Claim Missing Document
Check
Articles

Overlap in the Disqualification Rules for Regional Head Election Winners Ahmad Siboy; Benny Krestian Heriawanto; Retno Wulan Sekarsari
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4946

Abstract

Regulations regarding the settlement of disputes in regional head elections are divided based on the types and qualifications of administrative violations, criminal administrative violations, electoral administrative disputes, criminal violations, outcome disputes, and ethical violations. The division of the qualifications of these problems has led to a settlement process that is not in harmony with each other. It even causes an overlapping process between one violation and another, between one judicial institution and another judicial institution, as in the case of the settlement of the cancellation of the winner of the regional head election in Bandar Lampung in 2020. This study investigates the issue of the rules for the cancellation of the candidate pair winning the regional head election. This study is normative juridical research. Furthermore, the research approach used is concept, legislation, and case approaches. The results of this study indicate that, based on the ius contituentum, the cancellation of the winner of the regional head election can be pursued through legal remedies for Criminal Administration Violations (Article 135A) which are tried by the Election Supervisory Body and Supreme Court. In addition, it can also be through the pathways of the Case of Dispute over Election Results (Article 156) which is tried by the Constitutional Court. The cancellation process by the two pathways has the potential to cause conflicting decisions on the same object, making it confusing at the execution stage.
Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang Abdul Haris Nur Sugeng; Retno Wulan Sekarsari
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.727 KB) | DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2685

Abstract

Penelitian ini membahas tentang strategi-strategi pemerintah Kota Malang dalam penertiban pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas dan optimalisasi pemerintah Kota Malang dalam penertiban terhadap pemasangan banner dan reklameilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi pemerintah Kota Malang dalam penertiban pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas dan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemerintah Kota Malang dalam pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif. Hybert Hyman dalam Koentjaraningrat (1991:29) mengartikan jenis penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Sedangkan metode penelitian kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) bahwa metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan kenyaman publik serta keindahan daerah. Bukan saja dilarang pasang di trotoar, konstruksi papan reklame juga harus melihat segi keamanan dan kenyamanan, jangan-jangan suatu ketika tiba-tiba reklamenya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang lain. Maka diperlukan penegakan hukum agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan dalam perizinan reklame.Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame.Bagi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, reklame merupakan salah sumber APBD, dimana pelaku usaha yang berkepentingan terhadap pemasangan iklan tersebut membayar pajak dalam jumlah tertentu untuk pemasangan reklame dalam durasi tertentu di wilayah-wilayah strategis Kabupaten/Kotamadya.
SMART KAMPUNG SEBAGAI WUJUD KEMAJUAN SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN DI DESA KETAPANG, KECAMATAN KALIPURO, KABUPATEN BANYUWANGI Retno Wulan Sekarsari; Tedy Winarno
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 2 No. 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4394.372 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v2n2.p82-87

Abstract

The objective of this research is to learn about the implementation system of œSmart Kampung Program at Ketapang Village and its methods of publication to all over Indonesia.This IT-based public service and human resource enhancement program, called œSmart Kampung, is an innovation made by the District Government of Banyuwangi. This program represents the commitment of the district government to bring public service to the most accessible level for the people of Banyuwangi. Since most of them live far from the urban area, which is the governance base or center, the District Government of Banyuwangi set village offices as the centers of public service directly integrated with the District Government. By doing so, the District Government facilitates the society and make them aware of the importance of IT. In addition to being a facility to enhance public service, Smart Kampung Program can also serve as a facility to improve the quality of human resources and the peoples economy, as the village governments are required to empower their respective villages potentials.There are a number of ways utilized by the District Government of Banyuwangi and Smart Kampung villagesto socialize this program, such as information sharing in seminars, local leaders meeting, and social media. By doing so, they hope they can inspire regions with similar issues to implement Smart Kampung Program so that the goal to have equal welfare level in all villages in Indonesia can be achieved.
RESPONSIVITAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA WISATA BATU Retno Wulan Sekarsari; Maulidina Ainur Rosida
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 3 No. 1 (2018): November 2018
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2606.429 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v3n1.p40-49

Abstract

This research aims to learn about the causes and impacts of high unemployment rate in Batu City as well as efforts or responses of the Municipal to overcome this issue. The high unemployment rate in Batu City is caused by several factors, namely: low-level of education, lack of skills, ineffective distribution of information on job market for job seekers, relatively low EQ level, lack of socialization on workforce, the general mindset in obtaining jobs, laziness and dependency to others. On the other hand, the high unemployment rate also affects the society in the forms of psychological burden, political and social instability, omission of individual skills, livelihood and income. To reduce the rate of unemployment, there must be efforts and responses from the Municipal, via the Office of Integrated Investment Services and Workforce of the Batu Municipal, to tackle this issue of high unemployment rate in Batu City, such as: planning and organizing œWork Skill Training and Development Activity for Workforce and Society by the Office of Integrated Investment Services and Workforce, establishing cooperation between the Social Issues and Workforce Office and the Industry and Trade Office, organizing Inter-District and Local InterWork Workforce Placement Service Development, Motivation and Management of Informal Sector Entrepreneusrship, and job fairs organized by the Social and Workforce Office of Batu City
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10/ 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) Retno Wulan Sekarsari; Khoiriyah Trianti
PUBLIC CORNER Vol 15 No 1 (2020): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v15i1.1038

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul– angkut–buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sampahbisadimanfaatkan sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis.Pemanfaatantersebut misalnya, untuk energiterbarukan, kompos, pupuk, dan bahan baku industri. Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam mengenai implementasi Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan kota Malang. Mekanisme pengelolaan sampah Kota Malang adalah sebagai berikut:Penyapuan - Pewadahan - Pengumpulan - Pemindahan - Pengangkutan - Pembuangan akhirdanPengelolaan Sampah dengan Pengkomposan. Metode memilah sampah berbeda-beda tergantung dari jenis sampah. BSM melakukan pemilahan untuk membagi sampah dengan metode 3R. Reduce (mengurangi sampah) yaitu tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebih. Reuse (memanfaatkan) yaitu menggunakan kembali sampah yang bisa digunakan dan Recycle (mendaur ulang) sampah merupakan program untuk memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Pemerintah terus melakukan upaya pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya Bank Sampah Malang, Pengkomposan, dukungan kepada pemulung. Pemerintah selalu berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sadar untuk membuang sampah pada tempatnya.Pemerintahdanmasyarakat perlu membuatdanmemberikan sanksi terhadappelanggar aturan. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, PengelolaanSampah.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMBAN SEHAT PUSKESMAS MOJOLANGU DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TASIKMADU (Studi Kasus di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Laela Octaviana Yusuf; Slamet Muchsin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.03 KB)

Abstract

Implementasi Program Jamban Sehat merupakan salah satu gerakan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah sanitasi khususnya jamban di Kelurahan Tasikmadu. Kelurahan Tasikmadu memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.884 jiwa sedangkan menurut data dari Puskesmas Mojolangu Tahun 2020 masyarakat yang tidak memiliki jamban sebanyak 73 rumah, jadi masyarakatnya masih ada yang BABs di sungai, maka dari itu Puskesmas Mojolangu melaksanakan program ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga bertujuan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kab/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan. Penelitian ini diangkat dari permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya jamban sehat bagi keluarga dan masyarakat yang masih BABs di sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sebelum dan pasca pelaksanaan program. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) implementasi program Jamban Sehat dilihat dari pelaksanaan pembangunan program mulai dari awal pembangunan sampai finishing, upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara memicu masyarakat dan mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. (2) Peran dari puskesmas Mojolangu sebagai pendukung terrealisasinya program Jamban Sehat. (3) Faktor pendukung meliputi mendapat dukungan dari Puskesmas Mojolangu, Lembaga Kelurahan, dan sanksi yang terdapat pada PERDA Nomor 2 Tahun 2017, sedangkan Faktor Penghambat meliputi keterbatasan sumber daya finansial, keterbatasan lahan dan rumah kecil.
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Negeri Batu) Novenda Amellia Sandra Pramaisella; Nurul Umi Ati; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.931 KB)

Abstract

Penerapan pidana uang pengganti sudah lama diakui dan dijalankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya pelaksanaan pidana uang pengganti masih tersendat-sendat. Padahal pidana tambahan uang pengganti ini ditujukan selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, juga sebagai upaya memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kejaksaan mempunyai peran penting dalam upaya memulihkan keuangan negara melalui pelaksanaan pidana uang pengganti. Di Kejaksaan Negeri Batu dalam kurun waktu dua tahun terakhir tunggakan terkait uang pengganti selalu mengalami peningkatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembalian uang pengganti di Kejaksaan Negeri Batu. Dengan hasil penelitian tersebut terjawab, bahwa implementasi pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu sudah cukup optimal, Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti faktor yuridis, faktor terpidana, serta faktor sumber daya manusia.  Kata Kunci: korupsi; uang pengganti; kejaksaan negeri batu.
KEBIJAKAN MANAJEMEN PELAYANAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021 (Studi Kasus di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Kota Malang) Akmad Piru Jabadi; Slamet Muchsin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 7 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.255 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Kebijakan ini dilakukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang mana memiliki kebijakan tentang pelayanan pembelajaran pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan pembelajaran, faktor pendukung dan penghambatnya, dan upaya untuk meningkatkan manajemen pelayanan pembelajaran Fakultas Ilmu Administrasi pada masa pandemi covid-19. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Fakultas Ilmu Administrasi dalam pelayanan pembelajaran pada masa pandemi berjalan sesuai aturan dari pemerintah dan rektor yaitu dengan sistem daring. Faktor pendukung: pemotongan SPP, subsidi wisuda fakultas, link pembuatan surat permohonan secara online. Faktor penghambat: kendala jaringan internet, keterbatasan teknologi dari mahasiswa dan tidak bisa tatap muka. Upaya meningkatkan manajemen pelayanan pembelajaran, seperti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, KKN yang berkaitan dengan covid-19, link daring unisma.ac.id, dan pembuatan stampel basah berbasis online. Kesimpulannya bahwa Kebijakan Manajemen Pelayanan Pembelajaran Fakultas Ilmu Administasi UNISMA telah menjalankan dengan baik dan meminimalisir tidak efektifnya sistem pelayanan pembelajaran pada masa pandemi covid-19. Kata kunci: kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, pembelajaran masa pandemi covid-19
STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK RUMAH KOS DIKOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPTAN ASLI DAERAH (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang) Sa’ati Sa’ati; Afifuddin Afifuddin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 3 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.736 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengelolaan pajak rumah kos dikota malang ; (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung pengelolaan pajak rumah kos di kota Malang dan yang (3) konstribusi pajak rumah kos dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengambarkan secara jelas, lengkap dan sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi pengelolaan pajak rumah kos di kota malang dalam meningkatkan pendapatan daerah kota Malang. Obyek penelitian ini adalah pendapatan Daerah  BAPENDA Kota Malang. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data perimer dan skunder dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumtasi. Kemudian peneliti melakukan pencatatan, menganalisis, serta membandingkan pelaksanaan sistem di lapangan dengan teori serta peraturan walikota Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang pajak daerah kota Malang dan pengelolaan pajak rumah kos yang di lakukan oleh Pendapatan Daerah BAPENDA Kota Malang yang kemudian penulis melakukan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan pajak rumah kos yang berada di kota Malang belum bisa di tarik pajak berdasarkan omzed. pemungutan pajak yang ada di kota Malang khususnya dalam pemungutan pajak rumah kos masih belum bisa dipungut pajak berdasarkan omzet,  karena terkunci oleh dasar undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa tidak adil dari peraturan pemerintah kota Malang, karena banyak kos kosan yang dibawah 10 kamar yang memiliki omzed yang jauh lebih besar dibandingkan yang diatas 10 kamar. Pajak daerah, yang selanjutnya sisebut pajak, adalah konstribusi wajib kepada darah yang terutang oleh orang probadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Kata kunci: pengelolaan, pajak daerah. Konstribusi pajak Daerah.
PERAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KEPUASAN PEMUSTAKA (Studi Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Di Jakarta) Andi Angga Maulana Maliku Taufiq; Nurul Umi Ati; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.771 KB)

Abstract

Perpustakaan memiliki peranan vital sebagai jembatan penyambung menuju ilmu pengetahuan, dan menjadi tempat rekreasi. Perpustakaan berkontribusi penting terhadap informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, selain itu perpustakaan merupakan inti bagi kehidupan aktifitas akademik, karena dengan adanya perpustakaan dapat diperoleh informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengembangan terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana pelayanan, faktor pendukung dan kendala di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kepuasan pemustaka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terhadap kepuasan pemustaka, serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pencapaian pelayan yang prima di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori indikator kualitas pelayanan oleh Zethhml et al 1990, teori oleh Riyanto 2004 dimana teori ini membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pemustaka, teori kepuasan pemustaka oleh Lasa HS 2009, dan teori tentang pelayanan dari George dan Wall 2004. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) pelayanan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 2) Pemustaka, OPAC (Online Public Access Catalog), dan pelayanan yang diberikan oleh pustakawan merupakan faktor pendukung dalam mencapai pelayanan yang prima. 3) Sedangkan beberapa fasilitas fisik (lift, kursi kantin), jam operasional, layanan sirkulasi, dan kelengkapan bahan pustaka menjadi faktor penghambat dalam mencapai pelayanan yang prima. 4) Secara keseluruhan terkait pelayanan yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah dapat memberikan kepuasan bagi pemustaka. Kata Kunci : Perpustakaan, Pelayanan, Kepuasan, Pemustaka, Pustakawan
Co-Authors Abdul Haris Nur Sugeng Abuhammad, Abdelrahman R.M. Ach Sahroni Afifuddin Afifuddin Afifuddin Afifuddin Agestwo, Rinaldo Ahmad Siboy Akmad Piru Jabadi Alan Duana Putra Almu, Fakhri Fansuri Alvin Nur Chahya Rahman Andani, Vista Dwi Andi Angga Maulana Maliku Taufiq Andy Fefta Wijaya Anis Jauharotul Farida Anwar, Mohammad Miftahul Aprilia Indah Wulandari Arifaldi, Dana Fauzana Arroji, Surya Ariansyah Asmara Kandi, Makdum Ibrahim Ayu Putri Utami Bayu Agung Prasetya Benny Krestian Heriawanto Dana Fauzana Arifaldi Devita Anggraeni Dewi Arimbi Dia Ayu Reni Anggraeni Didik Supriyanto Dina Oktaviana Dina Oktaviana Dwi Ratna Fatmawati DWI SURYANTO Emy Fatmawati Erin Ayu Wulandari Estining Apsari Nurfadilla Fabiola, Juvinta Diva Fakhri Fansuri Almu Farida, Anis Jauharotul Febriyani Habib Susetyawati Fietatul Ihdiyah Fitria Febrianti Fitriani, Aida Nur Frisca Anggiani Fuadah, Zuhriatul Giofany, Maylian Halifah, Nurifatul Hayat Hayat Ika Nur Rokhmawati Imelda Ayu Shinta Riansyah Indri Dwi Cahyanti Jaleha Juliasti Selano Jumarti Jumarti Juvinta Diva Fabiola Khaulatur Rizkiya Khoiriyah Trianti Khoiron Khoiron Laela Octaviana Yusuf Langgeng Rachmatullah Putra M. Mas'ud Said M. Mas'ud Said M. Mas'ud Said Ma'arif, Salsabil Darma Makdum Ibrahim Asmara Kandi Maulidina Ainur Rosida Maulidiyah, Risti Fitri Maylian Giofany Mega Senja Selfia Miftakhul Aini Moh Lutfi Moh. Ikhwan Nasruddin Mohammad Miftahul Anwar Muh Oji Mardiansyah Muhammad Saidin Mangu Duru Muniman Muniman Nabila Hanun Zayain Ninda Herista Bella Novenda Amellia Sandra Pramaisella Nur Laili Ismayanti Nur Sugeng, Abdul Haris Nurfadilla, Estining Apsari Nurifatul Halifah Nurul Umi Ati Putra, Alan Duana Putri Awaliyah Rahman, Siti Masfufah Salsabila Rahman, Trisnawati Hasdiah Rahmat Hidayatullah Rahmat Hidayatullah Rahmawati, Septina Dwi Riansyah, Imelda Ayu Shinta Rinaldo Agestwo Rokhmawati, Ika Nur Rosida, Maulidina Ainur Rosida, Maulidina Ainur Sahroni, Ach Said, M. Mas`ud Salsabil Darma Ma'arif Sa’ati Sa’ati Silna Kausar Sintia Bela Aprilia Siti Nur Azizah Slamet Muchsin Sri Ambar Budi Surya Ariansyah Arroji Suyeno Suyeno Tedy Winarno Trisnawati Hasdiah Rahman Vena Syaharani Winarno, Tedy Winarno, Tedy Yaqub Cikusin Yunita Aldama Zuhriatul Fuadah