Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP ELITE BARU PASCA-HELSINKI DI ACEH Ilham, Iromi
Aceh Anthropological Journal Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v2i1.1149

Abstract

The reconcilement of Helsinki became the gateway of the Acehnese transformation which has implicated to the social and political change in Aceh. One other thing is the emergence of former GAM fighter as the new Acehnese elite. The collective trauma of the Aceh community led by "outsiders" before Helsinki treaty years ago made the people of Aceh want to leave hope to the awaknanggroe. However, over the time, as if the history of the past was repeated. People feel the social imbalance that practiced by the new elite who ever once existed as "justice fighters". The failure of reciprocity practiced by the elite as a form of responsibility to the people causes the resistance from society, whether it is in an insinuation or in the open pattern. This is the main study in this paper. Finally, the propaganda Meunyoe keun ie, mandum leuhob.Meunyoeu keun droe teuh, mandum gob which was once massively accepted, has expressed to a new antithesis; Nibak ngeun ie, mangat ngeun leuhob, nibak ngeun droeu teuh, mangat that ngeun gob.
KEBIJAKAN DAN EKSPRESI KEBUDAYAAN; SEBUAH DILEMA? (Meninjau Kembali Kebijakan Kontroversial terkait Perempuan dan Ekspresi Kebudayaan) Ilham, Iromi
Aceh Anthropological Journal Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v3i1.2785

Abstract

Ada kegelisahan yang menyeruak tatkala muncul berbagai kebijakan terkait ekspresi kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. Tulisan sederhana ini berusaha untuk membongkar kegelisahan tersebut agar tak mengental yang berakibat tersumbatnya saluran kebudayaan. Kebijakan yang strategis selalu mengacu pada tiga ukuran, yaitu: pertama, memiliki tujuan yang jelas; kedua, mengacu pada konteks tantangan hari ini dan masa depan; dan ketiga, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Penjaringan partisipasi semua kalangan juga tak kalah penting dalam penentuan kebijakan. Intinya, harapan akhir dari kebijakan publik terkait kebudayaan adalah kebijakan yang membangun keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyat tanpa membedakan gender, ras, agama, dan latar belakang yang berbeda.
Hobi Ekstrim Pecinta Reptil: Studi Antropologi Budaya pada Komunitas Animal Lovers di Kota Lhokseumawe Purnamasari, Indri; Ilham, Iromi
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i1.4603

Abstract

Hobi memelihara reptil memunculkan varian perilaku yang berbasis pada berbagai motivasi dan tujuan yang berkorelasi dengan pandangan hidup (nilai) dan budaya masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang bagaimana perilaku hobi ekstrim pecinta reptil dengan fokus kajian pada Komunitas Animal Lovers di Kota Lhokseumawe. Penelitian yang menggunakan pendekatan antropologi budaya ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, dan literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif dan nilai penting dari lahirnya komunitas tersebut serta untuk mengetahui bagaimana hubungan atau relasi yang terjalin antara manusia dengan hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa nilai penting yang menjadi latar belakang lahirnya komunitas Animal Lovers Lhokseumawe, di antaranya: (1) nilai budaya, (2) nilai sosial, (3) nilai pendidikan (edukasi), (4) nilai seni (hiburan), dan (5) nilai eksistensi. Kemudian berdasarkan motif dan nilai dalam pelaksanaan kegiatan hobi tersebut, ada beberapa perilaku yang menunjukkan ekspresi sayang terhadap hewan di kalangan Animal Lovers Lhokseumawe, diantaranya adalah; perhatian terhadap hewan (menjaga kebersihan, memberi makan, dan menyediakan tempat tinggal), dan bermain dengan reptil. Perilaku tersebut cenderung menampilkan wujud relasi manusia dengan hewan di kalangan dalam memelihara reptil.
WISATA ZIARAH SEBAGAI IDENTITAS SOSIAL: STUDI ANTROPOLOGI BUDAYA DI MAKAM SULTAN MALIKUSSALEH KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH UTARA Muliadi, Muliadi; Fasya, Teuku Kemal; Ilham, Iromi
Aceh Anthropological Journal Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v4i1.3152

Abstract

Ziarah awalnya merupakan kegiatan ritual keagamaan, kemudian berkembang menjadi wisata ziarah (pilgrimage tourism). Wisata ziarah adalah perjalanan wisata yang tujuaanya berkaitan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan dari peserta tur atau kelompok dari masyarakat. Praktik ziarah memunculkan perilaku yang bervariasi diantara satu daerah dengan yang lainnya. Penelitian ini mengkaji tentang “Wisata Ziarah Sebagai  Identitas Sosial (Studi Antropologi Budaya di Makam Sultan Malikussaleh Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode sosial kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif serta perilaku peziarah yang bisa diidentifikasi sebagai identitas sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada beberapa motif peziarah mengunjungi makam Sultan Malikussaleh, diantaranya; (1) karena tradisi agama, (2) sebagai wasilah atau perantara berdoa, dan (3) cok beurkat (mengambil keberkahan). Kemudian berdasarkan tujuan pelaksanaan ziarah, ada beberapa perilaku yang sering terjadi di Makam Sultan Malikussaleh, diantaranya berdoa, peuphon kitab, bernazar, dan belajar sejarah. Perilaku tersebut cenderung menampilkan karakter identitas masyarakat Aceh dalam berziarah
IDENTIFIKASI STAKEHOLDER DAN ANALISIS AKTOR SERTA KELEMBAGAAN TERKAIT ISU PUBLIK PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN KERBAU BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI GAYO LUES Nasution, Abdullah Akhyar; Ilham, Iromi; Fasya, Teuku Kemal
Aceh Anthropological Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v4i2.3120

Abstract

Tradisi beternak kerbau saat ini masih dapat dijumpai di banyak daerah di nusantara, namun secara kualitas dan kuantitas sudah jauh berkurang, termasuk tradisi uwer (beternak) kerbau yang dipraktekkan oleh masyarakat Gayo Lues. Salah satu penyebab adalah kurangnya perhatian stakeholder setempat terhadap permasalahan ini. Padahal, praktek uwer tidak hanya berpotensi mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun juga sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Jika tidak dilakukan proteksi, tidak menutup kemungkinan kerbau akan hilang dalam budaya kehidupan Gayo. Kondisi ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji tentang identifikasi stakeholder dan analisis aktor serta kelembagaan terkait pengembangan kawasan peternakan yang berbasis keraifan lokal di Gayo Lues. Lebih lanjut, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana para aktor dan lembaga terkait dengan pengelolaan dan isu pengembangan peternakan di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi etnografi dan metode analisis jaringan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan Focuss Group Discussion (FGD). Penelitian ini menghasilkan beberapa diskusi, yaitu: Pertama, banyak aktor dan lembaga yang terlibat dalam usaha pengembangan peternakan kerbau di Gayo Lues, namun kurangnya sinergitas dan kerjasama antar aktor berimplikasi pada degradasi kebudayaan peternakan kerbau yang berbasis kearifan lokal; kedua, kurangnya stategi yang dimiliki oleh pemangku kebijakan berimplikasi pada kurang minatnya masyarakat untuk melanjutkan tradisi uwer saban hari. Seharusnya banyak potensi yang bisa dilihat, dikembangkan dan dimanfaatkan terkait praktek peternakan kerbau di Gayo Lues; dan ketiga, sistem sosial yang diperankan oleh pemerintah, peternak kerbau, tokoh adat, juga toke kerbau harus dimaksimalkan sehingga bisa mencegah terjadinya economic inequality dan cultural insecurity.
LEMBAGA WALI NANGGROE DAN MASA DEPAN PERDAMAIAN ACEH Nazaruddin, Muhammad; Nirzalin, Nirzalin; Ilham, Iromi; Nasution, Abdullah Akhyar; Sjafruddin, Sjafruddin
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5625

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam relasinya dengan masa depan perdamaian Aceh. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah observasi, wawancara mendalam serta kajian dokumen yang relevan dengan topik. Hasil kajian menyatakan bahwa Wali Nanggroe adalah institusi khusus yang memang sudah berakar dalam kultur politik keacehan. Lembaga tersebut menjadi “media” penghubung dalam berbagai sistem tatanan sosial, budaya dan politik di Aceh serta memiliki otoritas dan legitimasi yang terbentuk dari basis formal maupun non-formal. Paska Helsinki, Lembaga Wali Nanggroe berperan penting dalam memproduksi stabilitas dan kohesivitas perdamaian Aceh. Posisi Lembaga Wali Nanggroe bukan saja aktor utama perdamaian, tetapi juga aktor penentu dalam merawat perdamaian Aceh. Oleh karena itu, posisinya dalam tatanan kepemerintahan Aceh harus lebih dipertegas sehingga kuat dan otonom untuk penguatan perdamaian serta penjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh. 
BUR TELEGE : ETNOGRAFI GERAKAN KOLEKTIF MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN WISATA ISLAMI Kamil, Ade Ikhsan; Ilham, Iromi; Ikramatoun, Siti; Meliza, Richa; Sjaffruddin, Sjaffruddin
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5650

Abstract

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa untuk mandiri dan otonom. Keistimewaan tersebut salah satunya untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata islami. Berdasarkan hal tersebut, kebangkitan pariwisata Buttelege membuka asa baru dalam penelitian tentang desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji 3 hal utama, pertama; bagaimana proses awal munculnya ide untuk membangun daerah Pariwisata Burtelege dengan memanfaatkan dana desa. Kedua; mellihat bagaimana dampak sosial, peruubahan dan perkembangan. Ketiga; mengkaji negosiasi yang dibangun oleh inisiator dalam menjawab tantangan hadirnya wacana wisata islami. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika sosial-ekonomi terkait dengan pengembangan kawasan wisata Burtelege. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor awal dari pembangunan dan pengembangan Burtelege sebagai kawasan wisata.tiga faktor tersebut adalah keinginan untuk mengubah stereotip kampung, mengembalikan keaktifan pemuda dan keinginan mengorganisasikan parkir di hari Minggu sebagai stimulan. Selain itu, partisipasi masyarakat berupa kegiatan swadaya telah menstimulus perkembangan Burtelege sebagai kawasan wisata islami.
REVITALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGUATAN KARAKTER DI ERA DISRUPSI PADA MASYARAKAT SUKU ALAS Ilham, Iromi; Ketaren, Amiruddin; Meliza, Richa
Aceh Anthropological Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Department of Anthropology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/aaj.v5i2.5663

Abstract

Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi era disrupsi menimbulkan berbagai gejolak dan instabilitas sosial. Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak dibarengi dengan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal semakin memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, kajian ini fokus pada upaya memahami kembali nilai-nilai yang berbasis local wisdom dalam masyarakat suku Alas agar dapat menjadi benteng moral masyarakat dalam menyongsong era globalisasi. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kajian pustaka, dan FGD. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebenarnya tiga prinsip dasar yang harus dipahami kembali oleh masyarakat suku Alas sebagai bentuk local indigenous, yaitu tulahan (kutukan akan perbuatan salah), pantang (menjaga diri dari hal-hal yang dilarang) dan kemali (menjaga diri dari hal-hal tabu dalam masyarakat) dapat menjadi benteng infiltrasi budaya. Ketiga hal tersebut menjadi dasar dalam membentuk karakter yang metoh simejile (mengetahui yang baik), kokhjeken simejile (melakukan yang baik), dan dhakhami simejile (mencintai yang baik).
Paradigma Postmodernisme; Solusi untuk Kehidupan Sosial? Iromi Ilham
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 12, No 1 (2018): Konstruksi dan Evolusi Sosial
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.632 KB)

Abstract

AbstractMost social scientists see that the presence of postmodernism is as anti-modernism, but according to the author there is no clear boundary between the "modern world" and "postmodern world". In this paper, I try to examine important aspects related to the postmodern paradigm in the context and its development as a paradigm. I also analyzed whether the presence of postmodern thought could be the answer to the social crisis that had been accused of modernism as the cause. In completing this article, I conducted a literature study and descriptive analysis related to this topic.Keywords: Modernism, Post-Modernism, Paradigm, Social CrisisAbstrakKebanyakan para ahli ilmu sosial melihat bahwa kehadiran pemikiran postmodernisme adalah sebagai anti dari modernisme, namun menurut penulis belum ada batasan yang jelas antara “dunia modern” dan “dunia postmodern”. Dalam paper ini, saya berusaha mengkaji aspek-aspek penting yang berkaitan dengan paradigma postmodernisme dalam konteks dan perkembangannya sebagai sebuah paradigma. Saya juga menganalisis apakah kehadiran pemikiran postmodernisme ini bisa menjadi jawaban atas krisis sosial yang selama ini dituduhkan kepada kaum modernism sebagai penyebabnya. Dalam menyelesaikan tulisan ini, saya melakukan studi kepustakaan dan analisis deskriptif yang berkaitan dengan topik ini.Kata Kunci: Modernisme, Postmodernisme, Paradigma, Krisis Sosial
Pendekatan Budaya dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif Muhammad Sahlan; Iromi Ilham; Khairul Amin; Ade Ikhsan Kamil
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v16i1.25272

Abstract

This reflective paper aims to discuss the importance of using a cultural approach to resolve political conflicts and see the past as a learning space to create a civilization in the present and future. In the context of conflict, Aceh has become a medium for learning how the political conflict between GAM and the Indonesian government is resolved. The experience of past conflicts, a series of failed negotiations, and the cultural approach to the Helsinki negotiations, in parallel, serve as important lessons and evidence that “historical-humanism” does not work in a vacuum. This article illustrates that a cultural approach is a key to successful negotiations for a resolution. This is due to several things: first, building an estuary of peace with a cultural approach taking into account the representations and interests of the two conflicting parties, related to technicalities and mechanisms and matters of a substantive nature. Second, understanding and appreciating the perspective of others is important to know what messages and aspirations have not been conveyed properly so far. And third, acknowledging past mistakes and sins, then sincerely and boldly apologizing to those who were hurt, is a form of acknowledging regret for what has been done.AbstrakTulisan reflektif ini bertujuan untuk membahas pentingnya menggunakan pendekatan budaya untuk menyelesaikan konflik politik dan melihat masa lalu sebagai ruang belajar untuk menciptakan peradaban di masa sekarang dan masa depan. Dalam konteks konflik, Aceh menjadi media pembelajaran bagaimana konflik politik antara GAM dan pemerintah Indonesia diselesaikan. Pengalaman konflik masa lalu, serangkaian negosiasi yang gagal, dan pendekatan kultural terhadap negosiasi Helsinki, secara paralel, menjadi pelajaran dan bukti penting bahwa “humanisme-historis” tidak bekerja dalam ruang hampa. Artikel ini menggambarkan bahwa pendekatan budaya adalah kunci keberhasilan negosiasi untuk sebuah resolusi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, membangun muara perdamaian dengan pendekatan budaya dengan memperhatikan representasi dan kepentingan kedua pihak yang bertikai, terkait teknis dan mekanisme serta hal-hal yang bersifat substantif. Kedua, memahami dan menghargai cara pandang orang lain penting untuk mengetahui pesan dan aspirasi apa yang selama ini belum tersampaikan dengan baik. Dan ketiga, mengakui kesalahan dan dosa masa lalu, kemudian dengan tulus dan berani meminta maaf kepada yang tersakiti, merupakan bentuk pengakuan penyesalan atas apa yang telah dilakukan.