor internal, dimana terdakwa atau pelaku memiliki dorongan hawa nafsu seksualitas yang kemduian menjadi faktor atas terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur walau pun hawa nafsu tidak dapat dikendalikan yang telah menjadi sifat kepribadian. Kemudian dalam perkembangannya, muncul peraturan-peraturan baru yang lebih terukur dalam upaya penanggulangan serta penindakan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur serta di hadirkan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur secara preventif maupun deskriptif yang di lakukan dan di upayakan oleh apparat penegak hukum.

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung Ronggo Prasetyo; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4987

ABSTRACT- To support the creation of just law enforcement, the Attorney General's Office issued a policy rule regarding Restorative Justice through the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The type of crime of attempted theft is a form of crime that can be applied to Restorative Justice, as an example of a case that occurred in the jurisdiction of the Bandung City Attorney General’s Office on an actor named Alka Liga Gultom who had tried to take something, wholly or partly belonging to another person, with intent to unlawfully possess. The results of this analysis show that Restorative Justice is not only about the rule of law but also related to the supremacy of morality. The moral is the main basis for the implementation of Restorative Justice by law enforcers whose credibility is currently experiencing a decline in society because of the large number of cases that have been delegated to the court, even though according to the public's view cases that are categorized as trivial matters do not need to be resolved through the Court. This ultimately creates the perception that currently there is no justice in law enforcement agencies, particularly at the Attorney General's Office. And conceptually there are already regulations governing the implementation of Restorative Justice at the Attorney General's Office, but factually the implementation has not been realized comprehensively and optimally. To be able to maximize the implementation of Restorative Justice in attempted theft cases, it is necessary to understand law enforcement officials, especially public prosecutors and the public regarding the aims, objectives, impacts, and implications of the concept of Restorative Justice. ABSTRAK-Demi mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, Kejaksaan menerbitkan aturan kebijakan mengenai Keadilan Restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat di terapkan Restorative Justice, Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hasil analisis ini menunjukan Restorative Justice bukan hanya tentang supremasi hukum tetapi terkait juga dengan supremasi moral. Moral menjadi landasan utama bagi pelaksanaan Restorative Justice oleh penegak hukum, yang pada saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan di masyarakat dikarenakan banyaknya perkara yang diteruskan ke Pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat perkara yang dikategorikan masalah sepele tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya persepsi bahwa saat ini tidak ada keadilan di lembaga penegak hukum khususnya di Kejaksaan. Dan secara secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara percobaan pencurian perlu adanya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya penuntut umum maupun publik terkait maksud, tujuan, dampak dan implikasi dari konsep Restorative Justice tersebut.

Co-Authors A. Harits Nu’man Abdul Wahab Ade Mahmud Adib Gunawan Agus Gede Sutamaya Agus Hadian Rahim Alya Tsania Aprillianti Amri, Qoonitah Anan, Moh. Shofi Arifton, Arifton Arinto Nurcahyono Ashuri Ashuri Atika Sari Beny Harkat Bima Guntara Bulan, Dewi Nawang Caecielia Wagiono Chepi Ali Firman Chepi Ali Firman Zakaria Clarissa Yudhanetta Dey Ravena Dian Alan Setiawan Dias Ayustie Munandar Dini Dewi Heniarti Dini Dewi Heniarti Diva Aulia Rizky Imani Durahman Manurung Edi Setiadi Faizul Idris Farel Mochammad Zafrullah Fitria Rahma Azahra Handayani, Suci Hati Hariyadi, Nazla Shafira Haspada, Deni Havid Zul Aswad Havid Hernawati RAS Herniati, Dini Dewi Hijriani, Adinda Nurrizkia Ida Bagus Nyoman Dhedy Widyabawa Inneke Dwi Cahya Inneke Dwi Cahya Jamila, Lina Kharisma Fajar Ilmperdana Koswara, Indra Yudha Kusumah, R. Windi Rachmawati Mahmud, Ade Mochamad Dendy Anugrah Mochamad Farrel Nurrahman Sahid Mohammad Fakhri Abdul Malik Muchamad Nur Adnan Muhamad Agung Prayoga Muhamad Irfan Florid Muhammad Adhi Yudha Prawira Neni Sri Imaniyati Novianti Nu’mani, Harits Oksidelfa Yanto Oktadiana, Viri Pratama Maulidyawanto Rahmah, Annida Rasinih Ratna Januarita Rimsyahtono Rimsyahtono Rimsyahtono Rini Irianti Sundary Ronggo Prasetyo Rully Hanafi Dahlan Rusyanto, Opan Sari, Nani Widya Sianipar, Ferry Agus Siti Nurjanah Slamet, Amalul Arifin Sri Ratna Suminar Syavira Maharani Kiswanda Syifa Anggita Ahimsa Putri Try Ahmad Mirza Wulandari, Arsem Yeti Sumiyati Yoel Latif Yudha Prawira Ramadhan Zainur Arifin Syah Zhetira Rizkika

Title Search

Found 19 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies