Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.717
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Indonesia Berdaya Jurnal Risalah Kenotariatan PUSKAPSI Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Unizar Recht Journal
Ika Yuliana Susilawati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Aspek Hukum Kapal Patroli Terkait Pengawasan Keselamatan Pelayaran Readi Adana Matanari; Ika Yuliana Susilawati; Jauhari Dwi Kusuma
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Kapal Patroli dalam melakukan pengawasan keselamatan  pelayaran  di  laut  dalam  wilayah  kerja  Kantor  KSOP  Kelas  III Lembar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan mengetahui peran Kapal Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar terhadap kecelakaan kapal di laut dan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di laut. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian hukum  normatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kapal Patroli dalam melakukan pengawasan keselamatan pelayaran di laut dalam wilayah kerja Kantor KSOP Kelas III Lembar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah melaksanakan patroli di kolam bandar  untuk  melakukan pengawasan keluar  masuk  kapal di Pelabuhan Lembar, Meneliti dokumen pelaut / sertifikat kapal yang diterima dari nakhoda Kapal dan melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan kapal yang tidak mengakibatkan bahaya kecelakaan kapal di laut. Kemudian Peran Kapal Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar terhadap kecelakaan kapal dilaut dan kapal yang melakukan pelanggaran dilaut adalah melakukan evakuasi terhadap awak kapal, nahkoda dan penumpang kapal dengan berkordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kapal AL dan kapal POLAIRUD. Kemudian menerima Berita Acara Laporan Kejadian Kecelakaan  Kapal  dari  Nakhoda  dan  melakukan  Pemeriksaan  Pendahuluan (BAPP)  Selanjutnya   melaporkan   BAPP kepada   Menteri   Perhubungan dalam hal ini Mahkamah Pelayaran yang memeriksa dan dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif, dan apabila ditemukan adanya tindak pidana maka proses hukumnya dilakukan oleh kepolisan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah) Nuripansah; Jauhari D. Kusuma; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO serta   dan mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Wilayah Hukum  Polres Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO Dalam tindak pidana perdagangan orang dari pasal 2 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa pidana minimal 3 tahun sampai pidana maksimal 20 tahun dan denda mulai dari Rp 120.000.000. (seratus dua puluh  juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pelaksanaan penegakan hukum Terhadap  Perdagangan Orang (TPPO) oleh Polres Lombok Tengah dengan melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang sering diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang, melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait TTPO, serta melakukan tindakan penyelidikan apabila ada dugaan kejahatan tindak pidana TTPO.  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng) Pipin Setyaningrum; Ruslan Haerani; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA di Polres Loteng. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya Pasal 1 angka 7, Pasal 6 , Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)  dan juga telah di atur dalam Undang-Undang SPPA pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana dengan ketentuan pidana ringan hingga berat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pelaksanaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah terlaksana dengan melalui proses Musyawarah diversi yang merupakan musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Sedangkan kasus yang gagal mencapai diversi sejumlah 1 kasus, diakibatkan oleh pihak keluarga korban yang tidak menghendaki adanya kesepakatan damai.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Bedasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik: (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2023/PN.SBG) Lalu Putra Kurniawan; Fathur Rauzi; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi dalam Putusan nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi a.Berdasarkan Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP Selain itu juga terdapat dalam Undang- Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Kedua, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan fakta- fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti, baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Disposable Evidence Pada Hasil Penyidikan (Studi Putusan Nomor 8/PID.PRA/2023/PN MTR) Lalu Hendra Gunawan; B. Farhana Kurnia Lestari; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence” pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yakni analisis teori - teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr merupakan suatu penemuan hukum hakim yang bertentangan dengan  peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan Bukti, Pembuktian dan Penetapan Tersangka yang bersumber dari KUHAP untuk hukum acara pra-peradilan sehingga pembaharuan  dan reformasi hukum acara praperadilan menjadi hukum yang dapat memberi keseimbangan absolutisme hakim dalam mengadili perkara praperadilan.
Sanksi dan Dampak Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pemilu di Indonesia Taufik, Zahratul'ain; Titin Nurfatlah; Ika Yuliana Susilawati
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress)
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.53793

Abstract

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat menuntut adanya kejujuran dan integritas dari setiap peserta. Namun, praktik penggunaan ijazah palsu oleh calon legislatif menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, pertama, bagaimana sanksi hukum terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pemilu diatur dan diterapkan; dan kedua, apa dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas pemilu dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan memadukan studi kepustakaan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan ijazah palsu telah diatur dalam UU Pemilu 2017, KUHP, dan UU Sisdiknas, masih terdapat kekosongan hukum ketika pemalsuan baru terungkap pasca penetapan calon terpilih. Kekosongan ini membuat pelaku hanya dapat diproses dengan hukum pidana umum, sehingga prinsip electoral justice tidak sepenuhnya terwujud. Dari sisi demokrasi, pemalsuan ijazah menurunkan kualitas representasi rakyat, mencederai asas jujur dan adil (jurdil), serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi UU Pemilu untuk memperluas kewenangan Gakkumdu, penguatan sistem verifikasi ijazah berbasis digital, dan peningkatan akuntabilitas partai politik dalam seleksi calon. Dengan demikian, integritas pemilu dapat terjaga dan demokrasi dapat berdiri di atas fondasi kejujuran serta kepercayaan publik.
Edukasi Hukum bagi Remaja: Menanggulangi Risiko dan Dampak Judi Online Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Susilawati, Ika Yuliana; Dudy, Aryadi Almau; Rahmania, Nunung; Ahwan Ahwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/abdimas45.v4i2.5314

Abstract

In the modern era, technology and the internet have become inseparable parts of human life, especially for teenagers. While digital connectivity offers easy access to information and communication, it also brings serious risks—one of which is online gambling. Teenagers are particularly vulnerable due to their constant engagement with technology and the appeal of online gambling, which offers easy access, attractive bonuses, and low entry costs. This activity can lead to harmful consequences, including addiction, psychological distress, and financial problems. The Indonesian government has taken legal measures to curb online gambling through various regulations, such as the Criminal Code, Law No. 7 of 1974 on the Control of Gambling, and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which imposes criminal sanctions on offenders. However, despite ongoing efforts to block gambling sites, new ones continue to emerge. Therefore, effective legal education is essential to raise teenagers’ awareness of the dangers and legal consequences of online gambling. Collaboration among schools, families, and communities plays a vital role in nurturing legal understanding and protecting young people from engaging in online gambling, ensuring they are equipped with knowledge that safeguards their future.
Institusi Hukum dan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Ika Yuliana Susilawati; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.404

Abstract

Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan kerjasama internasional berkenaan dengan pemberian bantuan di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilaksanakan dengan penunjukan suatu lembaga atau institusi penegak hukum yang kemudian akan bertindak atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang untuk menerima atau meminta resmi Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) serta bertanggung jawab atas proses Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) di negaranya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi Institusi dan lembaga terkait yang meliputi pertama Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan dengan penggeledahan dan penyitaan, kedua Kejaksaan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor, ketiga KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan permohonan untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, kemudian institusi penegak hukum ini berkoordinasi dengan lembaga Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan PPATK.
Co-Authors ahmad yani Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Atika Zahra Nirmala B. Farhana Kurnia Lestari Dudy, Aryadi Almau haerani, ruslan Hafizatul Ulum Irma Istihara Zain Jauhari D. Kusuma Jauhari Dwi Kusuma Lalu Hendra Gunawan Lalu Putra Kurniawan Muhammad Afet Budi Satria Nuripansah Pipin Setyaningrum Prandy Arthayoga Louk Fanggi Rahmania, Nunung Readi Adana Matanari Sri Karyati Subroto, Rita Novitasari Taufik, Zahratul'ain Titin Nurfatlah