Claim Missing Document
Check
Articles

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO (STUDI KASUS PADA NARAPIDANA NARKOBA) Nandy, Y. Nandy Primadani; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya jumlah narapidana narkoba di Indonesia menuntut evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pembinaan narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Sidoarjomenggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan strategi sequential explanatory, menggabungkan data kuantitatif dari angket terhadap 70 narapidana dan data kualitatifmelalui wawancara dengan petugas dan narapidana kasus narkotika. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program secara umum tergolong baik dengan capaian 77,8%. Aspek konteks menunjukkan keselarasan dengan visi lembaga, namun belum sepenuhnyamenjawab kebutuhan rehabilitasi. Pada aspek input, SDM cukup memadai dan ada kerja sama eksternal, namun fasilitas masih terbatas. Proses berjalan sesuai tahapan, tetapi kurangnya motivasi narapidana dan tenaga pembina menjadi kendala. Aspek produk menunjukkan perubahan perilaku positif, namun belum disertai layanan psikologis yang memadai. Penelitian merekomendasikan penguatan konseling psikologis, peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, serta asesmen berkala untuk penyusunan program keterampilan berbasis minat dan potensi. Dengan kolaborasi eksternal dan pembentukan unit usaha warga binaan, program pembinaan diharapkan lebih efektif dalam mendukung rehabilitasi dan menurunkan angka residivisme.
Evaluasi Monitoring Analisis Beban Kerja Melalui Aplikasi ABK 2023 : Evaluasi Hasil Monitoring Analisa Beban Kerja Pegawai melalui Penyusunan Aplikasi ABK 2023 (Studi pada Jabatan Sekretaris Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan) Difa, Salsabila Putri; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan efektivitas dan efisiensi kinerja ASN mendorong perlunya penerapan analisis beban kerja yang terukur dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan monitoring Analisis Beban Kerja (ABK) pada jabatan Sekretaris Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan melalui penggunaan Aplikasi ABK 2023 yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengkaji konteks kebijakan, kesiapan input, proses pelaksanaan dan hasil keluaran dari aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi telah membantu menyusun beban kerja secara digital dan lebih terstruktur masih terdapat hambatan berupa kendala teknis, kurangnya pelatihan pengguna dan kualitas data yang belum optimal. Data yang tidak lengkap atau tidak valid menyebabkan laporan analisis menjadi bias dan kurang dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan berkala, peningkatan literasi digital pegawai hingga pengembangan sistem validasi data otomatis dalam aplikasi. Dengan pembenahan ini, diharapkan ABK dapat menjadi alat manajemen kinerja ASN yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan.
E Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi E-ABK 2024 (Analisis Beban Kerja) Pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di RSUD dr Mohammad Soewandhie Kota Surabaya Nur Kholidah; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi E-ABK 2024 merupakan inovasi e-government yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi Kota Surabaya untuk mengukur beban kerja berdasarkan uraian tugas, target, serta data dukung dari setiap jabatan/unit kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan aplikasi E-ABK dengan menggunakan teori efektivitas organisasi dari Duncan yang mencakup tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-ABK 2024 belum sepenuhnya berjala efektif. Pada indikator pencapaian tujuan, ditemukan kesenjangan pemahaman pegawai terhadap uraian tugas, ketidaksesuaian pengisian data dukung, ketidaksinkronan nilai ABK dengan kondisi eksisting pegawai di RSUD dr. Moh Soewandhie serta minimnya pemahaman dasar hukum pelaksanaan analisis beban kerja. Pada aspek integrasi, belum tersedianya petunjuk teknis menyebabkan perbedaan persepsi antarpegawai terjadi meskipun sosialisasi telah dilakukan. Sementara itu, pada aspek adaptasi, tidak adanya pelatihan bimbingan teknis pengisian E-ABK dan beberapa kendala teknis seperti akses link error yang disebabkan oleh gdrive yang penuh pada input link data dukung. Peneliti menyarankan permasalahan ini untuk menekankan pentingnya penyusunan pedoman teknis yang jelas, penyelenggaraan pelatihan bimbingan teknis secara berkala, sinkronisasi aplikasi dengan keadaan pegawai yang ada, penguatan sarana prasarana di internal RSUD dr. Mohammad Soewandhie agar pelaksanaan analisis beban kerja pada aplikasi E-ABK tidak hanya menjadi kegiatan administratif saja namun juga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di perangkat daerah. Kata Kunci: Aplikasi E-ABK 2024, Efektivitas, E-Government
PENERAPAN APLIKASI SISMIOP DALAM PEMELIHARAAN BASIS DATA WAJIB PAJAK PBB-P2 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Meisya, Meisya Anggy Tania; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi SISMIOP merupakan aplikasi yang membantu dalam proses administrasi perpajakan khususnya PBB P2 dan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memudahkan pegawai dalam memelihara basis data wajib pajak PBB P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi SISMIOP dalam memelihara basis data wajib pajak PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah teori keberhasilan sistem informasi berdasarkan teori model DeLone dan McLean (2003) yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya SOP dalam penggunaan aplikasi SISMIOP pada UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB yang merupakan bagian dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan aplikasi kepada pegawai baru dalam melakukan input dan pemeliharaan database wajib pajak. Selain itu keakuratan dan pembaharuan data wajib pajak pada aplikasi SISMIOP masih dipertanyakan yang berdampak pada produk output berupa SPPT yang nantinya akan digunakan sebagai surat pernyataan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah agar membuat SOP tertulis terkait penerapan dan penggunaan aplikasi SISMIOP agar memudahkan pegawai baru dalam menerapkan dan menggunakan aplikasi SISMIOP serta melakukan monitoring dan pengecekan secara berkala terkait data informasi wajib pajak PBB P2 yang masuk ke UPT Pelayanan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk memastikan data yang diinput ke dalam aplikasi SISMIOP sudah akurat dan sesuai dengan sertifikat tanah dan kondisi lapangan. Selain itu pemeliharaan aplikasi SISMIOP sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan penerapan aplikasi SISMIOP di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung agar lebih baik dari sebelumnya.
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Vina Yusfia Putri; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi berdasarkan beban kerja. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai jabatan Pengadministrasi Perkantoran yang kerap bekerja melebihi jam kerja resmi, adanya kesenjangan jumlah pekerjaan pegawai jabatan Pengadministrasi Perkantoran, serta adanya keputusan nomenklatur oleh Menpan-RB, yang mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menghitung ulang Analisis Beban Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta hasil perhitungan ulang Analisis Beban Kerja jabatan Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian adalah teknik pelaksanaan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dengan indikatornya meliputi pengumpulan data beban kerja, aspek-aspek perhitungan, dan metode perhitungan kebutuhan pegawai. Lokasi penelitian di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang mengurusi terkait pelaksanaan Analisis Beban Kerja. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah eksisting dengan kebutuhan pegawai sebenarnya di jabatan Pengadministrasi Perkantoran yakni mengalami kekurangan ASN sebanyak 16, pegawai yang dibutuhkan ialah 52, tetapi eksisting Per Mei 2025 terdapat 36 ASN. Saran yang diberikan peneliti adalah menambah pegawai melalui rekrutmen CPNS atau tenaga kerja kontrak Non-ASN dalam jangka pendek untuk membantu mengatasi kekurangan pegawai jabatan Pengadministrasi Perkantoran dan menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta kinerja pegawai yang ada supaya lebih maksimal dalam menjalankan tugas.
Transparency and Accountability in Public Services and Policies in Administrative Law: A Comparative Study of Indonesia and Norway Isbandono, Prasetyo; Utami, Dian Arlupi; Prastyawan, Agus; Gamaputra, Gading; Lestari, Yuni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6029

Abstract

This study aims to compare the application of transparency and accountability principles in public services and policies between Indonesia and Norway within the context of administrative law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation in both countries. The research employs a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches to analyze regulations, legal doctrines, and administrative practices related to transparency and accountability in Indonesia and Norway through literature studies and qualitative analysis. The findings reveal significant differences in the implementation of transparency and accountability principles in administrative law between the two countries, both in regulations and practice. Norway has successfully built a transparent and accountable public administration system through strong regulations, independent oversight, and a legal culture that supports information openness and public official accountability. On the other hand, although Indonesia has enacted various regulations, such as the Public Information Disclosure Act and several oversight institutions, implementation still faces numerous challenges, including a lack of transparency in bureaucracy, low public awareness, and persistent corruption. The key factors supporting transparency and accountability effectiveness in Norway include a robust oversight system, digitalization of public services, and high levels of press freedom and public participation. Meanwhile, in Indonesia, the main challenges lie in weak law enforcement, political interference, and inconsistencies in implementing openness and accountability policies