Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.047
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Spektrum Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG) Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Journal La Sociale Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesian Journal of Social Science Research Collegium Studiosum Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Riset Ilmu Hukum Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Sharia (JOSH) Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Hukum Prioris Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Bandung Conference Series: Law Studies Journal of Scientific Research, Education, and Technology Innovative: Journal Of Social Science Research Sinergi International Journal of Law Jurnal Hukum Islam Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Sharia: Jurnal Kajian Islam
Nandang Sambas
Universitas Islam Bandung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
The Role of Advocates in Helping Defendants in Criminal Justices Processes Arifton, Arifton; Sambas, Nandang; Mahmud, Ade
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.2035

Abstract

Every criminal, civil, and state administrative justice system, including Indonesia's, recognises the importance of legal aid.  Professionals with extensive knowledge of the law provide legal aid since the idea behind it is to ensure that everyone has the chance to exercise their rights.  Those who give legal assistance do so because they are committed to high ideals, such as helping people achieve economic and social equality and defending their fundamental human rights.    
Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana oleh Orang dengan Gangguan Jiwa: Tinjauan Keadilan Hukum dan Psikologi Sosial Kusumah, R. Windi Rachmawati; Ravena, Dey; Dahlan, Rully Hanafi; Sambas, Nandang; Nu’mani, Harits; Herniati, Dini Dewi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 6 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i6.4308

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa. Meskipun berbagai peraturan hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan prinsip-prinsip HAM internasional telah mengatur hak individu dengan gangguan jiwa, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Dalam praktiknya, individu dengan gangguan jiwa yang tersangkut kasus pidana sering mengalami pengabaian hak, seperti tidak mendapatkan pemeriksaan psikologis yang layak, tidak didampingi oleh ahli kesehatan mental, hingga perlakuan diskriminatif selama proses penyidikan, penahanan, dan persidangan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa stigma sosial terhadap gangguan jiwa turut memengaruhi penegakan hukum, dan berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan psikologis, hukum progresif, dan prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum berbasis keadilan inklusif, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang layak. Tujuannya adalah agar proses peradilan tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan kondisi psikologis pelaku.
Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hariyadi, Nazla Shafira; Sambas, Nandang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5551

Abstract

Pelecehan seksual, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia. Sebelumnya, regulasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mampu menjangkau kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi, khususnya yang tidak meninggalkan jejak fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengaturan pelecehan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan fokus pada pelecehan seksual fisik dan non-fisik serta perlindungan hukum terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS membawa perubahan mendasar dengan mengklasifikasikan secara tegas berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan non-fisik seperti komentar seksual dan siulan. Undang-undang ini juga memperkuat hak-hak korban melalui jaminan pemulihan, perlindungan, dan akses keadilan. Implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya perspektif korban di kalangan aparat hukum, budaya patriarki, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti UPTD PPA. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah integratif antara penegakan hukum, pendidikan publik, dan reformasi budaya institusional agar norma hukum benar-benar efektif dan berpihak pada korban.
Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Faizul Idris; Nandang Sambas
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.5669

Abstract

Arbitration is an alternative methode of dispute resolution for business conflicts, as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This study aims to analyze the advantages and challenges of arbitration in resolving business disputes in Indonesia. The findings indicate that arbitration offers several key advantages, including a faster process, more controlled costs, confidentiality, and final and binding decisions. However, its implementation still faces challenges, such as a lack of understanding among business actors regarding arbitration mechanisms, difficulties in enforcing arbitral awards, and, in some cases, higher costs compared to litigation in court. To optimize the role of arbitration, further socialization efforts, reforms in award enforcement, capacity building for arbitrators, and the simplification of regulations related to arbitration costs are necessary. With these measures, arbitration can become one of solution for resolving business disputes in Indonesia.
Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual Fitria Rahma Azahra; Nandang Sambas
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.5032

Abstract

Abstract. Human protection is an important aspect in the continuity of human life that cannot be taken by force or separated from human existence, each individual must be protected from criminal acts that result in the deprivation of the right to freedom of life of each individual, one of which is sexual crime, in fact in various countries, one of which is Indonesia and Germany, the majority of victims of sexual crimes are minors. The problems in this study are (1) whether the implementation of child witness protection in Indonesia and Germany is in accordance with the laws in each country, and (2) whether the handling by the institution has provided a sense of security for child witnesses of sexual crimes. By using comparative juridical, the results of this research are: that the implementation of regulations on the protection of child victims of sexual crimes in both countries is in accordance with the regulations on the protection of witnesses and victims. The handling carried out by the institution in protecting witnesses and victims has provided a sense of security for child witnesses of sexual crimes. Abstrak. Perlindungan manusia adalah aspek penting didalam keberlangsungan kehidupan manusia yang tidak dapat diambil paksa maupun di pisahkan keberadaan nya dari diri manusia, setiap individu harus terlindung dari tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan terampasnya hak kebebasan hidup setiap individu, salah satunya tindak pidana kejahatan seksual, faktanya di berbagai negara salah satunya Indonesia dan Jerman mayoritas korban tindak pidana kejahatan seksual adalah anak dibawah umur. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pelaksanaan perlindungan saksi anak di Indonesia dengan negara Jerman telah sesuai dengan undang-undang di masing-masing negara, dan (2) Apakah penanganan yang dilakukan lembaga telah memberikan rasa aman bagi saksi anak kejahatan seksual?. Dengan menggunakan yuridis komparatif, hasil dari penelitian ini adalah : bahwa pelaksanaan peraturan perlindungan saksi korban anak kejahatan seksual di kedua negara telah sesuai dengan peraturan perlindungan saksi dan korban. Penanganan yang dilaksanakan lembaga dalam melindungi saksi dan korban telah memberikan rasa aman bagi saksi anak tindak pidana kejahatan seksual
Dampak Restitusi Terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Persetubuhan: Studi Longitudinal Sari, Atika; Sambas, Nandang
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 2 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v10i2.11511

Abstract

This study aims to analyze the impact of restitution on the mental health of child victims of sexual intercourse from a long-term perspective through a longitudinal approach. The main focus of this research is to evaluate the effectiveness of restitution as a form of legal protection and psychological recovery for child victims of sexual crimes. The contribution of this study lies in reinforcing the argument that restitution is not merely financial compensation but also a crucial instrument in trauma recovery and the restoration of safety and self-worth in child victims. This research employs a juridical-empirical approach with a longitudinal method, combining normative analysis of restitution regulations with observation and interviews involving child victims who received restitution over a specific period. The findings conclude that restitution in criminal law functions as a form of recovery that is not limited to financial aspects but also serves as recognition of the victim’s suffering and as a component of restorative justice. This longitudinal study demonstrates that comprehensive restitution, supported by psychosocial interventions, has a positive impact on the mental health recovery of child victims of sexual abuse.
Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini Rahmah, Annida; Sambas, Nandang; Haspada, Deni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11140

Abstract

Undang-undang No.1 Tahun 1974 bersama dengan amandemennya, Undang-undang No.16 Tahun 2019, yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Undang-undang tersebut memenuhi tujuannya dalam mengatur dan melindungi perkawinan, serta untuk mengevaluasi dampak dispensasi perkawinan dini terhadap masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk data statistik, wawancara, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan amandemennya telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk regulasi perkawinan, implementasinya masih memiliki tantangan. Dispensasi perkawinan dini menjadi fokus utama evaluasi, dimana terdapat perdebatan terkait dampak sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Kesimpulannya, artikel ini menyajikan gambaran tentang tingkat efektivitas undang-undang perkawinan dalam mengatasi isu dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Undang-undang, serta pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan.
The Urgency of Appointing a Notary as The Official for Creating Waqf Pledge Deeds (PPAIW) for Shares Based on Law Number 41 of 2004 on Waqf Wahab, Abdul; Sambas, Nandang; Sumiyati, Yeti
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.30

Abstract

The object of waqf known to the public up to this point is still synonymous with immovable property (fixed assets). In Indonesia, regulations related to waqf are governed by several laws, including Law No. 41 of 2004 on Waqf. However, there are no specific regulations regarding share waqf. Additionally, concerning the creation of share waqf pledge deeds by a notary as the PPAIW, the regulations on waqf pledges stipulated in Article 27 of the Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2013 on Procedures for the Waqf of Immovable and Movable Assets Other than Money state that a notary is appointed as PPAIW by a Ministerial Decree. To be appointed by the Minister as PPAIW, one must meet the requirements of being a Muslim, trustworthy, and certified in waqf competence by the Ministry of Religious Affairs. These requirements pose a barrier for notaries to become PPAIW because there has been no socialization and implementation of the competence certification requirement. Moreover, the requirement to be Muslim means that not all notaries can become PPAIW. The aim of this study is to understand the implementation of regulations regarding notaries as PPAIW in the creation of Waqf Pledge Deeds. This research is a type of normative juridical research, with a sociological juridical approach. The findings indicate that the regulation and implementation of notaries as PPAIW for shares are not yet clear and firm, necessitating a broader legal review in relation to the principle of the benefits of share waqf for the community.
Kepastian Hukum Pada Regulasi Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin untuk Optimalisisasi Prosedur Penegakan Diagnosis Adib Gunawan; Nandang Sambas; Suminar, Sri Ratna
JOM Vol 5 No 3 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, September
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i3.5937

Abstract

This study examines legal certainty in the regulation of medical practice through telemedicine to optimize diagnostic procedures in Indonesia. Telemedicine enables remote healthcare services through information and communication technology, which is very beneficial in remote areas with limited access to healthcare facilities. Although telemedicine offers ease of access and lower costs, there are challenges in ensuring accurate diagnosis without direct physical examination. Health law in Indonesia needs to balance aspects of legal certainty, justice, and utility in telemedicine regulation. Various countries such as Malaysia and India have adopted specific regulations for telemedicine, which can serve as references for Indonesia. The diagnostic procedure through telemedicine must still adhere to conventional stages such as anamnesis and physical examination to ensure accuracy. Detailed and specific legal arrangements for application-based telemedicine are needed to maintain the professionalism and ethics of doctors in diagnosis. This study highlights the importance of effective communication between doctors and patients in telemedicine to avoid misunderstandings and misdiagnosis. The development of telemedicine regulations in Indonesia must consider evolving technology and the public's need for equitable access to healthcare services. Further research is needed to determine the best media used in telemedicine to provide input to the government in forming regulations.
ANALYSIS OF THE ATTORNEY GENERAL'S AUTHORITY IN CRIMINAL ECONOMIC LAW POLICY IN INDONESIA Zainur Arifin Syah; Nandang Sambas; Chepi Ali Firman Zakaria; Dini Dewi Heniarti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3324

Abstract

The Public Prosecutor's Office's authority to investigate economic crimes in Indonesia remains limited, both normatively and institutionally. Yet the complexity and magnitude of losses resulting from economic offenses demand an institution with adequate juridical and technical capabilities. To address issues concerning the legal basis for these limitations, their impact on law enforcement, and an ideal legal‐policy model for the Public Prosecutor's Office, a normative legal approach was employed, incorporating statutory, case‐law, historical, comparative, and conceptual analyses. The discussion examines the grounds for such limitations under positive law, the prevailing legal‐policy direction, and the design of criminal institutions, according to which the Public Prosecutor's Office may exercise investigative functions only where governed by a lex specialis provision. Moreover, the normative and practical effects of these limitations on enforcement effectiveness are analyzed, particularly in relation to inter-agency coordination, legal certainty, and public confidence. In light of the Public Prosecutor's Office's success in handling major corruption cases, which are part of the broader category of economic crimes, there is a pressing need to formulate a legal‐policy model to expand and strengthen the institution's role. As a solution, a criminal‐law reform model is proposed that positions the Public Prosecutor's Office as the principal investigative body through centralized authority, accountable procedures, and integrated cross‐agency governance. This model is intended to establish a more centralized, efficient, and credible system for enforcing economic criminal law while reinforcing the direction of national criminal-law reform.
Co-Authors A. Harits Nu’man Abdul Wahab Ade Mahmud Adib Gunawan Agus Gede Sutamaya Agus Hadian Rahim Alya Tsania Aprillianti Amri, Qoonitah Anan, Moh. Shofi Arifton, Arifton Arinto Nurcahyono Ashuri Ashuri Atika Sari Beny Harkat Bima Guntara Bulan, Dewi Nawang Caecielia Wagiono Chepi Ali Firman Chepi Ali Firman Zakaria Chepy Firman Ali Zakaria Clarissa Yudhanetta Dey Ravena Dey Ravena Dian Alan Setiawan Dias Ayustie Munandar Dini Dewi Heniarti Dini Dewi Heniarti Dini Dewi Herniati Diva Aulia Rizky Imani Durahman Manurung Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Endang Sutrisno Ermania Widjajanti Faizul Idris Farel Mochammad Zafrullah Fitria Rahma Azahra Girly Farsyadiva Althaira Nurahim Hamja Hamja Handayani, Suci Hati Hariyadi, Nazla Shafira Haspada, Deni Havid Zul Aswad Havid Hernawati RAS Herniati, Dini Dewi Hijriani, Adinda Nurrizkia Ida Bagus Nyoman Dhedy Widyabawa Inneke Dwi Cahya Inneke Dwi Cahya Irzan Haryono Jamila, Lina Kharisma Fajar Ilmperdana Koswara, Indra Yudha Kusumah, R. Windi Rachmawati Mahmud, Ade Mochamad Dendy Anugrah Mochamad Farrel Nurrahman Sahid Mohammad Fakhri Abdul Malik Muchamad Nur Adnan Muhamad Agung Prayoga Muhamad Irfan Florid Muhammad Adhi Yudha Prawira Nani Widya Sari Neni Sri Imaniyati Novianti Nunna, Bhanu Prakash Nu’mani, Harits Oksidelfa Yanto Oktadiana, Viri Pratama Maulidyawanto Rahmah, Annida Rasinih Ratna Januarita Rimsyahtono Rimsyahtono Rimsyahtono Rini Irianti Sundary Ronggo Prasetyo Rully Hanafi Dahlan Rusyanto, Opan Sianipar, Ferry Agus Siti Nurjanah Slamet, Amalul Arifin Sri Ratna Suminar Syavira Maharani Kiswanda Syifa Anggita Ahimsa Putri Try Ahmad Mirza Wulandari, Arsem Yeti Sumiyati Yoel Latif Yudha Prawira Ramadhan Zainur Arifin Syah Zhetira Rizkika