Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan PUSKAPSI Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Unizar Recht Journal
Ika Yuliana Susilawati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Institusi Hukum dan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Susilawati, Ika Yuliana; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.404

Abstract

Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan kerjasama internasional berkenaan dengan pemberian bantuan di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilaksanakan dengan penunjukan suatu lembaga atau institusi penegak hukum yang kemudian akan bertindak atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang untuk menerima atau meminta resmi Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) serta bertanggung jawab atas proses Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) di negaranya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi Institusi dan lembaga terkait yang meliputi pertama Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan dengan penggeledahan dan penyitaan, kedua Kejaksaan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor, ketiga KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan permohonan untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, kemudian institusi penegak hukum ini berkoordinasi dengan lembaga Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan PPATK.
The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West Nusa Tenggara Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Susilawati, Ika Yuliana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4847

Abstract

Child marriage is a problem that has a negative impact on social and economic development, especially in the West Southeast Nusa Province. The high child marriage rate in West Nusa Southeast contributes to the low Human Development Index (HDI) in the region. To address this problem, the local government issued Regional Regulation (Perda) No. 5 of 2021 on Prevention of Child Marriages. The study aims to evaluate the implementation of the Perda and assess its impact on the increase in the Human Development Index in West Southeast Nusa. The method used in this research is a normative supported by empirical research. Based on the implementation of District Regulation No. 5 of 2021 on the prevention of child marriage in West Nusa Tenggara, so far it has not been implemented optimally both politically and institutionally. As a result, the objective of District Regulation No. 5 for 2021 has not been achieved optimally. Therefore, the political will of the West Southeast Nusa region's government needs to be committed to both legal policy, education policy, health policy and budgetary policy in favour of child marriage prevention.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad ahmad yani Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Anugerahayu, Ayang Afira Atika Zahra Nirmala B. Farhana Kurnia Lestari Dudy, Aryadi Almau haerani, ruslan Hafizatul Ulum Irma Istihara Zain Jauhari D. Kusuma Jauhari Dwi Kusuma Lalu Hendra Gunawan Lalu Putra Kurniawan Muhammad Afet Budi Satria Mulyana, Septira Putri Nuripansah Permata S, Nathania Pipin Setyaningrum Prandy Arthayoga Louk Fanggi R. Fahmi Natigor Daulay Rahmania, Nunung Readi Adana Matanari Setiawan, Muhammad Rifaldi Sri Karyati Subroto, Rita Novitasari Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratul’ain Titin Nurfatlah Tresna D, Lalu Panca