Claim Missing Document
Check
Articles

Reformasi Birokrasi Lembaga Keistimewaan Aceh (Studi Terhadap Terminasi political Institutional BPN Kepada DPA) Raja Ansari; Effendi Hasan; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perpres No. 23 Tahun 2015 memuat secara tegas bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh (Kanwil BPN Aceh) dialihkan menjadi Dinas Pertanahan Aceh (DPA). Dalam implementasinya Pemerintah Pusat cenderung tidak memiliki political will. Terbukti pengalihan kewenangan BPN ke DPA terus mengalami hambatan. Hal ini merupakan salah satu persoalan political Institusional Pemerintah Pusat untuk menghegemoni kekuasaan di bidang pertanahan di Aceh. Reformasi birokrasi dalam pengalihan kewenangan ini menjadi upaya yang harus segera diselesaikan, karena wewenang yang sama antara keduanya akan menghambat terciptanya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika political institusional dalam proses pengalihan wewenang BPN terhadap DPA, serta mengetahui terminasi reformasi birokrasi dalam proses pengalihan wewenang BPN terhadap DPA. Masalah ini dianalisis dengan teori institusional dan konsep reformasi birokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika political institusional dalam proses pengalihan kewenangan Kanwil BPN Aceh kepada DPA berupa proses pembentukan DPA yang tidak sesuai Perpres No. 23 Tahun 2015. Seharusnya Kanwil BPN Aceh yang menjadi DPA, bukan membentuk lembaga baru. Dinamika ini yang membuat pengalihan kewenangan mengalami hambatan. Terminasi reformasi birokrasi dalam proses pengalihan wewenang BPN kepada DPA adalah dengan menggabungkan kedua lembaga tersebut menjadi satu lembaga, yaitu Kanwil BPN Aceh mengubah dirinya menjadi DPA dengan mengacu pada konsep reformasi birokrasi. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah Aceh, agar Kanwil BPN Aceh merubah dirinya menjadi DPA dengan mekanisme konsolidasi dan koordinasi bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanah dari Perpres No. 23 Tahun 2015. Kata Kunci : BPN dan DPA, Political Institusional, Reformasi BirokrasiABSTRACT Presidential Decree Number 23 of 2015 explicitly states that the Regional Office of the Aceh National Land Agency (Kanwil BPN Aceh) has been transferred to the Aceh Land Service (DPA). In its implementation, the Central Government tends not to have political will. It is evident that the transfer of authority from BPN to DPA continues to experience obstacles. This is one of the Central Government Institutional political issues to hegemony power in the land sector in Aceh. Bureaucratic reform in the transfer of authority is an effort that must be resolved immediately, because the same authority between the two will hinder the creation of good governance. This study aims to determine the dynamics of institutional politics in the process of transferring BPN's authority to DPA, and to determine the termination of bureaucratic reform in the process of transferring BPN's authority to DPA. This problem can be analyzed with institutional theory and the concept of bureaucratic reform. The research method used is a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that the institutional political dynamics in the process of transferring the authority of the Aceh BPN Regional Office to the DPA are in the form of a misguided DPA formation process, should the Aceh BPN Regional Office become DPA. Not even forming a new institution. Even though in institutional theory DPA already has a physical structure, it still does not have the power to make policies. Whatever efforts made by the Aceh Government and the DPRA will not receive a response from the Central Government. The termination of bureaucratic reform in the process of transferring the authority of BPN to DPA is to combine the two institutions into one institution, namely the Aceh Regional Office of BPN changing itself into DPA by referring to the concept of bureaucratic reform. The results of this study suggest to the Aceh Government, that the Aceh BPN Regional Office transforms itself into a DPA with a joint consolidation and coordination mechanism between the Aceh Government and the Central Government, in accordance with the mandate of Presidential Regulation Number 23 of 2015. Keywords: BPN and DPA, Institutional Political, Bureaucratic Reform
STRATEGI PASANGAN MAWARDI ALI DAN TGK. HUSAINI A WAHAB DALAM MEMENANGKAN PILKADA 2017 DI ACEH BESAR (Suatu penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya) susan tari rizki; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.721 KB)

Abstract

ABSTRACT  Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab successfully became the winner in 2017 regional head election in Aceh Besar Region. According to the result count of the voting place by General Election Committee and Independent Election Committee of Aceh Besar Regency, it has achieved 100% from all total 802 voting place. The pair of Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab was excel in 18 sub-district. Krueng Barona Jaya is one of the voting place which was won by the pair of Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab with 57 % percentage or 3841 voice from 6736 the legal voice. This research was aimed to know the winning strategy of Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab and the factor which may influence the winning pair of Mawardi Ali and Tgk. Husaini A Wahab in regional head election in 2017 in Aceh Besar Region in Krueng Barona Jaya Sub-district. This research used qualitative method through field and library study analysis. The field study was conducted through interview, while the library data such as electronic and printed document, constitution, thesis, article, and journal which has correlation with this study. The research result shown politic strategy which was used by Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab on 2017 regional head election in Aceh Besar Region was the political communication such as intensive communication to grow special impression in the society mind, next to build believe and public image of this pair campaign were political marketing, and the second was political lobby. Using political lobby this pair approach political parties in Aceh Besar who has seat both in parliament and small parties. In conclusion, this research is the society interest toward the head region and vice head region candidate winning strategy which might be often influenced by the vision and mission and also greatly influenced toward the background of the candidate which were nominated. In winning 2017 regional head election of Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab using campaign method called ‘political marketing’ which is permanent concept which must be continually conducted by a political party or contestant in building believe and public image.Keywords : Strategy, Political Communication, Party and Coalition.
PROSES PERUMUSAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO 49 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN CUTI HAMIL DI PROVINSI ACEH firdaus firdaus; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.244 KB)

Abstract

ABSTRAKAceh mendapatkan hak Otonomi Khusus lewat Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Artinya dapat disimpulkan bahwa mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif dan Pemberian Cuti Selama 6 bulan kepada Pegawai Negeri Perempuan bukanlah hal yang bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat. Sedangkan cuti PNS ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. PP tersebut menyebutkan lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan. Hal tersebut tentu menjadi sebuah kendala dalam melakukan impementasi kebijakan peraturan Gubernur mengenai cuti hamil. Proses pertimbangan dalam formulasi yang menjadi latar belakang terbentuknya kebijakan cuti hamil harus sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan Peraturan Gubernur (Pergub) No 49 Tahun 2016 tentang Kebijakan Cuti Hamil di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) No 49 Tahun 2016 tentang Kebijakan Cuti Hamil di Provinsi Aceh muncul karena bertujuan untuk kecerdasan generasi bangsa dan bentuk dari pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena kaum wanita harus mendapatkan perlakuan istimewa, selama masa pemberian ASI eksklusif kepada bayi dan dirumuskan sesuai teori dengan sistematis berdasarkan tahap-tahap terbentuknya kebijakan publik sebagaimana mestinya.Kata Kunci : Proses Perumusan, Peraturan Gubernur, Kebijakan Cuti Hamil, Banda Aceh PROCESS FORMULATION OF GOVERNOR REGULATION (PERGUB) NO. 49 YEAR 2016 CONCERNING PREGNANT POLICY POLICY IN ACEH PROVINCEABSTRACTAceh has the right of sspecial autonomy through Law Number 11 of 2016 on the Government of Aceh which has the authority to regulate itself. This means that it can be concluded that the regulation of Exclusive Breast Milk (ASI) and the Provision of Leave for 6 months to the Women Servant is not contrary to the authority possessed by the Center. While the civil servant leave is stipulated in Government Regulation No. 24 of 1976 on Civil Service Leave. The PP states that the duration of maternity leave is 1 month before and 2 months after childbirth. This is certainly a constraint in implementing the governor's policy regulation regarding maternity leave. The process of consideration in the formulation that became the background of the formation of the policy of maternity leave should be in accordance with the principle of benefit and the needs of the community. This study aims to determine the process of formulation of the Governor Regulation (Pergub) No 49 of 2016 on the Policy of Maternity Leave in Aceh. The research method used was qualitative research method with descriptive approach. The data was analyzed with primary and secondary data source, primary data were obtained through field research by conducting interviews to informant. While the secondary data were obtained through literature research from documents, books and related readings. The results of this study showed that the Governor Regulation (Pergub) No 49 of 2016 on the Policy of Maternity Leave in Aceh because it aims to the intelligence of the nation's generation and the form of recognition of the values of humanity because women should get preferential treatment, during the exclusive breast feeding period and formulated systematically according to theories based on the stages of the formation of public policy as appropriate. Keywords: Formulation Process, Governor Regulation, Policy of  Maternity Leave, Banda Aceh 
CHANGE OF LEARNING BEHAVIOR OF STUDENTS BIDIKMISI 2012-2014 IN FISIP UNSYIAH Sri Widari; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.129 KB)

Abstract

ABSTRAKBeasiswa merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Universitas syiah kuala kepada mahasiswa berprestasi, salah satunya adalah beasiswa Bidikmisi. Mahasiswa bidikmisi harus meningkatkan prestasi belajarnya agar dapat mempertahankan beasiswa bidikmisi yang telah ia dapatkan. Namun yang terjadi pada saat ini mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidikmisi tidak dapat mempertahanan IPK nya, sehingga beasiswanya di tarik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan perilaku belajar mahasiswa bidikmisi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan studi lapangan. Penelitian ini dilakukan di Fisip Unsyiah. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah 7 orang mahasiswa bidikmisi dan 1 pegawai kemahasiswaan Fisip Unsyiah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku belajar mahasiswa bidikmisi Fisip Unsyiah adalah lingkungan. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan perubahan perilaku mahasiswa bidikmisi yakni, Lingkungan sosial pendidikan, seperti guru/dosen, administrasi, dan teman-teman sekelas. Kemudian lingkungan sosial keluarga seperti, Ketegangan keluarga, sifat-sifat orangtua, serta letak rumah. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penurunan  perubahan perilaku mahasiswa bidikmisi Fisip Unsyiah yakni, Kondisi lingkungan masyarakat seperti tempat tinggal mahasiswa, Lingkungan alamiah Seperti kondisi udara yang sejuk, tidak panas serta faktor materi pelajaran.Kata kunci : Perilaku, Motivasi, Beasiswa BidikmisiABSTRACT Syiah Kuala University has given scholarships to students, one of them is bidikmisi scholarship. The bidikmisi student must improve his / her learning achievement in order to maintain the bidikmisi scholarship he / she has earned. But what happens at this time students who get bidikmisi scholarship can not defend its IPK, so the scholarship in the drag. The purpose of this research is to know the change of student learning behavior of Faculty of Social and Political Sciences Faculty of Syiah Kuala University. This research uses qualitative research method with observation, interview and field study. This research was conducted in Fisip Unsyiah. The informants in this research are 7 students of bidikmisi and 1 student of Fisip Unsyiah. The results of this study states that the factors that affect the change in student learning behavior Fisip Unsyiah bidikmisi is the environment. The factors that influence the change of behavior of students bidikmisi namely, social environment education, such as teachers / lecturers, administration, and classmates. Then the family's social environment such as, family tension, parenting properties, and the location of the house. Furthermore, the factors that influence the decrease in behavior change student bidikmisi Fisip Unsyiah ie, environmental conditions such as student residence, natural environment Such as the air conditions are cool, not hot and the subject matter factors.  Keywords: Behavior, Motivation, Bidikmisi Scholarship ABSTRACT  Syiah Kuala University has given scholarships to students, one of them is bidikmisi scholarship. The bidikmisi student must improve his / her learning achievement in order to maintain the bidikmisi scholarship he / she has earned. But what happens at this time students who get bidikmisi scholarship can not defend its IPK, so the scholarship in the drag. The purpose of this research is to know the change of student learning behavior of Faculty of Social and Political Sciences Faculty of Syiah Kuala University. This research uses qualitative research method with observation, interview and field study. This research was conducted in Fisip Unsyiah. The informants in this research are 7 students of bidikmisi and 1 student of Fisip Unsyiah. The results of this study states that the factors that affect the change in student learning behavior Fisip Unsyiah bidikmisi is the environment. The factors that influence the change of behavior of students bidikmisi namely, social environment education, such as teachers / lecturers, administration, and classmates. Then the family's social environment such as, family tension, parenting properties, and the location of the house. Furthermore, the factors that influence the decrease in behavior change student bidikmisi Fisip Unsyiah ie, environmental conditions such as student residence, natural environment Such as the air conditions are cool, not hot and the subject matter factors. Keywords: Behavior, Motivation, Bidikmisi Scholarship
Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Praktik Masyarakat Desa Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh Dalam Pemilihan Presiden 2019 Teuku Muhammad Razeki; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMeningkatnya partisipasi politik masyarakat Blang Baroe, Kabupaten Nagan Raya pada PilPres 2019 diduga berhubungan dengan fenomena pelanggaran Pemilu yang sering terjadi pada masa kampanye, salah satunya adalah politik uang. Hal tersebut karena adanya Calon Kandidat, Tim Sukses, dan Simpatisan memberikan uang dengan jumlah tertentu sebelum hari PilPres 2019 di gampong-gampong yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat Blang Baroe dalam gelaran PilPres 2019, serta pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Blang Baroe pada PilPres 2019 meningkat dibandingkan pada PilPres 2014. Masyarakat memiliki antusias tinggi atas kesadaran politik dan ternyata tidak dipengaruhi oleh politik uang. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kesempatan dari pihak-pihak yang hendak melakukan politik uang. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yang paling tinggi adalah faktor kesadaran politik masyarakat, kepercayaan politik, dan adanya sedikit pengaruh kelas sosial. Hal tersebut juga dikarenakan banyak masyarakat merupakan bagian dari timses calon kandidat. Saran dari hasil penelitian ini kepada KIP Aceh dan KIP Nagan Raya agar menjadikan Desa Blang Baroe sebagai contoh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tanpa adanya politik uang. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Politik Uang, Desa Blang BaroeABSTRACT The increasing political participation of the people of Blang Baroe, Nagan Raya Regency in the 2019 Presidential Election is allegedly related to the phenomenon of election violations that often occur during the campaign period, one of which is money politics. This is because the Candidates, Success Teams, and Sympathizers provide a certain amount of money before the 2019 Presidential Election in villages in Nagan Raya Regency. This study aims to look at the participation of the Blang Baroe community in the 2019 Presidential Election, as well as the influence of money politics on political participation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. This is because the Candidates, Success Teams, and Sympathizers provide a certain amount of money before the 2019 Presidential Election in villages in Nagan Raya Regency. This study aims to look at the participation of the Blang Baroe community in the 2019 Presidential Election, as well as the influence of money politics on political participation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the participation of the people of Blang Baroe Village in the 2019 Presidential Election was increased compared to the 2014 Presidential Election. The community had high enthusiasm for political awareness and was not influenced by money politics. This is because there is no opportunity for parties who want to do money politics. The factors that influence the political participation of the people the highest are the factors of people's political awareness, political trust, and the slight influence of social class. This is also because many people are part of the team of candidates. Suggestions from the results of this study to KIP Aceh and KIP Nagan Raya to make Blang Baroe Village an example in increasing community political participation without money politics. Keywords: Political Participation, Money Politic, Blang Baroe Village
Independensi Lembaga Survei Calon Gubernur Aceh Pada Pilkada Tahun 2017 (Suatu Penelitian Terhadap Hasil Survei Media Research Center) Tajrian Rahmad; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

                                            AbstrakHasil survei Media Research Center banyak menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat dan pasangan calon Gubernur dikarenakan disaat merilis hasil surveinya lembaga survei MRC tidak mempublikasikannya secara transparan, seperti jumlah dana, anggaran pelaksanaan survei, apakah dana survei MRC murni berasal dari lembaga itu atau ada pihak tertentu yang jadi sponsor yang turun tangan. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil survei tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Independensi Media Research Center dalam melakukan survei calon Gubernur Aceh Tahun 2017 serta mengetahui ketidakpercayaan pasangan calon terhadap hasil survei Media Research Center dalam melakukan survei calon Gubernur Aceh tahun 2017.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari peneliti Media Research Center serta dari pasangan calon Gubernur Aceh yang disurvei. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Independensi dari lembaga survei Media Research Center sudah berjalan baik dengan tidak menjadi konsultan politik, hasil survei berdasarkan fakta dan lembaganya sudah independen dengan bebas pengaruh dari manapun. namun kurang mendapatkan kepercayaan dari pasangan calon dikarenakan tidak ada transparansi disaat merilis hasil survei tersebut.Independensi Lembaga survei Media Research Center sudah berjalan baik dengan tidak merangkap sebagai konsultan politik dan bersikap netral.  Namun masih kurang mendapat kepercayaan dari pasangan calon dikarenakan pasangan calon berpandangan hasil survei biasanya bukan dari hasil seutuhnya suatu pemilihan melainkan hasil dari pengambilan sampel dari beberapa responden sehingga pasangan calon tidak seutuhnya percaya terhadap hasil survei tersebut. Kepada lembaga survei Media Research Center dalam melakukan survei harus transparan agar lebih diketahui oleh masyarakat dan pasangan calon dan Serta tetap mempertahankan hasil survei yang digunakan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.Kata Kunci: Independensi, Kepercayaan PolitikThe Independence Of Aceh Governor Candidate Survey Institution Regional Election On 2017The survey results Media Research Center generated a lot of pros and cons of community and partner candidates for Governor because when releasing results of the survey survey institute MRC does not publish transparent, such as the number of funds, the budget implementation of the survey, whether the funds survey MRC is purely derived from that institution or there are certain parties the sponsor who intervened. Giving rise to mistrust of the results of the survey.This study aims to determine how the independence of the Media Research Center in conducting surveys candidate for Governor of Aceh Year 2017 as well as knowing distrust pair of candidates to the survey findings Media Research Center conducted a survey of candidates for Governor in Aceh in 2017.Data required in this study were obtained through field research and literature. The field research by interviewing informants and important documents of the Media Research Center and researchers from Aceh Governor candidate pairs were surveyed. While the library research done by reading textbooks, journals, legislation and other materials related to this research.The results of the study, indicating that the Independence of the Media Research Center survey agencies already work fine with not being a political consultant, survey results based on facts and institutions are already independent free from any influence. but the lack of confidence of the pair of candidates because there is no transparency when releasing the survey results.Independence of the Institute of Media Research Center survey has been running well with no doubles as a political consultant and neutral. But there is still lack of confidence of the pair of candidates because the candidate pairs sighted survey results are usually not of the full results of an election but rather the result of a sampling of some of the respondents, so a couple of candidates did not fully trust the results of the survey. To the Media Research Center survey agencies in conducting surveys to be transparent in order to be known by the public and the candidate pairs and retaining well as survey results were used to obtain the trust of the community.Keywords: Independence, Politic Trust 
ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) PERIODE 2019-2024 Angga Ramadhana; Effendi Hasan; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantukelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiap pembuatankebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namun hal ini tidak terjadikarena berbagai kondisi yang diduga adanya kepentingan anggota legislatif danelit partai. Proses pembentukan AKD DPRA periode 2019-2024 mengalamibeberapa penundaan, hingga Januari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugasdan fungsi DPRA itu sendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui faktor keterlambatan penetapan AKD, dan untukmengetahui dampak keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,dan data dikoleksi melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitianmenggunakan teori Kekuasaan dan Konsep legislatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah terbentuknya Koalisi AcehBermartabat (KAB) dan Non Koalisi di DPRA, kepentingan elit partai politik,beda kesepahaman antar anggota legislatif terhadap PP Nomor 12 tahun 2018.Dampak keterlambatan penetapan AKD terhadap fungsi DPRA Periode 2019-2024 adalah adanya dampak terhadap fungsi merumuskan kebijakan (legislasi),dan fungsi pengawasan (oversight), sedangkan terhadap fungsi mengalokasikansumberdaya (budgeting). tidak berdampak secara langsung karena penetapanAPBA tahun 2020 telah disahkan oleh DPRA periode sebelumnya. Kesimpulandari penelitian ini adalah perebutan kekuasaan antara koalisi KAB dan non koalisidi DPRA terkait dengan perebutan posisi strategis didalam AKD membuatpenetapan AKD DPRA periode 2019-2024 menjadi terlambat sampai april 2020bahkan badan kehormatan baru dibentuk pada September 2020, ini membuktikanbahwa DPRA lebih mementingkan kepentingan kelompok lebih penting dari padakepentingan rakyat.
perilaku pemilih masyarakat kota payakumbuh terhadap pencalonan ma'ruf amin sebagai pencalonan wakil presiden republik indonesia periode 2019/2024 A tika; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.651 KB)

Abstract

ABSTRAK  Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Tiga pendekatan atau teori yang digunakan untuk memahami perilaku pemilih. Dalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan para pemilih dalam menjatuhkan pilihanya, ada tiga macam pendekatan yaitu Mazhab Colombia yang menggunakan pendekatan sosiologis, Mazhab Michigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis Mazhab Virginia yang dikenal dengan pendekatan rasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan empat pengaruh faktor yaitu pengaruh etnis, agama, keluarga, dan teman dalam menentukan perilaku pemilih pencalonan Ma’ruf Amin sebagai kandidat calon wakil presiden.Tujuan penelitian ingin mengetahui  perilaku pemilih masyarakat Kota Payakumbuh terhadap penerimaan sosok Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 dan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Kota Payakumbuh memilih Ma’ruf Amin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perilaku pemilih dalam pemilihan calon wakil presiden di Kota Payakumbuh pada pencalonan Mahruf Amin sebagai calon wakil presiden. Ada empat pengaruh yang menentukan perilaku pemilih masyarakat pengaruh etnis, pengaruh agama, pengaruh keluarga, dan pengaruh teman, namum di Kota Payakumbuh empat pengaruh tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih masyarakat dalam perilaku pemilih, tetapi pengaruh keluarga di Payakumbuh tidak begitu dominan karena pemilih di Kota Payakumbuh pemilih sudah cerdas dalam menentukan pilihanya dan pemilih berhak menentukan pilihannya sendiri. Dari empat faktor yang paling berpengaruhh adalah faktor agama, karena Ma’ruf Amin adalah seorang ulama yang mencalonan diri menjadi wakil presiden. Kata kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Wakil Presidenjudul: Payakumbuh city people's voter behavior towards the nomination of ma'ruf amin as the nomination of vice president of the republic of Indonesia 2019/2024 periodABSTRACTVoter behavior is a person's behavior in determining their political choices. Three approaches or theories are used to understand voter behavior. In analyzing voting behavior and to explain the considerations that are used as reasons for voters in voting, there are three kinds of approaches, namely the Columbia School which uses a sociological approach, the Michigan School which is known as the psychological approach of the Virginia School which is known as the rational approach. This study uses a sociological approach with four influence factors, namely the influence of ethnicity, religion, family, and friends in determining the voting behavior of Ma'ruf Amin's nominee as a vice presidential candidate. as Vice President of the Republic of Indonesia for the period 2019-2024 and what factors influenced the people of Payakumbuh City chose Ma'ruf Amin. This study uses qualitative methods with data collection techniques such as observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that voter behavior in the selection of vice presidential candidates in the City of Payakumbuh on the nomination of Mahruf Amin as a vice presidential candidate. There are four influences that determine community voter behavior, ethnic influence, religious influence, family influence, and friend influence, however in Payakumbuh City these four influences are very influential on people's voter behavior in voter behavior, but family influence in Payakumbuh is not so dominant because voters in the City Payakumbuh voters are smart in determining their choices and voters have the right to determine their own choices. Of the four most influential factors is the religious factor, because Ma'ruf Amin is an ulama who is running for vice president. Keywords: Voter Behavior, Election of Vice President 
TRANSFORMASI PERJUANGAN POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA (Suatu Penelitian Terhadap Arah dan Strategi Perjuangan Politik GAM Pasca 13 Tahun Perjanjian MoU Helsinki) Cut Maisarah; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Konflik antara Aceh/GAM dengan Pemerintah Pusat terjadi pada tahun 1976. GAM merupakan organisasi pembebasan Aceh dari Pemerintah Pusat. Pemberontakkan GAM di Aceh dilatarbelakangi oleh ketidakadilan Pemerintah Pusat  terhadap daerah Aceh baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pada tanggal 15 Agustus 2005 pihak GAM dan Pemerintah RI sepakat untuk berdamai setelah berkonflik selama 30 tahun. Setelah kedua pihak menandatangani perjanjian damai MoU Helsinki, organisasi GAM bertransformasi dari perjuangan bersenjata kepada perjuangan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Arah perjuangan GAM pasca 13 tahun perdamaian Aceh sudah sesuai dengan MoU Helsinki dan mengetahui Dampak transformasi GAM setelah kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan cara wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi/kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Arah perjuangan GAM pasca 13 tahun perdamaian Aceh yang sesuai dengan MoU Helsinki adalah implementasi poin-poin perjanjian yang terdapat dalam MoU Helsinki oleh Pemerintah pusat serta pihak GAM melalui partai lokal khususnya Partai Aceh berusaha menguasai  posisi-posisi  strategis  dibidang  pemerintahan  dan  legislatif. Transformasi GAM setelah kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia juga memberikan dampak yang signifikan untuk daerah Aceh umumnya dan kombatan GAM khususnya. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa bidang seperti dalam hal perubahan konstelasi politik di Aceh, terbentuknya KPA dan Partai Aceh, perubahan birokrasi, dan dalam bidang sosial ekonomi.POLITICAL STRUGGLE TRANSFORMATION OF FREE ACEH MOVEMENT (GAM) (A Study on the Direction and Strategy of the Free Aceh Movement (GAM) Political Strategy Fight after Thirteen Years of the MoU-Helsinki Agreement)The conflict between Free Aceh Movement (GAM) with the Central Government started in 1976. GAM is an organization that fights for Aceh independence from the Central Government. This fight is caused by injustice of the Central Government towards Aceh province politically, economically, socially, and culturally. On August 15, 2005, GAM and Republic Indonesia Government agreed on the MoU after long conflict of 30 years. After both of the parties signed the MoU-Helsinki peace agreement, GAM transformed from the armed movement to the political movement. The aim of this research is to define the movement direction of the Free Aceh Movement (GAM) after 13 years of the peace agreement whether it is in line with the MoU-Helsinki peace agreement, and to find out GAM transformation impact after the peace agreement between GAM with Indonesia Government. The method of this research is a descriptive qualitative. The techniques of data collection used are the primary data which was obtained through interview and the secondary data which was obtained through documentation/library. The result of this research shows that the movement direction of GAM which is appropriate to the MoU-Helsinki Aceh peace agreement after 13 years is the Aceh Free Movement (GAM) especially the Aceh party tries to dominate strategic positions on the government and legislative. GAM transformation after the peace agreement between GAM and the Indonesia government also lead significant impact to Aceh and specifically to the combatants of the Free Aceh Movement (GAM). Those impacts can be viewed on several sectors like the political constellation change in Aceh, the formation of Aceh Transition Commission and Aceh party, bureaucracy, and social economy change.
Pandangan Tokoh Masyarakat Aceh Barat Selatan Terhadap Penetapan Malik Mahmud Al-Haytar Sebagai Wali Nanggroe Aceh Muhammad Firdaus; Effendi Hasan; Maimun Maimun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAK Terbentuknya Lembaga WN merupakan hasil kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM. Hasil nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan UUPA/11/2006. Implementasi UUPA melahirkan Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang LWN. Qanun LWN disahkan pada tanggal 2 November 2012 oleh DPRA dan ditandatangani oleh Gubernur Zaini Abdullah pada tanggal 19 November 2012. Selanjutnya pada 16 Desember 2013 Pemerintah Aceh melantik Malik Mahmud Al-Haytar sebagai WN. Pelantikan tersebut mendapat kritikan serta penolakan, sebagian masyarakat menganggap penetapan Malik Mahmud Al-Haytar tidak melalui mekanisme dari ketentuan dan syarat yang tertuang dalam pasal 17 dan 18  Qanun LWN. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan tokoh mayarakat Aceh Barat Selatan terhadap sosok Malik Mahmud, dan faktor terjadinya Pro Kontra, serta implikasi selama Malik Mahmud menjadi WN. Data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dll, yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung informan yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat ABAS memiliki berbagai pandangan bahwa penetapan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Pimpinan Lembaga WN merupakan hasil musyawarah elemen partai dan tokoh masyarakat. Sedangkan sebahagian tokoh masyarakat lainnya berpandangan bahwa penetapan Malik Mahmud Al-Haytar tidak transparansi serta proses penetapan tersebut tidak melalui mekanisme dari ketentuan syarat. Faktor muncul prokontra dikarenakan Sosok Malik Mahmud Al-Haytar yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan yang kurang memadai dan tidak mencerminkan karisma seorang Wali. Hal ini yang dianggap oleh tokoh masyarakat ABAS timbul prokontra. Implikasi selama Malik Mahmud menjadi WN hanya sekedar acara Seremonial. Saran, proses pemilihan serta penetapan WL diharapkan kedepan harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, agar proses tersebut mencerminkan demokratis. Kata Kunci: Kepemimpinan, Persepsi  ABSTRACT The formation of the institution of WN is the result of an agreement of peace between Indonesian and GAM. The results of the memorandum of understanding, the Central Government issued the UUPA/11/2006. Implementation of UUPA gave birth to regulations No. 8 in 2012 on LWN. LWN regulations passed on November 2, 2012 by DPRA and signed by Governor Zaini Abdullah on November 19, 2012. Next on December 16th, 2013 the Aceh Government appointed Malik Mahmud Al Haytar as WN. The inauguration got criticism and rejection, some people consider the setting of Malik Mahmud Al Haytar not through the mechanism of the terms and conditions contained in article 17 and 18 regulations LWN. The purpose of this research is to know the views of south West Aceh community leaders against a figure of Malik Mahmud, and factors occurrence pros and cons, as well as the implications for Malik Mahmud became WN. Data obtained through this research that literature and field. Library research done by reading textbooks, journals, legislation, etc, related to this research, while fieldwork is carried out by means of direct interviews informants has been set. The results showed that the socialite of South West Aceh  has a wide view that the determination of Malik Mahmud Al Haytar as leader Institution-WN is the result of deliberation elements of party and community leaders. While part of other community leaders argued that the determination of Malik Mahmud Al Haytar not transparency as well as the process of designation is not through the mechanism of the provisions of these terms. Factors appearing pros cons because the figure of Malik Mahmud Al Haytar who have religious knowledge and knowledge is inadequate and does not reflect the charisma of a guardian. This is considered by socialite of South West Aceh  incidence pros cons. Implications for Malik Mahmud became the WN is merely a ceremonial event. Solution, the selection process and the WL is expected in the future should be in accordance with the mechanisms and conditions, so that the process reflects democracy.
Co-Authors A tika Abdul Karim Murtadha Ady Muzwardi aghoffar aghoffar Agustina, Soraya Ahmady, Iqbal alam syah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah, S.IP., M.IP Angga Ramadhana Aqil Munawar Ardiansyah, S.IP, MA Arif Abdillah armia armia Asmi dar Aulia Rahmat Aulia Syafahri Siregar Cut Maisarah Dafril Efendi darwin darwin Dedy Tabrani Fadhil Ilhamsyah Fathia Fernanda Fauzal Zahri Feby Gustira Harahap Feryda Rinjani firdaus firdaus Furqan Furqan Haji Hamil, Haji Jamaie Haji Jamaie Haji Hamil Helmi Helmi Helmi Helmi HENDRA WISMA Hendrayana Hendrayana Heri Kusmanto, Heri Herizal Herizal Humaizi, Humaizi Ikhsan Ikhsan Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Iqbal Ahmady Irpan Syahputra JUMAR LIN Khalisni Khalisni Lailatul Qadri Lisdar Payung Maimun Maimun Mardhatillah, Muntaha Meilany Putri Yurendra Meilizar Meilizar Mida wati Mira Sawitri Muhammad Elmuava Sani Muhammad Firdaus Muhammad Ichwan Muhammad Kausar Muhammad Luthfi Muhammad Ridho Muhammad Syuhaha MUHAMMAD YASAL Muhammad Zamzami Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal, Mukhrijal Mulia wati Muliadi, Mus Muliawati Muliawati Muliawati, S.IP., M.IP Munawwar Munawwar Mursyidin Zakaria Mushallin Mushallin Nazarul Ahya Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Novita Purba Novita Sari Novita Sari, S.IP., M.IP Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurwijayanti Raja Ansari Rangga Yolanda Ratu Adinda Nurtafdhilla Reci Farma Redha Risfandy Risfandy Riska Budiana Rizki Ramadhana Rizky Andyka Rudy Aulianda Risky Salsabila, Aura Sartina wati shahibul izar siti fajrina Sri Widari Subhilhar, Subhilhar susan tari rizki Syukrina Syukrina Tajrian Rahmad Tata Moeda Taqwa Teuku Muhammad Razeki Teuku Naufal Mufid Tgk. Zulfikar Trisna Winda Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah, Ubaidullah Ubaidulllah Ubaidulllah Ubaidulllah, Ubaidulllah Vellayati Hajad Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy Yofandi Febriansyah Putra Yunda Pharadhisa zaini safitri Zuhra Savitri