Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.106
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan PUSKAPSI Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Unizar Recht Journal
Ika Yuliana Susilawati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Bedasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik: (Studi Putusan Nomor 82/PID.B/2023/PN.SBG) Lalu Putra Kurniawan; Fathur Rauzi; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi dalam Putusan nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi a.Berdasarkan Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP Selain itu juga terdapat dalam Undang- Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Kedua, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan fakta- fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti, baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Disposable Evidence Pada Hasil Penyidikan (Studi Putusan Nomor 8/PID.PRA/2023/PN MTR) Lalu Hendra Gunawan; B. Farhana Kurnia Lestari; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence” pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yakni analisis teori - teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr merupakan suatu penemuan hukum hakim yang bertentangan dengan  peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan Bukti, Pembuktian dan Penetapan Tersangka yang bersumber dari KUHAP untuk hukum acara pra-peradilan sehingga pembaharuan  dan reformasi hukum acara praperadilan menjadi hukum yang dapat memberi keseimbangan absolutisme hakim dalam mengadili perkara praperadilan.
The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West Nusa Tenggara Karyati, Sri; Ulum, Hafizatul; Susilawati, Ika Yuliana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4847

Abstract

Child marriage is a problem that has a negative impact on social and economic development, especially in the West Southeast Nusa Province. The high child marriage rate in West Nusa Southeast contributes to the low Human Development Index (HDI) in the region. To address this problem, the local government issued Regional Regulation (Perda) No. 5 of 2021 on Prevention of Child Marriages. The study aims to evaluate the implementation of the Perda and assess its impact on the increase in the Human Development Index in West Southeast Nusa. The method used in this research is a normative supported by empirical research. Based on the implementation of District Regulation No. 5 of 2021 on the prevention of child marriage in West Nusa Tenggara, so far it has not been implemented optimally both politically and institutionally. As a result, the objective of District Regulation No. 5 for 2021 has not been achieved optimally. Therefore, the political will of the West Southeast Nusa region's government needs to be committed to both legal policy, education policy, health policy and budgetary policy in favour of child marriage prevention.
Sanksi dan Dampak Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pemilu di Indonesia Taufik, Zahratul'ain; Titin Nurfatlah; Ika Yuliana Susilawati
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress)
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.53793

Abstract

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat menuntut adanya kejujuran dan integritas dari setiap peserta. Namun, praktik penggunaan ijazah palsu oleh calon legislatif menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, pertama, bagaimana sanksi hukum terhadap penggunaan ijazah palsu dalam pemilu diatur dan diterapkan; dan kedua, apa dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas pemilu dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan memadukan studi kepustakaan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan ijazah palsu telah diatur dalam UU Pemilu 2017, KUHP, dan UU Sisdiknas, masih terdapat kekosongan hukum ketika pemalsuan baru terungkap pasca penetapan calon terpilih. Kekosongan ini membuat pelaku hanya dapat diproses dengan hukum pidana umum, sehingga prinsip electoral justice tidak sepenuhnya terwujud. Dari sisi demokrasi, pemalsuan ijazah menurunkan kualitas representasi rakyat, mencederai asas jujur dan adil (jurdil), serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi UU Pemilu untuk memperluas kewenangan Gakkumdu, penguatan sistem verifikasi ijazah berbasis digital, dan peningkatan akuntabilitas partai politik dalam seleksi calon. Dengan demikian, integritas pemilu dapat terjaga dan demokrasi dapat berdiri di atas fondasi kejujuran serta kepercayaan publik.
Edukasi Hukum bagi Remaja: Menanggulangi Risiko dan Dampak Judi Online Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Susilawati, Ika Yuliana; Dudy, Aryadi Almau; Rahmania, Nunung; Ahwan Ahwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/abdimas45.v4i2.5314

Abstract

In the modern era, technology and the internet have become inseparable parts of human life, especially for teenagers. While digital connectivity offers easy access to information and communication, it also brings serious risks—one of which is online gambling. Teenagers are particularly vulnerable due to their constant engagement with technology and the appeal of online gambling, which offers easy access, attractive bonuses, and low entry costs. This activity can lead to harmful consequences, including addiction, psychological distress, and financial problems. The Indonesian government has taken legal measures to curb online gambling through various regulations, such as the Criminal Code, Law No. 7 of 1974 on the Control of Gambling, and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which imposes criminal sanctions on offenders. However, despite ongoing efforts to block gambling sites, new ones continue to emerge. Therefore, effective legal education is essential to raise teenagers’ awareness of the dangers and legal consequences of online gambling. Collaboration among schools, families, and communities plays a vital role in nurturing legal understanding and protecting young people from engaging in online gambling, ensuring they are equipped with knowledge that safeguards their future.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad ahmad yani Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Anugerahayu, Ayang Afira Atika Zahra Nirmala B. Farhana Kurnia Lestari Dudy, Aryadi Almau haerani, ruslan Hafizatul Ulum Irma Istihara Zain Jauhari D. Kusuma Jauhari Dwi Kusuma Lalu Hendra Gunawan Lalu Putra Kurniawan Muhammad Afet Budi Satria Mulyana, Septira Putri Nuripansah Permata S, Nathania Pipin Setyaningrum R. Fahmi Natigor Daulay Rahmania, Nunung Readi Adana Matanari Setiawan, Muhammad Rifaldi Sri Karyati Subroto, Rita Novitasari Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratul’ain Titin Nurfatlah Tresna D, Lalu Panca