Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Elit Dalam Meningkatkan Elektabilitas Jokowi Di Aceh Barat Daya Pada Pemilu Tahun 2019 MUHAMMAD YASAL; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.582 KB)

Abstract

 ABSTRAKBerkaca dari pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2014, Calon Presiden Jokowi mengalami kekalahan dengan Calon Presiden Prabowo di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kekalahan Jokowi hanya beda tipis dengan Prabowo. Menjelang pilpres tahun 2019, hipotesa elit Tim Koalisi Kabupaten Jokowi-Ma’ruf Aceh Barat Daya elektabilitas Jokowi naik di Aceh Barat Daya karena pengaruh banyaknya elit yang mendukung Jokowi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran elit dalam meningkatkan elektabilitas Jokowi di Aceh Barat Daya dan dampak peran elit terhadap meningkatnya elektabilitas Jokowi di Aceh Barat Daya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka.Dimana peneliti melakukan wawancara dengan elit setiap partai politik yang mendukung Capres Jokowi di Aceh Barat Daya, serta tokoh masyarakat yang paham dengan kondisi masyarakat di Aceh Barat Daya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran elit partai politik dan Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim tidak mampu untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi di Aceh Barat Daya, yang disebabkan oleh pengaruh isu negatif Jokowi anti islam, kriminalisasi ulama, isu anjloknya ekonomi pada masa kepemimpinan Jokowi, budaya masyarakat Aceh yang cenderung suka kepemimpinan baru, pengaruh figur nasional dan tidak maksimalnya elit dalam upaya meningkatkan elektabilitas Jokowi di Aceh Barat Daya. Oleh karena itu upaya yang dilakukan elit harus lebih signifikan dalam mensosialisasikan Jokowi, menepis isu negatif yang berkembang di masyarakat dan membuat pendekatan dengan banyak ulama yang berpengaruh serta meminta ulama untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi.Selain itu semua elit partai politik pendukung Jokowi dan Bupati Akmal Ibrahim lebih serius dan solid dalam upaya meningkatkan elektabilitas Jokowi di Aceh Barat Daya. Kata Kunci: Peran, Elit, Elektabilitas.ABSTRACTReflecting on the 2014 presidential election (Pilpres), Candidate President Jokowi suffered a defeat with Presidential Candidate Prabowo in the Southwest Aceh District. Jokowi's defeat was only slightly different from Prabowo's. Ahead of the 2019 presidential election, the elite hypothesis of the Jokowi-Ma'ruf Aceh Barat District Coalition Team Jokowi's electability power rose in Southwest Aceh because of the influence of the many elites who supported Jokowi. This study aims to determine the role of elites in increasing the electability of Jokowi in Southwest Aceh and the impact of the role of the elite on the increasing electability of Jokowi in Southwest Aceh. This study uses descriptive research methods, namely by using interview methods and literature. Where the researchers conducted interviews with the elites of each political party who supported Jokowi's presidential candidate in Southwest Aceh, as well as community leaders who understood the condition of the community in Southwest Aceh. The results of this study state that the role of the elite of the West Aceh political party and regent Akmal Ibrahim was unable to increase Jokowi's electability in Southwest Aceh, which was caused by the negative influence of anti-Islam Jokowi, the criminalization of clerics, the economic downturn during Jokowi's leadership, culture Acehnese people who tend to like new leadership, influence national figures and not the maximum elite in an effort to increase the electability of Jokowi in Southwest Aceh. Therefore the efforts made by the elite must be more significant in socializing Jokowi, dismissing the negative issues that have developed in the community and making approaches with many influential scholars and asking scholars to declare their support for Jokowi. In addition, all elite political parties supporting Jokowi and Regent Akmal Ibrahim were more serious and solid in their efforts to increase the electability of Jokowi in Southwest Aceh. Keywords: Role, Elite. Electability
Koalisi Calon Gubernur Muzakkir Manaf Dengan Partai Nasional Pada Pilkada 2017 (Suatu Penelitian Terhadap Potensi Konflik Internal Partai Aceh Dalam Pemilihan Wakil Gubernur) Syukrina Syukrina; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.104 KB)

Abstract

ABSTRAK Koalisi partai Aceh dengan Partai Nasional (Gerindra) merupakan koalisi yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak yang mempunyai kesamaan visi dan misi membangun Aceh kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Namun dalam berkoalisi ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dikalangan partai Aceh sendiri dimana pemilihan wakil gubernur yaitu TA Khalid tidak diakui oleh partai Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi partai Aceh berkoalisi dengan partai nasional pada pilkada 2017 dan untuk mengetahui dampak koalisi terhadap potensi konflik internal partai Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan, sedangkan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peneltian ini..Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang Muzakkir Manaf berkoalisi dengan partai nasional pada pilkada 2017 ialah adanya kesepakatan yang ingin sama-sama membangun Aceh dimasa yang akan datang berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki dan juga sebagai strategi untuk meraih suara pada pilkada 2017. Kemudian dampak koalisi juga menjadi sebuah konflik didalam internal partai Aceh yang disebabkan ketidaksetujuan terhadap wakil gubernur yang dipilih.Konflik juga menjadi penyebab kekalahan partai Aceh pada pilkada 2017. Konflik berawal dikarenakan tidak setujunya atas terpilihnya wakil gubernur TA Khalid yang pada akhirnya terjadi pembangkangan kader dan pengurus yang mengakibatkan mengalami kekalahan pada pilkada 2017. Namun koalisi yang terjadi antara partai Aceh dengan gerindra ini justru merugikan partai Aceh karena kurang efektifnya kerja tim pemenangan. Adanya ketidakseimbangan kerjasama inilah yang dinilai tidak signifikan dan partai Aceh telah gagal memimpin Aceh. Kata Kunci: Koalisi, Konflik Internal.Muzakkir Manaf’s Coalition With National Political Party In The Regional (Pilkada) 2017 (A study towards Potential Internal Conflicts Within Partai Aceh in Choosing Vise Governor)ABSTRACT             The Coalition between Partai Aceh with Gerindra, one of national political party, is a mutual agreement between the two parties which is based on the same vision and missions to develop Aceh in a better way for the coming years. However, this decision has resukted in pros and cons within the internal side of Partai Aceh. Those who against this coalition express their disagreement towards the appointment made by the party to choose TA Khalid as the candidate for vice governor and running mate for Muzakkir Manaf.            This study was meant to find out the reasons as to why Partai Aceh decided to bridge a coalitions with national political party in the regional election (Pilkada) of 2017 and to know the impacts of this decision to potential internal conflict within the body of Partai Aceh.            This was a qualitative research. The data were obtained from field and library research. The field study was done by interviewing the informants and library or literature  study was done by reading books, scripts, journals, and laws which have correlation with the study.            The results showed that the reasons that led Muzakkir Manaf to have a coalition with national political party was because these two parties have a same vision to have collaborative work to develop Aceh in the future based on UUPA and Mou Helsinki and it was also used as a strategy to win the e2017’s election. The internal conflict rose into the surface becase some of the party members did not have the same opinion as the party selected TA Khalid as Manaf’s running mate which resulted in protest expressed by the cadres and administrators.            The dispute seemed has caused them failed in the 2017’s regional election. This coalition also has inflicted Partai Aceh because the winning team could not work effectively. This imbalanced collaborative work has made Partai Aceh failed to lead Aceh in the future. Keywords: Coalition, Internal Conflict.        
Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Elit Politik Partai Aceh (Studi Kasus: Kekalahan Psasangan Erwanto-Muzakir pada Pilkada Serentak Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 Trisna Winda; Dr. Effendi Hasan, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.127 KB)

Abstract

ABSTRAK Partisipasi politik berupa Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu aspek dari pemberlakuan Sistem Demokrasi.Pilkada Serentak Kabupaten Aceh Barat Daya telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 9 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 9, Erwanto dan Muzakir ND sebagai pasangan petahana yang diusung oleh Partai Aceh kalah dari pasangan nomor urut 1 yaitu Akmal Ibrahim dan Muslizar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penurunan kepercayaan masyarakat terhadap elit politik Partai Aceh sehingga pasangan Erwanto dan Muzakir ND kalah dalam Pilkada Serentak Kabupaten Aceh Barat Daya serta untuk mengetahui penyebab masyarakat lebih mempercayai Akmal Ibrahim dibandingkan Erwanto.Penelitian menggunakan metode penelitian kualititif dengan tipe deskriptif sebagai pendekatan penelitian.Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder melalui buku, jurnal dan bacaan yang terkait dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekalahan pasangan Erwanto dan Muzakir ND dikarenakan oleh konflik internal elit Partai Aceh sehingga menyebabkan pecahnya dukungan Partai Aceh yang tersebar kebeberapa calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati.Ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji politik Partai Aceh, hal ini berkaitan dengan kepemimpinan Jufri Hassanudin dan Erwanto pada periode sebelumnya yang kurang berhasil menurut masyarakat. Rendahnya elektabilitas Erwanto sebagai calon pertahana, kurangnya sosialisasi antara Erwanto  dengan masyarakat menyebabkan sosok Erwanto tidak terlalu dikenal baik oleh masyarakat.  Temuan lain penelitianadalah masyarakat lebih memilih Akmal Ibrahim dibandingkan Erwanto karena figur Akmal Ibrahim yang dikenal dekat dengan masyarakat serta Program Akmal Ibrahim pada periode kepemimpinan 2007-2017 lebih aspiratif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, menjadikan tolok ukur masyarakat dalam memilih Akmal Ibrahim pada Pilkada Serentak Kabupaten Abdya 2017.Kesimpulan penelitian penurunan kepercayaan karena Pecahnya suara Elit Partai Aceh Abdya dan figur lawan Erwanto pada saat Pilkada. Kata Kunci: Pilkada, Partai Aceh, Kekalahan, Elit Politik, Kepercayaan Terhadap Politik.   PUBLIC TRUST DECLINE TOWARD THE POLITICIANS FROM ACEH PARTY ( A CASE STUDY OR ERWANTO-MUZAKIR DEFEAT IN ACEH BARAT DAYA REGIONAL ELECTION IN 2017)  ABSTRACT                                                 Political participation like general election, including Head Regional election is one of the aspects of democracy system implementation. The regional election in Aceh Barat Regency was held simultaneously on February 15, 2017,  where nine of regent and vice regent candidates took part. The regent and vice regent candidates of number 9, Erwanto and Muzakir ND as the incumbent who were from Aceh Party was defeated by the candidates number 1, Akmal Ibrahim and Muslizar. The aim of this study is to define the causes of public trust decline towards the politician from Aceh party which leads Erwanto and Muzakir ND to be defeated in the regional election of Aceh Barat Daya Regency. Besides, this study aims to find out the reasons why the community trusts Akmal Ibrahim over Erwanto. This research is a descriptive qualitative research. The primary data was obtained through interview and documentation. While the secondary data was obtained through books, journals, and other references related to this study. The result of this research shows that the defeat causal factor of Erwanto and Muzakir ND is the internal conflict among the Aceh party elites which makes the community support shifted to some other candidates. The community distrusts towards the political election promise of Aceh party is highly correlated to community’s views of Jufri Hasanuddin and Erwanto less successful administration on the last period. The low electability of Erwanto as the incumbent and the lack of socialization make Erwanto becomes less popular in the community. Another finding in this study shows that the community prefers Akmal Ibrahim than Erwanto because Akmal Ibrahim is well known among community on 2007-2017 periode during those years. His leadershipis viewed as more aspirational and impressive. These reasons are made as the bench marks for the community to choose Akmal Ibrahim in the Regional Election in Aceh Barat Daya Regency in 2017. In conclusion, the public trust decline towards the politicians of Aceh Party related to Erwanto and Muzakir ND defeat on the Aceh Barat Daya simoultaneous Regional Election in 2017 is caused by the shifted voice to support the of the politician voice of Aceh party and the great figure of Erwanto’s rival in the regional election.  Key words:Local Elections, Aceh Party, Defeat, Political Elite, Trust toward Politics.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( Studi terhadap kebijakan Geuchik dalam mengelola Bumdes Gampong Tibang) Novita Purba; Effendi Hasan; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran  Geuchik  sebagai  kepala  tertingi  dalam  pemerintahan  Gampong  dalam pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Gampong  (BUMG)  belum  berdampak  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Gampong  Tibang  hal  ini  berdasarkan  data  statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah  angka  kemiskinan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan Geuchik  dalam  tata  kelola  BUMG  di  Gampong  Tibang  kecamatan  Syiah  Kuala dan  peran  BUMG  terhadap  peningkatan  dan  pembangunan  perekonomian masyarakat di Gampong Tibang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori  Kebijakan  Implementasi,  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  kebijakan  Keuchik  dalam  tata kelola  BUMG  di  Gampong  Tibang  yaitu  pembuatan  Reusam  atau  peraturan  gampong  mengenai  BUMG  dan  penyusunan  AD/RT  terkait  BUMG  selain  itu tidak ada kebijakan spesifik dari Keuchik Gampong Tibang dalam menghidupkan BUMG. Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) terhadap peningkatan dan pembangunan perekonomian masyarakat di Gampong Tibang  yaitu  BUMG  tidak berpengaruh  signifikan  dalam  hal  peningkatan  dan  pembangunan  perekonomian masyarakat  karena  hanya  sebagai  usaha  dalam  memasukan    pendapatan Gampong.  Kebijakan  pemerintah  (Keuchik)  dalam  mengelola  BUMG  belum  berpengaruh terhadap  peningkatan  ekonomi  masyarakat  gampong  Tibang.  Kesimpulan  dari penelitian  ini  dalam  tata  kelola  BUMG  di  Gampong  Tibang  Geuchik  belum memiliki  kebijakan  yang  spesifik  untuk  mengelola  BUMG  secara  produktif sehingga  tidak  berpengaruh  terhadap  perekonomian  masyarakat  setempat.  Saran dalam  penelitian  ini  adanya  perhatian  dari  pemerintah  pusat  dalam  memberikan sosialisasi  kepada  seluruh  pemerintah  gampong  untuk  mengelola  potensi gampong  demi  mewujudkan  kemandirian  setiap  gampong  dan  bagi  pemerintah gampong diharapkan agar benar-benar serius dalam mengelola potensi Gampong melalui Badan Usaha Milik gampong (BUMG).  Kata Kunci: Pemerintah, BUMG, Peran Geuchik                    
Muslim and Democracy: A Reflection from 2012 Aceh’s Gubernatorial Election Irfan Iryadi; Mursyidin Zakaria; Effendi Hasan; Dedy Tabrani; Fadhil Ilhamsyah
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 2, No 4 (2019): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v2i4.650

Abstract

This paper explores about governor election in Aceh period 2012-2017 as a socio-political lesson. At that moment, political trends in Aceh are ongoing mass politics, not politics ideology based on the interests of the people. Mass politics is crewed politics on the basis of pragmatic and opportunist ideology. Intimidation and massive mobilization of the masses accompanied by money politics and imagery are characteristic of mass politics. In mass politics the potential for conflict is also quite high. Not often people who are victims. People admits that gubernatorial election of Aceh in 2012  was won by Zaini Abdullah and Muzakkir Manaf (Zikir) carried out by local political parties, namely the Party Aceh, the legislature is complete and the executive is entirely in the hands of the Party's control Aceh. All his potions and political teachings will be lowered to the service arena for Acehnese people during the 2012-2017 period. But the question then blocks in all of our minds, will the opposition be still dare to survive with the political dialectic recently? Of course we can see this at least in the first six months post the inauguration of Zikir as governor and deputy the governor of Aceh later.
PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT GAMPONG GUNONG MEULINTEUNG DARI PETANI MENJADI PEKEBUN SAWIT Aminah Aminah; Effendi Hasan
Jurnal Community Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.003 KB) | DOI: 10.35308/jcpds.v3i1.142

Abstract

This study aims to explain the factors that lead to social change in the village society farmer Gunong Meulinteung Panga District of Aceh Jaya district. The method used in this research is qualitative method. The data in this research was obtained through literature (library research) and field research. The research literature is done by reading text books, while research conducted field research by interviewing informants. The results showed that in the process of social change Gampong Gunong Meulinteung Panga District of Aceh Jaya district, there has been a shift in community work Gampong Gunong Meulinteung to earn income and income from the local economy who previously worked as a rice farmer turned into oil palm planters community. Social change in this community work caused by several factors: internal factors that consist of Population changes, new invention, lack of facilities.External factors consist of no irrigation factors, factors of rice pests, natural factors, the influence of other people. Keywords: Social Change, Farmers Rice and Oil Palm Plantations
Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah Nofriadi Nofriadi; Effendi Hasan; Ubaidullah Ubaidullah; Helmi Helmi
Jurnal Public Policy Vol 7, No 2 (2021): Mei-Oktober
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v7i2.4123

Abstract

A political party is a political organization that adheres to and is based on a certain ideology or can also be interpreted as an organization that accommodates the interests and voices of the people who want their interests to be heard by the authorities. Political marketing and political strategy are the most important part of selling and getting a positive response from the community so that people support certain parties or certain candidates. The research method with a qualitative approach, this strategy or method of winning has been thought out and also planned long before the election day arrives, but this strategy is also inseparable from the cooperation and contribution of the political parties it carries in achieving common goals. there are several ways and strategies carried out by the PDI-P party in the 2019-2024 period and it became one of the extraordinary events so that the PDI-P party won with the most votes. The strategy carried out by the PDI-P party in Central Aceh Regency is the collaboration between legislative candidates and the community. Cooperation carried out by the PDI-P party legislative candidates is one very good way to do it, so that work plans through the voice of the community can be carried out easily because of this collaboration. The next strategy is to improve good communication with the community, increase socialization, and have a competition event held by the PDI-P party to the community. With the competition event held by the PDI-P party legislative candidates to the community, so that people know more about the nature, character, behavior and know more about who the legislative candidates are. As well as improving the system and the way the PDI-P party's legislative candidates campaign openly and privately
Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Emas Rakyat Aminah Aminah; Effendi Hasan; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Public Policy Vol 7, No 1 (2021): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v7i1.3222

Abstract

The development of gold for the people of Aceh Jaya district has had a wide impact on the community around the mining area. Therefore, the Aceh Jaya district government has enacted regent regulation no 21 of 2011 regarding the arrangement of community mining, but the policy implementation has not been optimal. The research was peeled off using implementation models from Smith as well as Van Metter and Van Horn. This study aims to analyze the implementation of Aceh Jaya government policies in structuring community gold mining in Gunong Ujeun village, Krueng Sabee sub-district, Aceh Jaya district. This research uses a qualitative method, namely by interviewing informants. The results of the study illustrate that the implementation of the policy or regional regulation of Aceh Jaya district number 21 of 2011 has not been running optimally. This can be seen from the number of miners who do not know the existence of the regulations set by the government. In addition, the lack of monitoring on the part of the government has also resulted in community gold mining in Gunong Ujeun being continuously mining illegally by the community, either individually or through established cooperatives.
ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI SIGOLABANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANDA ACEH Helmi Helmi; Ady Muzwardi; Effendi Hasan
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.44 KB)

Abstract

Aplikasi Sigolabang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah secara efektif dan efesien dalam rangka mendukung terjalannya e- government. Pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan qanun Nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masih timbul masalah dalam proses pengelolaan barang milik daerah pada suatu SKPK yang disebabkan oleh pengalaman dan kemampuan para petugas yang terbatas sehingga mengalami penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Atau yang disebut dengan kelemahan sumberdaya manusia, infrastruktur dan pemanfaatan asset daerah menjadi lebih produkif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis pengelolaan barang milik daerah kota banda aceh dalam menggunakan aplikasi sigolabang. Dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan di SKPK pemerintah kota Banda Aceh, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder yaitu melalui observasi,dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah kota Banda Aceh sudah sesuai dengan teori dalam praktisnya sehingga penerapan sigolabang ini sangat efektif dalam mengelola asset pemerintah kota Banda Aceh dan dapat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah kota dalam rangka mendonkrak pertumbuhan pendapatan asli daerah, kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan aplikasi ini adalah kelengkapan alat pendukung sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas internet serta kemampuan petugas yang belum begitu mahir menggunakan aplikasi sigolabang ini, diharapkan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk memberikan perhatian lebih kepada instansi yang mengelola barang milik daerah supaya bisa melaksanakan tugas yang lebih baik dan terciptanya pemerintah yang baik Good Governance.
Rasionalitas Janji Politik Aminullah Usman Terkait Raskin Dalam Pilkada Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada masa kampanye Aminullah Usman tahun 2017 di Kota Banda Aceh, Pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin telah membuat janji kampanye politik untuk memperoleh dukungan suara, salah satu janji tersebut adalah memberikan biaya tebus beras sejahtera yang dulu dikenal dengan raskin. Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Aminullah Usman berjanji akan memberikan raskin kepada masyarakat sebesar 32ribu persasaran penerima manfaat. Namun, dalam realitanya yang terjadi hingga saat ini janji kampanye tersebut tidak konsisten dan belum direalisasikan oleh Aminullah Usman dan program raskin kini telah digantikan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas janji politik Aminullah Usman terkait Raskin kepada penduduk Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui pertimbangan Aminullah Usman dalam memenuhi janji politik pada masa kampanye. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi/kepustakaan. Peneliti menggunakan teori kebenaran korespondensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa janji politik Aminullah Usman yang sudah dipaparkan kepada masyarakat sama sekali tidak berjalan, dimana seharusnya ketika seorang pemimpin telah mendapat kekuasaan maka dapat membuat suatu kebijakan sebagaimana yang telah di janjikan ketika ingin memperoleh bangku kekuasaan melalui penganggaran bersama DPRK Kota Banda Aceh. Namun, kenyataannya hingga saat ini program raskin tersebut digantikan oleh program BPNT sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan tuntutan di masyarakat. 1 Penulis/Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, FISIP, USK2 Dosen Pembimbing UtamaKata Kunci : Aminullah Usman, Political Promises, Program of Rice for Poor (Raskin)The rationality of Aminullah Usman's political promises regarding Raskin in the Regional Head ElectionsABSTRACTDuring the political campaign period of Aminullah Usman at 2017, especially in the city of Banda Aceh, a partnership of Aminullah Usman and Zainal Arifin had made political campaign promises to gain societies’ vote supports, one of the promises was to give redemption cost for society prosperous rice which was formerly known as Raskin. The program of rice for poor (Raskin) is food subsidy as government’s effort to enhance food security and also provide poor family protection through rice distribution that is expected able to reach the poor family. Aminullah Usman promised that he would give the implemented program of Raskin to the society with the amount of thirty two thousand targeted beneficiaries. Nevertheless, reality that is happening up to now conveys that, these political campaign promises are not consistently realized at all by Aminullah Usman and his program of rice for poor is now changed into Non-Cost Food Assistance (BPNT). This research is aimed to investigate the rationality of Aminullah Usman political promises related to the program of rice for poor, especially for the citizens of Banda Aceh city, while it is also proposed to find out the consideration of Aminullah Usman in fulfilling his political promises which were told during the campaign. The approach used in this research is qualitative approach where the researcher tends to find the source by seeking for information to the related people at place. Data collection technique uses primary data collected through direct interview with a factual informant, while the secondary data is collected through literature review. Researcher uses the framework of authority theory by (Marx Weber) and political policy theory. This research objective indicates that Aminullah Usman political promises exposed to the society were not working at all; actually, when a leader has gotten his power, then he could create a policy as he had promised when he still wanted to take the power bench through the calculation with the District People Representative Council (DPRK) of Banda Aceh city. Nevertheless, reality so far shows that the program of rice for poor (Raskin) is now even replaced by the program of Non-Cost Food Assistance (BPNT) causing dissatisfaction and demands in the midst of societyKey Words : Aminullah Usman, Political Promises, Program of Rice for Poor (Raskin)
Co-Authors A tika Abdul Karim Murtadha Ady Muzwardi aghoffar aghoffar Agustina, Soraya Ahmady, Iqbal alam syah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah, S.IP., M.IP Angga Ramadhana Aqil Munawar Ardiansyah, S.IP, MA Arif Abdillah armia armia Asmi dar Aulia Rahmat Aulia Syafahri Siregar Cut Maisarah Dafril Efendi darwin darwin Dedy Tabrani Fadhil Ilhamsyah Fathia Fernanda Fauzal Zahri Feby Gustira Harahap Feryda Rinjani firdaus firdaus Furqan Furqan Haji Hamil, Haji Jamaie Haji Jamaie Haji Hamil Helmi Helmi Helmi Helmi HENDRA WISMA Hendrayana Hendrayana Heri Kusmanto, Heri Herizal Herizal Humaizi, Humaizi Ikhsan Ikhsan Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Iqbal Ahmady Irpan Syahputra JUMAR LIN Khalisni Khalisni Lailatul Qadri Lisdar Payung Maimun Maimun Mardhatillah, Muntaha Meilany Putri Yurendra Meilizar Meilizar Mida wati Mira Sawitri Muhammad Elmuava Sani Muhammad Firdaus Muhammad Ichwan Muhammad Kausar Muhammad Luthfi Muhammad Ridho Muhammad Syuhaha MUHAMMAD YASAL Muhammad Zamzami Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal, Mukhrijal Mulia wati Muliadi, Mus Muliawati Muliawati Muliawati, S.IP., M.IP Munawwar Munawwar Mursyidin Zakaria Mushallin Mushallin Nazarul Ahya Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Novita Purba Novita Sari Novita Sari, S.IP., M.IP Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurwijayanti Raja Ansari Rangga Yolanda Ratu Adinda Nurtafdhilla Reci Farma Redha Risfandy Risfandy Riska Budiana Rizki Ramadhana Rizky Andyka Rudy Aulianda Risky Salsabila, Aura Sartina wati shahibul izar siti fajrina Sri Widari Subhilhar, Subhilhar susan tari rizki Syukrina Syukrina Tajrian Rahmad Tata Moeda Taqwa Teuku Muhammad Razeki Teuku Naufal Mufid Tgk. Zulfikar Trisna Winda Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah, Ubaidullah Ubaidulllah Ubaidulllah Ubaidulllah, Ubaidulllah Vellayati Hajad Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy Yofandi Febriansyah Putra Yunda Pharadhisa zaini safitri Zuhra Savitri