Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kresna: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS Jurnal Medika: Medika Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Gading Gamaputra
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENERAPAN APLIKASI SISMIOP DALAM PEMELIHARAAN BASIS DATA WAJIB PAJAK PBB-P2 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Meisya, Meisya Anggy Tania; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi SISMIOP merupakan aplikasi yang membantu dalam proses administrasi perpajakan khususnya PBB P2 dan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memudahkan pegawai dalam memelihara basis data wajib pajak PBB P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi SISMIOP dalam memelihara basis data wajib pajak PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah teori keberhasilan sistem informasi berdasarkan teori model DeLone dan McLean (2003) yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya SOP dalam penggunaan aplikasi SISMIOP pada UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB yang merupakan bagian dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan aplikasi kepada pegawai baru dalam melakukan input dan pemeliharaan database wajib pajak. Selain itu keakuratan dan pembaharuan data wajib pajak pada aplikasi SISMIOP masih dipertanyakan yang berdampak pada produk output berupa SPPT yang nantinya akan digunakan sebagai surat pernyataan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak. Oleh karena itu saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah agar membuat SOP tertulis terkait penerapan dan penggunaan aplikasi SISMIOP agar memudahkan pegawai baru dalam menerapkan dan menggunakan aplikasi SISMIOP serta melakukan monitoring dan pengecekan secara berkala terkait data informasi wajib pajak PBB P2 yang masuk ke UPT Pelayanan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung untuk memastikan data yang diinput ke dalam aplikasi SISMIOP sudah akurat dan sesuai dengan sertifikat tanah dan kondisi lapangan. Selain itu pemeliharaan aplikasi SISMIOP sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan penerapan aplikasi SISMIOP di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung agar lebih baik dari sebelumnya.
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Vina Yusfia Putri; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi berdasarkan beban kerja. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai jabatan Pengadministrasi Perkantoran yang kerap bekerja melebihi jam kerja resmi, adanya kesenjangan jumlah pekerjaan pegawai jabatan Pengadministrasi Perkantoran, serta adanya keputusan nomenklatur oleh Menpan-RB, yang mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menghitung ulang Analisis Beban Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta hasil perhitungan ulang Analisis Beban Kerja jabatan Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian adalah teknik pelaksanaan Analisis Beban Kerja berdasarkan Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dengan indikatornya meliputi pengumpulan data beban kerja, aspek-aspek perhitungan, dan metode perhitungan kebutuhan pegawai. Lokasi penelitian di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang mengurusi terkait pelaksanaan Analisis Beban Kerja. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah eksisting dengan kebutuhan pegawai sebenarnya di jabatan Pengadministrasi Perkantoran yakni mengalami kekurangan ASN sebanyak 16, pegawai yang dibutuhkan ialah 52, tetapi eksisting Per Mei 2025 terdapat 36 ASN. Saran yang diberikan peneliti adalah menambah pegawai melalui rekrutmen CPNS atau tenaga kerja kontrak Non-ASN dalam jangka pendek untuk membantu mengatasi kekurangan pegawai jabatan Pengadministrasi Perkantoran dan menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta kinerja pegawai yang ada supaya lebih maksimal dalam menjalankan tugas.
Implementasi Kebijakan Penyediaan Beras Bagi Aparatur Sipil Negara: Perspektif Model Advocacy Coalition Framework (ACF): (Studi pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep) Bisri, Mashur Hasan; Dinata, Candra; Sarmini, Sarmini; Gamaputra, Gading; Pradana, Galih Wahyu
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.650

Abstract

Implementation of policy Number 64 of 2021 concerning the provision of rice for the State Civil Apparatus (ASN) as a form of government favoritism to empower farmers by buying local agricultural products due to food price instability, economically affecting ASN's food needs so that ASN performance productivity decreases. This research study aims to explain the implementation of the rice provision policy for ASN based on Regent Regulation Number 64 of 2021 in Sumenep district, in the perspective of the Advocacy Coalition Framework (ACF) Model. The research method used is qualitative research. The results of this study are first, individual actors influencing the policy-making process of providing rice for ASN provide input in formulating strategies or actions taken to achieve the desired goals and objectives of the rice provision policy for ASN. However, the implementation of this policy considers aspects of sustainability and is not only temporary in order to provide sustainable benefits for ASN in the Sumenep district government. second, group actors have different roles depending on the stage of the ongoing policy cycle. group actors can assist in identifying problems or issues raised in the rice provision policy process for ASN.
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUDA MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRODUK LOKAL UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI DESA TLEMANG LAMONGAN Lestari, Yuni; Prasetyo Isbandono; Dian Arlupi Utami; Gading Gamaputra; Audi Faradilla Rachman
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.5757

Abstract

Penguatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu prioritas Desa Tlemang Lamongan. Namun, UMKM di Desa Tlemang mengalami ketidakberkembangan yang disebabkan oleh lemahnya permodalan, kurangnya keterampilan para pelaku UMKM untuk mengelola usahanya, serta belum memiliki metode yang tepat dalam mengembangkan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia khususnya generasi muda agar dapat meningkatkan ekonomi Desa Tlemang melalui kewirausahaan yang memanfaatkan produk lokal menjadi produk andalan desa. Metode pengabdian kepada masyarakat ini melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan melalui analisa kebutuhan bagi komunitas pemuda di Desa Tlemang. Tahap pelakksanaan melalui pelatihan pembuatan “Jagung Chip Tlemang” yang dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan produk andalan desa. Hasil dari kegiatan pelatihan tersebut adalah komunitas pemuda di Desa Tlemang dapat meningkatkan motivasi untuk dapat berkembang dan meningkatkan keterampilan komunitas pemuda dalam mengolah produk lokal menjadi produk andalan Desa Tlemang.
Eksplorasi Ambiguitas Konflik pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Maron Kabupaten Kediri Putri Arum Pertiwi; Gading Gamaputra
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2026): Maret: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v3i1.1643

Abstract

This study examines the implementation of the Complete Systematic Land Registration program in Maron Village, Kediri Regency, using four criteria for resolving land-related conflicts. PTSL is an initiative launched by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as a manifestation of the government’s commitment to providing legal certainty and protection to the community regarding their land. The objective of this study is to analyze the implementation of the PTSL program in Maron Village, Kediri Regency, based on four dimensions of land accuracy. This study employs a descriptive qualitative method to delve deeper into the implementation of the Complete Systematic Land Registration in Maron Village. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Complete Systematic Land Registration program in Maron Village faces several challenges. This program was analyzed based on the four dimensions of accuracy proposed by Richard Matland, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. Regarding the target accuracy indicator, the program did not meet its objectives because of the community’s limited knowledge regarding legal data and other constraints, which resulted in some community members not participating in the program.  
Pelatihan Kompetensi Standar Pelayanan Minimal Desa Bagi Aparatur Desa Mojorejo Berbasis Web Gading Gamaputra; Sarmini Sarmini; Anna Noordia; Bonda Sisephaputra; Saifudin Yahya; Nur Azizah Afianti
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/kqteyw44

Abstract

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi menghadirkan peluang serta tantangan bagi setiap sektor pemerintah, salah satunya Desa. Saat ini desa tidak hanya harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, namun juga perlu memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas melalui digitalisasi desa. Desa Mojorejo sebagai salah satu desa yang memiliki potensi dalam pengembangan teknologi, memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya yang dapat ditinjau melalui sideksel yang tidak aktif sejak tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan proses administrasi dan pelayanan yang berlangsung secara manual dan kurang efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, tim merancang pelatihan peningkatan kompetensi standar pelayanan minimal desa berbasis website. Program ini meliputi tahap identifikasi dan pemetaaan masalah sebagai sarana diskusi awal dengan mitra, analisis kompetensi standar pelayanan melalui perancangan ulang sistem, serta pelatihan kompetensi standar pelayanan dengan metode workshop. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman sumberdaya aparatur dalam menjalankan sideksel yang terlihat dari keaktifan dan kebaruan informasi dalam laman website Desa Mojorejo secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendampingan dan penyediaan sumberdaya yang memadai, efektif dalam meningkatkan kompetensi standar pelayanan minimal desa bagi aparatur desa. Temuan ini penting sebagai model rujukan bagi desa lain untuk memanfaatkan potensi dalam membangun digitalisasi desa menuju Smart Village.
Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Paguyuban Untuk Menciptakan Lingkungan Kondusif serta Kenyamanan Mahasiswa Kampus Unesa 5 Sarmini Sarmini; Gading Gamaputra; Fandi Fatoni; Anna Noordia; Mochamad Kamil Budiarto; Hari Kusmanto
Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 25, No 2 (2025): Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/sb.06370

Abstract

Pembukaan Kampus UNESA 5 di Kabupaten Magetan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi sekitar, salah satunya yakni UMKM.  Dalam hal ini mitra yakni Kecamatan Maospati belum memiliki pola mempersiapkan berbagai komponen dalam menghadapi gelombang mahasiswa Kampus UNESA 5. Berdasarkan survei terjadi persaingan harga yang luar biasa antar pelaku usaha di sekitaran kampus. Oleh karena itu menjadi penting untuk membentuk Paguyuban sebagai media komunikasi antara Kampus UNESA 5 dengan masyarakat. Mekanisme pengabdian menggunakan survey dan worksop melalui pembentukan jenis paguyuban, pengurus, tugas fungsi dan pelantikan pengurus paguyuban. Sasaran program adalah 3 kelurahan dan 14 desa di Kecamatan Maospati dan Barat Kabupaten Magetan. Melalui program ini telah terbentuk tujuh paguyuban meliputi komunitas rumah tinggal, pedagang kaki lima, rumah makan, pedagang sayur, laundry, hiburan, serta paguyuban salon dan barbershop.
Peningkatan Kompetensi Pengelola Rumah Tinggal Mahasiswa Berbasis Pendidikan Karakter dan Solusi Praktis Masalah Sosial Mahasiswa Sarmini .; Anna Noordia; Gading Gamaputra; Lisnani .; Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Suyanti Fatma Umayfa; Ika Febriana Wati
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2026): JURNAL ABDI : Media Pengabdian Kepada masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abdi.v11i2.45399

Abstract

Surabaya State University Campus 5 was established in 2024 and has 16 study programs with a total of 2,888 students from various regions. This campus provides a great opportunity for the community to build a residence in the form of boarding houses. Based on data from the Magetan Regency government, the number of rooms owned to date is 1,642 rooms spread across several local sub-districts and villages. These communities built boarding houses according to their own initiative without going through the licensing process, so there are different variants for each boarding house. They do not yet have rules and regulations that students must follow and the boarding house managers do not yet have the skills to do as boarding house managers. Problems faced related to boarding house management include social issues for students that require special handling, the lack of socialization to boarding house managers by the district government, diverse views from boarding house managers in managing their boarding houses, limited abilities in character education that must be carried out, and minimal ability to solve problems caused by students. The implementation methods used include providing workshops, lectures and role-playing methods, workshops and mentoring, and seminars. The results of this activity, namely the rules and SOPs for boarding house managers, can be a practical solution in maintaining harmony between the interests of the campus and the community, especially student boarding house managers and the government, especially student boarding house managers. Keywords: boarding house management, character education, practical solutions, rules and regulations, social problems.
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM METODE PEMBAYARAN PARKIR NON-TUNAI DI JALAN JIMERTO KOTA SURABAYA Aristo Rifqi Andrean; Gading Gamaputra
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.44613

Abstract

Penerapan sistem parkir tanpa uang tunai di wilayah Kota Surabaya diterapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan retribusi parkir demi meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menekan praktik pemungutan biaya parkir ilegal. Salah satu kawasan yang menerapkan kebijakan ini adalah Jalan Jimerto, yang menggunakan metode pembayaran non-tunai melalui Qris. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut berjalan dengan efektif pada sistem pembayaran parkir non-tunai sebagai kebijakan pemerintah di kawasan tersebut. Beberapa tantangan dalam pelaksanaannya termasuk ketidakterbiasaan sebagian masyarakat, terutama kalangan lanjut usia, terhadap metode pembayaran non-tunai dan adanya penolakan dari beberapa juru parkir saat kebijakan pertama kali diterapkan. Jenis penelitian yang diterapkan menggunakan metode kualitatif yang berpijak pada pendekatan deskriptif. Fokus utama pada kajian adalah menganalisis kebijakan mengenai penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam proses transaksi parkir di Jalan Jimerto, Surabaya, dan mengkorelasikannya dengan indikator efektivitas menurut Duncan dalam Steers. Hasil penelitian ini adalah 1) Pencapaian Tujuan, menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pembayaran parkir non-tunai berjalan sesuai aturan. Meskipun perolehan PAD belum optimal. Kendala seperti ketidaktahuan sebagian pengendara lanjut usia tidak mengganggu pelaksanaan, karena tersedia opsi tunai. Mayoritas pengguna kalangan anak muda telah terbiasa dengan kebijakan tersebut. 2) Integrasi, menunjukkan bahwa antara Dinas Perhubungan dan juru parkir berjalan dengan lancar, ditandai dengan kehadiran juru parkir resmi, fasilitas pendukung, dan sanksi bagi pelanggaran. Penolakan awal kebijakan karena sebagai juru parkir khawatir berkurangnya tips namun tidak berlangsung lama. Kebijakan ini dinilai lebih transparam, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip pelayanan publik. 3) Adaptasi, Kebijakan parkir non-tunai di Jalan Jimerto berjalan dengan baik didukung kolaborsi dan edukasi dari Dinas Perhubungan. Meskipun sempat ada penolakan, kini diterima luas. Pembayaran tunai tetap disediakan untuk pengguna lansia agar layanan tetap inklusif. Rekomendasi penelitian ini yakni diharapkan adanya pelatihan atau sosialisasi melalui berbagai saluran seperti media sosial, baliho, atau penyuluhan langsung di lokasi parkir, pemberian insentif kepada juru parkir resmi berdasarkan kinerjanya, memberikan fasilitas akun QRIS khusus ke juru parkir untuk membantu yang tidak paham kemudian orang tersebut menggantikan dengan uang tunai ke juru parkir.
PARTISIPASI PEGAWAI DALAM PROSES PENGISIAN DATA PADA APLIKASI ABK2023 (STUDI PADA JABATAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA) Donna Asmara; Gading Gamaputra
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v3i4.45519

Abstract

Analisis beban kerja merupakan proses manajemen yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan pegawai. Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) merupakan salah satu bagian dari tahapan ABK pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Terdapat permasalahan Monev ABK pada data yang tidak dapat divalidkan atau dinilai karena data pendukung tidak lengkap, tidak sesuai dengan nilai capaian, atau hanya berupa foto tanpa keterangan waktu, tempat, dan nama kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguraikan secara rinci terkait partisipasi pegawai dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) melalui aplikasi ABK2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini pada partisipasi kerja pegawai berdasarkan teori partisipasi oleh Mathis (2008) antara lain partisipasi kerja, tanggung jawab, disiplin kerja, komitmen kerja, berbagi pengetahuan, dan semangat kerja. Analisis data dilakukan secara deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, pagawai diketahui cukup baik pada pemenuhan tanggung jawab dan komitmen kerja pegawai namun, kurang pada disiplin kerja. Tugas pertugas jabatan merupakan metode perhitungan Bagian Organisasi dengan penggunaan jam kerja efektif sebesar 103.000 menit/tahun yang merupakan perhitungan ABK berlebih. Terjadi perbedaan jumlah kebutuhan pegawai antara hasil dari perhitungan ABK ideal yang berjumlah 3 pegawai dengan ABK berlebih 2 pegawai pada jabatan pengadministrasi kepegawaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan disiplin kerja dan penataan pegawai. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui partisipasi pegawai dalam pelaksanaan Monev ABK dan dapat berjalan optimal. Saran yang diajukan pelatihan atau sosialisasi mendalam akan pentingnya validitas data monev serta disegerakan rekrutmen atau pemerataan pegawai.
Co-Authors Adi Firmansyah, Ryu Choirul Afianti, Nur Azizah Afifa, Anna Agus Prasetyawan AGUS PRASTYAWAN Agus Prastyawan Ahsan, Tarisa Anna Noordia Ardianti, Prihatna Arifdiansah, Yuda Aristo Rifqi Andrean Arsela, Tina Dwi Audi Faradilla Rachman Azzahra, Risma Dhiza Badrudin Kurniawan Bisri, Mashur Hasan Bonda Sisephaputra cahyani, adena mahaya Damayanti, Adinda Putri Dewi, Putri Aisyiah Rachma Dharma, Lilian Christia DIAN ARLUPI UTAMI Dian Santana Difa, Salsabila Putri Dinata, Candra Donna Asmara Doris Rahmat Dzikri, Muhammad Zulfikar Fandi Fatoni Firdausi Nuzula Fitria Putri, Alvionita Galih Wahyu Pradana Hana Ditra, Dinda Nisa Hezron Sabar Rotua Tinambunan Hidayatullah, M Syarif Ika Febriana Wati Indra Devian Lumban Gaol Isnaini Fitri Effendi Ita Mardiani Zain Karimah, Arzetya Fitri Al Ketut Prasetyo Khoirunisa Khoirunisa Kusmanto, Hari Lisnani . Maharani Ichsani Putri Mardliah, Sjafiatul Mashur Hasan Bisri Meisya, Meisya Anggy Tania Mochamad Kamil Budiarto Mohammad Nauval Dwi Prabowo Mustika Cahya Pertiwi Nandy, Y. Nandy Primadani Naufal Hanif Ramadhan NOVIYANTI Noviyanti Noviyanti Noviyanti Noviyanti Nur Aini Rosalia Nur Azizah Afianti Nur Kholidah Pahlevi, Rahma Shintya Pasariboe, Elizha Ertin Br Prasetyawan, Agus Prasetyo Isbandono Purba, Iman Pasu Putri Arum Pertiwi Raden Kusyeni Rere Binarkasih, Amanda Rifqi Ariffal Pradana Roziq, Ilham Ainur Saifudin Yahya Sarmini . Sarmini Sarmini Sarmini Sarmini Septina Alrianingrum Sukarsono, Faza Muhammad Suyanti Fatma Umayfa Syahidah, Haninatus Totok Suyanto Vina Yusfia Putri WENI ROSDIANA Wibisono, Haryo Kunto Winata, Muhammad Danu Yulia, Yulia Mahardika Yuni Lestari Yuni Lestari Yuni Lestari